tanggal 1 Februari 2013 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PaPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena PajalNomor:00580/107/09/615/11 tanggal 26 Oktober 2011 Masa Pajak Mei 2009 adalah bukan objek gberdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaandan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;bahwa atas sengketa materi Faktur Pajak tidak urut sehingga Faktur Pajak dianggap cacat Tmenyatakan:e tidak ada pertentangan

Juncto Pasal 8 ayat (1) PIPJ./2006 tidak sesuai dengan Pasal 13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai daPenjualan atas Barang Mewah Nomor 18 Tahun 2000 juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a PER159/Majelis berpendapat:bahwa Pasal 13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atasMewah Nomor 18 Tahun 2000 menyatakan bahwa: "Saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadacara penyampaian,dan tatacara pembetulan Faktur Pajak ditetapkan oleh Direktur Jenderal Paialbahwa tidak ada pertentangan

mengatur dan menjelaskan tentang tapenggunaan nomor urut pada Faktur Pajak Standar dimana diatur dan dijelaskan bahwurut pada Nomor Seri Faktur Pajak Standar dan tanggal Faktur Pajak Standar haru:secara berurutan, tanpa perlu dibedakan antara Kode Transaksi, Kode Status FaktuStandar, atau mata uang yang digunakan dalam transaksi;bahwa PER159/PJ./2006 adalah ketentuan tentang saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tpenyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak standar sehingga tidak ada pertentangan

Bahwa dikarenakan halhal tersebut diatas, akhirnya kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena seringterjadi pertentangan dan pertengkaran yang berlangsung hingga sampaisekarang;10.Bahwa karena pertentangan dan pertengkaran tersebut, maka diantaraPenggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam hidupberumah tangga;11.Bahwa sebelum gugatan cerai ini diajukan dan didaftarkan di PengadilanNegeri, orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat telah beberapa kalimendamaikan

keduanya akan tetapi tidak berhasil;12.Bahwa akibat pertengkaran dan pertentangan tersebut kini antaraPenggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi untuk hidupbersama membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekalberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;13.Bahwa atas hal tersebut maka kehidupan keluarga/rumah tanggaPenggugat dan Tergugat tidak lagi ada kebahagiaan sebagaimana yangdiamanatkan UndangUndang No. 01 Tahun 1974;14.Bahwa berhubung karena itu, maka Penggugat mohon agarperkawinannya

pulang kerumah saudaranya yang masih satukompleks dengan rumah yang ditempati oleh orang tua Penggugat danTergugat;10.Bahwa tidak benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugattidak harmonis dikarenakan Tergugat dituduh memiliki PIL (Pria IdamanLain) yang sering memicu adanya pertengkaran, akan tetapi semenjakPenggugat diketahui memiliki WIL (Wanita Idaman Lain) dan juga sudahtinggal bersama, Penggugat sudah tidak lagi peduli dengan kehidupanTergugat bersama anaknya;11.Bahwa tidak benar karena pertentangan

Penggugat lebihmemilin untuk bercerai dengan Tergugat karena Penggugat sudahmenikah dengan WIL (Wanita Idaman Lain) nya;13.Bahwa tidak benar akibat dari pertengkaran dan pertentangan tersebutkini antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi untukhidup bersama membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia danberdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa;14.Bahwa benar atas hal tersebut, maka kehidupan keluarga/rumah tanggaPenggugat dan Tergugat tidak lagi ada kebahagian, sebagaimanadiamanatkan

1 Februari 2013 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PaPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena PajalNomor:00578/107/09/615/11 tanggal 26 Oktober 2011 Masa Pajak Maret 2009 adalah bukan objekgugatan berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara PelalHak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;bahwa atas sengketa materi Faktur Pajak tidak urut sehingga Faktur Pajak dianggap cacat Tmenyatakan:e tidak ada pertentangan

