Perum) Pelabuhan Il menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)(bukti T02), TERLAWAN sebagai perusahaan perseroan bukanlahbagian dari kementerian negara maupun penyelenggarapemerintahan daerah.Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 1991 berbunyi:Maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan (PERSERO)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah untukmenyelenggarakan usaha sebagai berikut:a. kolamkolam pelabuhan dan luas perairan untuk lalulintaspelayaran dan tempat berlabuh;b. jasajasa yang berhubungan dengan pemanduan

8. 1 (Satu) Bendel Dokumen Laporan Kegiatan Operasional Pemanduan dan Penundaan Kapal Periode Januari 2011 sampai dengan November 2014.

9. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Bukti Pembayaran Port Dues Kapal Tanker MV. MIN LU dan MV. MIN RONG Periode Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2014.

67. 1 (Satu) Lembar Laporan Harian Kegiatan Operasional Pemanduan dan Penundaan Kapal periode Juli 2012.

68. 1 (Satu) Lembar Laporan Bulanan Kegiatan Operasional di Pelabuhan yang tidak diusahakan TK. II, tanggal 31 Juli 2012.

69. 1 (Satu) Lembar Laporan Harian Kegiatan Operasional Pemanduan dan Penundaan Kapal periode Agustus 2012.

73. 1 (Satu) Lembar Laporan Harian Kegiatan Operasional Pemanduan dan Penundaan Kapal periode Desember 2012.

74. 1 (Satu) Lembar Laporan Bulanan Kegiatan Operasional di Pelabuhan yang tidak diusahakan TK. II, tanggal 31 Desember 2012.

75. 1 (Satu) Lembar Laporan Bulanan Kegiatan Operasional di Pelabuhan yang tidak diusahakan TK. II, tanggal 28 Februari 2013.

Energy Marine Indonesia sedangkan untuk Kapal DWIPUTRA danHYUNDAI UTOPIA, Saksi tidak mengetahuinya secara pasti;Bahwa yang menjadi Beban sehingga harus dibayarkan Nota Tagihanjasa Pelabuhannya adalah J asa Labuh, Jasa Tambat, J asa Dermaga,Jasa Rambu, Jasa Pandu, Kontribusi Jasa Pemanduan, J asa Tunda,Kontribusi Jasa Penundaan, Pengawasan Barang Berbahaya dan J asaPengawasan ABK;Bahwa sepengetahuan Saksi Prosedur Pembayaran J asa Pelabuhannyaadalah Kantor UPP Bintuni menerbitkan Nota Tagihan J asa

Energy Marine Indonesia sedangkan untuk Kapal DWIPUTRAdan HYUNDAI UTOPIA, saksi tidak mengetahuinya secara pasti;Bahwa Beban sehingga harus dibayarkan Nota Tagihan jasaPelabuhannya adalah J asa Labuh, Jasa Tambat, Jasa Dermaga, J asaRambu, J asa Pandu, Kontribusi J asa Pemanduan, J asa Tunda, KontribusiJ asa Penundaan, Pengawasan Barang Berbahaya dan J asa PengawasanABK;Bahwa Prosedur Pembayaran J asa Pelabuhannya adalah Kantor UPPBintuni menerbitkan Nota Tagihan Jasa Pelabuhan yang kemudianmenagihkannya

mereka meminta, pembayaran kembali sepertimetode sebelumnya dimana kami memproses pembayaran setelahmenerima Tagihan jasa Pelabuhan Final dan sebab dilakukannya Metodepembayaran seperti ini Saksi sendiri tidak tahu karena saksi padaprinsipnya hanya melaksanakan apa yang menjadi keinginansaudara TAVIP ONISIAS MANOBIselaku Kepala UPP Bintuni;Bahwa poin yang terdapat dalam nota tagihan jasa pelabuhan ada 10 poindiantaranya jasa labuh, jasa Tambat, J asa dermaga, jasa Rambu, J asapandu , Kontribusi jasa Pemanduan

