Perjanjian Penempatan TKI ke Singapura antara PelaksanaPenempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dengan CalonTenaga Kerja Indonesia untuk Tenaga Kerja PLRT, Pengasuh Bayi,Pengasuh Orang Jompo antara PT. SANJAYA PUTERA PERKASAdengan YULI ANDRIANI tempat lahir Sri Basuki, 10081988. Perjanjian Penempatan TKI ke Singapura antara PelaksanaPenempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dengan CalonTenaga Kerja Indonesia untuk Tenaga Kerja PLRT, Pengasuh Bayi,Pengasuh Orang Jompo antara PT.

NURIZATI.1 (Satu) lembar asli surat penempatan TKI ke Singapura yangdikeluarkan oleh PT Sanjaya Putra Perkasa atas nama DEWI NURIZATI.1 (Satu) KTP a.n DEW!

Unsur melakukan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhipersyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UndangUndang No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga KerjaIndonesia.Bahwa Pasal 35 UndangUndang No. 39 Tahun 2004 menyebutkanPerekrutan calon TKI oleh pelaksana penempatan TKI swasta wajibdilakukan terhadap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan :a.

Wongo, 05021988.o Perjanjian Penempatan TKI ke Singapura antara PelaksanaPenempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dengan CalonTenaga Kerja Indonesia untuk Tenaga Kerja PLRT, Pengasuh Bayi,Pengasuh Orang Jompo antara PT.

April Maulana Bin Saipul Anwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati;

di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS);

Bunyi Pasal 32, yaitu:Ayat (1) : Pelaksana penempatan TKI swasta yang akan melakukanperekrutan wajib memiliki SIP dari Menteri.Ayat (2) : Untuk mendapatkan SIP, pelaksana penempatan TKI swastaharus memiliki:Halaman 7 dari 57 halaman Perkara Nomor 71/G/2017/PTUN.JKTa. Perjanjian kerjasama penempatanb. Surat permintaan TKI dari Penggunac. Rancangan perjanjian penempatan; dand. Rancangan perjanjian kerja3.

Penghentian Sementara Seluruh KegiatanUsaha Penempatan TKI (Skorsing) PT.

Rancangan perjanjian penempatan; dand.

30 Desember Tahun2016 Tentang Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga KerjaIndonesia PT.

Hal ini bertentangan dengan: Pasal 13 ayat (1) huruf f UndangUndang Nomor 39 Tahun 2004tentang Penempatan dan Periindungan Tenaga Kerja Indonesia diLuar Negeri, menyebutkan bahwa pelaksana penempatan TKIswasta harus memenuhi persyaratan: memiliki sarana dan prasaranapelayanan penempatan TK?

Tenaga Kerja Indonesia(skkorsing) ; (FORMAT l);selanjutnya;Keputusan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja RI yangdisebut dengan Pencabutan Penghantian Sementara Sebagian atauSeluruh kegiatan Usaha Penempatan Tenaga Kerja R.

Bahwa berdasarkan Pasal 12 UndangUndang Nomor 39 Tahun 2004tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di LuarNegeri bahwa setiap perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga KerjaIndonesia (PPTKIS) untuk dapat menempatkan Tenaga Kerja Indonesia(TKI) wajid mendapat izin tertulis dari Menteri berupa Surat Izin PelaksanaPenempatan TKI (SIPPTKI) (Bukti T2).b.

Menyelesaikan kasus CTKI/TKI pada pra atau purna penempatan; danHalaman L5 dari 44 halaman Putusan No.48/G/2013/PTUNJKT.

Ester Menoh tanpa mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalamNomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TenagaKerja Indonesia sehingga dapat dikenakan sanksi pencabutanSIPPTKI;e.

Sinar Insanibarokah dari badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga KerjaIndonesia Deputi Bidang penempatan (foto kopi sesuai denganAslinya);Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil bantahannya, Tergugattelah mengajukan bukti berupa fotokopi suratsurat yang telah diberi meteraicukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya, serta diberi tandaT1 s/d T.24, adalah sebagaiDerikUt; 2am nnn nnn nnn nnn nn ncn nnn nnncn1.

., SekretarisDirektorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan TenagaKerja Kemnakertrans, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 51,Jakarta Selatan ; 003. ROOSTIAWATI, SH.,M.Sc., Direktur PenempatanTenaga Kerja Luar Negeri, Direktorat JenderalPembinaan dan Penempatan Tenaga KerjaKemnakertrans, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 51,Jakarta Selatan ; 004. BUDIMAN, SH., Kabag Penyuluhan dan Bantuan Hukum,Biro Hukum Kemnakertrans, Jalan Jend. Gatot SubrotoKav. 51, Jakarta Selatan ; 5. RENI MURSIDAYANTI, SH.

