Rokan Hulu.Namun demikian, faktanya pengukuran sidang lapangan meliputi jugalahan PARA PELAWAN yang lokasinya berbeda dengan surat gugatan itu,bahkan beda kabupaten.Bahwa tanah yang sudah dikelola oleh PARA PELAWAN ini, saat ini sudahditingkatkan kepemilikannya menjadi SHM, dan sertifikatsertifikat HakMilik (SHM) tersebut diurus oleh PARA PELAWAN secara kolektip di tahun2011, dan Badan Pertanahan yang menerbitkan SHM itu, juga diterbitkanoleh Badan Pertanahan Nasionan (BPN) Kab.

lamanya;Termohon tidak menghiraukan perasaan bahkan menyakiti hatiPemohon selama sekitar 3 tahun lamanya; Termohon telah menciderai kesucian pernikahan karena telahselingkuh dengan laki laki lain pada tahun 2016;9.Bahwa dikarenakan Pemohon sebagai Prajurit TNI Angkatan Udaramasih aktif yang taat peraturan yang berlaku sehingga sebelumpermohonan ijin cerai ini diajukan pada Kepaniteraan Pengadilan AgamaKabupaten Malang terlebin dahulu permohonan ijin cerai tersebut diajukanpada Kesatuan Tentara Nasionan

oleh Tergugat;Menimbang, bahwa Saksi Hervian Prianda selaku Lurah di KelurahanPdang Mulya di tempat objek sengketa menerangkan bahwa dirinya tidakpernah menandatangani surat apapun berkaitan dengan tanah objek sengketakarena setahu Saksi lahan tersebut dalam kondisi sengketa ;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Aprita Trisnawati, saksiIndra Faisal, S.T. dan saksi Rasiman pada pokoknya menerangkan bahwaHalaman 47 dari 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN Kbapihak Badan Pertanahan Nasionan

Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Negara Agraria / KepalaBadan Pertanahan Nasionan No. 3 Tahun 1999 TentangPelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan KeputusanPemberian Hak atas tanah Negara, mengatur : Pemberian hakatas tanah adalah penetapan Pemerintah yang memberikansuatu hak atas tanah Negara termasuk perpanjangan jangkawaktu hak dan pembaharuan hak.

Nomor 12 Tahun 2008 TentangPemerintahan Daerah dan Pasal 38, Pasal 41 dan Pasal 42 serta Pasal 131 Pasal(2a) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Pemilihan, PengesahanPengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sertaPasal 9 dan 10 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman TeknisTata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah ; Bahwa berdasarkan Pendapat Ahli Bahasa dari Badan Pengembangan danPembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan Nasionan

Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No.4590, tanggal 26 Oktober 2009atas nama Redoan, dengan luas tanah 510 M2, yang dikeluarkan oleh KepalaBadan Pertanahan Nasionan Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen dantidak dapat ditunjukkan dengan aslinya karena aslinya dalam anggunan, diberitanda P.3;d.

demikian, faktanya pengukuran sidang lapanganmeliputi juga lahan PARA PELAWAN yang lokasinya berbeda dengan suratgugatan itu, bahkan beda kabupaten.Page 23 of 62 Putusan No. 23/Pdt.Plw/2015/PN.BknVII.IX.XI.Bahwa tanah yang sudah dikelola oleh PARA PELAWAN ini, saat ini sudahditingkatkan kepemilikannya menjadi SHM, dan sertifikatsertifikat Hak Milik(SHM) tersebut diurus oleh PARA PELAWAN secara kolektip di tahun 2011, danBadan Pertanahan yang menerbitkan SHM itu, juga diterbitkan oleh BadanPertanahan Nasionan

Saksi TUBAGUS HAMID, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknyasebagai berikut : Bahwa Saksi bekerja dalam Penilaan Pengadaan tanah ; Bahwa sebagai dasar saksi melaksanakan tugas adalah Lisensi PenilaiPertanahan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasionan RepublikIndonesia tanggal 1 Februari 2016 ; Bahwa ada kode etiknya dalam melaksanakan tugas dan sanksinyaterhadap tugas Saksi adalah dipecat dari Anggota MAPPI ( MasyarakatProfesi Penilai Indonesia) dan kantor sacara umum ditutup dan jika adatindak

PengadilanTinggi Denpasar No. 140/Pdt/2007/PT.Dps, tanggal 17 Januari 2008 joPutusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 260/PDT/PLW/2006/PN.Dps, yang oleh Pengadilan Negeri Denpasar telah diputus padahari Rabu, tanggal 21 Pebruari 2007 yang amar putusannya padapokoknya menyatakan bahwa "perlawanan pelawan tidak dapatditerima", oleh karena itu putusan perkara dari tingkat PengadilanNegeri, tingkat banding sampai pada tingkat Kasasi di MahkamahAgung RI yang semuanya mengalahkan perlawanan dari pihak BadanPertanahan Nasionan

