Pakujoyo No.03 LatekBangilPasuruan, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor252/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Bil tanggal 16 Mei 2019;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor252/Pid.Sus/2019/PN Bil tanggal 10 Mei 2019 tentang penunjukan MajelisHakim; Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor252/Pid.Sus/2019/PN Bil tanggal 13 Juni 2019 tentang penunjukan MajelisHakim; Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor252/Pid.Sus/2019/PN Bil tanggal 20

Nomor252/Pid.Sus/2021/PN Bjb, tanggal 25 Oktober2021, yang amarnyaberbunyi sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD MALDANI alias AMATbin SUGIYANTO dan Terdakwa II SONYA MARSELLA DEWIalias SONYA binti YAHADI SUWITO terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah Melakukan Permufakatan Jahat TanpaHak dan Melawan Hukum membeli Narkotika Golongan yangdilakukan secara berlanjut ;2.

Akta permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru bahwa padatanggal 1 Nopember 2021, telan mengajukan permintaan bandingterhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor252/Pid.Sus/2021/PN Bjb, tanggal 25 Oktober 2021 dan permintaan bandingtersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa IIpada tanggal 2 Nopember 2021 dengan Relaas PemberitahuanPermintaan Banding yang dilaksanakan oleh Gusti Irfansyah Tauchid,Jurusita Pengadilan

Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri BanjarbaruNomor 252/Pid.Sus/2021/PN.BJB. tanggal 25 Oktober 2021 tersebut,tidak konsisten dan saling bertentangan antara Petikan Putusan Nomor252/Pid.Sus/2021/PN.BJB. tanggal 25 Oktober 2021 dalamMemperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 Tentang Narkotika, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 TentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainnyayang bersangkutan, Mengadili: dst...... dengan Salinan Putusan Nomor252

yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimanatersebut dalam amar putusan ini;Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undangundang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana danperaturan lainnya yang berkaitan dengan perkara iniMENGADILI: Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Banjarbaru dan dari Penasihat Hukum Terdakwa IItersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor252

Menimbang,........Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan NegeriSingkawang tanggal 25 Nopember 2009 Nomor252/PID.B/2009/PN.SKW. karena sudah tepat dan benar, makadapat dikuatkan. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbuktibersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwadibebani pula untuk membayar' biaya perkara pada keduatingkatperadilan.

Memperhatikan, dan mengingat Pasal 363 ayat (1) ke4 KUHP, serta Undang Undang RI No.8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana, dan pasal pasal lain dalam peraturanperundang undangan yangbersangkutan ; MENGADILIe Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntute Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawangtanggal 25 Nopember 2009 Nomor252/PID.B/2009/PN.SKW. yang dimintakan bandingtersebut ; e Membebankan biaya perkara kepada terdakwa untukkedua tingkat peradilan, yang untuk tingkatbanding sebesar Rp

Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17September 2009, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo dengan Akta Nikah Nomor252/05/IX/2009 tanggal 17 September 2009 dengan status Penggugat jandamati dan Tergugat duda mati;2.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Kutipan Akta Nikah dari Kantor UrusanAgama (KUA) Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo Nomor252/05/IX/2009 Tanggal 17 September 2009 (P.1);B. SaksiSaksi:1.

UlujadiKota Palu, Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 27 Juli 2021;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi SulawesiTengah Nomor 163/PID/2021/PT PAL tanggal 5 Oktober 2021 tentangpenunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Donggala Nomor252/Pid.B/2021/PN Dgl dan suratsurat lain yang bersangkutan dengan perkaraint ;Menimbang, bahwa

Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkaramasingmasing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor252/Pid.B/2021/PN Dgl tanggal 14 September 2021, Kuasa Hukum paraTerdakwa mengajukan permohonan banding berdasarkan Akta PermintaanBanding tanggal 15 September 2021 yang dibuat oleh Panitera PengadilanHalaman 8 dari 11 Putusan Nomor 163/PID/2021/PT PALNegeri Donggala, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada JaksaPenuntut

dijatunkan kepada paraTerdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa antara para Terdakwa dengan saksi korban ternyatasudah saling memaafkan dan para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sertaHalaman 9 dari 11 Putusan Nomor 163/PID/2021/PT PALperbuatan para Terdakwa tersebut hanyalah emosi sesaat dan bukanmerupakan perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban umum ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaPutusan Pengadilan Negeri Donggala tanggal 14 September 2021 Nomor252

Putusan Nomor0898/Pdt.G/2011/PA.Kab.Kdrsesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor252/45/V1/2004 tanggal 16 Juni 2004;.