Gatot SubrotoKav. 51, Jakarta Selatan ; RADEN SOES ~ HINDHARNO, SH., = KasubditPerlindungan Tenaga Kerja Indonesia Direktorat JenderalPembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja,Kemnakertrans, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 51,Jakarta Selatatit ss2esessenseseeseessseeeeeeeeeeeaeeeeeeaeOSCAR ABDURACHMAN, S.Sos., Kepala SeksiAdvokasi dan Kepulangan Direktorat Jenderal Pembinaandan Penempatan Tenaga Kerja Kemnakertrans, JalanJend.

KEP.180/MEN/VIII/2008 tanggal 26Agustus 2008 tentang Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga KerjaIndonesia an. PT.

Pasal 21 ayat (2), Pasal 77 dan Pasal 82 UU No.39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga KerjaIndonesia di Luar Negeri dan karenanya sesuai dengan ketentuanHalaman 7 dari 46 halaman, Putusan Nomor 97/G/2013/PTUNJKTPasal 13 ayat (2) huruf e Permenakertrans No.

PER.10/MEN/V/2009tentang Tatacara Pemberian, Perpanjangan dan Pencabutan Surat IzinPelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ; Bahwa peraturan yang dijadikan dasar penerbitan obyek sengketa olehTergugat adalah Permenakertrans No. PER.10/MEN/V/2009 tentangTatacara Pemberian, Perpanjangan dan Pencabutan Surat IzinPelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.

yakni : Pragraf (1) Pemenuhan Komitmen suratizin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Baru.

Maka pemerintah telahmelakukan penghentian sementara penempatan Pekerja Migran Indonesia(PMI) sampai waktu yang belum dapat ditentukan. Penghentian tersebutjuga berlaku pada penempatan Pekerja Migran Indonesia yangdilaksanakan oleh semua P3MI termasuk Penggugat dan menjadikansemua negara tujuan penempatan untuk menjadi tertutup untuk dilakukanpenempatan Calon PMI.

(Fotokopi sesuai denganasli);Surat Direktur Penempatan dan Perlindungan tenaga Kerja LuarNegeri Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan KementerianTenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor3/11/PK.02.00/I/2020, tanggal 3 Januari 2020, perihalUndangan.

(Fotokopi dari fotokopi);Surat Direktur Penempatan dan Perlindungan tenaga Kerja LuarNegeri Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan KementerianTenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor3/2559/PK.02.00/II/2020, tanggal 3 Februari 2020, perihalUndangan. (Fotokopi sesuai dengan asli);Surat Direktur Penempatan dan Perlindungan tenaga Kerja LuarHalaman 34 dari 62 halaman.

Memiliki rencana kerja,penempatan dan perlindungan PMI paling singkat 3 tahun berjalan dan memilikisarana prasarana pelayanan penempatan PMI.

Sehingga Objek Sengketa yangditerbitkan Tergugat memiliki perubahan penyebutan dan normahukum didalamnya ikut terjadi perubahan, yakni Surat IzinPelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI)menjadi Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja MigranIndonesia (SIP3MI).

Rapat Koordinasi Penempatan dan Perlindungan Pekerja MigranIndonesia Tahun 2018 di Semarang pada tanggal 29 Januari 2018dengan narasumber dari Direktur penempatan Tenaga Kerja LuarNegeri Kementerian Ketenagakerjaan dan peserta dari P3MI.c.

Nomor : 31/4961/PK.02.00/II/2020, tanggal 25 Februari 2020, perihal :Penghentian Pelayanan Penempatan bagi P3MIyang dijatuhi Sanksi Pencabutan SIP3MI . (fotokopidari fotokopi);Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RepublikIndonesia Nomor 294 Tahun 2020 TentangPelaksanaan Penempatan Pekerja Migran IndonesiaPada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru (fotokopi darifotokop! );Surat Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerjadan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian R.I.Nomor : 3/5789/PK.02.00/III/2020.

(fotokopisesuai dengan asli);Nota Dinas Direktur Penempatan dan PerlindunganTenaag Kerja Luar Negeri kepada Pit. DirekturJenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja danPerluasan Tenaga Kerja, Nomor 3/14882/HK.02.00/IV/2020 tanggal 9 Juni 2020, Hal : Updet daftarPerusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia(P3MIl) per Juni 2020. (fotokopi sesuai dengan asl);Putusan mahkamah Agung Perkara Nomor 15P/HUM/2020.

