satu perwujudan kewajiban kenegaraan,mengingat dalam Pasal 23A Pajak dan pungutan lain yang bersifatmemaksa untuk keperluan Negara diatur dengan UndangUndang;Bahwa penerapan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah olehPemohon Peninjauan Kembali atas Pajak Kendaraan Bermotor kepadaTermohon Termohon Peninjauan Kembali telah sesuai dengan prinsip yangdianut dalam ketentuan UndangUndang yang berlaku di Indonesia bahwaKontrak Karya dimaksud dapat diakui sebagai ketentuan Khusus (lexspecialist dalam peneraan

Putusan Nomor 959/B/PK/PJK/2013dianut dalam ketentuan UndangUndang yang berlaku di Indonesia bahwaKontrak Karya dimaksud dapat diakui sebagai ketentuan Khusus (lexspecialist dalam peneraan UndangUndang apabila kontrak karya tersebutdiatur dalam UndangUndang itu sendiri dan dinyatakan secara tegasberkedudukan sebagai ketentuan Khusus.

orang asing seperti teraan dalam Seaman Bookdan Pasport ;Bahwa awalnya perusahaan/Agen mengajukan permohonan ke KantorImigrasi dengan melampirkan KTP, Surat Keputusan jin tinggalDahsuskim dari Direktorat Jenderal Imigrasi, pasport atau Seaman Bookkemudian data tersebut fimasukan ke system eoffice Kantor ImigrasiAmbon untuk di entri di computer, setelah selesai, kemudian SeamanBook dan Pasport di Terakan/dicap oleh staf saya ;Bahwa dokumen yang dibutuhkan pada saat Perusahaan mengajukanpermohonan Peneraan

Dahsuskim tersebut adalah KTP pribasisponsor, Surat Keputusan jin tinggal Dahsuskim dari Direktorat JenderalImigrasi, Pasport dan Seaman Book dan Daftar ABK Asing/Crew List ;Bahwa yang berhak untuk Peneraan Dhasuskim Seaman Book danPasport pada Kantor Imigrasi Ambon adalah pada Seksi StatusHalaman 32 dari 85 Putusan Nomor 319 /Pid.Sus /2018.

/PN Ambselanjutnya dilakukan peneraan pada halaman passport atau dokumenperjalanan tersebut ;Bahwa yang bertanggung jawab terkait dengan adanya ABK asing yangbekerja diatas kapalkapal milik PT. Jaring Mas periode 2014 tersebutadalah PT.

salah satuperwujudan kewajiban kenegaraan, mengingat dalamPasal 23A Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untukkeperluan Negara diatur dengan undangundang,Bahwa penerapan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah olehPemohon Peninjauan Kembali atas Pajak Kendaraan Bermotor kepadaTermohon Termohon Peninjauan Kembali telah sesuai dengan prinsip yangdianut dalam ketentuan undangundang yang berlaku di Indonesia bahwaKontrak Karya dimaksud dapat diakui sebagai ketentuan khusus (/exspecialisdalam peneraan

Nomor : F658.1Z.01.10 tahun 2003tentang Kemudahan Khusus Keimigrasian (DAHSUSKIM) ;Bahwa Pejabat yang berwenang adalah Dirjen Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yangditunjuk berdasarkan PP No. 32 tahun 1994 tentang Visa, Ijin masuk clan JjinKeimigrasian pada pasal 33 angka 3, sedangkan Kantor Imigrasi melakukan peneraandengan cara memberikan stempel pada pasport atau kertas apabila Pasport orang asingtersebut masih berada di Kapal, apabila kapal sudah merapat ke pelabuhan perusahaanakan di berikan peneraan

