MUJAHIDIN IBRAHIM, M.Si. selaku Sekda cqPengguna Anggaran telah mengajukan permohonan kepada Kepala BadanPertanahan Nasional (BPN) Luwu Utara untuk melakukan pengukuranlahan untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Meli, KecamatanBaebunta, Kabupaten Luwu Utara tersebut sesuai surat Nomor100/243/PEM.UM tanggal 18 Mei 2011;Bahwa berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Badan Pertanahan Nasional(BPN), BPN Luwu Utara Nomor 610/ /5324/2011 tanggal 18 Mei 2011,saksi BUSTAM, SH., MH., saksi ABDUL LATIEF,

Penerapan pengangkatan dan pelantikan Anggota DPRD KabupatenCiamis No. 171/Kep.929.Pem.Um/2014 tentang PeresmianPengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Ciamis masa jabatan 2014 2019 tanggal 24 Juli 2014,berjumlah 50 (lima puluh) Anggota. Lalu kemudian melalui SKGubernur Jawa Barat Nomor: 171.3/Kep.1593Pem.Um/2014 tentangPeresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Ciamis hasil Penataan. (bukti P8.1 dan P8.2)4.

KAB 027 .483557 /V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara Partai Politik danPenetapan Calon Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Provinsi SulawesiTanggara Periode 2014 2019 (Bukti P6);13.Fotokopi No. 270/51//KPU.KAB008.435579/V/2014 tentang PenetapanPerolehan Suara Partai Politik dan Penetapan Calon Anggota DPRDKabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung Periode 2014 2019 (Bukti P7);14.Fotokopi No. 171 / Kep.929.Pem.Um /2014 tentang PeresmianPengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenCiamis

Serang tanggal 6 Juni 2006Nomor 005/2891/Pem.Um (P4) ;Oleh karenanya tanah diterlantarkan, tertahan (gestuit), denganperkataan lain tidak terbukti (Pasal 3 PP Nomor 36 Tahun 1998tentang Penertiban pendayagunaan Tanah Terlantar) ; Bahwa penarikan pihak ketiga sebagai Tergugat tidak lagi dijadikanprinsip umum yang ketat, tetapi mengarah pada pelenturan yang bercorakkasuistis.

masingmasing pada persidangantanggal 01 Mei 2012 dan 30 April 2012; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, ParaPenggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi meterai secukupnyadan diberi tanda P1 sampai dengan P07, yang perinciannya sebagai berikut ;1 BuktiP1 =: Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah PersilNo.991 CI, atas nama Tjetje Bin Tonna (sesuai dengan aslinya) ;2 BuktiP2 : Foto copy Surat dari Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat INomor : 593.2/3585/Pem.Um

D.V Kohir No. 1186, kemudian beralin haknyakepada Nyonya Utjin berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waristanggal 2281990 No. 474.3/2216/Pem.Um yang diterbitkan olehWalikotamadya Kepala Daerah Tingkat Il Bandung dicatat padatanggal 23111991. Bahwa Selanjutnya Sertipikat Hak Milik No. 864/Kel. Ciumbuleuitoleh Nyonya Utjih dipisah sampai habis dan terbit menjadi 1).

D.V Kohir No. 1186, kemudian beralih haknyakepada Nyonya Utjin berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waristanggal 2281990 No. 474.3/2216/Pem.Um yang diterbitkan olehWalikotamadya Kepala Daerah Tingkat Il Bandung dicatat padatanggal 23111991.Bahwa Selanjutnya Sertipikat Hak Milik No. 864/Kel. Ciumbuleuitoleh Nyonya Utjih dipisah sampai habis dan terbit menjadi 1).