Bahwa, Penggugat memiliki Surat Izin Pelaksana Penempatan TenagaKerja Indonesia (SIPPTKI) yang masih berlaku sesuai dengan UU No. 39Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesiadi Luar Negeri dan Permenaker No. 42 Tahun 2015 tentang Tata CaraPemberian, Perpanjangan, dan Pencabutan Surat Izin PelaksanaPenempatan Tenaga Kerja.

Bahwa, sebagai tindak lanjut kesepakatan antara PENGGUGATdan TERGUGAT tersebut pada tanggal 22 Februari 2019 dilakukanpenandatangan Perjanjian Penempatan untuk selanjutnya disebutperjanjian, antara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja IndonesiaSwasta ( PPTKIS) atau Perusahaan Penempatan Pekerja MigranIndonesia (P3MI) PT Graha Mitra Balindo yang diwakili olehPENGGUGAT selaku Direktur dari perusahaan tersebut denganTERGUGAT selaku Calon Tenaga Kerja Indonesia atau Calon PekerjaMigran Indonesia;2.

Bahwa biaya pra penempatan dan penempatan sementaraditanggung oleh PENGGUGAT dan akan dikembalikan oleh TERGUGATkepada PENGGUGAT dalam jangka waktu) masa kontrak kerjaTERGUGAT selama dua tahun. Namun dalam kenyataannyaHalaman 4 Nomor 254/PDT/2020/PT SMG.TERGUGAT tidak menyelesaikan kontrak kerja selama dua tahun sepertidalam perjanjian Penempatan. TERGUGAT hanya bekerja selama tigabulan. Setelah itu pulang ke Indonesia. Proses kepulangan TERGUGATtersebut diurus dan dibiayai oleh PENGGUGAT;9.

antaraPelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) denganCalon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI); Bahwa tidak benar jika Tergugat telah melakukan wanprestasi denganalasan tidak melaksanakan isi Perjanjian tersebut, yang sebenarnyaPerjanjian Penempatan antara Pelaksana Penempatan Tenaga KerjaIndonesia Swasta (PPTKIS) dengan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)yang dibuat di Grobogan tanggal 22 Januari 2019 tersebut sudah berakhirdengan sendirinya setelah Tergugat resmi menjadi Tenaga Kerja

Bahwa kemudian antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat denganTergugat Rekonvensi/Penggugat membuat Perjanjian Penempatan antaraHalaman 13 Nomor 254/PDT/2020/PT SMG.Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Swasta (PPTKIS) dengan CalonTenaga Kerja Indonesia (CTKI) di Grobogan tanggal 22 Januari 2019;7.

sengketa antara TKI denganpelaksana penempatan TKI swasta mengenai pelaksanaanperjanjian penempatan, maka kedua belah pihak mengupayakanpenyelesaian secara damai dengan cara bermusyawarah.

Bojonegoro dengan Rek.No. 008.100.1049 pada Bank Jatim Cabang Bojonegoro ;e Bahwa berdasarkan Surat Gubenur Jawa Timur Nomor : 560/8711/105.05/2002 tanggal08 Oktober 2002 tentang Penempatan kembali TKI ke Malaysia (Cras Program) dalam rangkapenempatan TKI ke luar negeri, khususnya penempatan kembali eks TKI bermasalah diMalaysia, Pemerintah Propinsi jawa Timur menyelenggarakan penempatan secara CrashProgram dan bekerja sama dengan PJTKI Jawa Timur yang tergabung dalam APJATI KomdaJawa Timur, dengan

Bojonegoro dengan Rek.No. 008.100.1049 pada Bank Jatim Cabang Bojonegoro ;e Bahwa berdasarkan Surat Gubenur Jawa Timur Nomor :560/8711/105.05/2002 tanggal 08 Oktober 2002 tentang Penempatan kembali TKIke Malaysia (Cras Program) dalam rangka penempatan TKI ke luar negeri,khususnya penempatan kembali eks TKI bermasalah di Malaysia, PemerintahPropinsi jawa Timur menyelenggarakan penempatan secara Crash Program danbekerja sama dengan PJTKI Jawa Timur yang tergabung dalam APJATI Komda JawaTimur, dengan

syarat untuk menerima bantuan PinjamanPenempatan dan Biaya Pajak Penempatan (LEVI) TKI ;8.