., tidak terdapatkekeliruan atau kesalahan tentang penerapan fakta/pembuktianmaupun peneraan Hukumnya, maka sepanjang itu pula tidak adaalasan Hukum untuk membatalkannya, karena bukankah denganjelas bahwa putusan dalam perkara perdata ini, bukan saja adil danbenar, tetapi juga pertimbanganpertimbangan hukum hakim tingkatpertama didukung dengan fakta/pembuktian Penggugatterbanding,Pengugat telah mampu membuktikan dalildalil gugatan, karenanyaapa yang diputuskan oleh hakim tingkat pertama menyatakanmengabulkan

dengansengaja telah melakukan pekerjaan mengecek atau memiliki kualitas sapu lidi sawityang akan diekspor ke Pakistan tanpa memiliki izin keimigrasiaan ,yang seharusnyadimilikinya dengan maksud dan tujuan pendirian izin tinggal yang diberikan kepadanya sebagaimana dimaksud melanggar pasal 122 huruf a UU no.6 Tahun 2011tentang keimigrasiaan;Menimbang,bahwa dari keterangan Slamet Sutarno (T.7) bahwa berdasarkanperaturan direktur jendral imigrasi no.F.434.12.01.10 Tahun 2006 tentang bentukukuran redaksi serta peneraan

Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 690.31229 tanggal 7 April1994 tentang Pengesahan Peraturan DaerahDaerah KhususIbukota Jakarta Nomor 11 Tahun 1993 tentang Pelayanan AirMinum di Wilayah Daerah Khusus lbukota Jakarta pada angka 2berbunyi :"Pasal 18 ditambah ayat (3) Baru sebagai berikut :(3) Meter Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatas secaraberkala sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlakudilakukan peneraan"c.

dalam pengukuran kayuyang tumbang dan memperjelas tulisan teraan nomor batang, diameter,panjang dan jenis kayu yang terdapat pada bontos kayu dengan kapur,yang sebelumnya telah ditulis oleh Pemohon Kasasi/Sumardi.Bahwa prosedur tersebut dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Sumardiadalah atas kewenangan yang jelas dan tegas, berdasarkan KeputusanDirjen Bina Produksi Departemen Kehutanan dan berdasarkan SuratKeputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau terhadap PemohonKasasi.Bahwa tindakan pengukuran peneraan

Putusan No. 428/PDT/2017/PT.MKS1.Bahwa sepanjang putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 16Agustus 2017 No.07/Pdt.G/2017/PN.Pangkajene tidak terdapatkekeliruan atau kesalahan tentang penerapan fakta/pembuktianmaupun peneraan Hukumnya, maka sepanjang itu pula tidak adaalasan Hukum untuk membatalkannya, karena bukankah denganjelas bahwa putusan dalam perkara perdata ini, bukan saja adil danbenar, tetapi juga pertimbangapertimbangan hukum hakim tingkatpertama didukung dengan fakta/pembuktian Penggugatterbanding

PLN Cabang Kramat Jati tanggal 18 April 2006 ;Bukti P 3.3,Perjanjian Kerjasama Bersama (PKB) Periode 20062008 antara PT PLN (Persero)dengan Serikat Pekerja PT PLN (Persero) pada Pasal 6 ;Bukti P 4.1,Surat Nota Dinas No.001/08/BUNG/2007 dari SPV Peneraan tertanggal 8 Agustus2007 Perihal Perbaikan Meja Tera I Phasa ;Hal.29 dari 44 hal.

MUHAMMAD ASHARI, S.Kom.e Bahwa saksi bekerja di Balai Metrologi Yogyakarta sebagai Penerasejak tahun 1986 yang bertugas melakukan peneraan/penera ulangterhadap alat ukur takar timbang yang dipakai untuk perdagangan;e Bahwa saksi melakukan penimbangan terhadap tabung gas 3 kgmaupun tabung gas 12 kg yang ditunjukkan oleh Polisi, danhasilnya semua isi dari gas LPG tersebut tidak sesuai standar ataukurang dari yang seharusnya;Hal. 21 dari 43 hal.

