., Jabatan KepalaBidang Penaatan dan Penataan LingkunganHidup dan Kehutanan Dinas Lingkungan Hidupdan Kehutanan Provinsi Riau.2. AGUS SURYOKO, S.H., M.H. Jabatan KepalaSeksi Penegakan Hukum Dinas LingkunganHalaman 2 dari 92 halaman Putusan Nomor : 1/G/2020/PTUN.PBRHidup dan Kehutanan Provinsi Riau, selakuPPNS.3. Ir. MASRI MUKHTAR, MMA. Jabatan PolhutMadya Dinas Lingkungan Hidup danKehutanan Provinsi Riau, selaku PPNS.4. NGADIYANA, S.H.

pelanggaran yang dilakukan oleh PT.Kaswari Unggul adalah sebagai berikut : BahwaTelah terjadi kebakaran di Divisi Il pada blok D12, D13, D14, E12,E13, E15 dan F15Tidak melengkapi sarana dan prasarana penanggulangankebakaran lahanTidak melengkapi TPS Limbah B3 sesuai persyaratan teknisTidak melengkapi Izin penyimpanan sementara Limbah Berbahaya danBeracunTidak memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sertamengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidupberdasarkan hasil pengawasan penaatan

hari kalender;3) Melengkapi TPS Limbah B3 sesuai persyaratan teknis, paling lama 30(tiga puluh) hari kalender;4) Memiliki Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya danBeracun, paling lama 60 (enam puluh) hari kalender;5) Melakukan permintaan maaf kepada publik melalui media massanasional, paling lama 14 (empat belas) hari kalender.Bahwa pada tanggal 23 bulan Maret 2016, Saksi Miftahudin, SH dan timpengawas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesiamelakukan pengawasan penaatan

Sedangkan pada saatsaksi menjabat sebagai Asdep Ill, staf saksiada melaporkan tentang nasib perpanjangangizin.Bahwa dalam ketentuan Kepmen No.285A/2010 bahwa Propert Biru khusus untukB3 dapat diberikan sesuai dengan Pasal 4 hurufc Kepmen 24/2011 yaitu dinyatakan biru terkaitmasalah perizinan yaitu dia telah memiliki izinB3 dan telah mengajukan perpanjangan izin B3tersebut.Bahwa dalam Propert Biru tahun 2011dinyatakan bahwa kesimpulannya pengolahanterhadap penaatan izin pengolahan limbah B3di PT.

Hal yang sama juga disampaikanuntuk Kotabatak No. 0521/RBI/2009 tanggal 26 Februari2009 yang ditandatangani oleh Dwi Edisumarna Manager An.Eksekutif Presiden Direktor Jeff Shelberger sebagaipejabatpaling tinggi di operasi Sumatera.Bahwa saat itu Pak Yanto Sianipar juga menyampaikan padaterdakwa bahwa perpanjangan jangan atas permintaankorporasi atau perusahaan, dan juga beliau menginfomasikanbahwa ada Berita Acara Pengawasan Penaatan LingkunganHidup yang melibatkan Bapedalda di daerah, tertanggal

CPI untuk mendantangani Kontrak ini(Kontrak Bridging No. 905616.Bahwa terdakwa sebagai GM SLS menurut catatanterdakwa tanggal 28 Juli 2011, terdakwa ada ikutdilapangan Minas dan menandatangani Berita AcaraPengawasan Penaatan Lingkungan Hidup tanggal 28 Juli2011 dihadiri oleh Rosalin, MHum dari KLH beserta 2orang pengawas dari KLH, dan terdakwa sebagai wakilPT.

aplikasi Google Earth jelasmenunjukkan bahwa hotspot yang terindikasi di titik koordinat yangterbukti masuk dalam wilayah usaha perkebunan Tergugat adalahperistiwa kebakaran lahan dimana kepulankepulan asapkebakaran jelas terekam oleh satelit udara;Bahwa untuk memverifikasi dan mengecek data dan informasi yangdidapatkan dari citra satelit MODIS dan melalui aplikasi GoogleEarth tersebut memang benar terjadi di lokasi perkebunanTergugat,Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melalui DeputiMENLH Bidang Penaatan

