Ditemukan 18102 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Penanaman modal Jasa konsultasi Bumn Perjanjian penanaman pohon Ganti rugi Tf Tindakan faktual Dinas penanaman modal Kepala badan koordinasi penanaman modal ri vs h. darmawan; Pt. sinar damai vs kepala badan koordinasi penanaman modal ri; Pt. sursarita sejahtera vs kepala badan koordinasi penanaman modal ri; Pajak Penanaman modal asing Uap Lisitrik Pt. caltex pacific indonesia Pt. gaharu kapita indonesia vs kepala badan koordinasi penanaman modal ri;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 15-01-2024 — Putus : 26-02-2024 — Upload : 25-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 65 K/TUN/2024
Tanggal 26 Februari 2024 — SUGIYANTO VS USMAN ALI, Turut Termohon : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN BANYUWANGI;;
66 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SUGIYANTO VS USMAN ALI, Turut Termohon : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN BANYUWANGI;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 05-07-2023 — Putus : 09-10-2023 — Upload : 27-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 339 K/TUN/2023
Tanggal 9 Oktober 2023 — KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL/ATAS NAMA MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL VS PT. MEGATOP INTI SELARAS;;
151 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL/ATAS NAMA MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL VS PT. MEGATOP INTI SELARAS;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 20-05-2022 — Putus : 07-07-2022 — Upload : 19-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 119 PK/TUN/2022
Tanggal 7 Juli 2022 — KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERANG VS SIHABUDIN.,DKK, Turut Termohon : JOHNY WIDODO;
94 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERANG VS SIHABUDIN.,DKK, Turut Termohon : JOHNY WIDODO;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 04-05-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 172 K/TUN/2021
Tanggal 10 Juni 2021 — KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERANG., II. JOHNY WIDODO;
132 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERANG., II. JOHNY WIDODO;
    Kaduberuk, RT 01, RW 01, DesaSukarena, Kecamatan Ciomas, Kabupaten SerangBanten, pekerjaan Wiraswasta;ENOH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diKp Pasirmuncang, RT 012, RW 02, Desa Sukarena,Kecamatan Ciomas, Kabupaten SerangBanten,pekerjaan Wiraswasta;AHMAD MUHAJIR, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Kp Kaduberuk, RT 01, RW 01, DesaSukarena, Kecamatan Ciomas, Kabupaten SerangBanten, pekerjaan Wiraswasta;Para Pemohon Kasasi;LawanKEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU
    Dalam Penundaan :1.2.Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat;Memerintahkan Kepada Tergugat untuk menghentikan sementaraPembangunan Kandang Ayam Boiler tersebut dan/atau MencabutSementara Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal DanPelayanan Terpadu Satu Pintu. Nomor 647/0152/SIMB/DPMPTSP/2020 tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 13Januari 2020 atas nama Johny Widodo sampai perkara a quoberkekuatan hukum tetap;B.
    Bangunan tanggal 13 Januari2020 atas nama Johny Widodo sampai perkara a quo berkekuatanhukum tetap;Dalam Pokok Sengketa :1.Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi/Pembanding/ParaPenggugat seluruhnya;Menyatakan batal dan/atau tidak sah Keputusan Kepala DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor647/0152/SIMB/DPMPTSP/2020 tentang Izin Mendirikan Bangunantanggal 13 Januari 2020 atas nama Johny Widodo;Mewajibkan Termohon Kasasi /Terbanding/Tergugat Untuk MencabutKeputusan Kepala Dinas Penanaman
    Putusan Nomor 172 K/TUN/2021Dalam Pokok Sengketa:1.2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 647/0152/SIMB/DPMPTSP/2020 tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 13 Januari 2020,atas nama Johny Widodo;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor647/0152/SIMB/DPMPTSP/2020 tentang Izin Mendirikan Bangunan,tanggal 13 Januari 2020 atas
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 21-03-2024 — Putus : 11-06-2024 — Upload : 17-07-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 236 K/TUN/2024
Tanggal 11 Juni 2024 — BAHARUDIN VS DODO ARMAN DAN Turut Termohon : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAHAT;;
45 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BAHARUDIN VS DODO ARMAN DAN Turut Termohon : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAHAT;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 05-07-2023 — Putus : 04-10-2023 — Upload : 09-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 351 K/TUN/2023
Tanggal 4 Oktober 2023 — KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SUKABUMI., 2. DIKY TANUJAYA;;
102 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SUKABUMI., 2. DIKY TANUJAYA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 08-06-2020 — Putus : 14-08-2020 — Upload : 04-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 296 K/TUN/2020
Tanggal 14 Agustus 2020 — KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIMAHI., 2. YANNY SUDJARWO;
207 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIMAHI., 2. YANNY SUDJARWO;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 15-01-2024 — Putus : 04-03-2024 — Upload : 29-04-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 K/TUN/TF/2024
Tanggal 4 Maret 2024 — MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL., 2. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL vs PT SUMBER SURYA GEMILANG;;
146 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL., 2. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL vs PT SUMBER SURYA GEMILANG;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 15-10-2019 — Putus : 21-11-2019 — Upload : 26-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 592 K/TUN/2019
Tanggal 21 Nopember 2019 — KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL., III. PT. RIMBA TANAMAN INDUSTRI;
286 — 169 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL., III. PT. RIMBA TANAMAN INDUSTRI;
    KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,tempat kedudukan di Jalan Gatot Subroto, Nomor 44,RT 5/RW 4, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi,Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 12930;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Riyatno, S.H.,LL.M., jabatan Kepala Pusat Bantuan Hukum BadanKoordinasi Penanaman Modal, dan kawankawan,Halaman 1 dari 9 halaman.
