Menetapkan biaya perkara menurut Hukum ;AtauApabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan,Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat telahtidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain untuk hadir sebagai kuasanyayang sah,meskipun Tergugat menurut Relaas Nomor: 1895/Pdt.G/2012/PA.Batertanggal 24092012 dan 15102012 serta tanggal 29 Oktober 2012 yangHal 3 dari 11 Hal No.Put

SAKSI 2, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempattinggal di Kabupaten Banjarnegara, setelah mengucapkan sumpah secara Islammenerangkan sebagai berikut: e Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebatas sebagai tetangga; eBahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah sekitarpertengahan tahun 2011 ; Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat menikah, saksi melihat keduanyatinggal dirumah orang tua Penggugat sekitar 3 bulan, namun belumdikaruniai anak :Hal 5 dari 11 Hal No.Put

Dan sejalan pula dengan sebuah pendapat didalam KitabHal7 dari 11 Hal No.Put.1895/Pdt.G/2012/PA.BaAl Anwar IT : 149 yang berbunyi sebagai berikut ; Artinya : Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau engganmaka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti buktiyang diajukan dan memberikan putusan atasnya ; Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara sah danpatut dan tidak hadir ke persidangan, akan tetapi karena perkara ini berkenaandengan permasalahan sengketa

mendengarkanketerangan 2 (dua) orang saksi, yang berasal dari tetangga dekat Penggugat yangtelah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas, dannilai keterangan saksisaksi tersebut pada pokoknya : rumah tangga Penggugatdengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dikarenakan antara Penggugat danTergugat telah berpisah selama sekitar (satu) tahun 2 (dua) bulan, dan selamaberpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dantidak mempedulikannya lagi ; Hal 9 dari 11 Hal No.Put

hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan,Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat telahtidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain untuk hadir sebagai kuasanyayang sah,meskipun Tergugat menurut Relaas Nomor: 1921/Pdt.G/2012/PA.Batertanggal 01102012 dan 11102012 yang dibacakan dalam persidangan, telahdipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan; Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasehati PenggugatHal 3 dari 11 Hal No.Put

mengucapkan sumpahsecara Islam menerangkan sebagai berikut: eBahwa, saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat karenabertetangga;eBahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar awal tahun 2012, dansetelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tuaPenggugat kurang lebih sekitar 7 hari, dan belum dikaruniai anak;e Bahwa, sejak awal tahun 2012 saksi tidak melihat Tergugat lagi, Tergugatpergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya hinggasekarang 7 bulan lebih yHal 5 dari 11 Hal No.Put

Dan sejalan pula dengan sebuah pendapat didalam KitabAl Anwar IT : 149 yang berbunyi sebagai berikut ; Artinya : Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau engganmaka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti buktiyang diajukan dan memberikan putusan atasnya ; Hal7 dari 11 Hal No.Put.1921/Pdt.G/2012/PA.BaMenimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara sah danpatut dan tidak hadir ke persidangan, akan tetapi karena perkara ini berkenaandengan permasalahan sengketa

tujuh) bulan, dan selama berpisah tersebutTergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidakmempedulikannya lagi ;Menimbang, bahwa dari buktibukti tersebut di atas yang dihubungkandengan keterangan Penggugat di depan persidangan, maka telah ditemukan faktasebagai berikut : e bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yangtelah menikah pada tanggal 21 Pebruari 2012 ; e bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta lik talak ;Hal 9 dari 11 Hal No.Put

POLYPRIMA KARYAREKSA, berkedudukan tinggal di MitraBuilding Lt.6, Jalan Gatot Subroto Kav. 21, Karet SemanggiSetiabudi, Jakarta Selatan, 12930 ;Termohon Peninjauankembali dahulu Pemohon Banding ;Mahkamah Agung tersebut ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Peninjauankembali dahulu sebagai Pemohon Banding telahmengajukan permohonan peninjauankembali terhadap Putusan PengadilanPajak Jakarta tanggal 13 Juni 2003 No.Put.01141/PP/M.VII/12/2003 yang telahberkekuatan

No.17/B/PK/PJK/2004.Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta tanggal 13Juni 2003 No.Put.01141/PP/M.VII/12/2003 yang telah berkekuatan tetaptersebut adalah sebagai berikut :. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.S121/WPJ.08/KP.0109/2002 tanggal 10 Juli 2002 dan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 1998No.00062/203/98/401/01 tanggal 18 Juli 2002, atas nama : PT.