Penerima dana bantuan pinjaman Penempatan dan PajakLevi yang terlampir dalam nota pembelaan Terdakwa, dan PJTKI/P.T. MUKN C.q.

Penerima dana bantuan pinjaman Penempatan dan PajakLevi yang terlampir dalam nota pembelaan Terdakwa, dan PJTKI P.T. MUKN Cq.

Sehingga tidakdapat lagi menjalankan dan melaksanakan operasionalPerusahan sebagai Pelaksana Penempatan Tenaga KerjaIndonesia Swasta (PPTKIS). Serta terikat dengan kewajibanhukum dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam ObjekSengketa;Bahwa dengan demikian Surat Keputusan MenteriKetenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: 107 Tahun 2020,tanggal 14 Februari 2020, tentang Pencabutan Surat IzinPelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT.

Rapat Koordinasi Penempatan dan Perlindungan Pekerja MigranIndonesia Tahun 2018 di Semarang pada tanggal 29 Januari2018 dengan narasumber dari Direktur penempatan TenagaKerja Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan dan pesertadari P3MI;c.

Jaditidak ada sekarang izin yang lama, yang izin baru ini, Surat IzinPerusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang baru ini tidakada tetap berdasarkan UndangUndang Nomor 39, kalau Tenaga kerjasekarang di Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia ditanyasama posisi mana, UndangUndang ini sudah tidak berlaku tetapi masihpakai dasar undangundang.

Sentosa Karya Mandiri telah memiliki/memperoleh Surat IzinPelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) yang sekarangdengan berlakunya UndangUndang Nomor 18 Tahun 2017 tentangPelindungan Pekerja Migran Indonesia disebut sebagai Surat IzinPerusahaan Penempatan Pekerja Migran (SIP3MI) berdasarkan KeputusanMenteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2019 tentangPerpanjangan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT.Sentosa Karya Mandiri, tanggal 29 April 2019 yang

Pasal 25 ayat (3)mengenai Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Migran Indonesia yangtidak melaporkan data kepulangan dan/atau data perpanjangan perjanjianKerja pekerja Migran Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia dinegara tujuan penempatan. Pasal 27 ayat (3) mengenai PerusahanPenempatan Tenaga Kerja Migran Indonesia yang tidak melaksanakankewajiban dalam hal pekerja migran Indonesia meninggal dunia.

Pasal 82 UndangUndang Nomor:39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindunggan TKI di LuarNegeri, yaitu sebagai berikut:Pasal 52 ayat (2) huruf f jo. Pasal 82 UndangUndang Nomor 39 Tahun 2004tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri yang menyatakanbahwa:(2) Perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sekurangkurangnya memuat: Jaminan pelaksana penempatan TKI swastakepada calon TKI dalam hal pengguna tidak memenuhi kewajibanya kepadaTKI sesuai perjanjian kerja;2.

berangkat melalui pelaksana penempatan TKI,maupun yang berangkat secara mandiri;Hal. 13 dari 40 hal.

Memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelumpemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan;Pasal 95 ayat (2) huruf b Nomor 3 dan Nomor 7 UndangUndang Nomor 39Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri yangmenyatakan bahwa:(2) untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bahwaNasional Penempatan dan Perlindungan TKI bertugas:b Memberikan pelayanaan, mengkoordinasikan dan melakukanpengawasan mengenai:2 Penyelesaian masalah;7) Informasi;Karena

masa sebelum pemberangkatan,masa penempatan dan masa purna penempatan;Bahwa Pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasisesuai tugas dan fungsinya adalah sebagai regulator atau pembuat kebijakan,Hal. 27 dari 40 hal.

Nomor 39 Tahun 2004tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri menyatakan bahwa:(2) Yang dimaksud dengan Pemerintah termasuk didalamnya Badan NasionalPenempatan dan Perlindungan TKI dan Balai Pelayanan Penempatan danPerlindungan TKI;Bahwa Pasal 95 ayat (2) huruf b Nomor 3 dan Nomor 7 UndangUndang Nomor39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negerimenyatakan bahwa:"(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BadanNasional Penempatan dan Perlindungan