Jawa Barat Nomor 593/SK.638 Pem.Um/ 1990 tanggal 25Mei 1990;Bahwa selanjutnya atas dasar Surat Pernyataan Pelepasan Hak No.63 / PH / XII / 1997 tanggal 3 Desember 1997 dan Surat KeputusanGubernur KDH Tk. Jawa Barat Nomor 593/SK.638Pem.Um/1990tanggal 25 Mei 1990 tentang Pemberian ljin Lokasi dan Pembebasantanan Kawasan Industri PT. Pertiwi Lestari seluas + 7.100 Ha joNomor 593.82/SK.1920Pem.Um/92 tanggal 3 Nopember 1992tentang perpanjangan masa berlakunya Surat Keputusan GubernurKDH Tk.

Jawa Barat Nomor 593/SK.638 Pem.Um/ 1990 tanggal 25Mei 1990 tersebut PT PERTIWI LESTARI mengajukan permohonanhak kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat melaluiKepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang dan ataspermohonan tersebut terbit 3 (tiga) Surat Keputusan Pemberian HakGuna Bangunan yaitu Nomor 1281/HGB/KWBPN/97 seluas2.931.000 M2, Nomor 1282/HGB/KWBPN/97 seluas 3.282.710 M2dan Nomor 1283/HGB/ KWBPN/97 seluas 1.698.808 M2 tanggal 22Desember 1997 tentang pemberian Hak Guna Bangunan

Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat Il Tangerang No.593.82/SK.626Pem.Um tentang Persetujuan Lokasi dan iinPembebasan Tanah seluas 150.000 M2 terletak di Desa KarangMulya, Kecamatan Ciledug, Kabupaten DATI Il Tangerang untukkeperluan pembangunan perumahan KPRBIN/PT PapanSejahtera tanggal 23 Agustus 1990 dimana izin tersebutdiperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Bupati KDH Tingkat IlTangerang No. 593.82/SK.P1/68.Pem.Um tanggal 22 Maret 1991dan diperpanjang kembali berdasarkan Surat Keputusan

OETON MUCHTARdan R.H.E ROHAMINA SUDARMINA yang telah meninggal dunia masingmasing pada tanggal 11 Juni 1980 dan tanggal 21 Agustus 1983 No.474.3/1185 PEM.UM tanggal 22 September 1993 yang dibuat danditandatangani a.n. Walikotamadya Kepala daerah Tingkat II Bandung ;2. Bukti P 2 : Surat Wasiat Pembagian Warisan dari R.H. OETONMUCHTAR dan Istrinya NY. R.H.E. ROHAMINA SUDARMIKA yang dibuatpada tanggal 21 Desember 1975 ;203. Bukti P 3 : Surat Hibah Wasiat dari Ny. R.H.E.

Nomor 06/549.21/BAPPEDA tanggal 25 21992: Rekomendasi Bupati Nomor 322 AG/III/REK/1981 tanggal 17Juni 1991; Surat Keputusan Gubernur Nomor 593.82/SK.IIII/PEM.UM/81tanggal 8 Agustus 1981;2. Nomor 51/649.21/Bopp. Tanggal 2 November 1993, yang ditandatangani oleh:1. PT. Tunas Harapan Jagad.2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi Nomor187/PTN/Sp/In/ 93 Ir. Masri Asyik;3. Ketua Bappeda Tingkat II Bekasi;Drs. H. N. Sonthanie;4. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bekasi;H.

Terhadap pembelian tanah tersebut, Penggugat telahmendapat persetujuan dari pemerintah setempat berupa izin lokasi yangdikeluarkan oleh Gubernur Daerah Tingkat , Jawa Barat dengan Nomor593.82/SK.2252.Pem.Um/91 dan disetujui olen Menteri Dalam Negeri RI danBupati KDH TK II Serang (Bukti P3);.

