ajukan dihadapan persidangan ini ;Bahwa dengan demikian adalah sangat beralasan dan sah apabilaDirektur Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan KotaKediri/Penggugat II menerbitkan surat skorsing menuju PemutusanHubungan Kerja (PHK) yang bersifat tetap dan permanen kepada ParaTergugat tersebut ;Bahwa perbuatanperbuatan Para Tergugat sebagaimana yang telahdiuraikan diatas adalah sebagai bentuk perbuatan yang dapat dipandangsebagai pelanggaran atas Peraturan Kekaryawanan Rumah SakitMuhammadiyah/Aisyiyah SeJawa

Nomor 128/Pdt.SusPHI/2017/PN Sby111213.ayat 4 (empat) dan 12 (dua belas) Peraturan Kekaryawanan RumahSakit Muhammadiya/Aisyiyah SeJawa Timur ;Bahwa terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh Para Tergugatsebagaimana dalam posita di atas, Penggugat II sebagai Direktur RumahSakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Kediri telah menerbitkanSurat Pemberitahuan skorsing untuk tidak masuk kerja selama prosespermohonan izin Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Tergugat sebagaimana dalam surat bernomor : 030

penyelesaian perselisihan kepengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri setempat ;Bahwa karena terhitung sejak tanggal 12 Nopember 2016 Para Tergugatsudah tidak lagi bekerja dengan Penggugat II, mohon agar hubungankerja antara Para Penggugat dengan Para Tergugat berakhirmenurut hukum berlaku efektif terhitung sejak tanggal 12 Nopember2016 ;Bahwa selain itu, karena tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugatmerupakan pelanggaran terhadap peraturan kekaryawanan rumah sakitMuhammadiyah/Aisyiyah seJawa

Menyatakan menurut hukum Para Tergugat telah melakukan tindakanpelanggaran terhadap Peraturan Kekaryawanan Rumah SakitMuhammadiyah/Aisyiyah seJawa Timur ;3.

Padahal, Pemohon masihmenanggung biaya listrik, biaya membeli aqua minum, dan beras sudahditanggung oleh orang tua Pemohon yang kebetulan memiliki lahanpertanian untuk dibagibagi hasilnya kepada Pemohon dan Termohon.Dengan demikian, sebenarnya nilai Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)sehari adalan angka yang sangat wajar untuk ukuran kebutuhan hidup dikota Kebumen, sebuah kota kecil dan termiskin seJawa Tengah.

Dengan demikian, sebenarnya nilai Rp 20.000,00 (dua puluhribu. rupiah) sehari adalah angka yang sangat wajar untuk ukurankebutuhan hidup di kota Kebumen, sebuah kota kecil dan termiskin seJawa Tengah. Apalagi pekerjaan pemohon adalah guru honorer di salahsatu sekolah tingkat SLTA di Kebumen.

Sejak dimutasi dinas di kantor yang baru, salah satu tugas saya adalah melakukanmonitoring ke 27 kantor seJawa Barat termasuk Banten Raya dan Bocideca2.

ratustujuh ribu rupiah)Bahwa dalam posita maupun petitum kerugiankerugian yang didalilkantidak disertai buktibukti secara terperinci dan meyakinkan, sehingga gugatantidak jelas ;Bahwa dari uraian diatas menurut Tergugat gugatan tidak jelas antaraposita dan petitum tidak ada persesuaian atau tidak saling mendukung yangmengakibatkan gugatan menjadi kabur, sehingga gugatan yang demikian harusditolak ;DALAM REKONVENSI :Bahwa dalam rangka melaksanakan pemeriksaan regular terhadapproyekproyek pemerintah Sejawa

Ahmad Budiyono, Mediator dari Asosiasi mediator PengadilanAgama Sejawa Timur namun tidak berhasil, dengan surat pernyataan mediasigagal tanggal O3 Oktober 2019, kemudian sidang dilanjutkan denganmembacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat;Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telahmemberikan jawaban secara tertulis dimuka persidangan yang pada pokoknyasebagai berikut :DALAM KONPENSI ( POKOK PERKARA ) :1.