Menyatakan barang bukti berupa :- 1 (satu) buah bilyet deposito dengan nomor account 2330101835, nomor 415953 tanggal 23 Mei 2013 atas nama DEWI TEREMSIA senilai Rp. 314.211.000 (tiga ratus empat belas juta dua ratus sebelas ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar surat konfirmasi penempatan dana atas nama DEWI TEREMSIA, tertanggal 23 Mei 2013.- 1 (satu) buah bilyet deposito dengan nomor account 2330101835, nomor 415953 tanggal 21 Juni 2013 atas nama DEWI TEREMSIA senilai Rp. 314.211.000 (tiga ratus

empat belas juta dua ratus sebelas ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar surat konfirmasi penempatan dana atas nama DEWI TEREMSIA, 21 Juni 2013.- 1 (satu) buah bilyet deposito dengan nomor account 2330101835, nomor 415953 tanggal 11 Oktober 2013 atas nama DEWI TEREMSIA senilai Rp.1.008.650.000 (satu miliar delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar surat konfirmasi penempatan dana atas nama DEWI TEREMSIA, 11-10-2013.- 1 (satu) buah bilyet deposito dengan nomor account

2330101835, nomor 415953 tanggal 1 November 2013 atas nama DEWI TEREMSIA senilai Rp. 514.400.000 (lima ratus empat belas juta empat ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar surat konfirmasi penempatan dana atas nama DEWI TEREMSIA, 1 November 2013.- 1 (satu) buah bilyet deposito dengan nomor account 2330101835, nomor 415953 tanggal 30 September 2013 senilai Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar surat konfirmasi penempatan dana tanggal 30 -09- 2013.- 1 (satu) buah bilyet

tanggal 26 April 2013 senilai Rp. 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar surat konfirmasi penempatan dana tanggal 26 April 2013.- 1 (satu) lembar slip setoran/Deposit Bank Bukopin tanggal 26 April 2013 sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) penerima An.

Dewi Teremsia.- 1 (satu) buah bilyet deposito dengan nomor account 2330101835, nomor 415953 tanggal 12 Oktober 2013 atas nama DEWI TEREMSIA senilai Rp. 1.050.300.000.- (Satu Milyar lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) lembar surat konfirmasi penempatan dana atas nama DEWI TEREMSIA, tertanggal 12 Oktober 2013.- 1 (satu) lembar surat dari Bank Bukopin kepada Dewi Teremsia, 12-12- 2013.- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT.

DALAM POKOK PERKARA:1.Landasan Hukum Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan PekerjaMigran Indonesia/Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja MigranIndonesia mendasarkan kepada Pasal 58 ayat (1) UndangUndang Nomor18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yangberbunyi:Halaman 17 dari 48 halaman.

dan evaluasi terhadap Perusahaan Penempatan PekerjaMigran Indonesia dan menyiapkan bahan rekomendasi kepada MenteriKetenagakerjaan dan/atau Direktur Jenderal Pembinaan PenempatanTenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja terkait perizinanPerusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan penjatuhan saksiHalaman 19 dari 48 halaman.

Dengan demikian Tergugat dalam menjatuhkan sanksiadministratif telah membentuk Tim Teknis Perizinan, Pengawasan, danEvaluasi Lembaga Pelaksana Penempatan Pekerja Migran IndonesiaTahun 2019 dan Tim Teknis Perizinan, Pengawasan, dan EvaluasiPerusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2020.Berdasarkan angka 2 dan angka 3 surat Direktur Jenderal PembinaanPenempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja yangditujukan Para Direktur Utama Perusahaan Penempatan Pekerja MigranIndonesia Nomor

);Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 151 Tahun 2020tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja MigranIndonesia. (Fotokopi );SK Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan PerluasanKesempatan Kerja Kemnaker Nomorr 3/944/HK.03.01/I/2020Tentang Tim Teknis Perizinan, Pengawasan dan EvaluasiPerusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia 2020.(Fotokopi );Halaman 26 dari 48 halaman.

30 November 2016, maka diperoleh fakta bahwa Penggugat telahmemilikiimemperoleh Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia(SIPPTKI) yang sekarang dengan berlakunya UndangUndang Nomor 18 Tahun2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia disebut sebagai Surat IzinPerusahaan Penempatan Pekerja Migran (SIP3MI) yang berlaku sejak tanggal 30November 2016 sampai dengan 30 November 2021.