Memasang peralatan monitoruntuk memantau GWL padatitik penaatan;8. Menyiapkan embungembungatau membangun sumur borpada daerah yang rawankebakaran;9. Melakukan kegiatanpenanaman jenis vegetasitertentu yang disepakati untukpemulihan;10.Melakukan verifikasi kondisitanaman secara periodik untukmemastikan bahwa upayapemulihan sesuai rencana danperaturan perundanganundangan;11.

dikeluarkan oleh National Aeronaticsand Space Agency atau NASA (Badan Antariksa dan Luar AngkasaAmerika Serikat) yaitu sejak Februari 2009 hingga November 2011(Vide Bukti P11);Bahwa adanya titik panas yang ditandai dengan meningkatnya suhupermukaan bumi di wilayah usaha Tergugat merupakan indikatorterjadinya peningkatan suhu permukaan yang mengarah kepadaterjadinya kebakaran, sehingga data dan informasi tersebut dijadikanlandasan bagi Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), melalui DeputiV Penegakan dan Penaatan

Hal ini menunjukkan bahwa tugas danfungsi BPKP terbatas pada bidang pengawasan keuangan danpembangunan, di mana dalam perkara a quo LHA BPKP berfungsisebatas pengujian penaatan ketentuan kontrak dan pelaksanaan BagiHasil antara Pemerintah dan Kontraktor sesuai PSC di mana perpajakanhanya salah satu aspek saja;Bahwa sesuai dengan uraianuraian tersebut di atas, LHA BPKPmerupakan hasil audit (pengujian) pelaksanaan dan Bagi Hasil PSC yanghasilnya kemudian dilaporkan kepada Pemerintah (SKK Migas) sebagaibentuk

(Kabid Penaatan HukumLingkungan dan Pengelolaan Limbah B3, BLHDProvinsi Jambi4. Dra. Mardiani, Apt. (Kasubbid PenataanLingkungan, BLHD Provinsi Jambi5. Sepriyadi, SE (Sekretaris Tim Teknis)6. Ir. Yanuar Fitri, M.Si (Anggota Tim Teknis)7. Drs. G.M. Saragih, M.Si. (Anggota Tim Teknis)8. Kepala BLHD Kota Jambi9. Pihak PT. Damarindo Perkasa10.

Hal ini menunjukkan bahwa tugas danfungsi BPKP terbatas pada bidang pengawasan keuangan danpembangunan, di mana dalam perkara a quo LHA BPKP berfungsisebatas pengujian penaatan ketentuan kontrak dan pelaksanaan BagiHasil antara Pemerintah dan Kontraktor sesuai PSC di mana perpajakanhanya salah satu aspek saja;Bahwa sesuail dengan uraianuraian tersebut di atas, LHA BPKPmerupakan hasil audit (pbengujian) pelaksanaan dan Bagi Hasil PSC yanghasilnya kemudian dilaporkan kepada Pemerintah (SKK Migas) sebagaibentuk

Hal ini menunjukkan bahwa tugas danfungsi BPKP terbatas pada bidang pengawasan keuangan danpembangunan, di mana dalam perkara a quo LHA BPKP berfungsisebatas pengujian penaatan ketentuan kontrak dan pelaksanaan BagiHasil antara Pemerintah dan Kontraktor sesuai PSC di mana perpajakanhanya salah satu aspek saja;Halaman 28 dari 68 halaman Putusan Nomor 1831/B/PK/PJK/201711.12.13.14.Bahwa sesuai dengan uraianuraian tersebut di atas, LHA BPKPmerupakan hasil audit (pengujian) pelaksanaan dan Bagi Hasil

Hal ini menunjukkan bahwa tugas danfungsi BPKP terbatas pada bidang pengawasan keuangan danpembangunan, di mana dalam perkara a quo LHA BPKP berfungsisebatas pengujian penaatan ketentuan kontrak dan pelaksanaan BagiHasil antara Pemerintah dan Kontraktor sesuai PSC di mana perpajakanhanya salah satu aspek saja;Bahwa sesuai dengan uraianuraian tersebut di atas, LHA BPKPmerupakan hasil audit (pengujian) pelaksanaan dan Bagi Hasil PSC yanghasilnya kemudian dilaporkan kepada Pemerintah (SKK Migas) sebagaibentuk

BakuMutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam Lapiran Keputusan inisecara periodik sekurangkurangnya satu kali dalam sebulan;Belum melakukan pengujian kualitas air terhadap anak sungai lae pandak dan airsungai lae cinendang secara berkala, hal ini melanggar:e Pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air,yang menyatakan : Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajibmenyampaikan laporan tentang penaatan

Hal ini menunjukkan bahwa tugas danHalaman 28 dari 68 halaman Putusan Nomor 1832/B/PK/PJK/2017fungsi BPKP terbatas pada bidang pengawasan keuangan danpembangunan, di mana dalam perkara a quo LHA BPKP berfungsisebatas pengujian penaatan ketentuan kontrak dan pelaksanaan BagiHasil antara Pemerintah dan Kontraktor sesuai PSC di mana perpajakanhanya salah satu aspek saja;11.

Hal ini menunjukkan bahwa tugas danfungsi BPKP terbatas pada bidang pengawasan keuangan danpembangunan, di mana dalam perkara a quo LHA BPKP berfungsisebatas pengujian penaatan ketentuan kontrak dan pelaksanaan BagiHasil antara Pemerintah dan Kontraktor sesuai PSC di mana perpajakanhanya salah satu aspek saja;Bahwa sesuai dengan uraianuraian tersebut di atas, LHA BPKPmerupakan hasil audit (pengujian) pelaksanaan dan Bagi Hasil PSC yanghasilnya kemudian dilaporkan kepada Pemerintah (SKK Migas) sebagaibentuk

dikeluarkan oleh National Aeronatics andSpace Agency atau NASA (Badan Antariksa dan Luar AngkasaAmerika Serikat) yaitu sejak Februari 2009 hingga November 2011(Vide Bukti P11);Bahwa adanya titik panas yang ditandai dengan meningkatnya suhupermukaan bumi di wilayah usaha Tergugat merupakan indikatorterjadinya peningkatan suhu permukaan yang mengarah kepadaterjadinya kebakaran, sehingga data dan informasi tersebut dijadikanlandasan bagi Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), melalui Deputi VPenegakan dan Penaatan

Karo adalah Kepala Bidang Penataan Penaatandan Pengembangan Kapasitas serta tugas dan tanggung jawab Saksisebagai Kepala Bidang Penataan Penaatan dan PengembanganKapasitas di kantor Lingkungan Hidup adalah menangani pengelolaandan pemantauan lingkungan, pengawasan dokumen lingkungan sertamelakukan penegakan hukum dan menerima pengaduan darimasyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan Kehutanan Kab.

2):Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diterbitkan dalam bentuk KeputusanPasal 508 ayat (3):Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikitmemuat:a. nama jabatarr dan alamat pejabat administrasi yangberwenang;b. mama dan alamat alamat penanggung jerwab usahadan/atarr Kegiatan;Cc. narna dan alamat perusahaan;d. jenis pelanggaran;e. ketentuan yang dilanggar;f. uraiam kewajiban atau perintah yang harus dilakukanpenanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;g. jangka waktu penaatan

Jangka waktu penaatan kewajiban pennggung jawab usaha dan/ataukegiatan.26.

Putusan Nomor 42 P/HUM/20149.2.14.9.2.15.Tata cara peran masyarakat dalam pemanfaatan ruangdilaksanakan dengan cara:a. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatanruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan;b. kerja sama dalam pemanfaatan ruang sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan;c. pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yangtelah ditetapkan; dand. penaatan terhadap izin pemanfaatan ruang;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 Tentang Rawa;Konservasi

Disamping itu isueisue lain terkait masalah pengolahan B3 adalah memantau denganmengikuti program yang ada di KLH berkaitan dengan industriindustri baik itu industri migas, manufacturem, agroindustri maupunindustrijasa khususnya yang berkaitan dengan limbah B3.dalamprogram penaatan proper;Bahwa setahu saksi PT. Chevron Pasific Indonesia bergerak dibidang eksplorasi minyak dan sebagai penghasil; limbah B3, adakewajiban PT.