Khoiri Huda, SH yaitu Mediator dari asosiasi Mediatior pengadilanAgama seJawa Timur, dengan penetapan nomor: 1272/Pdt.G/2018/PA.TL.tanggal 20 September 2018 guna mengupayakan perdamaian antara pihakpihak yang berperkara;Menimbang, bahwa mediator telah menyampaikan laporan tertulisbertanggal 27 September 2018 mengenai hasil kerjanya yang menyatakanPutusan Cerai Talak, nomor: 1272/Pdt.G/2018/PA.TL.

Pemuda Magelang, terdakwa bertemu dengan saksi FICKYSEPTIANDY DWITAMA bersama 4 (empat) orang temannya (BILLY WIRAMARTASA, AHMAD FAJRI, FAUSTA DANANG SUHENDRA, PRIMADANI ARGAHalaman S5dari 51 Putusan No: 39/Pid.B/2014/PN MggSAPUTRA) dan terdakwa mengaku sebagai Staf Marketing Matahari DepartemenStore di Grand ARTOS Magelang, yang sedang ditugasi mencari pemain Futsalberbakat untuk mengikuti turnamen Futsal antar Matahari Departemen Store seJawa Tengah, terdakwa meyakinkan para remaja lakilaki tersebut

Saksi Billy Wira Martasa Bin Joko Suparyanto ; Halaman 17dari 51 Putusan No: 39/Pid.B/2014/PN Mgg18Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga ;Bahwa pada awalnya saksi mendapat informasi dari saudara FICKYkalau ada tawaran dari Terdakwa yang mengaku sebagai MarketingMatahari Artos untuk mengikuti turnamen Futsal antar Matahari seJawa Tengah dan saksi diajak, kemudian pada hari Kamis, tanggal 19Desember 2013 saksi bersama ARGA, FAJRI, DANANG dan FICKYbertemu dengan Terdakwa

KUSNADI WIDJAJA ; 13. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kepala Dinas Kesehatan propinsi Jawa Timur Kepada Bupati / walikota sejawa timur Nomor :444/3991/111.3/2003 tanggal 24 September 2003 perihal Revisi MP-ASI dan sewa gudang yang ditanda tangani oleh Dr.

Indofarma Global Medika Cabang Surabaya yang ditujukan ke 38 Kab/Kota sejawa timur ; 20. 38 (tiga puluh delapan) lembar foto copy legalisir surat bukti barang dari Dinas Kesehatan propinsi Jawa Timur yang ditujukan ke 38 Kab/Kota Sejawa Timur ; 21. 1 (satu) lembar foto copy legalisir berita acara pemeriksan barang Nomor :027/019.1/111.1/XI/2003 dan 1 (satu) lembar lampiran berita acara pemeriksaan barang Nomor :027/019.1/111.1/XI/2003 ; 22. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat kepada

INE INDRATI SIGIT, MPS ;1 (satu) lembar foto copy legalisir surat Kepala Kantor wilayah DJA XV SurabayaNomor : S1960/WA.15/BD.02.02/2003 tanggal 11 September 2003 kepada PimproPerbaikan Gizi Masyarakat Propinsi Jawa Timur yang ditanda tangani oleh N.KUSNADI WIDIJAIA ;1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kepala Dinas Kesehatan propinsi Jawa TimurKepada Bupati / walikota sejawa timur Nomor :444/3991/111.3/2003 tanggal 24September 2003 perihal Revisi MPASI dan sewa gudang yang ditanda tangani olehDr

INNE INDRATI SIGIT, MPS. ;38 (tiga puluh delapan) lembar foto copy legalisir surat pengantar barang PT.Indofarma Global Medika Cabang Surabaya yang ditujukan ke 38 Kab/Kota sejawatimur ;38 (tiga puluh delapan) lembar foto copy legalisir surat bukti barang dari DinasKesehatan propinsi Jawa Timur yang ditujukan ke 38 Kab/Kota Sejawa Timur ;1 (satu) lembar foto copy legalisir berita acara pemeriksan barangNomor :027/019.1/111.1/XI/2003. dan 1 (satu) lembar lampiran berita acarapemeriksaan barang Nomor

Kota Sejawa timur ;c. Perencanaan kegiatan yang akan dilakukan tahun berikutnya ;d.