SYAMSUL AZIZ, M.H., namungagal, selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohontersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohontersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang padapokoknya mengakui dan membenarkan dalil PermohonanPemohon serta menyatakan tidak keberatan untukberceraiMenimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilPermohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti suratberupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor252/45/V1I/2004 tanggal 16 Juni 2004 yang

Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor252/Pid.Sus/2019/PN Pdg, tanggal 11 Juli 2019, yang amar selengkapnyasebagai berikut:1.

Membebankan kepada Terdakwa BEDRIJANTO GUNAWAN bin SUNARDIGUNAWAN panggilan YANTO membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor140/PID.SUS/2019/PT PDG, tanggal 5 September 2019, yang amarselengkapnya sebagai berikut; Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor252/Pid.Sus/2019/PN Pdg, tanggal 11 Juli 2019, yang dimintakan bandingtersebut: Menetapkan masa penangkapan dan

PUTUSAN NOMOR252/PDT.G/2015/PN.Bag.DEMi KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN NEGER! BANDUNG yang memeriksa danmemutus perkaraperkara perdata pada tingkat pertama, telahmenjatuhkan putosan seta sebagai beriktrt dalam perkara gugatanantara:Ny. NINING RUSTATI, umur 52 tahun, pekerjaan mengurus rumahtangga, bertempat tinggal di Cidurian Utara RT.005 RW.009 KefuratvanSukapura Keeamatan Kiaraeondong Kota Bandung dalam hal ini di wakilioleh kuasanya 1. Liklik Karlinasari,S.H. 2.

Jakarta Nomor 239 RT. 001 RW. 002 KelurahanAntapani Wetan Kecamatan Antapani Kota Bandung, Huntukselanjutnya disebut TERGUGAT VI;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :Telah membaca berkas perkara;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Telah memperhatikan buktibukti surat;TENTANG DUDUKNYA PERKARA:Menirnbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannyatertanggal 29 Mei 2015 yang telah diterima dan didaftarkan kepaniteraanpengadilan Negeri Bandung dibawah Register Nomor252/Pdt.G/2015/PN.Bdg. tanggal 29

Apabiia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusanseadiladilnya (ex aequo et bono).Untuk Tergugat IV tertanggal 29 Oktober 2015 sebagai berikut:DALAM EKSEPSITENTANG KOMPETENSI ABSOLUT PENG ADILAN TATA USAHANEGARA PERKARA PERDATA NOMOR252/PDT/G/2015/PN.BDG ADALAH KEWENANGAN PENGADILANTATA USAHA NEGARA1. Bahwa PENGGUGAT dalam posita maupun petitum point 8(delapan) gugatanya mohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:8.

Bahwa PERKARA PERDATA NOMOR252/PDT/G/2015/PN.BDG adalah permasalahan hukumdiantara pihakpihak diluar pihak TERGUGAT IV;3. Bahwa antara TERGUGAT IV dengan TERGUGAT yang telahmendapatkan persetujuan dari TERGUGAT~ n sebagaisuaminya telah terjadi utang piutang sebagaimana tercantumdalam AKTA PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINANNomor : 05 yang dibuat dihadapan Notaris TATTY NURLIANA,S.H. tertanggal 12 September 2012;4.

Eksepsi dan khusus untukTergugat IV telah mengajukan eksepsi absolut;Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat IVmengajukan eksepsi absolut maka Majelis Hakim terlebih dahuluakan mempertimobangkan dan memutus eksepsi absolut;Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat IV yaitu ;Tentang Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha NegaraPerkara Perdata Nomor 252 / PDT /G/2015/ PN.BDG adalahKewenangan Pengadilabn Tata Usaha Negara.DALAM EKSEPSITENTANG KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHANEGARA PERKARA PERDATA NOMOR252

DPP PPNsecara jabatan dengancara menjadikan marginusaha sebesar 20%sebagai koreksi DPPPPN sesuai dengan Pasal14 ayat (5) UndangUndang PajakPenghasilan jo.Keputusan Dirjen PajakNomor KEP536/PJ/2000 tentang NormaPerhitungan Neto bagiWajib Pajak yang dapatmenghitung penghasilanneto denganmenggunakan NormaPerhitungan;. bahwa dalam proseskeberatan Terbanding(penelaah keberatan)berpendapat caraperhitungan DPP PPNyang lebih sesuai adalahPasal 9 ayat (7) UndangUndang PajakPertambahan Nilai jo.Pasal 3 KMK Nomor252

Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluar DPP;4. bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak Mei 2006 sesuaiPasal 3 KMK Nomor252/KMK.03/2002adalah sebagai berikut: Pajak Masukan = Rp 98.714.713Pajak Masukan

DPP PPNsecara jabatan dengancara menjadikan marginusaha sebesar 20%sebagai koreksi DPPPPN sesuai denganPasal 14 ayat (5)UndangUndang PajakPenghasilan jo.Keputusan Dirjen PajakNomor KEP536/PJ/2000 tentang NormaPerhitungan Neto bagiWajib Pajak yang dapatmenghitung penghasilanneto denganmenggunakan NormaPerhitungan;. bahwa dalam proseskeberatan Terbanding(penelaah keberatan)berpendapat caraperhitungan DPP PPNyang lebih sesuai adalahPasal 9 ayat (7)UndangUndang PajakPertambahan Nilai jo.Pasal 3 KMK Nomor252

Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluarDPP;4. bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak Maret 2004 sesuaiPasal 3 KMK Nomor252/KMK.03/2002adalah sebagai berikut: Pajak MasukanRp 52.605.465,00 Pajak

Bahwa dari perkawian pemohon dan abang ipar saksi mempunyaianak yang bernama NURUL RIZKY RAMADHANI, Jenis KelaminPerempuan, lahir di Medan tanggal 23 Januari 1996 (22 tahun); danADE AULIA DHARMA, Jenis Kelamin Lakilaki, lahir di Binjaltanggal 22 September 2004 (14 tahun); Bahwa dalam perkawinan tersebut didapat harta yang salahsastunya adalah Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor252./Desa/Kel.: Sumber Karya, Luas Tanah 393 M2?

Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggaldilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sleman ; Terdakwa tersebut menyatakan bahwa dalam perkara ini akanmenghadapi sendiri tidak didampingi oleh Penasihat Hukum 5Pengadilan Negeri tersebut ; Setelah membaca: 200 on nn nne nce nnn nce noe Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor252/Pen.Pid/2016/PN.Smn tanggal 17 Mei 2016 tentang penunjukan MajelisHalaman 1 dari 20 Putusan Nomor 252/Pid.Sus/2016/PN.Smn Penetapan Majelis Hakim Nomor

DPP PPNsecara jabatan dengancara menjadikan marginusaha sebesar 20%sebagai koreksi DPPPPN sesuai dengan Pasal14 ayat (5) UndangUndang PajakPenghasilan jo.Keputusan Dirjen PajakNomor KEP536/PJ/2000 tentang NormaPerhitungan Neto bagiWajib Pajak yang dapatmenghitung penghasilanneto denganmenggunakan NormaPerhitungan;. bahwa dalam proseskeberatan Terbanding(penelaah keberatan)berpendapat caraperhitungan DPP PPNyang lebih sesuai adalahPasal 9 ayat (7) UndangUndang PajakPertambahan Nilai jo.Pasal 3 KMK Nomor252

Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluar DPP;4. bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak April 2007 sesuaiPasal 3 KMK Nomor252/KMK.03/2002adalah sebagai berikut: Pajak Masukan = Rp 89.977.434Pajak

DPP PPNsecara jabatan dengancara menjadikan marginusaha sebesar 20%sebagai koreksi DPPPPN sesuai denganPasal 14 ayat (5)UndangUndang PajakPenghasilan jo.Keputusan Dirjen PajakNomor KEP536/PJ/2000 tentang NormaPerhitungan Neto bagiWajib Pajak yang dapatmenghitung penghasilanneto denganmenggunakan NormaPerhitungan;. bahwa dalam proseskeberatan Terbanding(penelaah keberatan )berpendapat caraperhitungan DPP PPNyang lebih sesuai adalahPasal 9 ayat (7)UndangUndang PajakPertambahan Nilai jo.Pasal 3 KMK Nomor252

Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluarDPP;4. bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak Maret 2005 sesuaiPasal 3 KMK Nomor252/KMK.03/2002adalah sebagai berikut: Pajak Masukan = Rp 69.898.297Pajak Masukan

