Empangsari, dengan nillai seharga Rp.7.448.280.000,;b. Kantor Jasa Penilai Publik Teguh Hermawan dan Rekan;Penilaian terhadap objek Jaminan, berupa : 3 (tiga) bidang tanah Hak Milik yang terletak diPropinsi Jawa Barat, Kabupaten Tasikmalaya,Kecamatan Cipedes, Kelurahan Sukamanah,sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No.1655/Kel. Sukamanah, Sertipikat Hak Milik No.1656/Kel. Sukamanah dan Sertipikat Hak Milik No.1657/Kel. Sukamanah, dengan nilai seharga Rp.658.350.000.

Kepmenaker RI Nomor 6Tahun 2018;Menimbang bahwa, oleh karena masa kerja para Penggugat tidak diketahuisecara pasti oleh saksi para Penggugat maupun saksi Tergugat, maka seharusnyapara Penggugat sebelum mengajukan gugatan Perselisihan hubungan Industrialmengenai perselisihan Hak dalam perkara ini terlebin dahulu harus memintapenghitungan kekurangan hak kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan yangmempunyai kewenangan untuk menghitung kekurangan hak dari pekerja untukdibuatkan penghitungan jumlah nillai

PT.Sinar Cerah Sempurna, Administrasi Lengkap; Keuangan 99,09;Teknis 71,23;nilai akhir 87,94; LULUS2) PT.Maju Berkarya, Administrasi Lengkap, Keuangan 74,78; Teknis 54,67;nilai Akhir 66,74, LULUS3) PT.Chimarder 777 (Turut Tergugat), Administrasi Lengkap, Keuangan97,09;Teknis 71,96; Nilai Akhir 87,04; LULUS.4) PT.Jasa Layanan Pemeliharaan, Administrasi Lengkap, Keuangan 97,96;Teknis 78,30; Nilai Akhir 90,10; LULUS.5) PT.Reka Esti Utama (Penggugat), Administrasi Lengkap, Keuangan97,83;Teknis 67,45; Nillai

Putusan Nomor 1558/B/PK/PJK/2016maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan BarangKena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang:1)2)3)nyatanyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang ataspenyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilaiatau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nillai,tidak dapat dikreditkan;digunakan baik untuk unit atau kegiatan yang ataspenyerahan hasil dan unit atau kegiatan tersebut tidakterutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan

menghasilkan Tanaman Buah Segar (TBS) yangmerupakan barang strategis (tidak terutang PPN) sesuai denganketentuan Pasal 16B ayat (3) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PajakPenjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009 menyatakan bahwaPajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak danatau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannyadibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nillai

Putusan Nomor 1469/B/PK/PJK/20161)2)3)nyatanyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang ataspenyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilaiatau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nillai,tidak dapat dikreditkan;digunakan baik untuk unit atau kegiatan yang ataspenyerahan hasil dan unit atau kegiatan tersebut tidakterutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maupun untuk unitkegiatan yang atas penyerahan hasil dan unit ataukegiatan tersebut terutang

Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannyasebagian terutang Pajak Pertambahan Nilai dan sebagianlainnya dibebaskan dari pengenaan Pajak PertambahanNilai;maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan BarangKena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang:1) nyatanyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang ataspenyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilaiatau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nillai,tidak dapat dikreditkan;2) digunakan baik untuk unit atau kegiatan yang ataspenyerahan

menghasilkan Tanaman Buah Segar (TBS) yangmerupakan barang strategis (tidak terutang PPN) sesuai denganketentuan Pasal 16B ayat (3) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan PajakPenjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009 menyatakan bahwaPajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak danatau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannyadibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nillai

Pasalini mengatur apabila Wajib Pajak melakukan penyerahan BarangKena Pajak tersebut dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai, maka Pajak Masukan yang berkaitan denganpenyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yangmemperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan;e Bahwa Pemohon Banding tidak pernah melakukan penyerahanyang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PajakPertambahan Nillai, tetapi melakukan penyerahan Barang KenaPajak yang terutang Pajak Pertambahan Nilai

terutang Pajak Pertambahan Nilai danyang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai; atauMelakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannyasebagian terutang Pajak Pertambahan Nilai dan sebagianlainnya dibebaskan dari pengenaan Pajak PertambahanNilai;Maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan BarangKena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang:1)2)3)Nyatanyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang ataspenyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilaiatau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nillai

ataspenyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai danyang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilal; atauMelakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannyasebagian terutang Pajak Pertambahan Nilai dan sebagianlainnya dibebaskan dari pengenaan Pajak PertambahanNilai;maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan BarangKena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang:1)2)nyatanyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang ataspenyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilaiatau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nillai

Surya GrahaSemesta (SGS)memberikan fee senilai 0,9 % (nolkomasembilanpersen) dari nillai kontrakkepada Terdakwa sebesar Rp. 450.000.000, (empat ratus lima puluh jutarupiah) melalui transfer ke rekening Koran Bank BCA nomor: 4373015094atas nama Drs. H.

Surya Graha Semesta (SGS)memberikan fee senilai 0,9 % (nol koma Sembilan persen) dari nillai kontrakkepada Terdakwa sebesar Rp. 450.000.000, (empat ratus lima puluh jutarupiah) melalui transfer kerekening Koran Bank BCA nomor: 4373015094 atasnama Drs. H. YOYO KARTOYO, MM.Bahwa pembayaran atas pembangunan jembatan Brawijaya sebelum diputuskontrak dibayarkan sebanyak 13 (tiga belas) termin dengan perincian sebagaiberikut :1.