    tertanggal 31Mei 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayudalam Hutan Tanaman Industri kepada PT Rimba Tanaman Industri atasAreal Hutan Produksi seluas + 8.155 (delapan ribu seratus lima puluhlima) hektar di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Gubernur Jambi Nomor$.132/BPMDPPT.4/I/2013 tanggal 15 Januari 2013 perihalRekomendasi IUPHHKHT atas nama PT Rimba Tanaman Industri;Mewajibkan Tergugat Il untuk mencabut Keputusan Kepala BadanKoordinasi Penanaman
    Tata Usaha Negara Nomor37/G/2018/PTUN.JBI, tertanggal 19 Maret 2019 untuk seluruhnya, yangamarnya berbunyi sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi dari Tergugat , Tergugat II dan Tergugat II Intervensiseluruhnya;Dalam Pokok Sengketa:1,2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal Surat Gubernur Jambi Nomor$.132/BPMDPPT.4/I/2013, tanggal 15 Januari 2013, perihalRekomendasi IJPHHKHT atas nama PT Rimba Tanaman Industri(Objek Sengketa 1);Menyatakan batal Keputusan Kepala Badan Penanaman
    tentang PemberianIzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan TanamanIndustri kepada PT Rimba Tanaman Industri atas Areal Hutan Produksiseluas + 8.155 (delapan ribu seratus lima puluh lima) Hektar diKabupaten Batanghari, Provinsi Jambi (Objek Sengketa 2):Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Gubernur Jambi Nomor$.132/BPMDPPT.4/I/2013 tanggal 15 Januari 2013 perihalRekomendasi IUPHHKHT atas nama PT Rimba Tanaman Industri:Mewajibkan Tergugat Il untuk mencabut Keputusan Kepala BadanKoordinasi Penanaman
    31 Mei 2016,tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalamHutan Tanaman Industri kepada PT Rimba Tanaman Industri atasAreal Hutan Produksi seluas + 8.155 (delapan ribu seratus lima puluhlima) hektar di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Gubernur Jambi Nomor$.132/BPMDPPT.4/I/2013, tanggal 15 Januari 2013, perihalRekomendasi IUPHHKHT atas nama PT Rimba Tanaman Industri:Mewajibkan Tergugat Il untuk mencabut Keputusan Kepala BadanKoordinasi Penanaman
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 30-08-2021 — Putus : 14-10-2021 — Upload : 11-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/TUN/2021
Tanggal 14 Oktober 2021 — KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIMAHI., 2. YANNY SUDJARWO;
127 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIMAHI., 2. YANNY SUDJARWO;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 12-06-2020 — Putus : 14-08-2020 — Upload : 12-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 334 K/TUN/2020
Tanggal 14 Agustus 2020 — KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIREBON., II. PT. TOBA SAKTI UTAMA;
98 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIREBON., II. PT. TOBA SAKTI UTAMA;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 10-02-2022 — Putus : 29-03-2022 — Upload : 08-06-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 193 K/TUN/2022
Tanggal 29 Maret 2022 — KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT. BUMI SUMBER REJEKI (diwakili oleh direkturnya AFANDI) DAN BUPATI KOLAKA UTARA;
201 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL VS PT. BUMI SUMBER REJEKI (diwakili oleh direkturnya AFANDI) DAN BUPATI KOLAKA UTARA;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 15-02-2024 — Putus : 23-04-2024 — Upload : 07-06-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 154 K/TUN/2024
Tanggal 23 April 2024 — MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL., II. PT. KAYAN HYDRO ENERGY;;
133 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL., II. PT. KAYAN HYDRO ENERGY;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 09-10-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 15-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 161 PK/TUN/2020
Tanggal 26 Nopember 2020 — KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL vs PT. MAHANADI PRIMA MAKMUR DAN GUBERNUR JAMBI;
204 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL vs PT. MAHANADI PRIMA MAKMUR DAN GUBERNUR JAMBI;
    O03 Kelurahan Pematang SulurKecamatan Telanaipura Kota Jambi, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor: 042/RTI/VII/2020 Tanggal 3 Juli2020;KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,tempat kedudukan di Jalan Gatot Subroto No. 44, Rt.5/Rw. 4, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, KotaJakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta 12930.Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Agus Suwondo, S.H.