KANAKA sebagai Agen dan Kapal ~ kapalTanker tersebut mengangkut LNG ( Gas Alam Cair ) dan tujuannya yangSaksi ketahui adalah di Korea, J epang dan Meksiko;Bahwa yang menjadi beban sehingga dikenakan Biaya J asa Pelabuhanadalah J asa Labuh, J asa Tambat, J asa Rambu, J asa Pandu, KontribusiJ asa Pemanduan, J asa Tunda, Kontribusi J asa Penundaan, PengawasanBarang Berbahaya dan asa Pengawasan ABK.Bahwa peran saksi pada saat pembayaran adalah mereview NotaTagihan Jasa Pelabuhan yang masuk dengan cara

J abatan saksi selaku Staf Operasional sejak tahun 2009.Tugas dan tanggung jawab saksi adalah Mengurus Adminstrasi danmengurus Cleareans Kapal; Bahwa yang terdapat dalam nota tagihan jasa pelabuhan ada 10 poindiantaranya jasa labuh, jasa Tambat, Jasa dermaga, jasa Rambu, J asapandu, Kontribusi jasa Pemanduan, jasa Tunda, Kontribusi jasaPenundaan, Pengasawan barang berbahaya dan J asa Pengawakan ABKdan semua itu diatur dalam peraturan Pemerintah nomor 06 tahun 2009tentang PNBP di Lingkungan Kementrian

Menyelenggarakan pemanduan perjalanan wisata,3. Bahwa modal dasar perseroan ini berjumlah RP. 200.000.000,00. (dua ratusjuta rupiah), terbagi atas 200 (dua ratus) saham, masingmasing sahambernilai nominal Rp. 1000.000,00. (satujuta rupiah).Dari modal dasar tersebut telah diambil bagian sebagai berikut :a.b.Cc.d.4.Riza Binol (Tergugat ) sebanyak 40 (empat puluh) saham dengan nilainominal sebesar Rp. 40.000.000,00.

menurut hemat kami halsebagaimana dimaksud telah melanggar ketentuan yang terdapat di dalamPasal 198 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentangPelayaran yang menyatakan bahwa:(1) Untuk kepentingan keselamatan dan keamanan berlayar, sertakelancaran berlalu lintas di perairan dan pelabuhan, Pemerintahmenetapkan perairan tertentu sebagai perairan wajidb pandu danperairan pandu luar biasa;(2) Setiap kapal yang berlayar di perairan wajib pandu dan perairan panduluar biasa menggunakan jasa pemanduan

Tugas dan weenang Syahbandar di Pelabuhan Perikanan adalah :Menerbitkan Surat persetujuan Berlayar,Mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan,Memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan,Memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan memeriksaalat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan,Memeriksa dan mengesahkan Perjanjian Kerja Laut,Memeriksa Logbook Penangkapan dan Pengangkutan ikan,Mengatur olah gerak dan lalu lintas kapal perikanan diPelabuhan perikanan,Mengawasi Pemanduan

Tarif pelayanan jasa pemanduan;3. Tarif pelayanan jasa penundaan;4. Tarif pelayanan jasa tambat;5. Tarif pelayanan penggunaan alur pelayanan;6. Tarif pelayanan jasa kepilTarif pelayanan jasa barang :1. Tarif pelayanan jasa barang umum di lapangan dan penumpukan;2. Tarif pelayanan jasa petikemas di Terminal Petikemas terdiri :a. Operasi Kapal:;b. Operasi Lapangan; Penumpukan; Lift on lift off; Gerakan ekstra; Relokasi angsur; Kegiatan operasi lapangan lainnya;c.