Bahwa setelah Pemohon Peninjauankembali membaca memeriksa danmeneliti Putusan Pengadilan Pajak No.Put.01141/PP/M.VII/12/2003 tanggal13 Juni 2003, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas PutusanHal. 6 dari 9 hal. Put.

No.17/B/PK/PJK/2004.Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan MajelisHakim Pengadilan Pajak No.Put.01141/PP/M.VII/12/2003 tidak konsisten dannyatanyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku ;Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkanalasanalasan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali sebagaiberikut :mengenai alasanalasan ad. 1, 2 dan ad. 3:Bahwa alasanalasan ini tidak dapat dibenarkan, karena PutusanPengadilan Pajak

Dengan demikian tidak ada PPh pasal 23 yang harus dipotongdan disetor tahun 2001 ; Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, menurut perhitungan PemohonBanding PPh Pasal 23 yang masih harus dibayar tahun 2001 adalah Nihil ;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 08 April2005 No.Put. 05280/PP/M.VI/12/2005 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut : Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor.

perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 TahunPajak 2001 menjadi sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak Rp. 5.411.423.801,00Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang Rp. 773.638.761,00Kredit Pajak Rp. 382.033.878,00Jumlah kekurangan Pembayaran Pokok Pajak Rp. 391.604.883,00Sanksi administrasi Pasal 13 ayat (2) Rp. 117.481.464,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp. 509.086.347,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak tanggal 08 April 2005 No.Put

No. 109 B/PK/PJK/2005.Bahwa putusan Pengadilan Pajak tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku.Bahwa memenuhi ketentuan Pasal 91 huruf e Undangundang Nomor. 14 Tahun2002, putusan Pengadilan Pajak No.Put. 05280/PP/M.VI/12/2005 yangdiucapkan tanggal 8 April 2005, dapat diajukan permohonan peninjauankembalikarena merupakan putusan yang nyatanyata tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku ;Bahwa Pasal 91 huruf e Undangundang Nomor. 14 Tahun 2002

13Agustus 2008.Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding ;melawan :DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal GatotSubroto Nomor. 4042 Jakarta Selatan.Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut.Membaca surat surat yang bersangkutan.Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 06 Juni 2008 No.Put

Gatot Subroto Kav. 15, Jakarta Selatan, 12930, tidak dapatditerima;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap i.c. putusan Pengadilan Pajak tanggal 06 Juni 2008 No.Put. 14268/PP/HT.I/16/2008diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding padatanggal 2 Juli 2008 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahuluPemohon Banding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal13 Agustus 2008 diajukan permohonan Peninjauan

Indonesia tidak terbukti sudah dilakukan koreksi fiskal.Bahwa alasanalasan Peninjauan Kembali telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf eUndangUndang No. 14 Tahun 2002.Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut pendapatMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan PeninjauanKembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : MAY KWAH PENG MUAYdan membatalkan putusan Pengadilan Pajak tanggal 06 Juni 2008 No.Put

2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan .MENGADILI,Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : MAY KWAH PENG MUAY tersebut.Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak tanggal 06 Juni 2008 No.Put

,Finance, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 12 Januari 2006;Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu) PemohonBanding;melawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di JalanJenderal Gatot Subroto No. 4042, Jakarta12190.Termohon Peninjauan Kembali, dahuluTerbanding;Mahkamah Agung tersebut;Menimbang, bahwa dari surat surat yang bersangkutanternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagaiPemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan Pengadilan Pajak No.Put.06350/PP/M.VII/15

Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut padahari itu juga;Bahwa setelah itu) oleh Terbanding yang pada tanggal06 Februari 2006 telah diberitahu tentang memoripeninjauan kembali dari Pemohon Banding namun tidakdiajukan jawaban memori peninjauan kembali;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembaliditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak barulah padatanggal 12 Januari 2006 sedangkan pemberitahuan isiputusan yang dimohonkan peninjauan kembali 1.C. putusanPengadilan Pajak tanggal 12 September 2005 No.Put

. > Serka/21930094180371 ;jabatan : Balaklap Lidkrim Pamfik ;kesatuan : Pomdam IV / Diponegoro ;tempat lahir : Malang ;tanggal lahir >: 10 Maret 1971 ;jenis kelamin > Lakilaki ;kebangsaan : Indonesia ;agama > Islam;tempat tinggal : Perum Sedayu Kelapa RT. 04 RW. 01,Kelurahan Bangetayu Kulon, KecamatanGenuk, Kota Semarang ;Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :1.Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi Il Jakarta No.PUT/62K/PMTII/AD/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010, Terdakwa diperintahkanditahan

Barangbarang : Nihil.Agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,(tujuh ribu lima ratus rupiah).Membaca putusan Pengadilan Militer I10 Semarang No.PUT/64K/PM.II10/AD/I/2010 tanggal 25 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagaiberikut :1.Menyatakan Terdakwa nama SUMARNO pangkat Serka NRP.21930094180371 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana : Mengadakan Perkawinan, padahalmengetahui bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalangyang sah untuk

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesarRp.7.500, (Tujuh ribu lima ratus rupiah).Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi Il Jakarta No.PUT/62K/PMTII/AD/VI/2010 tanggal 16 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagaiberikut :Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukanoleh Oditur Militer Nama Sentot Rahadiyono, SH pangkatKapten Chk Nrp. 522893.2.

Jalan Mardani Raya No. 12,Cempaka Putih, Jakarta Pusat ;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding ;melawan:DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAL, beralamat di Jalan JenderalAhmad YaniBy Pass, Jakarta 13230 ;Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak No.Put

Putusan Pengadilan Pajak No.Put. 20312/PP/M.XIV/19/2009, tanggal 27Oktober 2009 diberitahukan kepada Pemohon Banding sekarang Pemohon PeninjauanKembali yang dikirim melalui Kantor Pos Jakarta Pusat Cap Pos tanggal 10 Nopember2009, kemudian terhadapnya diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan diKepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 3 Pebruari 2010 sebagaimana dalam aktapermohonan peninjauan kembali No.PKA093/SP.51/AC/II/2010 permohonan manakemudian disusul dengan memori peninjauan

sebagaimana yangtelah ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2002 tentangTata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak,Pemohon Peninjauan Kembali telah mentransfer Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratusHalaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 526/C/PK/PJK/2010.ribu rupiah) ke rekening Kepaniteraan Mahkamah Agung RI kepada Bank BNI Syariahdengan Nomor rekening : 179179175 pada tanggal 01 Pebruari 2010 (terlampir).Putusan Pengadilan PajakPutusan Pengadilan Pajak No.Put

Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang No.PUT/101-K/PMI-03/AD/IX/2010 tanggal 11 Nopember 2010 sehingga menjadi sebagai berikut :Pidana Pokok:Penjara selama 5 (lima) TahunMenetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau kurungan pengganti selama 6 (enam) bulanPidana tambahan:Dipecat dari dinas MiliterMenguatkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang

telah diserahkan kepada Majelis XIV yangmenyidangkan perkara ini refer kepada Putusan Pengadilan halaman 2 dari 11dan pada saat persidangan atas permintaan Majelis kami telah melengkapidengan susulan data sebagaimana pada halaman 7 dari 11 Keputusan PengadilanPajak tersebut ;Bahwasanya dari beberapa Putusan Pengadilan Pajak lainnya untuk sengketaserupa dimana Pemohon Banding telah dapat melengkapi semua data yangdiperlukan, maka Majelis mengabulkan permohonan dari Pemohon Banding(Yurisprudensi No.Put

. 03917/BPSP/M.IV/19/2000, No.Put.03372/BPSP/M.V/19/2001 dan lainnya) ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasanalasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karenapertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan bandingPemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No.