Juncto Pasal 8 ayat (1) PIPJ./2006 tidak sesuai dengan Pasal 13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai daPenjualan atas Barang Mewah Nomor 18 Tahun 2000 juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a PER159/Majelis berpendapat:bahwa Pasal 13 ayat (4) Undangundang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atasMewah Nomor 18 Tahun 2000 menyatakan bahwa: "Saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadacara penyampaian,dan tatacara pembetulan Faktur Pajak ditetapkan oleh Direktur Jenderal Paialbahwa tidak ada pertentangan

mengatur dan menjelaskan tentang tapenggunaan nomor urut pada Faktur Pajak Standar dimana diatur dan dijelaskan bahwurut pada Nomor Seri Faktur Pajak Standar dan tanggal Faktur Pajak Standar haru:secara berurutan, tanpa perlu dibedakan antara Kode Transaksi, Kode Status FaktuStandar, atau mata uang yang digunakan dalam transaksi;bahwa PER159/PJ./2006 adalah ketentuan tentang saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tpenyampaian dan tata cara pembetulan Faktur Pajak standar sehingga tidak ada pertentangan

Kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugatpulang ke rumah Orangtua Tergugat sampai dengan sekarang.Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dandamai, Namun Febuari 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulaiterjadi perselisihan faham, pertentangan dan pertengkaran yangdisebabkan : Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain; Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga sehingga tidakmemberikan nafkah lahir dan batin kepada Pengugat dan anak selama3 (tiga)

tahun.Bahwa puncak perselisihan faham, pertentangan dan pertengkaran terjadiantara Penggugat dan Tergugat pada bulan Mei 2017 yang disebabkanTergugat masih ingin bertahan dengan wanita selingkuhannya setelah ituTergugat pergi meninggalkan Penggugat tanoa memberikan nafkah lahirataupun nafkah batin sejak tahun 2014.Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan keluarga Penggugatdan Tergugat, tetapi tidak berhasil.Halaman 2 dari 5 halamanPutusan Nomor : 0956/Pdt.G/2018/PA.TnkPutus Tanggal 20 Agustus

Terdapat pertentangan antara satu putusan dengan putusan lainnyaHalaman 5 dari & hal. Put. Nomor 16 PK/Pdt/2018baik antara putusan perdata dengan putusan perdata dan antaraputusan perdata dengan putusan pidana;3. Terdapat kekeliruan terhadap Putusan Judex Juns dan Judex FactiTingkat Pertama dalam penafsiran hukum atas perbuatan melawanhukum yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali yang menguasaiAsli Buku BPKB:Kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:1.

menentukan karena selaku majikan Tergugatbertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan karyawannya yangtelah merugikan Termohon Peninjauan Kembali sehingga PemohonPeninjauan Kembali berkewajiban untuk mengupayakan pengembalianbarang bukti kepada Termohon Peninjauan Kembali berupa BPKB NomorH10554282 mobil Mercy warna abuabu metalik tahun 2011 Nopol B245EY atas nama Termohon Peninjauan Kembali yang berada di KantorKejaksaan karena telah dijadikan barang bukti dalam perkara pidana; Bahwa tidak terdapat pertentangan

Sel., yang amar putusannya menyatakangugatan Penggugat tidak dapat diterima karena putusan tersebut tidakmenghalangi Termohon Peninjauan Kembali untuk mengajukangugatan kembali; Bahwa tidak ada pertentangan antara putusan perdata a quo denganPutusan Perkara Pidana Nomor 305/Pid.B/2013/PN Jkt.Ut., PerkaraPidana Nomor 1146/Pid.B/2013/PN Jkt.

yakni SHM No.20709/Desa/Kelurahan Batua, suratukur No.00789/2006 tanggal 10032006 dan SHM No.20710/Desa/KelurahanBatua, surat ukur No.00790/2006 tanggal 10032006 berada di Kota Makassaryang masuk dalam wilayah domisili hukum Pengadilan Negeri Makassar ;Bahwa selain itu Surat Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No.46antara Pelawan dan Terlawan yang dibuat dan ditandatangani dihadapanNotaris Makassar (Notaris Michiko Sodikim,SH) telah disepakati dalam poin 6.4yang berbunyi :"setiap perselisinan, pertentangan

Bahwa selain itu Surat Perjanjian Pemberian FasilitasPerbankan No. 46 antara Pelawan dan Terlawan yang dibuatdan ditandatangani dihadapan Notaris Makassar (NotarisMichiko Sodikim, SH) telah disepakati dalam poin 6,4 yangberbunyi : setiap perselisihan, pertentangan atau tuntutan yanglahir dari perjanjian, kecuali bila dapat diselesaikan secaramusyawarah, akan diselesaikan melalui kantor KepaniteraanPengadilan Negeri Klas di Makassar.Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka secara yuridis denganberpegang