Pelindo , Il, IIIdan IV Ombudsman merekomendasikan untuk membangun fasilitas TPFTdisetiap terminal Kontainer.Bahwa tarif yang dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) PP RI Nomor 61 tahun2009 adalah Sesuai dengan Permenhub PM. 6 Tahun 2013 Tentang JenisStruktur Dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan sebagaimana diubahdengan Permenhub Nomor PM 15 tahun 2014 yaitu :Tarif pelayanan jasa Kapal :1) Tarif pelayanan jasa labuh;2) Tarif pelayanan jasa pemanduan;3) Tarif pelayanan jasa penundaan;4) Tarif pelayanan

Menyediakan jasa pelayanan pendaratan, lepaslandas,manuver (tidak termasuk kegiatan Vessel Traffic InformationSystem dan jasa pemanduan sebagaimana dimaksud dalamperaturan perundangundangan yang berlaku), parkir, danpenyimpanan untuk pesawatpesawat; danii.

makanan yang dibekukan, penganpenyewaan kuda, informasi pengangkutbrondong jagung makanan pencucispagetti, makaroni, sediaansediaanipih gandum, roti sandwich;: IDM000061324;11 Juni 2004;: 5 Januari 2006;: 39;ran barang, penyewaan alat senampedisi barang muatan, penyimpananbkutan perabot, penyewaan garasi,an, penyewaan gudang, operasipenyelamatan (transportasi), penyewaan on pengangkutan dan penyimpananlimbah, menjual tiket transportasi dalam/menjual perlayaran wisata, menyusun dan mmenyelenggarakan pemanduan

menurut hemat kami hal sebagaimana dimaksud telahmelanggar ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 198 ayat (1) dan (2)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menyatakanbahwa :(1) Untuk kepentingan keselamatan dan keamanan berlayar, serta kelancaranberlalu lintas di perairan dan pelabuhan, Pemerintah menetapkan perairantertentu sebagai perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa.(2) Setiap kapal yang berlayar di perairan wajid pandu dan perairan pandu luarbiasa menggunakan jasa pemanduan

danwewenang Syahbandar di Pelabuhan Perikanan adalah: Menerbitkan Surat persetujuan Berlayar, Mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan, Memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan, Memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan memeriksa alatpenangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan, Memeriksa dan mengesahkan Perjanjian Kerja Laut, Memeriksa Logbook Penangkapan dan Pengangkutan ikan, Mengatur olah gerak dan lalu lintas kapal perikanan di Pelabuhanperikanan, Mengawasi Pemanduan

Bertanggung jawab kepada Kepala Disnakertrans atas pelaksanaanprogram ;Melaksanakan perencanaan program kegiatan ;Mengadakan sosialisasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan ;Melaksanakan pemanduan dan pengendalian pelaksanaan program ;af PhMenyiapkan konsep surat keputusan kepala dinas tentang pengangkatanpersonil pelaksanaan kegiatan ;6.

Bertanggung jawab kepada Kepala Disnakertrans atas pelaksanaan programMelaksanakan perencanaan program kegiatan ;Mengadakan sosialisasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan ;Melaksanakan pemanduan dan pengendalian pelaksanaan program ;ao Ff @ PfMenyiapkan konsep surat keputusan kepala dinas tentang pengangkatanpersonil pelaksanaan kegiatan ;6.

CilacapNo. : 560/44/17 tertanggal 16 Februari 2009 , terdakwa ditunjuksebagai Penanggung Jawab Kegiatan;Bahwa sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Kegiatan yang dibuatoleh Kadisnakertrans tupoksi penanggungjawab kegiatan adalah :o Bertanggung jawab kepada Kepala Disnakertrans ataspelaksanaan program ;pembayarannya, dan terhadap tanggapan tersebut saksi124o Melaksanakan perencanaan program kegiatan ;o Mengadakan sosialisasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan ;o Melaksanakan pemanduan dan pengendalian

Sumarno sebagaiPenanggung Jawab Kegiatan dengan tupoksi sesuai dengan RencanaPelaksanaan Kegiatan yang dibuat olen Kadisnakertrans adalah : Bertanggung jawab kepada Kepala Disnakertrans atas pelaksanaanprogram ;Melaksanakan perencanaan program kegiatan ; Mengadakan sosialisasi dan pembinaan pelaksanaan kegiatan ; Melaksanakan pemanduan dan pengendalian pelaksanaan program ; Menyiapkan konsep surat keputusan kepala dinas tentangpengangkatan personil pelaksanaan kegiatan ; Bertanggung jawab terhadap