Pasal 91 huruf c, huruf d dan huruf edilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejakputusan dikirim"Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkansebagai berikut:"Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggalfacsimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggalpada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secaralangsung".Bahwa berdasarkan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Pajak No.Put

ProklamasiNo.53 Lt.3 Menteng, Jakarta, 10320 dikirim kepada : PT Petrobastertanggal 29 Oktober 2013.Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak No.Put. 47719/PP/M.11/99/2013 tanggal 29Oktober 2013 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan olehUndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajakatau belum melewati batas waktu sebagaimana telah ditentukan olehperaturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori

Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan KembaliBahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan PeninjauanKembali ini adalah Putusan Pengadilan Pajak No.Put.47713/PP/M.11/99/2013 tanggal 29 Oktober 2013 telah cacat hukumkarena diputuskan berdasarkan bukti stempel pos yang ada padalembaran kertas tanda terima pengiriman dokumen intern KPP Migassehingga bukan merupakan resi sebagai bukti sah pengirimandokumen dan tidak mempertimbangkan bukti hukum berupa tanggalstempel pos pada amplop

Pos Indonesia (Persero) yangmerupakan bukti valid pengiriman dari instansi yang berwenang.Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan KembaliBahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat)membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas PutusanPengadilan Pajak No.Put. 47719/PP/M. 11/99/2013 tanggal 29 Oktober2013 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat tidak setuju atasputusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim PengadilanPajak telah salah dan keliru) dengan mengabaikan

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim PengadilanPajak No.Put. 47719/PP/M.11/99/2013 tanggal 29 Oktober 2013 yangmenyatakan :Gugatan Penggugat terdahap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2008 Nomor: 00015/207/08/081/13 tanggal 12 Juni 2013, atas nama PT.Petrobas, NPWP : 02.190.774.6081.000, beralamat di : Jl.

Praka Puji Hartono.Cc. 2 (dua) lembar Fotokopi Petikan Putusan Dilmil lO2 Medn No.Put / 88K / PM I02 /AD / V/ 2008 an. Praka Puji Hartono.d. 1 (satu) lembar Fotokopi Akte Putusan telah memperolehkekuatan Hukum Tetap No. BHT / 88K / PM I02 / AD / V / 2008 an.Praka Puji Hartono.e. 2 (dua) lembar Fotokopi Petikan Putusan Dilmil I02 MedanNo.Put / 123K / PM I02 / AD / IX / 2010 an. Praka Puji Hartono.f. 1 (satu) lembar Fotokopi Akte Putusan telah memperolehKekuatan Hukum Tetap No.

Praka PujiHartono.5. 2 (dua) lembar Fotokopi Petikan Putusan Dilmil I02 Medan No.Put /123K / PM I02 / AD / IX / 2010 an. Praka Puji Hartono.6. 1 (satu) lembar Fotokopi Akte Putusan telah memperoleh KekuatanHukum Tetap No. AMKHT / 123K / PM I02 / AD / IX / 2010 an. Praka PujiHartono.: Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar Absensi an.

Praka Puji Hartono, telah bersesuaian dengan keterangan paraSaksi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa disatuannya sekarangdapat menunjukkan pembuktian yang di dakwakan kepada Terdakwa.: Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar Fotokopi PetikanPutusan Dilmil lO2 Medan No.Put / 123K / PM I02 /AD / IX / 2010 an.

Praka PujiHartono.5. 2 (dua) lembar Fotokopi Petikan Putusan Dilmil I02 Medan No.Put /123K / PM I02/ AD / IX / 2010 an. Praka Puji Hartono.6. 1 (satu) lembar Fotokopi Akte Putusan telah memperoleh KekuatanHukum Tetap No. AMKHT / 123K / PM I02 / AD / IX / 2010 an.

