Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelahputusan diajukan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;Halaman 3 Putusan Nomor 5/PdtSus/BPSK/2017/PN Rapb. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yangbersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atauc. Putusan diambil dari hasil tipnu muslihat yang dilakukan oleh salahsatu pihak dalam pemeriksaan sengketa.b.

Menyatakan Pelaku Usaha Pelaku tidak pernah menghadiripersidangan yang secara patut dipanggil Majelis Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dengan secaramenurut Hukum dan Perundangundangan yang berlaku di WilayahNegara Republik Indonesia.Halaman 6 Putusan Nomor 5/PdtSus/BPSK/2017/PN Rap4.

Sehingga Tidak Sah, Sehingga Pelaksanaan ParateEksekusi Harus Melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;Bertentangan dengan Undangundang Nomor : 12 tahun 2011Tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, HirarkiPeraturan Perundangundangan adalah :Halaman 8 Putusan Nomor 5/PdtSus/BPSK/2017/PN RapNO go PF YO KN.

Pasal 14 (8):"Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlakuHalaman 16 Putusan Nomor 5/PdtSus/BPSK/2017/PN Rapsebagai pengganti grosse acte hypotheek sepanjang mengenai hakatas tanah.Menurut Prof. DR. ST.

:JUMIAN 22. eee eeeeees Rp. 432.000,;(Empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);Halaman 43 Putusan Nomor 5/PdtSus/BPSK/2017/PN Rap

Pekanbaru;Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 4 Mei2016 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian dari Dinas Sosial DanTenaga Kerja Kabupaten Pelalawan nomor: 567/DTKT/PHI/444 oleh MediatorISKANDAR, M.Si dan SYOFIAN S.Sos yang diterima dan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPekanbaru pada tanggal 9 Mei 2016 dalam Register Nomor 34/PdtSus

Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dariperkara ini;Atau bila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain maka mohon putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono)Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untukPara Penggugat dan Tergugat menghadap Kuasanya tersebut ;Halaman 10 dari 23 Putusan PHI Nomor 34/PdtSus/PHI/2016 PN PbrMenimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaiandiantara para pihak ;Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak

Mekarsari Alam Lestari) menolak seluruh dalildalilGugatan Perselisinan Hubungan Industrial Para Penggugat.Halaman 13 dari 23 Putusan PHI Nomor 34/PdtSus/PHI/2016 PN PbrBahwa selanjutnya apa yang telah tercamtum di dalam Jawaban ProvisiTergugat diatas mohon kirinya menjadi satu kesatuan yang tidakterpisahkan didalam pokok perkara.Bahwa adanya dalil Gugatan Para Penggugat pada point 1 (satu), 2(dua), dan 3 (tiga) pada hal 3 (tiga) adalah tidak benar dan tanpaberlandasan hukum serta telah keluar dari

Hal mana telahHalaman 14 dari 23 Putusan PHI Nomor 34/PdtSus/PHI/2016 PN Pbrsesuai dengan Pasal 168 ayat 1 Undangundang No. 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa :Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja ataulebih berturutturut tanpa keterangan secara tertulis yangdilengkapi dengan bukti sah dan telah dipanggil olehpengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputushubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkandiri.Bahwa berdasarkan halhal yang

Biaya PNBP ...... eee Rp. 10.000,Jumlah Rp. 576.000,(Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).Halaman 23 dari 23 Putusan PHI Nomor 34/PdtSus/PHI/2016 PN Pbr

Permintaan Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan PelakuUsaha dengan cara melalui perantara kepada Kantor PelayananHalaman 5 dari 36 Putusan Nomor 131/PdtSus/BPSK/2016/PN RapKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, terhadap Angunanyang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, yaituberupa :e = Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 219 Desa/Kel.

Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya denda tunggakanyang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran setiap perHalaman 7 dari 36 Putusan Nomor 131/PdtSus/BPSK/2016/PN Rapbulannya, seperti pinalty, bunga berjalan maupun lainnya yangbertentangan dengan peraturan.10.

Dan tanggungjawabPelaku Usaha dapat berupa pengembalian uang atau penggantianHalaman 11 dari 36 Putusan Nomor 131/PdtSus/BPSK/2016/PN Rapbarang/jasa sejenis atau perawatan kesehatan dan/atau pemberiansantunan ;.

Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2010 yang padaHalaman 20 dari 36 Putusan Nomor 131/PdtSus/BPSK/2016/PN RapPasal (2) nya menyatakan "Setiaop konsumen yang dirugikan atau ahliwarisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumenatau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) terdekat"..

Tentang Kedudukan (Legal Standing) Pemohon Keberatan,Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 131/PdtSus/BPSK/2016/PN RapMenimbang, Termohon dalam eksepsinya mendalilkan bahwakedudukan hukum (Legal Standing) yang mewakili kantor cabang PT.

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 01 ahun 2006tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BadanPeneyelesaian Sengketa Konsumen, dalam pasal 1 ayat (1) PengadilanHalaman 1 dari 27 Putusan Nomor 113/PdtSus/BPSK/2016/PN RapNegeri adalah pengadilan yang memeriksa perkara keberatan.

Menyatakan Perjanjian Kredit sebagaimana yang telah dibuat danditanda tangani bersama anatara Konsumen dengan pelaku UsahaHalaman 5 dari 27 Putusan Nomor 113/PdtSus/BPSK/2016/PN Rap11.adaqlah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yangmengikat;6. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukanlelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum atas Agunan yangmenjadi jaminan....... dan seterusnya;7. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukuma.

Menyatakan bahwa pemohon keberatan tidak mempunyaikedudukan hukum (Legal standing) yang sah mengajukanpermohonan keberatan ini;Tentang Pokok PerkaraHalaman 18 dari 27 Putusan Nomor 113/PdtSus/BPSK/2016/PN Rap1. Menolak Permohonan Keberatan seluruhnya;2. Menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Kabupaten Batu Bara Nomor 479/Arbitrase/BPSKBB/VII/2016 tanggal09 September 2016;3.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Kabupaten Batu Bara tidakberwenang memeriksa dan mengadili acara arbitrase perkara pengaduan(gugatan) konsumen atas nama Hudiyanto;Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 113/PdtSus/BPSK/2016/PN Rap3. Menyatakan Putusan Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara No.479/Arbitrase/BPSKBB/V/2016 tanggal O09 September 2016 tidakmempunyai kekuatan hukum ;.

,SHNIP. 196505021 989032002Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 113/PdtSus/BPSK/2016/PN Rap

PUTUSANNo.569 K/PdtSus/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :1 MOCH.

No. 569 K/PdtSus/2011141.

No. 569 K/PdtSus/201 124245.2. Bahwa, pada angka (4) kesepakatan tersebut disepakati bahwa ektrabulanan sopir dan kernet dihapuskan dengan diberlakukannyasystem komisi ;5.3.

No. 569 K/PdtSus/201 13030kondisi kerja dimana di buat dalam pertimbangannya pada halaman, alinea ....

No. 569 K/PdtSus/201 1

Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum :Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 89/PdtSus/BPSK/2016/PN RapA. Permintaan Lelang oleh Pelaku Usaha kepada Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran terhadap Angunan yangmenjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa :e Serifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 442 Desa/Kel.

Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 89/PdtSus/BPSK/2016/PN Rapb. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisidan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasanpenggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujurserta tidak diskriminatif;d.

Tentang Kedudukan (Legal Standing) Pemohon Keberatan,Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 89/PdtSus/BPSK/2016/PN RapMenimbang, Termohon dalam eksepsinya mendalilkan bahwakedudukan hukum (Legal Standing) yang mewakili kantor cabang PT.

Sertifikat Hak Milik No.323/Sennah atasnama Legimin) ;Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 89/PdtSus/BPSK/2016/PN Rap Sebidang tanah kosong/sawah seluas 17754 M2 yang dikenal terletak diDusun Sona, Desa Sennah, Kecamatan Pangkatan, Kabupaten LabuhanBatu, Provinsi Sumatera Utara (ic.

Ketua Pengadilan Negeri Rantau PrapatPANITERA,MEGAWATI SIMBOLON, SHNIP. 196505021989032002Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 89/PdtSus/BPSK/2016/PN Rap

Menyatakan menurut hukum Surat Keputusan Berakhirnya Hubungan KerjaNo. 011/SKDMS/II/2016 tertanggal 17 Maret 2016 adalah sah secara hukumdengan segala akibat hukumnya;Hal 14 dari hal 45 PUT.No. 358/PdtSus/PHI/20 16.4.