Permata Bank.Tbk) yang telahditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasatertanggal 10 Desember 2008 No. 168/Eks.LE/HT/PDT/2008/PN.Sungg,karena bertentangan dengan hukum dalam perjanjian yang telah disepakatiyakni Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 46 antara Pelawan danTerlawan poin 6.4 yang berbunyi : setiap perselisihan, pertentangan atautuntutan yang lahir dari perjanjian, kecuali bila dapat diselesaikan secaramusyawarah, akan diselesaikan melalui kantor Kepaniteraan

anakperempuan;Bahwa nama anak yang diubah adalah anak Pertamapanggilannya Rena dan nama lengkapnya Luh Gede Eka DaranaWidari diubah menjadi Ayu Eka Maghita Kynarada Trinaditya dansekarang sudah umur 8 (delapan) tahun dan sudah sekolah kelas 2(dua) Sekolah Dasar;Bahwa Para Pemohon mengganti nama anaknya karenakepercayaan dari Para Pemohon sendiri untuk merubah nama anakagar menjadi anak yang lebih baik; Bahwa nanti perubahan nama hanya akan dilakukan saat otonan anak tersebut;Bahwa keluarga tidak ada pertentangan

pertama;Bahwa Para Pemohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak perempuan;Bahwa nama anak yang diubah anak Pertama bernama Luh GedeEka Darana Widari diubah menjadi Ayu Eka Maghita Kynarada Trinaditya dan sekarang sudah umur 8 (delapan) tahun dan sudahsekolah kelas 2 Sekolah Dasar;Bahwa Para Pemohon mengganti nama anaknya karena kepercayaan dari Para Pemohon sendiri agar anaknya menjadi anak yang lebih baik;Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/PN SrpBahwa keluarga Para Pemohon tidak ada pertentangan

Pemohontersebut agar lebih mudah dihafal dan dirasa nama tersebut kurang baik bagianak Para Pemohon karena berdasarkan pada keterangan dari Para Pemohonmenyatakan sempat bertemu dengan orang pintar di Gianyar dan diberikansaran agar merubah nama anak para pemohon tersebut, sehingga denganpersetujuan bersama antara Para Pemohon memiliki harapan nama anak ParaPemohon menjadi AYU EKA MAGITHA KYNARADA TRINADITYA agar memilikimakna baik bagi anak Para Pemohon dan perubahan nama tersebutsenyatanya tidak ada pertentangan

dimiliki oleh Para Pemohondengan harapan sang anak mendapatkan nama yang baik dan menjadi anakyang lebih baik sehingga Para Pemohon berkeinginan untuk merubah namaanaknya semula LUH GEDE EKA DARANA WIDARI menjadi AYU EKAMAGITHA KYNARADA TRINADITYA, nama tersebut dengan tidakmenggunakan namanama / penamaan sistem Bali pada anak pertama nyatidak memunculkan pemasalahan dan atas hal tersebut pada Keluarga ParaPemohon telah mengetahui maksud perubahan nama anak Para Pemohon dantidak ada keberatan ataupun pertentangan

P.9 berupa keterangan mengenai Maksum Marpaung sebagai keturunan ADoehe Sipaoek:Menimbang, bahwa selain novum, Pemohon Peninjauan KembaliKedua juga menyatakan bahwa adanya kebohongan atau tipu muslihat sertaadanya pertentangan putusan, kemudian Pemohon Peninjauan KembaliKedua memohon putusan sebagai berikut: Mengabulkan permohonan peninjauan kembali kedua dari PemohonPeninjauan Kembali kKedua Krisman Siallagan tersebut; Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 282 PK/Pdt/2001,tanggal 23 April 2003

Atau, apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara pendapat lain,mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan peninjauan kembali kedua tidak dapat dibenarkan, olehkarena setelah meneliti memori peninjauan kembali kKedua tanggal 13 Maret2019 dan kontra memori peninjauan kembali kedua tanggal 22 Oktober 2019dihubungkan dengan pertimbangan dan Putusan Judex Juris dan JudexFacti ternyata tidak terdapat pertentangan

Mengenai adanya putusan yang saling bertentangan; Bahwa tidak ada pertentangan antara Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia dalam perkara peninjauan kembali kesatu Nomor282 PK/Pdt/2001, tanggal 23 April 2003 dengan perkara pidana NomorHalaman 11 dari 14 hal. Put.