Selanjutnyadiadakan proses pelelangan untuk pengadaan barang tersebut ;Bahwa secara spesifik maksud / tujuan diadakannya barang tersebut saksitidak tahu, namun fungsi dari ATC adalah sebagai sarana penyegaran bagipetugas ATC untuk melaksanakan tugasnya dalam pemanduan pesawat,dan unit yang akan menggunakan ATC tersebut adalah Subdit Lalu LintasUdara ;Bahwa ketentuan ketentuan yang dijadikan pedoman dalam pengadaanSimulator ATC PT Angkasa Pura II untuk Keperluan Tower ATC BandaraSoekarno Hatta tersebut

SusTPK/2015/PN.Srg.personil ATC serta untuk uji coba prosedur pemanduan lalulintaspenerbangan yang akan diimplementasikan ;Bahwa kaitan pengadaan Simulator ATC PT Angkasa Pura II dengan tugasSaksi selaku Asisten Manager Operasi Pelayanan lalu lintas udara (AirTrafic Service / ATS Operation Assistant manager) adalah untuk membantupelaksanakan pelatihnan kinerja atau kemampuan personal pengatur lalulintas udara / ATC personal tersebut perlu alat bantu ATC Simulator ;.

Simulator PT Angkasa Pura II adalahanggaran PT Angkasa Pura II sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerjadan Anggaran (RKA) PT Angkasa Pura Il Tahun 2003 sebesar Rp.9.000.000.000, (Sembilan milyar rupiah) ;Bahwa maksud/tujuan pengadaan simulator ATC tersebut direncanakan untukdipergunakan sebagai alat pelatihan dengan mempergunakan fasilitas alatbantu kerja yang mirip untuk kepentingan mempertahankan keterampilanpersonil ATC atau untuk keperluan pelatinan personil ATC serta untuk uji cobaprosedur pemanduan

Menerbitkan Surat persetujuan Berlayar, Mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan,Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2021/PN Tgl Memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan,Memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan memeriksaalatpenangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan, Memeriksa dan mengesahkan Perjanjian Kerja Laut, Memeriksa Logbook Penangkapan dan Pengangkutan ikan, Mengatur olah gerak dan lalu lintas kapal perikanan di Pelabuhan perikanan, Mengawasi Pemanduan

TURUT TERGUGAT IVadalah merupakan salah satu cabang pelabuhan di lingkungan PTPelabuhan Indonesia (Persero), dimana tugas dan fungsinyaadalah memberikan jasa pelayanan pemanduan, pelayananpenundaan, labuh, tambat, dermaga, gudang, lapangan,penumpukan, terminal, peralatan pelabuhan dan fasilitas lainnya diwilayah Kota Dumai dan sekitarnya.Bahwa TURUT TERGUGAT IV menguasai lahan/lokasi sekitarPelabuhan Dumai berdasarkan beberapa sertifikat HakPengelolaan, dimana sebahagian lahan/lokasi dimaksud, untuktujuan

Wilayah Pengoperasian perairan yang dipergunakan antara lainsebagai alur perlayaran , dari dan ke pelabuhan perikanan ,keperluaan keadaan darurat , kegiatan pemanduan , uji coba kapal ,penempatan kapal mati , dan kapal yang di ad hoc.Bahwa sesuai dengan faktafakta hukum dikait dengan peraturan menterikelautan dan perikannnn tersebut , yang terungkap KM Bahari Nusantara 689berada di wilayah Kerja Pelabuhan Merauke Bukan di Wilayah KerjaPelabuhan Merauke tetapi di wilayah Pengoperasian Pelabuhan Meraukesehingga

pencegahan pencemaran dari kapaldan penetapan status hukum kapal;Pelaksanaan pemeriksaan manajemen keselamatan kapal:;Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaranterkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barangkhusus, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengisianbahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang,pembangunan fasillitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, laiklayar dan kepelautan, tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhandan alur pelayaran, pemanduan