Bukti P2 : Foto Copy sesuai asli, Surat Keputusan PengangkatanPenggugat menjadi karyawan tetap oleh Turut Tergugat,Hal 17 dari hal 45 PUT.No. 358/PdtSus/PHI/20 16.3. Bukti P34. Bukti P45. Bukti P56. Bukti P67. Bukti P78. Bukti P89. Bukti P910. Bukti P 10 :11.

Daya Mitra Serasi sekita 600 (enam ratus)orang, dimana 200 (dua ratus) diantaranya tergabimg menjadi anggota SerikatHal 26 dari hal 45 PUT.No. 358/PdtSus/PH//2016.Pekeija PT. Daya Mitra Serasi; Bahwa saat ini anggota Serikat Pekeija PT. Daya Mitra Serasi (SGEPEDA)sudah tidak ada, dan dalam PT.

Menyatakan PUTUS hubungan kerja antara Para Penggugat denganTergugat terhitung sejak tanggal 4 Maret 2016;Hal 43 dari hal 45 PUT.No. 358/PdtSus/PHI/20 16.3.

Budhy Hertantiyo, S.H., M.H.t.tdida Ayu Mustikawati, S.H., M.H.Panitera Pengganti,t.t.dSarjono, S.H.Hal 44 dari hal 45 PUT.No. 358/PdtSus/PHI/20 16.Biayabiaya :Biaya Proses : : Rp. 30.000.Biaya Pendaftaran: : Rp. 75.000,Panggilan : Rp. 500.000.Redaksi :Rp. 5.000,Materai : Rp. 6.000.Jumlah : Rp. 616.000,Hal 45 dari hal 45 PUT.No. 358/PdtSus/PHI/20 16.

Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskanlelang melalui pegawai umum (Pengadilan Negeri).Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 147/PdtSus/BPSK/2016/PN Rap4.

Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 6/Pdt.SusBPSK/2016/PNRhl tanggal 27 April 2016 antara PT Bank Mandiri(Persero) Tbk (Pemohon) melawan Roslina Tambunan (Termohon)Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 147/PdtSus/BPSK/2016/PN Rape.

Akibatnya seluruh putusan BPSK yang diajukanHalaman 12 dari 44 Putusan Nomor 147/PdtSus/BPSK/2016/PN Rapkasasi tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I.

Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk selain danselebihnya;Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 147/PdtSus/BPSK/2016/PN Rap5.

Ketua Pengadilan Negeri Rantau PrapatPANITERA,MEGAWATI SIMBOLON, SHNIP. 196505021989032002Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 147/PdtSus/BPSK/2016/PN Rap

No.157 K/PDTSUS/2010Penggugat di bawah upah minimum propinsi yang berlaku ;Bahwa hal tersebut diatas maka mediator Hubungan Industrial DinasKependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten KubuRaya menganjurkan kepada Tergugat agar memperkerjakan kembali karyawanPT.

No.157 K/PDTSUS/2010Penggugat VI :Bahwa Penggugat VI mulai bekerja 21 Juni 2007 sarnpai dengan 15 Februari2008 dengan masa kerja 9 bulan mendapat upah terakhir Rp.14.000, (empatbelas ribu rupiah) per hari.

No.157 K/PDTSUS/2010ini atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adildan benar menurut hukum (ex aequo et bono) ;Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPontianak dalam amar putusan No.05/G/2009/PHI/PN.PTK. tanggal 12 Maret2009, menyatakan :1. Menyatakan Tergugat telan dipanggil secara sah dan patut tidakmenghadap dipersidangan ;2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dengan versteks ;3.

No.157 K/PDTSUS/2010tindakan yang dilakukannya tidak sah dan mengikat dan gugatan yangdiajukannya tidak dapat diterima :Bahwa Para Terlawan bukan anggota dari Persatuan BuruhKalimantan ;Bahwa penerima kuasa dari Para Terlawan dengan demikian tidakberhak mewakili dan bertindak didepan Pengadilan.