., tanggal 10 September 2002 menurut Mahkamah Agung tidakdapat melumpuhkan kekuatan pembuktian dalam alat bukti lainnyayang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali Kesatu/PemohonPeninjauan Kembali Kedua, yang membuktikan bahwa objek sengketaadalah milik Termohon Peninjauan Kembali Kesatu/PemohonPeninjauan Kembali Kedua; Bahwa oleh karena itu secara subtansi tidak ada pertentangan hukumantara Putusan Peninjauan Kembali Kesatu Nomor 282 PK/Pdt/2001tanggal 23 April 2003 dengan Putusan Peninjauan Kembali

Pertentangan antara posita danpetitum dalam gugatan a quo terdapat dalam posita angka 3 danPUTUSAN.No.90/PDT//2018/PT.BDG. Hal 7 dari 22 halamanpetitum angka 5.

Lebih lanjut adanya pertentangan antara Posita dan petitum dalamgugatan a quo menunjukkan bahwa gugatan yang diajukan olehPENGGUGAT adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur(Obscuur Libel). Adanya pertentangan antara Posita dan petitumdalam gugatan a quo mengakibatkan gugatan harus dinyataantidak dapat diterima karena kabur..

Bahwa terkait agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterimanyakarena gugatan PENGGUGAT yang kabur (obscuur Libel) sebagaiakibat adanya pertentangan antara Posita dan petitum dalamgugatan a quo, telah sesuai dengan pendapat ahli Hukum Perdatayaitu M. Yahya Harahap.

No.565K/Sip/1973, yang pada intinya menyatakan:Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapatditerima.DENGAN DEMIKIAN BERDASARKAN URAIANURAIAN DI ATAS,SANGAT JELAS TERBUKTI BAHWA GUGATAN PENGGUGAT KABUR ATAUOBSCUUR LIBEL KARENA KARENA ADA PERTENTANGAN ANTARAPOSITA DAN PETITUM DALAM GUGATAN.

dengan mengadili sendiri dan mengabulkangugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukanKontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa pertimbangan majelis hakim judex factie dalam putusan a quosudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan dan perkara diputusberdasarkan kebenaran dan kepatutan serta tidak bertentangan denganketentuan hokum dan asasasas keadilan;Bahwa gugatan Para Penggugat sudah jelas kabur atau abscuur libelkarena ada pertentangan

salahmenerapkan hukum, terdiri dari : terdapat saling pertentangan antara satu pertimbangan denganpertimbangan yang lain ; terdapat saling pertentangan antara pertimbangan dengan faktayang dikemukakan para pihak dalam persidangan, atau terdapat pertentangan antara pertimbangan dengan amar putusan.Apabila salah satu diantara patokan tersebut terdapat dan melekatdalam putusan, maka putusan itu dikualifikasi mengandungkontroversi.Ternyata Dalam Putusan Arbitrase A quo Terdapat SalingPertentangan.Hal

No. 904 K/Pdt.Sus/20091.5 Sesuai Dengan Yurisprudensi, Putusan Judex Facti YangMengandung Saling Pertentangan/Kontraversi, Dikatagori SebagaiPutusan Yang Salah Menerapkan Hukum ;Setiap putusan judex facti yang mengandung saling pertentangan/kontraversi apakah hal itu saling pertentangan antara pertimbanganyang satu dengan yang lain, antara pertimbangan dengan amar,maupun antara putusan sela dengan putusan akhir, menurutyurisprudensi dianggap sebagai putusan yang mengandungkesalahan penerapan hukum

No. 904 K/Pdt.Sus/2009dan menolak petitum Pembanding dan Turut Terbanding,yang meminta agar Putusan Arbitrase Case No. 14387/JB/JEMdinyatakan sebagai putusan arbitrase nasional/domestik.Saling pertentangan yang dikemukakan dalam putusan PengadilanTinggi Semarang yang dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung No.2462 K/Pdt/1984 tanggal 30121985 di atas, sama seriusnya dengansaling pertentangan yang dijumpai dalam putusan a quo.Dimana saling pertentangan/kontroversi antara putusan sela danamar putusan

Pertimbangannya hanyamenyatakan antara lain: arbitrase mempunyai aturan sendiri dalam menyelesaikan pokoksengketa; begitu juga mengenai bentuk putusan menjadi wewenang absolutlembaga arbitrase.Pertimbangan putusan a quo yang menjustifikasi dan mentolerirsaling pertentangan yang terdapat pada Putusan Arbitrase CaseNo. 14387/JB/JEM, tidak bertitiksinggung dan tidak korelatif denganpermasalahan cacat saling pertentangan itu sendiri.Pertimbangan putusan a quo yang membenarkan dan mentolerirsaling pertentangan