Ketenagakerjaan RI telah menetapkanHalaman 19 dari 52 halaman Putusan Nomor: 87/G/2020/PTUNJkt.Diktum KEDUA angka 3 dan angka 5 Keputusan Direktur JenderalPembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan KesempatanKerja Nomor 317/PPTKPKK/2019 tentang Tim Teknis Perizinan,Pengawasan, dan Evaluasi Lembaga Pelaksana Penempatan PekerjaMigran Indonesia, yang berbunyi: melaksanakan pengawasan danevaluasi terhadap lembaga pelaksana penempatan Pekerja MigranIndonesia dan menyiapkan bahan rekomendasi kepada

dan/ataumelanggar larangan dalam penempatan dan Pelindungan PekerjaMigran Indonesia yang diatur dalam UndangUndang ini..

(Fotokopi dari fotokopi);Surat Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga KerjaLuar Negeri Kemnaker RI Nomor B3/19622/PK.02.00/X1I/2019tanggal 28 November 2019 perihal : Implementasi PermenakerNomor 10 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian IzinPerusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. (Fotokop!

(Fotokopi dari fotokopi);Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan TenagaKerja Dan Perluasan Nomor3/15047/HK.03.01/X/2019 Tentang Petunjuk PelaksanaanKesempatan KerjaPenerbitan Surat Izin Perusahaan Penempatan PekerjaMigran Indonesia (SIP3MI). (Fotokopi dari fotokopi);Surat Plt.

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan TenagaHalaman 28 dari 52 halaman Putusan Nomor: 87/G/2020/PTUNJkt.25.26.Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja, Tanggal 25 Februari2020, Nomor 3/4961/PK.02.00/II/2020, Hal PenghentianPelayanan Penempatan bagi P3MI yag Dijatuhi SanksiPencabutan SIP3MI.

., Direktur JenderalPembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja ; 2. BUDIMAN, S.H, Kepala Biro Hukum ; 10.Ir. MARULI APUL HASOLOAN, M.A,Ph.D., SekretarisDirektorat Jederal Pembinan dan Penempatan Tenaga Kerja ;Ir. GUNTUR WITJAKSONO, M.Agric., DirekturPenempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, Direktorat JenderalPembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja ; BAMBANG ADI IB, S.H.

Bahwa penjatuhan sanksi administratif skorsing melalui KeputusanDirektur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja KementerianTenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.352/PPTK/XII/2013 tentang Penghentian Sementara (Skorsing) seluruhKegiatan Usaha Penempatan TKI PT.

id=3 50),diunduh padatanggal 16 Januari 2015, (fotokopi dari fotokopi) ; Direktori Lembaga Penempatan (PPTKIS Pusat dan KantorCabang) di Seluruh Indonesia Tahun 2013, diterbitkan olehDirektorat Sosialisasi dan Kelembagaan Penempatan, DeputiBidang Penempatan, Badan Nasional Penempatan danPerlindungan Tenaga Kerja Indonesia, (fotokopi dari fotokopi) ;Perjanjian Kerja antara Pengguna Jasa Tenaga Kerja denganTenaga Kerja Indonesia, Sektor Perorangan, Negara TujuanUnited Arab Emirat (UAE), (fotokopi sesuai

2013,(fotokopi dari fotokopi) ; Surat dari Deputi Bidang Penempatan, Badan Penempatan danPerlindungan Tenaga Kerja Indonesia kepada Dirjen Binapenta,Nomor B.381/PEN/XII/2013, perihal Skorsing terhadap 20PPTKIS Kaitannya dengan Perjanjian Kerja Calon TKI kePEA, tertanggal 20 Desember 2013, (fotokopi dari fotokopi) ;Surat dari Deputi Bidang Penempatan Badan Penempatan danPerlindungan Tenaga Kerja Indonesia kepada Kepala BP3TKI/UPTP3TKI/LP3TKI/P4TKI Seluruh Indonesia Nomor B.11/PEN/I/2014, perihal

yangbertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan ; 6) Pasal 951) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimanadimaksud dalam Pasal 94 mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan dibidang penempatan dan perlindungan TKI luar negeri secara terkoordinasidan terintegrasi ; 2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BadanNasional Penempatan dan Perlindungan TKI bertugas : a. melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antarapemerintah dengan Pemerintah negara

Sebagai Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)yang akan ditempatkan ke negara tujuan Hong Kong, berdasarkanperjanjian Penempatan antara Pelaksana Penempatan Tenaga KerjaHalaman 7 dari 48 halaman. Putusan Nomor: 120/G/2020/PTUN.JKTIndonesia Swasta (PPTKIS) dengan Calon Pekerja Migran Indonesia(CPMI).7.

Bahwa Para Penggugat telah mengalami kerugian akibat gagalberangkat bekerja ke negara tujuan penempatan, yakni telahmengeluarkan biaya keperluan untuk melengkapi dokumen persyaratansebagai Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat bekerja kenegara tujuan penempatan.4.