No.157 K/PDTSUS/2010Bahwa setelah itu oleh Tergugat/ yang pada tanggalwana nen n= telah diberitahu tentang memori kasasl dariPenggugat/ diajukan jawaban memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan WHubungan Industrial pada Pengadilan Negeriwana nn anna n nnn pada tanggal ;Hal. 16 dari 15 hal. Put. No.157 K/PDTSUS/2010

No.536 K/PdtSus/2012Adapun wujud gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :Bahwa Penggugat telah bekerja pada Akademi Pembangunan Pertanian(APPERTA) Sumatera Barat sebagai Karyawan Tetap di bawah naungan YayasanLP3ESIDA selama 3 tahun bulan berdasarkan SK Pengangkatan dari Direktur AppertaNo.102/APPERTA/KEP.A44/IX/2008.

No.536 K/PdtSus/2012Rp1.055.000,x 2 = Rp 2.110.000, (dua juta seratus sepuluh ribuRupiah) ;Jumlah Putusan Sela Rp 8.440.000, + Rp 2.110.000 = Rp 10.550.000, (sepuluhjuta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) ;B. Putusan Akhir :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2.

No.536 K/PdtSus/2012Industrial pada Pengadilan Negeri Padang tidak salah dan keliru dalam mengambilkeputusan ;iil BAHWA GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK ;Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat tidak mengikut sertakanpihakpihak lain yang secara nyata terkait dalam hubungan hukum ~ dengangugatan ini yaitu : Ir.Herwandi, MP, selakuDirektur yang telah mengeluarkan SKNo.102/APPERTA/KEP.A44/IX/2008 atas nama Penggugat, jadi gugatanPenggugat mengandung cacat formil berupa Error In Pesona yang

No.536 K/PdtSus/2012DAN BUDAYA (YLP3ESIDA) SUMATERA BARAT, Cq. NURMASYAH, MBA., 2.YAYASAN PENDIDIKAN KELAPA SAWIT ANDALAS PADANG, Cq. Ir.NURMANSYAH, MBA. tersebut tidak dapat diterima ;Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Selasa, tanggal 15 Januari 2013 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arsyad,SH.

No. 117 K/PDTSUS/2010AYAT (1) HURUF (B) UNDANGUNDANG NO.5 TAHUN 2004 TENTANGPERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NO.14 TAHUN 1985 TENTANGMAHKAMAH AGUNG.

No. 117 K/PDTSUS/2010Bahwa namun pada halaman 21 putusan a quo, Judex Factie telahmemberi pertimbangan hukum yang menyatakan :a.

No. 117 K/PDTSUS/2010karena tidak mau lagi bekerja di bagian umum dan meminta untukdipindahkan ke bagian lain, jika Tergugat tidak mengabulkanpermintaannya, Penggugat meminta agar Tergugat melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat.

No. 117 K/PDTSUS/2010dahulu. Hal ini bertentangan dengan Pasal 161 ayat (1) UndangUndangNo.13 Tahun 2003 ; Bahwa Pemohon Kasasi dapat memberikan surat peringatan ke Il kepadaTermohon Kasasi.

No. 117 K/PDTSUS/2010Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RafmiwanMurianeti, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;HakimHakim Anggota : Ketua:Ttd. Ttd.H. Buyung Marizal, SH. H. Imam Soebechi, SH. MH.Ttd.Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.PaniteraPengganti :Tid.Rafmiwan Murianeti, SH. MH.Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Perdata Khusus,RAHMI MULYATI, SH. MH.NIP. :040 049 629 Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 117 K/PDTSUS/2010

/Fax +62(0380) 820865. berdasarkan surat Kuasa khusus nomor1 Putusan No.1/PdtSus/PHI/2017/PN.Kpg07/SKALB/PHIV/I/2017/KPG. Tanggal 24 Januari 2017, yang telaahdidaftarkan di kepananitraan Pengadilan Negeri kelas 1A Kupang dibawah Register nomor 11/Pdt/LGS/K/2017/PHI/PN.Kpg.

Uang Penggantian Cuti Tahunan;Uang kompensasi pengantian Cuti tahunan Penggugat yang belum gugur 2(dua) tahun terakhir adalah :@ Tahun 2014 = Rp.5.000.000/ 28 hr X 12 hari = Rp.2.142.857;@ Tahun 2015 = Rp.5.000.000/ 28 hr X 12 hari = Rp.2.142.857;+= Rp.4.285.714:;3 Putusan No.1/PdtSus/PHI/2017/PN.KpgJumlah keseluruhan Rp.185.245.714.(seratus delapan puluh lima juta duaratus empat puluh lima ribu tujuh ratus empat belas rupiah);7.