Tpgh) Pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungandi pelabuhan, keamanan dan ketertiban, kelancaran arus barang dipelabuhan;i) Pelaksanaan pengaturan lalu lintas kapal ke luar masuk pelabuhanmelalui pemanduan kapal, penyediaan dan atau pelayanan jasakepelabuhanan serta pemberian konsesi atau bentuk lainnyakepada Badan Usaha Pelabuhan;j) Penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerjaoperasional pelayanan jasa kepelabuhanan; dan.k) Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian

pencegahan pencemaran dari kapaldan penetapan status hukum kapal;b) Pelaksanaan pemeriksaan manajemen keselamatan kapal;c) Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaranterkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barangkhusus, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengisianbahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang,pembangunan fasillitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, laiklayar dan kepelautan, tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhandan alur pelayaran, pemanduan

pengawasan penggunaannya, pengusulan tarif untukditetapkan Menteri;g) Pelaksanaan penyediaan, pengaturan, dan pengawasanpenggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, pemeliharaanpenahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringanjalan serta Sarana Bantu NavigasiPelayaran;h) Pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungandi pelabuhan, keamanan dan ketertiban, kelancaran arus barang dipelabuhan;i) Pelaksanaan pengaturan lalu lintas kapal ke luar masuk pelabuhanmelalui pemanduan

No. 184/Pdt/2019/PT:DKI156.a. kegiatan yang diatur dalam Pasal 90 ayat (1), ayat (2), ayat (3),dan ayat (4) UndangUndang ini;b. penyediaan kolam pelabuhan sesuai dengan peruntukannyaberdasarkan pelimpahan dari Pemerintah dan ketentuanperaturan perundangundangan;Cc. pelayanan jasa pemanduan berdasarkan pelimpahan dariPemerintah dan ketentuan peraturan perundangundangan; dand. penyediaan dan pengusahaan tanah sesuai kebutuhanberdasarkan pelimpahan dari Pemerintah dan ketentuanperaturan perundangundangan

Pelayanan jasa pemanduan berdasarkan pelimpahan dariPemerintah dan ketentuan peraturan perundangundangan; dand.

Amandemen Perjanjian PemberianKuasa secara tegas mengecualikan kegiatankegiatan yang jatuhpada ruang lingkup pihak regulator, sebagaimana berikut:Pasal 5.1 ayat (5) Amandemen Perjanjian Pemberian Kuasa:Untuk menghindari keraguraguan, pemberian Kuasa tidak meliputipenjangkaran, alat bantu navigasi, aktivitas pemanduan, penderekandan penambatan, fasilitas pendukung pelabihan laut umum dan saranumum pelabuhan laut umum, atau aktivitas lainnya di luar Area YangDikuasakan yang akan tetap berada di bawah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 76 tahun 2018tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Nomor 36 tahun 2012tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor KSOP, diantaranya adalah:1) Melakukan penilikan terhadap pengawakan kapal;2) Penyiapan penerbitan dokumen kepelautan, PKL, Sijil awakkapal.3) Pengawasan tertio Bandar, pergerakan kapal, pemanduan,penundaan dan tertib berlayar;4) Port State Control, Embarkasi dan debarkasi penumpang;5) Pengawasan kegiatan bongkar muat barang umum, barangkhusus

Pelayaran jo.Pasal 165 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009tentang Kepelabuhanan, adalah sebagai berikut :Putusan Perkara Nomor : 51/G/2015/PTUN.SBY.Halaman 41 dari 69 Halamana) Kegiatan yang diatur berdasarkan berdasarkan Pasal 90ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UndangUndangNomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran adalah kegiatanpenyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan, jasapenumpang, dan barang dan jasa terkait dengankepelabuhanan;b) Kolam pelabuhan, pelayanan jasa pemanduan

Zonda GT.1316 berbendera Mongoliadalam perkara diduga telah melakukan tindak pidana pelayaran;Bahwa saksi menjadi PNS sudah 6 (enam) tahun dan bertugas sebagaiKasubsi Kepelautan dan Pemanduan Kapal KSOP Boom BaruPalembang;Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 688/Pid.B/2014/PN Sql.Bahwa kapal berbendera asing apabila memasuki wilayah perairanIndonesia wajib mentaati peraturan atau perundangundangan yangberlaku di Indonesia;Bahwa sesuai dengan posisi MT.