Mengajar di Kabupaten Kota Sejawa Timur sebagai Nara sumber ;Bahwa terkait kegiatan pengadaan proyek penyaluran makananpendamping Air Susu Ibu (MP ASI) pada proyek perbaikan gizimasyarakat propinsi Jatim TA 2003 pada dinas KesehatanPropinsi Jatim tersangka dilibatkan sebagai Pemimpin ProyekBerdasarkan SK Gubernur provinsi Jawa timur No.188/38/KPTS/013/2003 tanggal 22 Mei 2003 tentang penunjukan danpengangkatan pemimpin proyek dan bendahara proyek144dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jatim APBN

KUSNADI WIDJAJA ;1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kepala Dinas Kesehatan propinsiJawa Timur Kepada Bupati / walikota sejawa timurNomor :444/3991/111.3/2003 tanggal 24 September 2003 perihal RevisiMPASI dan sewa gudang yang ditanda tangani oleh Dr.

dalam penerbitannya, objek sengketa juga bersandar danmempertimbangkan pada halhal sebagai berikut : 1)2)3)4)Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor BM/308/HI.01.00/X/2019,tanggal 15 Oktober 2019, hal penyampaian Data Tingkat InflasiNasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019;Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :560/11984/SJ, tanggal 31Oktober 2019, tentang hasil Evaluasi Penetapan Upah Minimum Tahun2019 dan Persiapan Penetapan Upah Minimum Tahun 2020;Rekomendasi Bupati/Wali Kota seJawa

Barat tentang PenetapanUpah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi JawaBarat Tahun2020;Surat Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan diKabupaten/Kota seJawa Barat tentang Jawaban/Tanggapan atasSurat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi JawaBarat Nomor 561/7575/HI & Jamsos, tanggal 6 November 2019, halPenyampaian Upah Minimum;Halaman 40 dari 140 halaman Putusan No. 145/G/2019/PTUN.BDG5) Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tentangRekomendasi Perhitungan Upah Minimum

Bahwa Keputusan yang menjadi objek sengketa aquo telah sesuaidengan prosedur hukum yang berlaku dan juga telah sesuai denganmemperhatikan surat Rekomendasi Bupati/Walikota seJawa Barattentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di DaerahPropinsi Jawa Barat Tahun 2020, Surat Kepala Dinas yangmembidangi Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota seJawa Barattentang Jawaban/Tanggapan atas surat kepala Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Nomor 561/7575/HI &Jamsos, tanggal 6 November 2019

objeksengketa juga bersandar dan mempertimbangkan pada halhal sebagai berikut :1) Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor BM/308/HI.01.00/X/2019,tanggal 15 Oktober 2019, hal penyampaian Data Tingkat InflasiNasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019; (videBukti T5);2) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :560/11984/SJ, tanggal 31Oktober 2019, tentang hasil Evaluasi Penetapan Upah Minimum Tahun2019 dan Persiapan Penetapan Upah Minimum Tahun 2020; (videbukti T4);3) Rekomendasi Bupati/Wali Kota seJawa

Barat tentang PenetapanUpah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun2020;4) Surat Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan diKabupaten/Kota seJawa Barat tentang Jawaban/Tanggapan atasHalaman 120 dari 140 halaman Putusan No. 145/G/2019/PTUN.BDGSurat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi JawaBarat Nomor 561/7575/HI & Jamsos, tanggal 6 November 2019, halPenyampaian Upah Minimum;5) Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tentangRekomendasi Perhitungan Upah

dalam pos Dana TugasPembantuan Satker 05 (Ditjen Perkebunan) Anggaran Pendapatan danBelanja Negara telah dianggarkan Program Peningkatan Produksi,Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim sesuai DIPA nomor:018.05.4.039098/2013 tanggal 5 Desember 2012 yang telah direvisihingga revisi O03 pada tanggal 20 September 2013 senilaiRp.173.405.777.000,, di mana salah satu kegiatannya adalahPengadaan Benih Tebu sebanyak 15.670 Ha dengan anggaransebesar Rp. 115.340.954.000, yang terbagi di 27 Kabupaten/Kota seJawa