OKA RATMADI, DKK selaku pengemong Pura Merajan Satriya tertanggal 9 Desember 2010 ;--------------------------------- Surat dari Walikota Denpasar No: 593.2/1917/Pem.Um tanggal 25 Mei 1983, perihal Larangan menjual harta kekayaan Desa Adat ;-------------- Surat dari PUTU SUBADA KUSAMA, SH., KN No. 274/KR-13/XI/Pemb/2006 tertanggal 20 Nopember 2006 perihal pemberitahuan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar ;---------- Foto copy putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.: 166/

NURLATIFAH65. 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.1015-Pem.Um/2009 tanggal 31 Juli 2009 Tentang Peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 Untuk Masa Jabatan Tahun 2009-2014 beserta lampirannya66. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Nomor : 171.1/2639/Pem.Um tanggal 30 Mei 2013 Hal : Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Karawang67. 1 (satu) bundel

copy legalisir Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171.1/Kep.696-Pem.Um/2013 tanggal 28 Mei 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.68. 1 (satu) lembar copy legalisir Petikan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.935-Pem.Um/2014 tanggal 24 Juli 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang Masa Jabatan Tahun 2014-201969. 1 (satu) lembar copy

legalisir Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/935-Pem.Um/2014 tanggal 24 Juli 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang Masa Jabatan Tahun 2014-2019 beserta lampirannya.70. 1 (satu) lembar copy dokumen kwitansi dari Bendahara Pengeluaran DPPKAD Kab Karawang untuk pembayaran Biaya Pemungutan PBB dari Pertambangan/Migas, ditandatangani H Ade Swara dengan rincian sebagai berikut :a.

- No.65 berupa 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.1015-Pem.Um/2009 tanggal 31 Juli 2009 Tentang Peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 Untuk Masa Jabatan Tahun 2009-2014 beserta lampirannya.- No.66 berupa 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Nomor : 171.1/2639/Pem.Um tanggal 30 Mei 2013 Hal : Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Karawang.

- No. 67 berupa 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171.1/Kep.696-Pem.Um/2013 tanggal 28 Mei 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten KarawangDikembalikan kepada ALINA PUTRI ZAHARA;3. BB No. Urut : - No.208 berupa 1 (satu) lembar dokumen copy legalisir Tanda Terima PT. Adhimix Precast Indonesia, Penerimaan tanggal 2 Mei 2013, ditandatangani penerimaan oleh Suprapto.

NURLATIFAH 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor :171/Kep.1015Pem.Um/2009 tanggal 31 Juli 2009 Tentang PeresmianAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang HasilPemilihan Umum Tahun 2009 Untuk Masa Jabatan Tahun 20092014beserta lampirannya 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Nomor : 171.1/2639/Pem.Um tanggal30 Mei 2013 Hal : Peresmian Pemberhentian dan PengangkatanPengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Karawang 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan

NURLATIFAH.No.65 berupa 1 (satu) bundel copy legalisir KeputusanGubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.1015Pem.Um/2009 tanggal 31 Juli 2009 Tentang PeresmianAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKarawang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 Untuk MasaJabatan Tahun 20092014 beserta lampirannya.No.66 berupa 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Nomor :171.1/2639/Pem.Um tanggal 30 Mei 2013 Hal : PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Pengganti AntarwaktuAnggota DPRD Kabupaten Karawang.No. 67 berupa

NURLATIFAH 651 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.1015Pem.Um/2009 tanggal 31 Juli 2009 Tentang Peresmian Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009Untuk Masa Jabatan Tahun 20092014 beserta lampirannya 661 (satu) lembar copy legalisir Surat Nomor : 171.1/2639/Pem.Um tanggal 30 Mei2013 Hal : Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti AntarwaktuAnggota DPRD Kabupaten Karawang 671 (satu) bundel copy legalisir

;Bahwa tercatat warisan berdasarkan Surat Keterangan AbhliWaris tanggal 03071993, Nomor 474.3/787.PEM.UM dariWalikotamadya Kepala Daerah Tk. Il Bandung, tanah tersebutberalin kepada Oting, Jubairah, lbas, Nurhaeni, Imas Kubraerni,Samsul Arip, Titin Supriatin, dan Saepul Fachri, dicatat tanggal03091994;Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 20081993Nomor 89/CND/O3/VIII/1993 yang dibuat oleh dan dihadapanDrs.