    ,pekerjaan Aparatur Sipil Negara, Jabatan Kepala BidangPelayanan Hukum, Badan Koordinasi Penanaman Modaldan kawankawan, kesemuanya berkewarganegaraanIndonesia, memilih alamat di Jalan Gatot Subroto No. 44,Rt. 5/Rw. 4, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, KotaJakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Knhusus Nomor5/SK/A. 1/2020, tanggal 16 Juni 2020;Para Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT. MAHANADI PRIMA MAKMUR, beralamat di GedungAriobimo Sentral Lantai 2, Jalan H.R.
    Mewajibkan Tergugat 2 untuk mencabut Keputusan Kepala BadanKoordinasi Penanaman Modal No. 5/1/IUPHHKHTI/PMDN/2016 tanggal31 Mei 2016 tentang pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutankayu dalam hutan tanaman industri kepada PT Rimba Tanaman Industriatas Areal Hutan Produksi seluas + 8.155 (delapan ribu seratus limapuluh lima) hektar di Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;6.
    Menyatakan sah berlakunya surat Gubernur Jambi Nomor$.132/BPMDPPT.4/I/2013 tanggal 15 Januari 2013, dan KeputusanKepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5/1/IUPHHKHTI/PMDN/2016 tanggal 31 Mei 2016;b. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat untuk membayar biaya dan ongkos perkara.Memori Peninjauan Kembali II:1. Menyatakan Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali diterima untuk seluruhnya;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 11-09-2023 — Putus : 01-12-2023 — Upload : 21-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 480 K/TUN/2023
Tanggal 1 Desember 2023 — KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR., 2. PT. TOR GANDA;;
137 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ROKAN HILIR., 2. PT. TOR GANDA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 16-01-2020 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 27-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 52 PK/TUN/2020
Tanggal 27 Februari 2020 — KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI BARAT;
235 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI BARAT;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-10-2019 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 122 PK/TUN/2019
Tanggal 3 Oktober 2019 — PERHIMPUNAN PENGHUNI RUKO INTERCON PLAZA (PPRIP) vs KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA, dkk
180 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERHIMPUNAN PENGHUNI RUKO INTERCON PLAZA(PPRIP) vs KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKIJAKARTA, dkk
    Sihombing, jabatan Ketua Pengurus(PPRIP);Pemohon Peninjauan Kembali;LawanKEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKIJAKARTA, tempat kedudukan di Jalan Kebon SirihNomor 18 Blok H Lantai 18.
    Mewajibkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu untuk memproses penerbitan Permohonan Izin Pemohonsesuai surat Nomor.230/PPRIP/II/2017 Tanggal 30 Februari 2017, Hal:Permohonan ljin Perparkiran sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 18-08-2022 — Putus : 22-11-2022 — Upload : 18-01-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 501 K/TUN/2022
Tanggal 22 Nopember 2022 — KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA., II. PT. MANDALA JAYAKARTA;;
338 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA., II. PT. MANDALA JAYAKARTA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 22-06-2022 — Putus : 23-08-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 399 K/TUN/2022
Tanggal 23 Agustus 2022 — KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MANADO., 2. MERLYN PONTOH;;
142 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MANADO., 2. MERLYN PONTOH;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 20-07-2022 — Putus : 19-08-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 450 K/TUN/LH/2022
Tanggal 19 Agustus 2022 — KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR., II. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MANGGARAI TIMUR, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR., III. PT. ISTINDO MITRA MANGGARAI;;
222 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR., II. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MANGGARAI TIMUR, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR., III. PT. ISTINDO MITRA MANGGARAI;;