Tengah pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;Bahwa sebagai tindak lanjut adanya kegiatan Pengadaan Benih Tebutersebut selanjutnya Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah telahmenginm surat kepada Kepala Dinas yang membidangi perkebunan seJawa Tengah dengan surat Nomor: 525.24/2147 tanggal 4 Februari2013 perihal usulan CP/CL (Calon Petani Calon Lahan) Bongkar ratoonAPBN TA. 2013 yang mengalokasikan kegiatan bongkar ratoon tanamantebu seluas 15.670 Ha di Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Perkebunandiminta

Ditjen Perkebunan) Anggaran Pendapatan danBelanja Negara telah dianggarkan Program Peningkatan Produksi,Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim sesuai DIPA nomor:018.05.4.039098/2013 tanggal 5 Desember 2012 yang telah direvisihingga revisi 03 pada tanggal 20 September 2013 senilaiRp.173.405.777.000,, di mana salah satu kegiatannya adalahPengadaan Benih Tebu sebanyak 15.670 Ha dengan anggaranHalaman 22 Putusan No. 16/Pid.SusTPK/2017/PT SMGsebesar Rp. 115.340.954.000, yang terbagi di 27 Kabupaten/Kota seJawa

Tengah pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;Bahwa sebagai tindak lanjut adanya kegiatan Pengadaan Benih Tebutersebut selanjutnya Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah telahmengirim surat kepada Kepala Dinas yang membidangi perkebunan seJawa Tengah dengan surat Nomor: 525.24/2147 tanggal 4 Februari2013 perihal usulan CP/CL (Calon Petani Calon Lahan) Bongkar ratoonAPBN TA. 2013 yang mengalokasikan kegiatan bongkar ratoon tanamantebu seluas 15.670 Ha di Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Perkebunandiminta

tanggal 21 Desember 20081) Untuk Buyung Rp. 1.000.000,Untuk Sudarto Rp. 1.500.000,Tanggal 20 Desember 20082) UntukAgus Rp. 500.000,UntukTugino Rp. 1.000.000,Karena mereka terima dari PC maka yang mengeluarkan /dana tersebut adalahdari PC bukan dari PUK;Bahwa bila dalam kwitansi pengeluaran tertulis terima dari PC, PD/ PP berartidana tersebut yang mengeluarkan / dana tersebut berasal dari PC, PD/ PP bukandari PUK;Bahwa begitu juga untuk akomodasi peserta rapat konsoliadsi PP dan PC FSPRTMM SPSI seJawa

tanggal 21 Desember 2008 1)Untuk Buyung Rp. 1.000.000,Untuk Sudarto Rp. 1.500.000,Tanggal 20 Desember 20082) UntukAgus Rp. 500.000,UntukTugino Rp. 1.000.000,Karena mereka terima dari PC maka yang mengeluarkan /dana tersebut adalahdari PC bukan dari PUK;Bahwa bila dalam kwitansi pengeluaran tertulis terima dari PC, PD/ PP berartidana tersebut yang mengeluarkan / dana tersebut berasal dari PC, PD/ PP bukandari PUK;6767Bahwa begitu juga untuk akomodasi peserta rapat konsoliadsi PP dan PC FSPRTMM SPSI seJawa

Bank jatengCabang Syariah Tahun 2010 terjadi adanya kerugian berupa penurunan nilai sahammaupun pengurangan sahamsaham milik pemerintah Prov Jateng dan PemerintahKab/Kota SeJawa Tengah dalam bentuk penyertaan modal, namun padakenyataannya dalam laporan rugi laba PT.