GUGATAN KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium) ;Bahwa pada posita butir 1516 hal. 4, Penggugat mendalilkan mengenaiSurat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.3/0535/PEM.UM, tertanggal 6 Juli1990 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung, dan pada petitumbutir 8 hal.8, Penggugat meminta kepada Pengadilan terhadap surattersebut menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, namunPemerintah Kota Bandung sebagai subjek/pihak yang menerbitkan SuratKeterangan Ahli Waris Nomor 474.3/0535PEM.UM, tidak ditarik

membayar nafkah madiiyah sebesar Ro. 50.000, (limapuluh ribu rupiah) per bulan;Menimbang, bahwa ditemukan fakta bahwa antara Penggugat danTergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun dan keduanya sudah tidakmenjalankan kewajiban satu sama lainnya dan menurut keterangan saksiPenggugat bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepadaPenggugat, keterangan mana tidak dibantah oleh Tergugat;Menimbang, bahwa sesuai bukti P.3 yang diajukan oleh Tergugat berupaFotokopi Surat Keterangan Nomor 61/PEM.UM

pembangunan proyek dimaksud;Bahwa setelah semua surat yang disepakati diterbitkan diantaranya SuratPenunjukkan dan Perintah Kerja Pelaksanaan Pekerjaan PembangunanPasar Wahana Karya di Desa Rancaekek Wetan tanggal 23 November1991 Nomor 103/B/KUD/WK.R.1/X1I/1991maka Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, langsung melakukan prestasinya denganmenguruskan perijinan yang diperlukan berikut semua biayanya,diantaranya: Persetujuan Ijin Lokasi tanggal 24 Februari 1992, Nomor 593.82/SK.237 Pem.Um

Bahwa Gubernur Jawa Barat dengan suratnya No. 593.2/2425/Pem.Um.tanggal 14 September 1999, No. 593/1433/Pem.Um. tanggal 27 Mei 2000dan No. 593/2305/Pem.Umum/2000 tanggal 8 Agustus 2000, telah memintaWali Kota untuk menangani dan menyelesaikan tanah milik almarhum OeheHal. 7 dari 38 hal. Put.

NURLATIFAH
65. 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.1015-Pem.Um/2009 tanggal 31 Juli 2009 Tentang Peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 Untuk Masa Jabatan Tahun 2009-2014 beserta lampirannya
66. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Nomor : 171.1/2639/Pem.Um tanggal 30 Mei 2013 Hal : Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu

Anggota DPRD Kabupaten Karawang
67. 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171.1/Kep.696-Pem.Um/2013 tanggal 28 Mei 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.

68. 1 (satu) lembar copy legalisir Petikan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.935-Pem.Um/2014 tanggal 24 Juli 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang Masa Jabatan Tahun 2014-2019
69. 1 (satu) lembar copy legalisir Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/935-Pem.Um/2014 tanggal 24 Juli 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

- No.65 berupa 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 171/Kep.1015-Pem.Um/2009 tanggal 31 Juli 2009 Tentang Peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 Untuk Masa Jabatan Tahun 2009-2014 beserta lampirannya.

- No.66 berupa 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Nomor : 171.1/2639/Pem.Um tanggal 30 Mei 2013 Hal : Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Karawang.

No.66 berupa 1 (Satu) lembar copy legalisir Surat Nomor171.1/2639/Pem.Um tanggal 30 Mei 2013 Hal : PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu AnggotaDPRD Kabupaten Karawang. No. 67 berupa 1 (satu) bundel copy legalisir Keputusan GubernurJawa Barat Nomor : 171.1/Kep.696Pem.Um/2013 tanggal 28 Mei2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan PengangkatanPengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten KarawangDikembalikan kepada ALINA PUTRI ZAHARA;BB No.

Bahwa sehubungan dengan belum tuntasnya penyelesaian pembagianpenggantian tanah Proyek Pelabuhan Udara Internasional Jakarta Cengkareng,selanjutnya Bupati Kepala daerah Tingkat Il Tangerang dengan Surat Perintahtanggal 21 November 1991, Nomor 489/3672.Pem.Um dan tanggal 10 Mei 1993Nomor 593/1277 Pem.Um dan tanggal 27 Juni 1994 dengan Nomor05/292/Tapem.