Jaya Wijaya Kupang5 Putusan No.1/PdtSus/PHI/2017/PN.Kpg4.

StnislauS Klau Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :9 Putusan No.1/PdtSus/PHI/2017/PN.KpgSaksi 1.

;Jumlah : Ro.496.000,;Turunan Putusan ini diberikan kepada kuasaTergugat atas permintaannya.Panitera Pengadilan Negeri/Tipikor/Hubungan Industrial Kelas IA Kupang,SULAIMAN MUSU, SH.NIP.19580808 198103 1003.I Putusan No.1/PdtSus/PHI/2017/PN.KpgPutusan No.1/PdtSus/PHI/2017/PN.Kpg

No. 22 PK/PDTSUS/2010Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugatdengan posita perkara sebagai berikutBahwa Penggugat telah dipekerjakan sebagai gurubidang studi ekonomi akuntansi oleh Tergugat selakupemberi kerja, dipekerjakan di SMA YPPII!

No. 22 PK/PDTSUS/2010keberatan Penggugat ;Dalam Pokok Perkara1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat danTergugat terhitung mulai tanggal 30 Juni 2006 ;3.

No. 22 PK/PDTSUS/2010Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ; Berdasarkan bukti 17.11 s/d 17.14 Tergugat tidakpernah memPHKPenggugat, bahkan Tergugat tetap meminta agarPenggugat masuk kerja ;5. Bahwa pertimbangan Hakim kasasi tersebut keliru) dengandasar sebagai berikuta.

No. 22 PK/PDTSUS/2010sesuai yang berlaku dan diselesaikan melalui Disnakerkarena di Yayasan tidak ada kesepakatan mengenaipesangon, untuk proses selanjutnya supaya disnakermenghadirkan Kepala Sekolah SD ;C.

No. 22 PK/PDTSUS/2010MAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Perdata KhususTtd.Rafmiwan Murianeti, SH. MH.RAHMI MULYATI, SH. MHNIP. : 040 049 629Panitera Pengganti

No. 1045 K /PdtSus/ 20102009 oleh Mediator pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi JakartaUtara (bukti P2) :Bahwa sebagaimana telah kita ketahui secara bersamasama dimana Penggugat Sdr.Subandi telah bekerja di Perusahaan Tergugat yang dimulai dan setelah diterbitkannya suatuSurat Keputusan Direksi PT. Global Terminal Marunda No.284/INTM/EKDIR/DW0700 TentangPengangkatan Karyawan Tetap pada tanggal 21 Juli 2000 serta gaji yang diterima setiapbulannya dengan jumlah Sub.

No. 1045 K /PdtSus/ 2010Bahwa dengan sebagaimana halhal yang telah terjadi akibat Pemutusan HubunganKerja (PHK) yang telah dilaksanakan Tergugat atau Perusahaan PT. Global Terminal Marunda.Sebagai suatu kewajibannya menyerahkan atau membayar gaji Penggugat Sdr. Subandi yangberjalan atau tetap diperhitungkan sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yangtetap dan pasti. Segala hal yang menjadi hakhak dari Penggugat Sdr.

No. 1045 K /PdtSus/ 20104, Merehabilitasi atau Pemulinan Nama Baik Penggugat Sdr. Subandi dengan dikeluarkannyaSurat Pengalaman Kerja oleh PT. Global Terminal Marunda ;5. Menyatakan putusan untuk dapat dilaksanakan terlebin dahulu meskipun dilakukanperlawanan atau kasasi oleh Tergugat PT. Global Terminal Marunda ;Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan eksepsi padapokoknya atas dalildalil sebagai berikut:DALAM EKSEPSIA.

No. 1045 K /PdtSus/ 2010Total keseluruhan = Rp.50.528. 705, (lima puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima rupiah)5. Menolak gugatan Penggugat untuk lain dan selebihnya ;6.