Praka Puji Hartono.13e. 2 (dua) lembar Fotokopi Petikan Putusan Dilmil lO2 Medan No.Put / 123K /PM I02/ AD / IX /2010 an. Praka Puji Hartono.f. 1 (satu) lembar Fotokopi Akte Putusan telah memperoleh Kekuatan HukumTetap No. AMKHT / 123K/ PM 102/ AD / IX /2010 an. Praka Puji Hartono.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4.

berkedudukan di Gedung Mid Plazall, Lantai 3, Jalan Jenderal Sudirman Kav.1011Jakarta 10220 ;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat ;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan diJenderal Gatot Subroto Kav.4042 Jakarta 12190 ;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat ;Mahkamah Agung tersebut ;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutanternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugattelah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusanPengadilan Pajak Jakarta No.Put

;Uraian Gugatan :bahwa Penggugat tidak sependapat dengan pihak Tergugatdan mengajukan gugatan dengan uraian sebagai berikut :1.Ketetapan yang menjadi dasar permohonan imbalan bunga adalahputusan Pengadilan Pajak No.Put.03350/PP/M.I/12/2004 yangdiucapkan tanggal 23 Agustus 2004 yang dituangkan dalamPelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak No.KEP0317/WPJ.07/KP.0409/2004 tanggal 4 Oktober 2004 ;Bahwa keputusan tersebut di atas adalah menyangkut PajakPenghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2000 yang didasarkan

;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak JakartaNo.Put.07065/PP/M.I/99/2005 tanggal 14 Desember 2005 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut : Menolak permohonan gugatan Penggugat dan mempertahankansurat Tergugat Nomor : S089/WPJ.07/KP.0408/2005 tanggal 31Mei 2005 mengenai penolakan permohonan pemberian imbalanbunga sesuai ketentuan Pasal 27A KUP atas kelebihan pembayaranPajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2000 sesuai putusanPengadilan Pajak No.Put.03350/PP/M.I

BHP Kendilo Coal Indonesia, NPWP. : 01.003.162.3056.000, alamat: Gedung Mid Plaza ll, Lantai3, Jalan Jenderal Sudirman Kav.1011 Jakarta 10220 ;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan PajakJakarta No.Put.07065/PP/M.IV/99/2005 tanggal 14 Desember 2005diberitahukan kepada Penggugat yang dikirim melalui Kantor PosJakarta Pusat Stempel Pos pada tanggal 13 Januari 2006, kemudianterhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan peninjauankembali

Bahwa berdasarkan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Pajak No.Put.47719/PP/M.11/99/2013 tanggal 29 Oktober 2013 atas nama : PTPetrobas, NPWP : 02.190.774.6081.000, alamat : Jl. ProklamasiNo.53 Lt.3 Menteng, Jakarta, 10320 dikirim kepada : PT Petrobastertanggal 29 Oktober 2013.4.

Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak No.Put. 47719/PP/M. 11/99/2013 tanggal 29Oktober 2013 ini, masin dalam tenggang waktu yang diijinkan olehUndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajakatau belum melewati batas waktu sebagaimana telah ditentukan olehperaturan perundangundangan yang berlaku.5. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnyalan Memori PeninjauanKembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.Ill.

Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan KembaliHalaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 276/C /PK/PJK/2015Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan PeninjauanKembali ini adalah Putusan Pengadilan Pajak No.Put.47713/PP/M.11/99/2013 tanggal 29 Oktober 2013 telah cacat hukumkarena diputuskan berdasarkan bukti stempel pos yang ada padalembaran kertas tanda terima pengiriman dokumen intern KPP Migassehingga bukan merupakan resi sebagai bukti sah pengirimandokumen dan tidak mempertimbangkan

Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan KembaliBahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Penggugat)membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas PutusanPengadilan Pajak No.Put. 47719/PP/M. 11/99/2013 tanggal 29 Oktober2013 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat tidak setuju atasputusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim PengadilanPajak telah salah dan keliru dengan mengabaikan peraturanperundangundangan yang berlaku dengan dalildalil dan alasanalasansebagai berikut

karena surat PermohonanGugatan tidak dapat diterima, maka pemeriksaan formal lainnya tidakdiperiksa lebih lanjut.Bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Pajak, Surat Nomor0140/PBSE/FIN/IX/2013 tanggal 27 September 2013 yang diserahkankepada Pengadilan Pajak pada tanggal 27 September 2013 setelahpemeriksaan gugatan dinyatakan cukup pada tanggal 24 September 2013oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, sehingga Majelis tidakmempertimbangkannya.Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim PengadilanPajak No.Put