Cabang Syariah Semarang denganagunan SPK/SPMK dar Biro Otda Prov Jateng Tahun 2010 tersebut macet;Bahwa dengan demikian putusan hukum tingkat tipikor pertama dan kedua telahmengabaikan fakta yang terdapat dalam persidangan, sehingga putusannya tidakmencerminkan rasa keadilan yang sebenarnya;Bahwa dari penjelasan tersebut, maka dalam fakta persidangan tidak terbantahkanlagi bahwa pada Tahun 2010 tidak ada kerugian pada keuangan Negara PemerintahProv Jateng dan Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten seJawa

Jabar (Diskimrum) menyalurkan Program BantuanRumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang di peruntukkan di salurkan ke 9(sembilan) kabupaten dan kota seJawa Barat dan salah satunya adalahKota Banjar.untuk pelaksanaan program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni(Rutilahu) Gubernur Jawa Barat mengeluarkan Keputusan Nomor900/Kep.13Keu/2014 tanggal 03 Januari 2014 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat daerah di LingkunganPemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014, Pengelola

Jabar (Diskimrum) menyalurkan Program BantuanRumah Tidak Layak Huni (Rutilanu) yang di peruntukkan di salurkan ke 9(sembilan) kabupaten dan kota seJawa Barat dan salah satunya adalahKota Banjar.untuk pelaksanaan program Bantuan Rumah Tidak LayakHuni (Rutilahu) Gubernur Jawa Barat mengeluarkan Keputusan Nomor :900/Kep.13Keu/2014 tanggal 03 Januari 2014 tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014, PengelolaHalaman

/Kep.983YanYanbangsos/2019 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, makadalam hal MENIMBANG huruf b yang berbunyi: bahwaBupati/walikota seJawa Barat telah mengeluarkanrekomendasi besaran upah minimum kabupaten/kota didaerah provinsi Jawa Barat, yang telah memperoleh sarandan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi JawaBarat, perihal itu sudah seharusnya Tergugat terlebihdahulu diwajibkan untuk =memperhatikan suratHalaman 43 dari 159 halaman Putusan Nomor : 9/G/

Penetapan UM Bahwa dalam penerbitannya, Tergugat bersandar dan mempertimbangkan padahalhal sebagai berikut :1)Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor BM/308/HI.01.00/X/2019, tanggal 15Oktober 2019, hal penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional danPertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019;Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :560/11984/SJ, tanggal 31Oktober 2019, tentang hasil Evaluasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2019dan Persiapan Penetapan Upah Minimum Tahun 2020;Rekomendasi Bupati/Wali Kota seJawa

Sementara itu, bagi industri yang lain, telahditerbitkan objek sengketa sebagaimana tuntutan para Penggugat, danhal tersebut telah mengakomodrr :1) Rekomendasi Bupati/Wali Kota seJawa Barat tentang PenetapanUpah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi JawaBaratTahun 2020;2) Surat Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan diKabupaten/Kota seJawa Barat tentang Jawaban/Tanggapan atasSurat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi JawaBarat Nomor 561/7575/HI & Jamsos, tanggal 6 November

Penggugat menerima dandamai tapi... saat damai waktu listrik padam seJawa Timur Tergugat seharipenuh tidak sholat lagi.8.Tidak benar Tergugat satu rumah dengan anaknya, satu anaknya di pondok... mobil kecil itu dibeli 54 juta 11 juta uang Tergugat 44 uangPenggugat dua sepeda motor yang dibeli Penggugat satu dipakaiPenggugat satu dipakai Tergugat.

Nurmansyahsebagai Pengelola ATM BNI SeJawa Barat serta saksi Sdr. Raden Setohadisebagai perwakilan vendor penyedia mesin ATM merek Wincord TypeProcash 280 telah disampaikan bahwa peristiwa pengganjalan mesin ATMmilk PEMOHON KEBERATAN' No.