No. 1045 K /PdtSus/ 2010juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SOESILOATMOKO, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;Hakim Hakim Anggota : Ketua :FAUZAN, SH.,MH. MOEGIHARDJO, SH.HORADIN SARAGIH, SH.,MH.Panitera Pengganti :ttd./Soesilo Atmoko, SH.untuk salinanMAHKAMAH AGUNG R.a.n. PaniteraPanitera Muda Perkara Perdata KhususRahmi Mulyati, $.H.,M.H.NIP. : 040 049 629Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 1045 K /PdtSus/ 2010

No. 178 K/PdtSus/2012Bahwa, yang menjadi pokok perkara dalam perselisihan hubungan industrialantara Penggugat dan Tergugat adalah berupa tindakan Tergugat yang bermaksudmerubah status Penggugat dari status pekerja tetap menjadi status pekerja freelance sertatindakan Tergugat yang memberikan Draf Surat Pengunduran Diri kepada Tergugat ;Bahwa Penggugat adalah pekerja pada Perusahaan Tergugat pada bagianMarketing dengan masa kerja (8) delapan tahun dengan upah terakhir sebesar Rp.6.250.000, (enam juta

No. 178 K/PdtSus/2012Tergugat sebesar 2 x upah sebulan, karenanya sangat patut berdasar ketentuan hukumketenagakerjaan dan kebiasaan yang berlaku, Tergugat berkewajiban membayar uangTunjangan Hari Raya Tahun 2010 kepada Penggugat sebesar 2 x upah sebulan atausebesar 2 x Rp.6.250.000, = Rp. 12.500.000, (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) ;Bahwa, guna mempertahankan hak dan kepentingannya, maka Penggugatmengajukan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial ke Pengadilan PerselisihanHubungan Industrial

No. 178 K/PdtSus/2012pengunduran diri Tergugat Rekonpensi pada tanggal 22 Juli 2010 telah ditindaklanjutidengan ketidakhadiran Tergugat Rekonpensi sejak 23 Juli 2010 sampai dengan saat ini ;Bahwa Perusahaan Penggugat Rekonpensi tidak pernah melarang TergugatRekonpensi untuk hadir di Perusahaan Penggugat Rekonpensi ataupun melakukanskorsing terhadap diri Tergugat Rekonpensi, justru yang terjadi adalah TergugatRekonpensi sudah tidak masuk bekerja lagi sejak 23 Juli 2010 atas dasar mengundurkandiri

No. 178 K/PdtSus/201220Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT.

No. 178 K/PdtSus/2012

No. 379 K /PdtSus/ 2011Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat timbul pada saatSdr.

No. 379 K /PdtSus/ 20111. Mengabulkan seluruh gugatan dan tuntutan Penggugat ;2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan ;3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah karyawan dari Koperasi Kedung ArtoJawa Timur ;4. Menyatakan Tergugat telan melakukan perbuatan yang bertentangandengan hukum Ketenagakerjaan yang mengakibatkan kerugian bagiPenggugat ;5.

No. 379 K /PdtSus/ 2011hukum PEMOHON KASASI tidak dibebani untuk membayar pesangonPEMOHON KASASI;4.

Put No. 379 K /PdtSus/ 2011membayar secara tunai dan sekaligus hakhak Penggugat/Pemohon Kasasiakibat adanya Pemutusan Hubungan Kerja berupa :a. Uang Pesangon 2 x 7 x Rp.3.600.000, Rp.50.000.000,b. Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp.3.600.000, Rp.10.800.000.c. Uang Penggantian Hak 15% x Rp.61.200.000, Rp. 9.180.000,Jumlah Rp.70.380.000,.

Put No. 379 K /PdtSus/ 2011Soesilo Atmoko, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh parapihak;Hakim Hakim Anggota : Ketua :Panitera Pengganti :Hal. 16 dari 16 hal. Put No. 379 K /PdtSus/ 2011untuk salinanMAHKAMAH AGUNG R.1a.n. PaniteraPanitera Muda Perkara Perdata KhususRahmi Mulyati, $.H.,M.H.NIP. : 040 049 629Hal. 17 dari 16 hal. Put No. 379 K /PdtSus/ 2011

No.671 K/PDTSUS/2010Bahwa pihak Yayasan Bina Masyarakat Mandiri juga melakukanperpanjangan kontrak untuk tahap Il secara lisan dengan pihak pekerja selama3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal 01 Oktober 2002 s/d. 31 Desember 2002 ;Bahwa pada tanggal 01 Januari 2003 s/d. 31 Juli 2003 Pihak YayasanBina Masyarakat Mandiri melakukan perpanjangan kontrak tahap Ill secaralisan ;Bahwa Yayasan Bina Masyarakat Mandiri belum membayar upah pekerjasebanyak 2 (dua) bulan terakhir yaitu untuk bulan Juni dan Juli