No.Put. 1992/Pdt.G/2012/PA.BaMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana di uraikan diatas; stopMenimbang, bahwa pada harihari persidangan perkara ini Pemohon telahdatang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datangmenghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukanoleh Pemohon, pada pokoknya rumah tangga yang dibina oleh Pemohon denganTermohon sudah tidak

No.Put. 1992/Pdt.G/2012/PA.Ba12tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum,maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan dikarenakan permohonanPemohon telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasarkan Pasal 125 HIRpermohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek ; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 jo UndangUndang Nomor 50 tahun 2009

No.Put. 1992/Pdt.G/2012/PA.Ba14 3. Biaya Panggilan Rp. 225.000,4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,5. Biaya Meterai Rp. 6.000.Jumlah Rp. 316.000,( tiga belas ribu rupiah )Putusan ini telah mempunyaiKekuatan hukum tetapTanggal: ..... eee

tanggal 3 September2008 ;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding ;melawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jalan Jenderal Gatot SubrotoNo. 4042, Jakarta 12190 ;Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak No.Put

Opak PelemPare, Kabupaten Kediri, tidak dapat diterima.Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak No.Put. 13952/PP/M.IV/16/2008, tanggal 8 Mei2008 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Juni 2008,namun Pemohon Peninjauan Kembali tidak menandatangani Akta PermohonanPeninjauan Kembali pada tanggal 9 Oktober 2008 sebagaimana dalam Akta PermohonanPeninjauan Kembali No.

(lima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi Medan No.PUT/B48/K/AD/PMTVIV/2007 tanggal 5 Desember 2007 yang amar lengkapnyasebagai berikut :Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yangdiajukan oleh Oditur Militer Mayor Chk Sihabudin Nrp.19200009907.2.

No. 66 K/MIL/2008Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan diatasMahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi Medan No.PUT/B48/K/AD/PMTI/V/2007 tanggal 5 Desember 2007 yangmemperbaiki putusan Pengadilan Militer 05 Pontianak No.

dipidana, maka biaya perkara dalam tingkat Kasasidibebankan kepada Terdakwa ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 4 tahun 2004,UndangUndang No, 8 tahun 1981, UndangUndang No. 14 tahun 1985sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5tahun 2004 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : KETUT SUDARMAYASA, Kopka Nrp. 565454 tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi Medan No.PUT

Indocater sebesar Rp66.500,00;Daftar koreksi Pajak Masukan yang tidak dapatdikreditkan;Copy Faktur Pajak;Copy Rekening Koran;Copy General Ledger;Copy Print Out Jurnal Oracle;Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak TentangPenetapan Sebagai Daerah Terpencil Nomor: KEP91/WPJ. 19/2007;Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor:466/KMK.04/2000;Copy Putusan Pengadilan Pajak No.Put. 24850/PP/M.11/16/2010;Copy Putusan Pengadilan Pajak No.Put. 27433/PP/M.11/16/2010;PT.

Put.24850/PP/MI 1/16/2010 yangdiucapkan tanggal 22 Juli 2010 Masa Pajak 2007 dan No.Put.27433/PP/MII/16/2010 yang diucapkan pada tanggal 25November 2010 Masa Pajak 2008 untuk PT.

Put. 24850/PP/M11/16/2010 yangdiucapkan tanggal 22 Juli 2010 Masa Pajak 2007 dan No.Put.27433/PP/M 11/16/2010 yang diucapkan pada tanggal25 November 2010 Masa Pajak 2008 untuk PT.

Put.24850/PP/M11/16/2010 yangdiucapkan tanggal 22 Juli 2010 Masa Pajak 2007 dan No.Put.27433/PP/MII/16/2010 yang diucapkan pada tanggal 25November 2010 Masa Pajak 2008 untuk PT.