Bahwa Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) telahmeyampaikan Surat edaran secara resmi, dengan No.SE.04/PAN/III/2020, tanggal 19 Maret 2020, tentang PenghentianSementara Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dinegara tujuan Penempatan. Ini membuktikan akibat diterbitkanya ObjekSengketa, Para Tergugat dan CPMI lainya tidak dapat lagi menjalankanproses Pelayanan dan Penempatan ke luar negeri.8.

Bahwa Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia(PPTKI) Hong Kong Limited, dengan No. Ref: 150420/APPIH/IV/2020,tanggal 15 April 2020, tentang Penempatan PMI Ke Hong Kong danPembukaan Kembali Legalisasi Kontrak Kerja Baru, yang ditujukankepada KJRI di Hong Kong dan Tergugat. Menyampaikan bahwa untukmengizinkan kembali Pelayanan dan Penempatan bagi PMI yang akanbekerja ke Hong Kong.

Bahwa Berdasarkan diktum Ketiga Objek Sengketa, yakni:Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Pekerja MigranIndonesia yang telah memiliki visa kerja dan tiket transportasi kenegara tujuan penempatan dapat diberangkatkan dalam hal negaratujuan penempatan tidak menutup masuknya orang asing untukbekena.

Nomor 1102 K/Pdt/2020Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat PT Asuransi Jiwa MegaIndonesia untuk seluruhnya;1.23.Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik;Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;Menyatakan bahwa penempatan dana Penggugat pada Tergugatsebesar Rp58.000.000.000,00 (lima puluh delapan miliar rupiah) yangterdiri dari :a.

Penempatan dana pada tanggal 31 Mei 2016 sebesarRp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupian) yang dilakukanoleh Penggugat melalui 2 (dua) kali transfer masingmasing sebesarRp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan sebesarRp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ke rekening giro Nomor0067901300000167 atas nama PT Asuransi Umum Mega(Penggugat) pada Tergugat,b.

Penempatan dana pada tanggal 18 Agustus 2016 sebesarRp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dilakukan melaluitransfer ke rekening giro Nomor 0067901300000167 atas namaPT Asuransi Umum Mega (Penggugat) pada Tergugat,c. Penempatan dana pada tanggal 30 Agustus 2016 sebesarRp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) yang dilakukan melaluitransfer ke rekening giro Nomor 0067901300000167 atas namaPT Asuransi Umum Mega (Penggugat) pada Tergugat, dand.

Penempatan dana pada tanggal 18 Agustus 2016 sebesarRp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dilakukan melaluitransfer ke rekening giro Nomor 0067901300000167 atas namaPT Asuransi Umum Mega (Penggugat) pada Tergugat,Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1102 K/Pdt/2020c.

Penempatan dana pada tanggal 30 Agustus 2016 sebesarRp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) yang dilakukan melaluitransfer ke rekening giro Nomor 0067901300000167 atas namaPT Asuransi Umum Mega (Penggugat) pada Tergugat, dand. Penempatan pada tanggal 8 September 2016 sebesarRp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang dilakukan melaluitransfer ke rekening giro Nomor 0067901300000167 atas namaPT Asuransi Umum Mega (Penggugat) pada Tergugat,adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;5.

Bahwa, sebagai tindak lanjut kesepakatan antara PENGGUGAT danTERGUGAT tersebut pada tanggal 22 Februari 2019 dilakukanpenandatangan Perjanjian Penempatan untuk selanjutnya disebutpenanjian, antara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja IndonesiaSwasta ( PPTKIS) atau Perusahaan Penempatan Pekernja MigranIndonesia (P3MI) PT Graha Mitra Balindo yang diwakili olehPENGGUGAT selaku Direktur dari perusahaan tersebut denganTERGUGAT selaku Calon Tenaga Kerja Indonesia atau Calon PekerjaMigran Indonesia;3.

Bahwa biaya pra penempatan dan penempatan sementara ditanggungoleh PENGGUGAT dan akan dikembalikan oleh TERGUGAT kepadaHalaman 4 dari 27 Putusan Nomor 64/Pat.G/2019/PN PwdPENGGUGAT dalam jangka waktu masa kontrak kerja TERGUGATselama dua tahun. Namun dalam kenyataannya TERGUGAT tidakmenyelesaikan kontrak kerja selama dua tahun seperti dalam perjanjianPenempatan. TERGUGAT hanya bekerja selama tiga bulan. Setelah itupulang ke Indonesia.