TIDAK TERDUGA dan JUGA KEMUNGKINANTERJADINYA HAL INI DAPAT TERJADI JUGA DI SEMUA MESINMESINATM MILIK BANK LAIN;Bahwa sebagaimana telah diutarakan dalam persidangan bahwa berbagallangkah antisipasi telah dilakukan oleh PEMOHON KEBERATAN sebagaipemilik mesian ATM guna menghindari adanya kemungkinanperistiwavandalisme terhadap mesinmesin ATM milik PEMOHON KEBERATANdiantaranya adalah MELAKUKAN KONTROL KELILING SETIAP KE MESINATM MILIK PEMOHON KEBERATAN YANG BERJUMLAH 1465 BUAH YANGTERSEBAR DISELURUH SEJAWA

Bahwa mengenai permintaanuang dari Terdakwa diakui adalah merupakan inisiatifnya sendiri dan uang tersebutpada kenyataannya tidak pernah digunakan untuk mengurus pengisian lowonganjabatan, melainkan telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan dirinyasendiri yang antara lain uang tersebut digunakan untuk kegiatan festifal kethoprak seJawa Tengah dengan tanpa sepengetahuan dari saksi korban Drs.

Mojokerto yang sah yang dibentuk olehTurut Tergugat Il dan juga tidak mau mengakui DPW PKB Jatim yang sahserta diakui oleh Pemerintah serta induk organisasinya jelas yakni DPPPKB/Turut Tergugat Il;Hal. 17 dari 23 hal.Put.No.2241 K/Pdt/200811.Bahwa berdasarkan Surat DPP PKB No. 1471/DPP02/IV/A.IV/X/2006tanggal 13 Oktober 2006 yang ditujukan kepada para Bupati dan WalikotasePropinsi Jawa Timur perihal Pemberitahuan Kepengurusan DPC PKBKabupaten/Kota seJawa Timur dan Surat Departemen Dalam NegeriRepublik

dan mengadili perkara ini,sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secaramelawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiyang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yangdilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa awalnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat memunyai program yangtertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) tahun2013 sampai dengan 2018 melaksanakan program merehab Rumah Tidak Layak Huni(RUTILAHU) seJawa

perubahannya".ayat (2) "Penerima Belanja Hibah dilarang mengalihkan sebagian atauseluruh Hibah yang diterima kepada pihak lain, dengan dalih apapun".e Pasal 25 ayat (1) "Penerima Belanja Hibah bertanggungjawab secaraformal dan material atas penggunaan Belanja Hibah yangditerimanya".Bahwa awalnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat memunyai program yangtertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) tahun2013 sampai dengan 2018 melaksanakan program merehab Rumah Tidak Layak Huni(RUTILAHU) seJawa

mengadili perkara ini, "sebagai orang yangmelakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukummemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukandengan cara sebagai berikut :Bahwa awalnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat memunyai programyang tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah) tahun 2013 sampai dengan 2018 melaksanakan program merehabRumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) seJawa

perubahannya.ayat (2) "Penerima Belanja Hibah dilarang mengalihkan sebagianatau seluruh Hibah yang diterima kepada pihak lain, dengan dalihapapun".e Pasal 25 ayat (1) "Penerima Belanja Hibah bertanggungjawabsecara formal dan material atas penggunaan Belanja Hibahyang diterimanya".Bahwa awalnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat memunyai programyang tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah) tahun 2013 sampai dengan 2018 melaksanakan program merehabRumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) seJawa

Yasida Makmur Abadi adalah seJawa Timur;Bahwa adapun system pembelian produk di PT. Yasida Makmur Abadi adalahterlebih dahulu customer melakukan order dan selanjutnya barangbarangdiantar ketempat pemesan dan langsung dibayar customer kepada PT. YasidaMakmur Abadi (cash and carry);Bahwa pemesanan barang oleh customer melalui PT. Yasida Makmur Abadidapat dilakukan melalui sales order, kemuidan sales menyampaikan kepadaPT.