Terbanding/Tergugat I : RIDWAN BIN ABDURRAHMAN (Tergugat I)
Terbanding/Tergugat II : Ramli Bin Abdurrahman ( Tergugat II)
Terbanding/Tergugat III : NUR AINA BINTI ABDURRAHMAN (TERGUGAT III)
Terbanding/Tergugat IV : SUCI MAILANGGA SARI BINTI NISLAN AIRLANGGA ( TERGUGAT IV)
Terbanding/Tergugat V : LINDA JULIANA ( TERGUGAT V)
Terbanding/Tergugat VI : KEPALA DESA/KEUCHIK GAMPONG SAMAKUROK
Terbanding/Tergugat VII : Kepala badan Pertanahan Nasionan Kabupaten Aceh Utara (BPN)

SAYUTIlawan KEPALA BADAN PERTANAHAN NASONAL pada tanggal 20 Agustus 2010,yang diberi tanda bukti P20, ( Foto copy sesuai dengan aslinya);Salinan Putusan Kasasi Nomor: 93 K/ TUN/2009 tanggal 30 Oktober 2009 antaraH.SAYUTI lawan Kepala Badan Pertanahan Nasionan dan H. NASIHUN BIN SIMAN,yang diberi tanda bukti P21 ( Foto copy sesuai dengan aslinya);Kesepakatan Bersama dalam Perjanjian serta Pengakuan untuk dipatuhi demi keperluanatas nama Haji ALWI BIN H.

saksi juga tidak mengetahui tanah mana yangdibeli Terdakwa dengan menggunakan nama saksi pada saat itu.Bahwa saksi menanda tangani suratsurattersebut di Kantor tempat saksibekerja, Kantor tersebut adalah milik Terdakwa, yang menyerahkansuratsurat tersebut untuk saksi tanda tangani adalah Terdakwa sendiridan disaksikan oleh saksi Christina Jodi istri dari Terdakwa.Bahwa saksi tidak pernah mengajukan atau meningkatkan SuratKeterangan Ganti Kerugian tersebut untuk menjadi Sertifikat ke BadanPertanahan Nasionan

Pdt/2009; P.21tentang Fotocopy sesuai salinan asli Putusan Nomor : 29/Pdt.G/1993/PN.Rbi;dan P.22 tentang Putusan / Penetapan Perkara dari Pengadilan Agama BimaNo. 20/Pdt.P/2011/PA.BM, tanggal 15 Juni 2011;serta ahli M.Hasan yang pada pokoknya menerangkan ...Ahli sekarang menjabat sebagai Kepala Seksi Penataan Pertanahan padaKantor Pertanahan Kabupaten Bima; Mekanisme pemecahan sertifikat dansertifikat pengganti awalnya atas permohonan pemohon sebagai pemeganghak mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasionan

(fotokopi dari fotokopi);Tindakan Aktif Bagian Dukungan PelayananPengaduan Komnas HAM Laporan Tahunan 2016Bagian Dukungan Pelayanan Pengaduan BiroDukungan Penegakan HAM Komisi Nasionan HakAsasi Manusia. (fotokopi dari fotokopi);Laporan Tahunan Bagian Dukungan PelayananPengaduan Tahun 2018. (fotokopi dari fotokopi);Surat Pernyataan Dr. Abdul Kolib, M.H. tanggal 17Januari 2019. (fotokopi dari fotokopi);Surat Pernyataan Liza Yolanda, S.H. tanggal 13Februari 2019.

FERLY H.SANGEN, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya adalahsebagai berikut:e bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada dengan jabatan sekarang KepalaBPMD Kabupaten Kapuas;e bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan temuan BPKPerwakilan Kalteng mengenai kegiatan Program Nasionan PemberdayaanMasyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MPd) pada BPMB Kabupaten KapuasTahun 2008 dan Tahun 2009 khususnya dana Pembinaan Administrasi Proyek(PAP);e bahwa saksi pada Tahun 2008 dan Tahun

FERLY H.SANGEN, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya adalahsebagai berikut:e bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada dengan jabatan sekarang KepalaBPMD Kabupaten Kapuas;e bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan temuan BPKPerwakilan Kalteng mengenai kegiatan Program Nasionan Pemberdayaan4748Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MPd) pada BPMB Kabupaten KapuasTahun 2008 dan Tahun 2009 khususnya dana Pembinaan Administrasi Proyek(PAP);bahwa saksi pada Tahun 2008 dan Tahun

p >

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon konvensi adalah sebagai berikut:
   1. 1 (satu) unit rumah semi permanen di atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor: 61 Tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasionan

RelasPemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Turut TerbandinglllNomor 57/Pdt.G.2017/PN Blg yang dibuatoleh Jurusita Pengadilan NegeriBalige pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 telah memberitahukan secaraHalaman 57 dari 150 hal Putusan Nomor 416/Pdt/2018/PT MDNsah dan seksama kepada Badan Pertanahan Nasionan cq Kepala KantorPertanahan Toba Samosir, bahwa Pembanding , Il semula Tergugat III, IVtelah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Juni 2018 terhadapputusan Pengadilan Negeri Balige Nomor