Put.24850/PP/M1 1/16/2010 yangdiucapkan tanggal 22 Juli 2010 Masa Pajak 2007 dan No.Put.27433/PP/MII/16/2010 yang diucapkan pada tanggal25 November 2010 Masa Pajak 2008 untuk PT.

Menurut Termohon PK (dahulu Terbanding)Bahwa Termohon PK (dahulu Terbanding) menyampaikan dasar penerbitanSurat Nomor: S3053/WPJ.07/KP.10/2013 sebagaimana tercantum dalamhalaman 15 angka 4 di dalam Putusan Pengadilan Pajak No.Put.53442/PP/M.XVI.A/16/2014 tanggal 24 Juni 2014, yang kutipannya adalah sebagaiberikut:Bahwa Termohon PK (dahulu Terbanding) menguraikan hasil penelitianyang mendasari diterbitkannya Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak("KPP) Minyak dan Gas Bumi Nomor Nomor: S3053/WPJ.07/KP

atas.g) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf ob UU KUP, Pemohon Banding masihmempunyai hak untuk mengajukan permohonan pengurangan ataupembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar.Pendapat Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding)Bahwa Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding) tidak setuju atastanggapan Termohon PK (dahulu Terbanding) dan menguraikan alasanalasannya sebagaimana tercantum dalam halaman 17 angka romawi diHalaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 1008/B/PK/PJK/2015dalam Putusan Pengadilan Pajak No.Put

Pendapat Majelis Hakim Pengadilan PajakBahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat sebagaimanatercantum dalam halaman 22 angka 1 dan halaman 23 angka 4 dan 6 didalam Putusan Pengadilan Pajak No.Put.53442/PP/M.XVI.A/16/2014tanggal 24 Juni 2014, yang kutipannya adalah sebagai berikut:Halaman 22 angka 1:"Bahwa pemeriksaan mengenai apakah Surat Terbanding yang diajukanPermohonan Banding oleh Pemohon Banding merupakan Surat KeputusanKeberatan yang dapat diajukan Banding adalah menyangkut masalahformal

ketentuan yangdiatur di dalam Pasal 31 ayat (2) UndangUndang Pengadilan Pajak, olehkarena itu Majelis tidak mempunyai kKewenangan untuk memeriksa danmemutus Banding Pemohon Banding.Pendapat Pemohon PKBahwa Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding) tidak setuju atas pendapatdan/atau pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana teruraiberikut ini:1.Atas pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tercantumdalam halaman 22 angka 1 dan halaman 23 angka 4 dan 6 di dalamPutusan Pengadilan Pajak No.Put

Pemohon PK berpendapatHalaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 1008/B/PK/PJK/2015bahwa hal ini mengindikasikan pengakuan secara tidak langsungPengadilan Pajak atas kekuasaan dan kewenangannya untuk memeriksadan memutus permohonan Banding Pemohon PK.Bahwa Pemohon PK (dahulu Pemohon Banding) menyesalkan tidakterungkapnya proses yang terjadi dalam Sidang Acara Cepat secara tertulisdidalam Putusan No.Put.53442/PP/M.XVI.A/16/2014 sehingga Pemohon PK(dahulu Pemohon Banding) bependapat bahwa Putusan Majelis

beralamat di MenaraJamsostek Lantai 15, Jalan Gatot Subroto No.38, Jakarta Selatan;Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu) = PemohonBanding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di JalanJenderal Gatot Subroto No. 4042, Jakarta12190.Termohon Peninjauan Kembali, dahuluTerbanding;Mahkamah Agung tersebut;Menimbang, bahwa dari surat surat yang bersangkutanternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagaiPemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan Pengadilan Pajak No.Put

Bahwa setelah itu) oleh Terbanding yang pada tanggal29 Nopember 2005 telah diberitahu tentang memoripeninjauan kembali dari Pemohon Banding diajukan jawabanmemori peninjauan kembali yang diterima di KepaniteraanPengadilan Pajak pada tanggal 29 Desember 2005;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembaliditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak barulah padatanggal 28 Oktober 2005 sedangkan pemberitahuan isiputusan yang dimohonkan peninjauan kembali 1.C. putusanPengadilan Pajak tanggal 27 Juni 2005 No.Put