No.671 K/PDTSUS/2010adalah melewati tenggang waktu 14 hari, sehingga permohonan kasasi tersebutharus dinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawahRp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai denganketentuan Pasal 58 UndangUndang No.2 Tahun 2004 semua biaya perkaradibebankan kepada Negara ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No.48 Tahun 2009,UndangUndang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No

No.671 K/PDTSUS/2010Hal. 4 dari3 hal. Put. No.671 K/PDTSUS/2010

/2009tertanggal 27 Agustus 2009);Bahwa berdasarkan fakta di atas, menurut hukum yang berlaku makaterhadap perkara PHI Nomor 15/G/2009/PHI yang diajukan Kasasi kemudiandiputus/terbit putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 401/K/PdtSus/2009, maka perkara itu sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkrachvan gewijsde) sejak diberitahukan kepada Para Penggugat yaitu tanggal 28Desember 2010.

Lain dari pada itu,perkara PHI Nomor 18/PdtSus/G/2015/PN.Smg, yang pada pokoknyaadalah gugatan tuntutan pesangon atas PHK yang terjadi tanggal 29Oktober 2008, dan setelah ada putusan MA (inkrach) tanggal 28 Desember2010 diajukan kembali setelah lewat 2 (dua) tahun yaitu tanggal 16 Maret2015.

Nomor 15/G/2009/PHI.Smg, inkrach 28 Desember 2010), saatdiajukan pada tanggal 16 Maret 2015 berarti sudah kedaluwarsaberdasarkan ketentuan Pasal 96 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan;Dalam Skema :PHK 29/10/2008>>>>>>majukan gugatan, putusan N.O. tanggal 14 April2009 >>>>> kasasi putusan tgl. 27 Agustus 2009 >>>>>>> perkara Nomor15 INKRACHT 28 Desember 2010 >>>>>>>>>>>>> setelah 4 tahun, ajukangugatan lagi 16 Maret 2015 sbg perkara Nomor 18/PdtSus/G/2015/PN.Smg.

Bahwa alasan hukum di atas merupakan salah satu pokokpokok alasanyang tercantum dalam putusan MK Nomor 100/PUU/X/2012, dimana denganmendasarkan putusan MK inilah Termohon Kasasi dahulu Para Penggugatmengajukan gugatan kembali sebagai perkara a quo Nomor 18/PdtSus/G/2015/PN.Smg. dengan alasan gugatan diajukan belum kedaluwarsa (baca:surat gugatan para penggugat angka 11).

Bahwa dalam putusan Nomor 18/PdtSus/G/2015/PN.Smg yang kamimohonkan Kasasi, terdapat seorang Hakim Adhoc (Hakim Anggota 2)bernama Daryanto, S.H., yang memberikan pendapat berbeda (dissentingopinion), sebagaimana termuat pada putusan halaman 37 s/d 43.

No.503 K/PdtSus/201214 WIBOWO, beralamat di Jl. Raya Kalirungkut 39 Surabaya ;15 SUPARNO, beralamat di Panduk B / 14 Surabaya ;16 SUPARDI, beralamat di Panduk 1 B/ 15 Surabaya ;17 NUR YAHYA, beralamat di Rungkut Menanggal II/28 Surabaya ;18 ISNOMO, beralamat di Gunung Anyar Lor 2 Surabaya ;19 SUTRISNO, beralamat di Gunungsari 13 /53 Surabaya ;20 LAMURI, beralamat di Dusun Suren RT. 034 RW. 012 PogalanTrenggalek ;21 DJAITUN, beralamat di Jagir Sidosermo 6 / 119 Surabaya ;22 H.

No.503 K/PdtSus/2012Bahwa oleh karena pihak manajemen hanya sekedar janji tanpa ada realisasinya,maka para karyawan cq. Para Penggugat mencatatkan perselisihan hubungan industrialke Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya, kemudian pada tanggal 16 Maret 2011 pihakDinas Tenaga Kerja Kota Surabaya telah menerbitkan Anjuran Mediator HubunganIndustrial No. 30/PHI/IM/2011, adapun isi anjurannya adalah sebagai berikut :Agar PT.