Materiil berupa kerugianbiaya yang telah = dikeluarkanoleh perusahaan PENGGUGAT danimateriil jelas menurunkan citra dan kredibilitas perusahaan TERGUGATdi mata para agensi di luar negeri dan para pemangku kepentingan dibidang penempatan tenaga kerja/ pekerja migrant di Indonesia;17.Bahwa selama proses pra penempatan dan penempatan biaya yangtelah dikeluarkan PENGGUGAT untuk TERGUGAT adalah sebagaiberikut:1) Paspor Rp 255.0002) Biaya pemeriksaan kesehatan Rp 700.0003) Akomodasi konsumsi dan pelatihan

antaraPelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) denganCalon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI);Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 64/Padt.G/2019/PN Pwd Bahwa tidak benar jika Tergugat telah melakukan wanprestasi denganalasan tidak melaksanakan isi Perjanjian tersebut, yang sebenarnyaPerjanjian Penempatan antara Pelaksana Penempatan Tenaga KerjaIndonesia Swasta (PPTKIS) dengan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)yang dibuat di Grobogan tanggal 22 Januari 2019 tersebut sudah berakhirdengan

sendirinya setelah Tergugat resmi menjadi Tenaga Kerja Indonesiadan juga di dalam isi Perjanjian dalam BAB VI PENUTUP Pasal 19dinyatakan Perjanjian penempatan ini berlaku sejak ditandatanganioleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sampai dengan 3 (tiga) bulanatau sampai PIHAK KEDUA bekerja di Luar Negeri ; Bahwa terkait BAB VI PENUTUP Pasal 19 Perjanjian Penempatan antaraPelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) denganCalon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang dibuat di Grobogan tanggal

(Penggugat 1)penempatan dana tanggal 22 Oktober2008 estimasi jatuh tempo tanggal 24November 2008 dan Bilyet 938283,penempatan tanggal 27 Oktober 2008hanya 2 (dua) bilyet yangpenempatan dananya jatuhtemponya bulan November2008.

Penempatan dana estimasi jatuh tempo tanggal 27 tanggal 28 Agustus 2008November 2008. estimasi jatun tempotanggal 28 November 2008;Daniel W Sulistio Bilyet Nomor DD 806596, Hanya 1 (satu) Bilyet;(Penggugat VII)penempatan dana tanggal 14 Agustus2008, estimasi jatuh tempo tanggal 14November 2008. Drs.

penempatan dana tanggal 22 Agustus2008, estimasi jatuh tempo tanggal 24November 2008. Hartono Wijaya(Penggugat XIV) Bilyet Nomor DD 806667,penempatan dana tanggal 22 Agustus Dari 3 (tiga) Bilyet, 2 (dua)Bilyet yang penempatan Halaman 53 dari 84 hal. Put. Nomor 2330 K/Padt/2015 2008, estimasi jatuh tempo tanggal 20 dananya jatuh tempo padaNovember 2008 dan Bilyet Nomor DD bulan November 2008;806695, penempatan dana tanggal 21Agustus 2008 estimasi Jatuh tempotanggal 21 November 2008.

Kedua Bilyet(Penggugat XV) penempatan dana tanggal 08 Oktober jatun tempo pada bulan2008, estimasl jatuh tempo tanggal 10 November 2008;November 2008 dan Bilyet Nomor BB938279, penempatan dana tanggal 27Oktober 2008, estimasi jatuh tempo 27 November 2008.Kray Setianingsih Bllyet Nomor BB 938217, 1 (satu) Bilyet;M, S.Pd., (Penggugat penempatan dana tanggal 20 OktoberXVI) 2008, estimasi jatuh tempo tanggal 20November 2008.Muwardi Gunawan Bilyet Nomor BB 938282, 1 (satu) Bilyet;(Penggugat XVIII) penempatan

Ita Santoso Bilyet Nomor DD 806744, Hanya 1 (satu) bilyet;(Penggugat XXV) penempatan dana tanggal, 25Agustus 2008, estimasi jatun tempotanggal 25 November 2008. Hanifati (Penggugat Bilyet Nomor BB 938235, Dari 2 (dua) Bilyet, yang XXVIII) penempatan dana tanggal 28 Oktober penempatan dananya jatuh2008, estimasi jatuh tempo tanggal 24 tempo pada bulanNovember 2008. November 2008 hanya 1(satu);Prof. Dr.

lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;