Akibatnya, menimbulkan ketidakpastian upaya hukum yang dapat diambil dan diajukan Pembandingterhadap putusan arbitrase dimaksud.Bertitik tolak dari faktafakta yuridis yang dikemukakan di atas,Pembanding dapat membuktikan:1) Adanya saling pertentangan yang serius yang tidak dapat dibenarkanhukum antara pertimbangan dan amar Putusan Arbitrase Case No.14387/JB/JEM;2) Alasan saling pertentangan baik berdasar Penjelasan Umumalinea ke18 UU No.30/1999 dan yurisprudensi maupun angka 5Pasal 643 Rv, dibenarkan

Sani Mitra Lestari;selaku Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para TermohonKasasi juga sebagai Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/ParaTergugat;Bahwa pertentangan yang sangat fundamental/substansial antara:Putusan Perkara Nomor 277 PK/PDT/2012., tanggal 28 November2012, jo.

Putusan Nomor 188/Pdt.G/2009/PN.Sby., tanggal 29 September 2009.Antara Putusan Peninjauan Kembali Nomor 277 PK/PDT/2012., tanggal 28 November 2012 tersebut, dengan PutusanPeninjauan Kembali Nomor 750 PK/Pdt/2012., tanggal 19Maret 2013, terdapat/melekat saling pertentangan;3.2.2.

Begitu lebar jurang saling pertentangan yang terdapat dalamkedua putusan Peninjauan Kembali tersebut, sehingga sangatbertentangan dengan asas keadilan umum (general justiceHal. 37 dari 45 Hal. Put.

Bahwa menghadapi terjadinya saling pertentangan yang terdapat padakedua putusan Peninjauan Kembali tersebut, maka harus dilakukanpemulihan hukum yang dianggap hukum moderasi (moderatierecht) untukmenyeimbangkan kembali guna mengembalikan Para Pihak pada keadaansemula (rechtsherstel in de vorige toestand/restitutio to original condition):7.

Putusan Nomor 338/Pdt.G/2008/PN.Dps, tanggal 14 Mei2009;Hal ini karena penyebab adanya saling pertentangan itu terdapat/melekat pada Putusan Nomor 277 PK/PDT/2012., tanggal 28November 2012. Oleh karena itu, supaya dapat ditegakkan hukummoderasi yang memberi perlindungan hukum yang seimbang danproporsional, harus disingkirkan Putusan Nomor 277 PK/PDT/2012.,tanggal 28 November 2012 tersebut.

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), Mahkamah Agung akanmemeriksa perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembalikedua yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali Kedua tersebut MahkamahAgung berpendapat, bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah AgungNomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan KembaliJuncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, untuk mengajukanpermohonan peninjauan kembali lebih dari 1 (satu) kali haruslah didasari denganadanya pertentangan

putusan;Bahwa tidak terdapat pertentangan putusan antara Putusan Tata UsahaNegara Nomor 13 K/TUN/2017 tanggal 7 Desember 2009 dengan perkara a quokarena Putusan Tata Usaha Negara tersebut terkait dengan prosedur terbitnyasuatu keputusan atas objek sengketa, sedangkan putusan perkara a quo terkaitpenentuan status kepemilikan atas objek sengketa;Bahwa oleh karena tidak terdapat adanya pertentangan putusan makasecara formalitas pengajuan permohonan peninjauan kembali kedua a quo tidakterpenuhi sehingga

sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 3telah memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan 3 orang anak kandungdari almarhum XXXX sebagai ahli waris dari almarhum; Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohon terdapatketidakjelasan kedudukan Pemohon, apakah dalam kapasitas sebagai wali danatau mewakili dari ketiga orang anak Pemohon ataukah tidak, karena tidak adapenjelasan apapun dalam posita permohonan Pemohon mengenai hal itu,disamping ada pertentangan

dijelaskanpada posita poin 5, bahwa ahli waris dari almarhum XXXX adalah terdiri dariayah kandung dan tiga orang anak, namun dalam petitumnya poin 3, Pemohonhanya meminta ketiga orang anak almarhum XXXX sajalah sebagai ahli warisdari almarhum, dengan menafikan ayah kandung almarhum (XXXX) yangmasih hidup sebagai ahli waris; Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangantersebut di atas, majelis hakim berpendapat terdapat ketidakjelasan kapasitasPemohon dalam mengajukan perkara ini, juga adanya pertentangan

Dengan demikian Sri AchmawatiDiah /Penggugat/Terbanding I/Pembanding dianggap tidakmempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa, hinggagugatannya tidak mempunyai dasar hukum ;Bahwa suatu gugatan juga dianggap tidak mempunyai dasarhukum bila mengandung saling pertentangan.