DPP PPNsecara jabatan dengancara menjadikan marginusaha sebesar 20%sebagai koreksi DPPPPN sesuai dengan Pasal14 ayat (5) UndangUndang PajakPenghasilan jo.Keputusan Dirjen PajakNomor KEP536/PJ/2000 tentang NormaPerhitungan Neto bagiWajib Pajak yang dapatmenghitung penghasilanneto denganmenggunakan NormaPerhitungan;. bahwa dalam proseskeberatan Terbanding(penelaah keberatan)berpendapat caraperhitungan DPP PPNyang lebih sesuai adalahPasal 9 ayat (7) UndangUndang PajakPertambahan Nilai jo.Pasal 3 KMK Nomor252

Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluar DPP;bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak Juli 2006 sesuaiPasal 3 KMK Nomor252/KMK.03/2002adalah sebagai berikut: Pajak Masukan Rp 75.942.442Pajak Masukan

DPP PPNsecara jabatan dengancara menjadikan marginusaha sebesar 20%sebagai koreksi DPPPPN sesuai dengan Pasal14 ayat (5) UndangUndang PajakPenghasilan jo.Keputusan Dirjen PajakNomor KEP536/PJ/2000 tentang NormaPerhitungan Neto bagiWajib Pajak yang dapatmenghitung penghasilanneto denganmenggunakan NormaPerhitungan;. bahwa dalam proseskeberatan Terbanding(penelaah keberatan)berpendapat caraperhitungan DPP PPNyang lebih sesuai adalahPasal 9 ayat (7) UndangUndang PajakPertambahan Nilai jo.Pasal 3 KMK Nomor252

Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluar DPP;. bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak Mei 2005 sesuaiPasal 3 KMK Nomor252/KMK.03/2002adalah sebagai berikut:Rp 59.128.078Rp 9.375.776Rp 84.468.683DPP

Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24Nopember 2004, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo dengan Akta Nikah Nomor252/06/X1/2004 tanggal 24 Nopember 2004 dengan status Penggugatperawan dan Tergugat jejaka;2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersamadalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 14 tahun danterakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KecamatanHal. 1 dari 9 hal.

Surat:a) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkanoleh Pemerintah Kabupaten Situbondo Nomor Induk Kependudukan3512124507870006 tanggal 07 April 2013, bukti surat tersebut telahdiberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyatasesuai kemudian diberi tanda P11;b) Fotocopy kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama (KUA) Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo Nomor252/06/X1/2004 tanggal 24 Nopember 2004, bukti surat tersebut telahdiberi meterai cukup

dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanputusan perkara Cerai Gugat antara:sebagai Penggugat;melawansebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tanggal 8Oktober 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh dengan Nomor252

Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor252/Pid.Sus/2020/PN Skt., tanggal 24 Nopember 2020, yang amarnya berbunyisebagai berikut:1.

telah menguraikan unsur unsur dari dakwaan Primair yaitu Pasal114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika yangdidakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dan berdasarkan alat bukti yangsah dan meyakinkan, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadiuraikan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untukmenguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor252

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor252/Pid.Sus/2020/PN Skt, tanggal 24 Nopember 2020, yang dimintakanbanding tersebut;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani olehTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5.

DPP PPNsecara jabatan dengancara menjadikan marginusaha sebesar 20%sebagai koreksi DPPPPN sesuai denganPasal 14 ayat (5)UndangUndang PajakPenghasilan jo.Keputusan Dirjen PajakNomor KEP536/PJ/2000 tentang NormaPerhitungan Neto bagiWajib Pajak yang dapatmenghitung penghasilanneto denganmenggunakan NormaPerhitungan;. bahwa dalam proseskeberatan Terbanding(penelaah keberatan)berpendapat caraperhitungan DPP PPNyang lebih sesuai adalahPasal 9 ayat (7)UndangUndang PajakPertambahan Nilai jo.Pasal 3 KMK Nomor252

Perbedaan dasarpenetapan dan dasarperhitungan antaraSKPKB denganKeputusan Keberatanmasih pada wilayahkoreksi yang sama yaitudasar pengenaan pajakyang berdasarkanketerbatasan data yangada, penetapan suratkeputusan keberatandipandang lebih tepatdalam menghitung DPPtanpa memunculkanitem koreksi diluarDPP;. bahwa berdasarkanperhitungan Terbanding(penelaah keberatan),perhitungan PPN MasaPajak Juli 2004 sesuaiPasal 3 KMK Nomor252/KMK.03/2002adalah sebagai berikut: Pajak MasukanRp 51.990.574,00 Pajak Masukan