lancar, rasiou utangjangka panjang terhadap total utang, rasio total aktiva terhadap total utang, rasiobiaya operasi terhadap pendapatan operasi, rasio laba operasi sebelum biayapenyusulan terhadap angsuran pokok dan bunga jatuh tempo, rasio aktivaproduktif terhadap penjualan air, jangka waktu penagihan piutang danefektifitas penagihan:2 Aspek operasional yang meliputi cakupan pelayanan, kualitas air distribusi,kontinuitas air, produkitifitas pemanfaatan intalasi produksi, tingkat kehilanganair, peneraan

karenanyadiwajibkan juga kepada Tergugat untuk menerbitkan kembali keputusanpemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas namaPenggugat karena melakukan Tidak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, terhitung mulai tanggalditetapkannya keputusan;Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim untukpermasalahan ketiga tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena telahdinyatakan terdapat kesalahan Tergugat terkait dengan peneraan

Melaksanakan Penenraaan ulang, alat ukur, takar,timbang dan perlengkapannya (UTTP).2 Melaksanakan peneraan bagi alat ukur atau timbangandan perlengkapannya yang baru.4. Melaksanakan ukur ulang BDKT (barang dalamkedaaan terbungkus) termasuk didalam LPG, Bahan bakarMinyak . Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai Ahli saksi jugatelah memiliki sertifikat sebagai Penera Madya.

kepada Tergugat adalahsemuanya sah menurut hukum, sebab tiga peralihan atas tanahsawah obyek sengketa semuanya dilakukan di hadapan PejabatPembuat Akta Tanah ( PPAT ) di Kabupaten Takalar, karenanya apayang telah dipertibangkan dan diputuskan oleh Hakim TingkatPertama dengan bunyi amar putusan mengabulkan gugatanpengguat sebagian atau) mengabulkan gugatan penggugatberkenaan tanah sawah obyek sengketa merupakan pertimbanganhukum atau amar putusan yang keliru/salah penerapanfakta/pembuktian maupun peneraan

PTUNJKTTerhadap dalil Penggugat tersebut diatas, Tergugat menanggapisebagai berikut :Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan mengada ada, karena dalam AD/ART Penggugat pada Pasal 3 ayat (2)menyebutkan bahwa Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usahasebagai berikut:a)Menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya antara lain,jasa sertifikasi mutu produk dan hasil uji, jasa inspeksi dansertifikasi terhadap peralatan industri sumber daya mineral sertaminyak dan gas bumi, jasa pengujian dan peneraan

Pemohon jugameminta kepada Turut) Termohon untukmempersiapkan segala sesuatu terkait pelaksanaan testparallel yang akan dilaksanakan pada tanggal 16September 2011 terkait dengan peningkatan teganganjaringan pada sisi Turut Termohon dari 15 KV menjadi20 KV disertai penyediaan dan peneraan alat pengukurtransaksi tenaga listrik pihak Turut Termohon;Bahwa berdasarkan kesepakatan dalam Perjanjianpada Pasal 16 ayat (1) huruf a), b), c) dinyatakanbahwa pemutusan Perjanjian dapat dilakukan olehmasingmasing

lembagateknis daerah melalui fasilitasi dan pembinaan perangkat daerah, pelayanan danpengembangan kerja sama dan hubungan antar lembaga serta fasilitasi pelayananpertanahan.Sedangkan fungsi kepala bagian pemerintahan berdasarkan pasal 5 (3), yaitumenyelenggarakan fungsi :2s26a.Penetapan bahan perumusan kebijakan dan program kerja melalui koordinasi teknispelayanan bidang pemerintahan umum, perangkat kecamatan dan kelurahan danpertanahan ;b.Penyiapan bahan pedoman, bimbingan teknis dan koordinasi serta peneraan

Penyiapan bahan pedoman, bimbingan teknis dan koordinasi serta peneraan standarpelaksanaan program kerja bidang pemerintahan;c. Pelaksanaan rumusan kebijakan koordinasi teknis pelayanan bidang administrasisumber daya alam, administrasi sarana dan prasarana perekonomian serta administrasipertanahan;d. Pengkoordinasian dalam pelaksanaan koordinasi teknis pelayanan bidang administrasipemerintahan umum, perangkat kecamatan dan kelurahan serta pertanahan;e.