Apakah gugatanSri Achmawati Diah /Penggugat/Terbanding I/Pembandingsaling mengandung pertentangan, dipertimbangkan sebagaiberikutBahwa, Sri Achmawati Diah Penggugat/Terbanding I/Pembandingmenyatakan harta sengketa sebagai peninggalan almarhum M.AWiryo Sudardjo dan Sri Achmawati Diah /Penggugat/TerbandingI/Pembanding salah satu ahli warisnya disamping Kadariyati/Tergugat I/Pembanding I/Terbanding I, Lilik Hadiyati/Tergugat IlIl/Pembanding II/Terbanding II dan H.M.Soesilo Harsono / Tergugat III/Terbanding

Dengan demikian gugatan Sri Achmawati Diah/Penggugat/Terbanding I/Pembanding mengandung pertentangan,karena apabila harta sengketa dinyatakan peninggalanM.A.Wiryo Sudirdjo berarti bukan milik Kadariyati/ TergugatI/Pembanding I/Terbanding I, melainkan bisa milik bersamaahli warisnya, sedangkan Sri Achmawati Diah/ Penggugat/Terbanding JI/Pembanding minta hibah Kadariyati /TergugatI/Terbanding/ Pembanding dibatalkan, berarti mengakui hartasengketa adalah milik Kadariyati/Tergugat I/Terbanding/Pembanding

Bahwa formulasi gugatan Penggugat yang demikian jelas tidak konsistenantara posita dengan petitum dan mengandung pertentangan antara positadengan petitum bahkan antara petitum yang satu dengan petitum yanglainnya, karena di satu sisi Penggugat menyatakan mempunyai perhitunganHalaman 4 dari 8 hal. Put.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, gugatan yang diajukan olehPenggugat nyatanyata mengandung pertentangan antara posita denganpetitum bahkan antara petitum yang satu dengan petitum yang lain, sehinggaberakibat gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (obscuur libel)oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat yang demikian sesuai hukumacara yang berlaku sudah seharusnya ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telahmemberikan

(Suami) telah memberikan ijin kepada Enny Marthalena Pasaribumengajukan gugatan dan perlu juga dipertimbangkan oleh Hakim AgungMahkamah Agung tentang yang dinyatakan Tergugat bahwa posita danpetitum selalu ada perlawanan, hal ini tidak benar dan di dalam gugatanselalu ada pertentangan hal ini tidak benar juga karena itu. mohonpertimbangan hukum dari Majelis Hakim Agung yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi Pemohon Kasasi

Pertentangan antara dua kepentingan hukum); 2. Pertentangan antara kepentingan hukum dan kewajiban; 3. Pertentangan antara dua kewajiban hukum; Menimbang, bahwa jika diteliti halhal yang menghapuskan pidana paraTerdakwa termasuk pertentangan antara dua kepentingan hukum yang berbedasatu sama lain para Terdakwa dan saksi Drg. Lisdawaty Lena, sehingga terjadipertentangan sebagaimana telah diuraikan diatas.

adik Penggugat untuk bersedia merawat Penggugatsecara bergantian, kemudian Tergugat pamit kepada adik Pengugat untuk pergibekerja, akan tetapi setelah kepergiannya Tergugat tidak pernah pulang dankembali kerumah orang tua Penggugat, Tergugat malah kembali dan tinggal dirumah orang tua Tergugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisahtempat tinggal sampai sekarang 7 tahun lebih ;Menimbang, bahwa keadaan yang demikian menunjukkan bahwa antaraPenggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertentangan

adikPenggugat untuk bersedia merawat Penggugat secara bergantian, kemudianTergugat pamit kepada adik Pengugat untuk pergi bekerja, akan tetapi setelahkepergiannya Tergugat tidak pernah pulang dan kembali kerumah orang tuaPenggugat, Tergugat malah kembali dan tinggal di rumah orang tua Tergugat,sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampalsekarang 7 tahun lebih ;Menimbang, bahwa keadaan yang demikian menunjukkan bahwa antaraPenggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertentangan

adik Penggugatuntuk bersedia merawat Penggugat secara bergantian, kemudian Tergugatpamit kepada adik Pengugat untuk pergi bekerja, akan tetapi setelahkepergiannya Tergugat tidak pernah pulang dan kembali kerumah orang tuaPenggugat, Tergugat malah kembali dan tinggal di rumah orang tua Tergugat,sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampaisekarang 7 tahun lebih ;Menimbang, bahwa keadaan yang demikian menunjukkan bahwa antaraPenggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertentangan

dengan kedua orang. tuaPemohon, seperti halnya: Termohon tidak melakukansilaturahmi atau komunikasi sebagaimana layaknyaseorang menantu kepadamertuanya; Pemohon sering mengingatkan, menasehati danmenyarankan Termohon agar mau merubah sikapnya untukmembina silaturahmi atau mencoba komunikasi meskipunlewat telepon atau. dengan cara lainnya, tetapiTermohon tidak memperdulikan dan tidak mau berubahsikanya tersebut; Dan dengan kondisi tersebut Pemohon merasa tidak nyamandan terjadi perselisihan atau. pertentangan

bathinsecara terus menerus antara Pemohon denganTermohon; +5.Bahwa perselisihan atau pertentangan bathin tersebuttelah mencapai puncaknya dengan diajukannya perkarapermohonan cerai talak melalui Pengadilan AgamaCikarang yang berakhir tanggal 18 Agustus 2010,perkaranya ditolak karena Pemohon dengan Termohonmelakukan hubungan suami isteri pada saat perkaraberjalan, padahal Pemohon melakukannya dalam keadaanmabuk akibat Pemohon merasa kalut dan rasa jengkel yangberkepanjangan dan sulit dikendalikan

Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebutakibat sikap Termohon yang kurang' bersahabat dankurang baik hubungannya dengan orang tua Pemohon,Pemohon' sering menasehati Termohon akan tetapitidak merubah sikapnya sehingga bagi Pemohonmenjadi pertentangan bathin yang terus menerusdengan Termohon juga berakibat pertentangan batinpula dengan orang tuaPemohon; .

adalahsebagaimana telah diuraikan di atas; Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 3telah memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan 3 orang anak kandungdari almarhum XXXX sebagai ahli waris dari almarhum; Menimbang, bahwa dari posita permohonan pemohonterdapatketidakjelasan kedudukan Pemohon, apakah dalam kapasitas sebagai wali danatau mewakili dari ketiga orang anak Pemohon ataukah tidak, karena tidak adapenjelasan apapun dalam posita permohonan Pemohon mengenai hal itu,disamping ada pertentangan

dijelaskanpada posita poin 5, bahwa ahli waris dari almarhum XXXX adalah terdiri dariayah kandung dan tiga orang anak, namun dalam petitumnya poin 3, Pemohonhanya meminta ketiga orang anak almarhum XXXX sajalah sebagai ahli warisdari almarhum, dengan menafikan ayah kandung almarhum (XXXX) yangmasih hidup sebagai ahli waris; Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbanganpertimbangantersebut di atas, majelis hakim berpendapat terdapat ketidakjelasan kapasitasPemohon dalam mengajukan perkara ini, juga adanya pertentangan

KemudianPenggugat pergimeninggalkanTergugat sampaidengansekarang.Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dandamai, Namun sejakbulanJuli 2016 Penggugat dan Tergugat mulaiterjadiperselisihan faham,pertentangandanpertengkaran, yang disebabkan : Tergugatbersifategoissehinggaketikaterjadipertengkarangseringterjadikekerasanfisik; AntaraPenggugatdanTergugatseringterjadiperselisihanfaham,pertentangan,pertengkaran yang menyebabkancekcok;Halaman 2 dari 7.HalamanPenetapan Nomor 0825/Pdt.G

Bahwa puncak perselisinan faham, pertentangan dan pertengkaranantaraPenggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2018 yang disebabkanTergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuanPenggugat. Dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadiperselisinan faham, pertentang serta pertengkaran di sebabkan olehKeluargalTergugat yang selalu ikut campur permasalahan keluargaPenggugatdanTergugat.7.