SGS), selanjutnya PT.Surya GrahaSemesta (SGS) memberikan fee senilai 0,9 % (nol koma sembilanpersen) dari nillai kontrak kepada Terdakwa sebesar Rp. 450.000.000, (empatratus lima puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening Koran Bank BCA nomor:4373015094 atas nama Drs. H. YOYO KARTOYO, MM. Pembayaran ataspembangunan jembatan Brawijaya sebelum diputus kontrak dibayarkansebanyak 13 (tiga belas) termin dengan perincian sebagai berikut :1.

milyar tiga ratusenam puluh juta enam ratus enam puluh lima ribu seratus sembilan belas rupiah)Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2016, dibuatlan Berita Acara PenyerahanLapangan dengan Nomor : 620/BAPL/DBMSDABM/PJL.DAKVIII/2016/02.01.aantara PENGGUGAT dengan TERGUGAT II sebagai Pejabat PembuatKomitmen (PPK) atas pekerjaan Peningkatan Jalan Sungai Luar Sungai Dusun(Paket 1) dengan sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) ;Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2016 dibuatlah Berita Acara Negosiasi waktupelaksanaan dan nillai

Putusan Nomor 1409/B/PK/PJK/20161)2)3)Nyatanyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang ataspenyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilaiatau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nillai,tidak dapat dikreditkan;Digunakan baik untuk unit atau kegiatan yang ataspenyerahan hasil dan unit atau kegiatan tersebut tidakterutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maupun untuk unitkegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit ataukegiatan tersebut

Melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannyasebagian terutang Pajak Pertambahan Nilai dan sebagianlainnya dibebaskan dari pengenaan Pajak PertambahanNilai;Maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan BarangKena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang:1) Nyatanyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang ataspenyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilaiatau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nillai,tidak dapat dikreditkan;2) Digunakan baik untuk unit atau kegiatan yang ataspenyerahan

Kepmenaker RI Nomor 6Tahun 2018;Menimbang bahwa, oleh karena masa kerja para Penggugat tidak diketahuisecara pasti oleh saksi para Penggugat maupun saksi Tergugat, maka seharusnyapara Penggugat sebelum mengajukan gugatan Perselisihan hubungan Industrialmengenai perselisihan Hak dalam perkara ini terlebin dahulu harus memintapenghitungan kekurangan hak kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan yangmempunyai kewenangan untuk menghitung kekurangan hak dari pekerja untukdibuatkan penghitungan jumlah nillai

setelah dilakukan penghitungan didapat hasil adanya volumepekerjaan yang tidak terdapat dalam RAB :o Pasang Plin keramik R. kelas (10/30)o Pekerjaan cor talang airBahwa, setelah dilakukan penghitungan didapat hasil adanya volumepekerjaan yang tidak terdapat volume pekerjaan tidak terpasang :o Pasang keramik lantai 30/30o Pasang titik instalasio Pasang tunggal gandao Pasang lampu SL 20 watto Pasang lampu pijar 40 watto Tangki tower lama tidak digantiBahwa, hitungan akhir dalam laporan realisasi nillai

setelah dilakukan penghitungan didapat hasil adanya volumepekerjaan yang tidak terdapat dalam RAB :o Pasang Plin keramik R. kelas (10/30)o Pekerjaan cor talang airBahwa, setelah dilakukan penghitungan didapat hasil adanya volumepekerjaan yang tidak terdapat volume pekerjaan tidak terpasang :o Pasang keramik lantai 30/30o Pasang titik instalasi62o Pasang tunggal gandao Pasang lampu SL 20 watto Pasang lampu pijar 40 watto Tangki tower lama tidak diganti Bahwa, hitungan akhir dalam laporan realisasi nillai

Pasal 13ayat (5) huruf f Undangundang Pajak Pertambahan Nillai,yaitu sebagai berikut: Faktur Pajak PKP PenjualNo PPNNomor Tanggal Nama NPWP1 010000050508Primkopau 01.218.242.7721,000 Rp 810.000,000800000016 ANA EAETelk vyTotal nilal PPN Rp 810.000,00 bahwa hal tersebut dikarenakan berdasarkan hasilpenelitian atas asli Faktur Pajak Masukantersebut,diketahui bahwa keterangan nomor seri faktur pajak dannama Pengusaha Kena Pajak yang tercantum dalamFaktur Pajak Standar Nomor: 0100000800000016 tidakdiisi

Pada hal seyogiannya Tanah dan Bangunan tersebut sudah harus dijual olehPenggugat Intervensi kepada pihak ketiga sesuai dengan harga Nillai Jual Obyek Pajak(NJOP) atas Tanah dan Bangunan tersebut pada waktu itu, yaitu sebesarRp.16.244.460.000, (enam belas miliar dua ratus empat puluh empat juta empat ratusenam puluh ribu Rupiah) dengan maksud agar dana hasil penjualan atas tanah tersebutdapat dikelola kembali untuk kelangsungan usahanya, dengan cara menyalurkannyakepada Nasabahnya dalam bentuk Kredit

Sedangkan realisasi fisikpekerjaan pengadaan alatalat ukur Kantor Dinas Lingkungan HidupKabupaten Buru hanyalah berupa alat GPS MAP Garmin 76/CSx/USAsebesar Rp.9.966.409,09, ; 22222222 $$ nee nee =bahwa metode yang saksi gunakan untuk menghitung nillai kerugiannegara dalam pekerjaan pengadaan alatalat ukur Kantor DinasLingkungan Hidup Kabupaten Buru adalah dengan cara membandingkanantara jumlah pengeluaraan yang telah dipertanggungjawabkan untukmmembiayai pekerjaan pengadaan alatalat ukur yang telah