No.503 K/PdtSus/2012Uang upah proses ; = Rp. 7.729.439.Total seluruhnya : = Rp. 79.785.689,PURWANTO ;Masa Kerja 10 tahun, Gaji terakhir Rp. 675.000, tanggal dirumahkan 30 Juli 2007 ;Uang pesangon >2x9x Rp. 1.115.000, = Rp. 20.070.000,Uang penghargaan masa kerja : 3 x Rp. 1.115.000, =Rp. 4.460.000,Uang penggantian hak : 15% x Rp.24.530.000, =Rp. 3.679.500,Uang upah proses : = Rp. 46.806.365.Total seluruhnya : = Rp. 75.015.865,RIONO ;Masa Kerja 30 tahun, Gaji terakhir Rp. 725.000, tanggal dipensiun

No.503 K/PdtSus/2012SUPARNO;Masa Kerja 27 tahun, Gaji terakhir Rp. 780.000, tanggal dipensiunkan 21 Desember 2007 ;Uang pesangon :2x9x Rp. 1.115.000, = Rp. 20.070.000,Uang penghargaan masa kerja : 10x Rp. 1.115.000 , = Rp. 11.150.000,Uang penggantian hak : 15% x Rp.31.220.000, =Rp. 4.683.000,Uang hakhak lain : = Rp. 17.202.405.Total seluruhnya : = Rp. 53.105.405,SUPARDI ;Masa Kerja 27 tahun, Gaji terakhir Rp. 760.000, tanggal dipensiunkan 21 Desember 2007 ;Uang pesangon :2x9x Rp. 1.115.000, = Rp.

No.503 K/PdtSus/201228Bernard, SH. MM. Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH.ttd.Arsyad, SH. MH.PaniteraPengganti :ttd.Rafmiwan Murianeti, SH. MH.Biayabiaya :1 Meterai.......... Rp. 6.000,2 Redaksi.......... Rp. 5.000,3 Administrasi kasasi Rp. 489.000.Jumlah : Rp. 500.000,Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Perdata Khusus,RAHMIMULYATL SH. MH.NIP : 19591207 1985 12 2 00228

No. 771 K/PdtSus/2011Bahwa selama bekerja di perusahaan Penggugat adalah Buruh yang baik, ulet,penuh tanggung jawab dan rasa memiliki (sense of belonging) yang tinggi terhadapperusahaan (Tergugat) ;Bahwa adapun perkara ini bermula ketika pada bulan Oktober 2010 Tergugatmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat secara sepihak dan semenamena ;Bahwa adapun Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud diatasdilakukan oleh Tergugat tanpa musyawarah, dan tanpa memberikan hakhak Penggugatsesuai

No. 771 K/PdtSus/20111. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2. Menyatakan tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secarasepihak tanpa memberikan hakhak Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku berkaitan dengan pemutusan hubungan kerjadimaksud adalah bertentangan dengan Pasal 151 ayat (1) dan (3) jo. Pasal 155 jo.Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan ;3.

No. 771 K/PdtSus/2011Pengadilan Hubungan Industrial untukmewakili anggotanya;Bahwa ketentuan Pasal 87 UndangUndangNo. 2 Tahun 2004, telah memberikanpenegasan, bahwa Serikat Pekerja/SerikatBuruh yang bertindak sebagai KuasaHukum, haruslah Serikat Pekerja/SerikatBuruh untuk mewakili anggotanya ;Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 14 Februari 2011 yang diberikanPenggugat (Azwar Lubis), tidak terdapatfakta, bahwa Penggugat adalah anggotadari Serikat Pekerja DPC F SB KIKESSBSI, maka berdasarkan

No. 771 K/PdtSus/2011Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri tersebut pada tanggal 04 Agustus 2011 ;Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 22 Agustus 2011 telahdiberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMedan pada tanggal 26 Agustus 2011 ;Menimbang

No. 771 K/PdtSus/201126PaniteraPengganti :ttd.Rafmiwan Murianeti, SH. MH.Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG RI.a.n. PaniteraPanitera Muda Perdata Khusus,RAHMIMULYATL SH. MH.NIP : 19591207 1985 12 2 002 26