tentangTata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak;g.

, dengan demikian Panitia Monitoring PemilihanPenghulu Serentak Kabupaten Rokan Hilir telah melanggarPasal 56 ayat (1) huruf b, c dan d Peraturan Bupati Rokan HilirNomor 10 tahun 2017 tentang Tata Tertib PelaksanaanPemilinan Penghulu Secara Serentak yang berbunyi : Prosesdan langkahlangkah tahapan fasilitasi penyelesaian perselisinanhasil pemilinan Penghulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal55 ayat (1), sebagai berikut : b.

Bahwa benar pemilinan penghulu Kepenghuluan BaktiMakmur dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2017 sebagaibagian dari Pemilihan Penghulu Serentak SeKabupaten RokanHilir gelombang kedua;5.

Dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 9Tahun 2017 tentang Pedoman TeknisPelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak;Pasal 16Tugas dan wewenang Panwas Pemilihan Penghulumeliputi :a.

Hal ini sebagaimana diaturdalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati RokanHilir Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman TeknisPelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak.

00:02Anggota Brimob : Siap boleh Jenderal 00:03Kapolri mengacungkan jempol 00.03Anggota Brimob : Siap 00.06Kapolri meninggalkan barisan 00.09Komandan : tugas kemanusiaan keikhlasan dan pengorbanan nomorsatu lebih baik kita tidak makan, lebih baik kita menderita dari padamasyarakat kita menderita, jelas ini 00.21Dijawab serentak : siap jelas 00.22Komandan : bisa kau laksanakan 00.23Dijawab serentak : siap bisa 00.24Komandan : terima kasih, cakra 00.25Dijawab serentak : cakra, cakra, cakra luar biasa

, Anggota Brimob : siap boleh jendral, KapolriHalaman 6 dari 25 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Sglmengacungkan jempol, anggota Brimob : siap, Kapolri meninggalkanbarisan, Komandan : tugas kemanusiaan keikhlasan dan pengorbanannomor satu lebih baik kita tidak makan, lebih baik kita menderita daripada masyarakat kita menderita, jelas ini, Dijawab serentak : siapjelas, Komandan : bisa kau laksanakan, Dijawab serentak : siap bisa,Komandan : terimakasih cakra, Dijawab serentak : cakra, cakra, cakraluar

, Anggota Brimob :Siap boleh jendral, Kapolri mengacungkan jempol, anggota Brimob :siap, Kapolri meninggalkan barisan, Komandan : tugaskemanusiaan keikhlasan dan pengorbanan nomor satu lebih baikkita tidak makan, lebih baik kita menderita dari pada masyarakatHalaman 15 dari 25 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Sglkita menderita, jelas ini, Dijawab serentak : siap jelas, Komandan :bisa kau laksanakan, Dijawab serentak : siap bisa, Komandan :terimakasih cakra, Dijawab serentak : cakra, cakra, cakra

, Anggota Brimob : siap boleh jendral,Kapolri mengacungkan jempol, anggota Brimob : siap, Kapolri meninggalkanbarisan, Komandan : tugas kemanusiaan keikhlasan dan pengorbanannomor satu lebih baik kita tidak makan, lebih baik kita menderita dari padamasyarakat kita menderita, jelas ini, Dijawab serentak : siap jelas, Komandan: bisa kau laksanakan, Dijawab serentak : siap bisa, Komandan : terimakasihcakra, Dijawab serentak : cakra, cakra, cakra luar biasa;Menimbang, bahwa video yang diposting dalam

, Anggota Brimob :Siap boleh jendral, Kapolri mengacungkan jempol, anggota Brimob : siap,Kapolri meninggalkan barisan, Komandan : tugas kemanusiaan keikhlasandan pengorbanan nomor satu lebih baik kita tidak makan, lebih baik kitaHalaman 20 dari 25 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Sglmenderita dari pada masyarakat kita menderita, jelas ini, Dijawab serentak :Siap jelas, Komandan : bisa kau laksanakan, Dijawab serentak : siap bisa,Komandan : terimakasih cakra, Dijawab serentak : cakra, cakra, cakra

KabupatenRokan Hilir guna mengikuti proses penyaringan sebagai Bakal Calon PenghuluTanjung Medan dalam pemilihan Penghulu Tanjung Medan tahun 2016;Bahwa oleh karena Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu Serentak KabupatenRokan Hilir berdasarkan Keputusan Ketua Panitia Monitoring Pemilihan PenghuluNo.

O01 tahun 2016 tentang Penetapan Perubahan Jadwal Tahapan PelaksanaanPemilihan Penghulu Serentak Tahap Pertama SeKabupaten Rokan Hilir Tahun2016 telah menjadwalkan proses penyaringan bakal calon Penghulu pada tanggal 17Maret 2016 s.d. 20 Maret 2016, maka apabila dalam keadaan dan kondisi tertentudikhawatirkan Panitia Monitoring Pemilihan Penghulu Serentak Kabupaten RokanHilir tidak dapat melaksanakan proses penyaringan terhadap Pemohon sebagaiBakal Calon Penghulu Tanjung Medan, maka beralasan hukum

Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 28Desember 2015 (foto copy sesuai dengan foto copy); 15.P15Fotocopy Peraturan Bupati Rokan Hilir No. 1 Tahun 2016 TentangPetunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak yang disahkanoleh Bupati Rokan Hilir dan diundangkan dalam Lembaran DaerahKabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 oleh Plt.

Sekretaris Daerah KabupatenRokan Hilir pada tanggal 4 Januari 2016 (foto copy sesuai dengan foto 16.P16Fotocopy Peraturan Bupati Rokan Hilir No. 13 Tahun 2016 TentangPerubahan Atas Peraturan Bupati Nomor Tahun 2016 Tentang PetunjukTeknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak yang disahkan olehBupati Rokan Hilir dan diundangkan dalam Lembaran Daerah KabupatenRokan Hilir Tahun 2016 oleh Plt.

Sekretaris Daerah KabupatenRokan Hilir pada tanggal 09 Februari 2016 (foto copy sesuai dengan foto 18.P18 Fotocopy Peraturan Bupati Rokan Hilir No. 21 Tahun 2016 Tentang TataTertib Hari Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak yangdisahkan oleh Bupati Rokan Hilir dan diundangkan dalam LembaranDaerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 oleh Plt.

A Tahun 2016 dan 158.A Tahun 2016, baik PanitiaPemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten maupun Tim PengawasPelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak telah melaksanakan tugasdan tanggungjawanya dari setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa sampaiPutusan Prk No. 08/G/2017/PTUN.ABN Halaman 23dengan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa yakni tanggal 12Nopember 2016 j== nen see nonce eens eet mieten ereennimininiBahwa pasca dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa Serentak diKabupaten Halmahera Selatan dimaksud

terjadi perselisihan hasilpemilihan Kepala Desa di 35 ( Tiga Puluh Lima ) Desa pelaksanaPemilihan Kepala Desa Serentak dalam wilayah Kabupaten HalmaheraSelatan 5 22 = noo ono nnn no nnn a nnn ron nnn nnn nnn een nnn nenaBahwa mensikapi perselisinan hasil pemilinan Kepala Desa dimaksud oleh Panitia Pemilihnaan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dan TimPengawas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak telahmelaksanakan salah satu tugasnya yakni memfasilitasi penyelesaianpermasalahan pemilihan kepala

desa maka dibentuk danatau ditetapkan Keputusan Bupati Halmahera Selatan Nomor 286 Tahun2016 tentang Pembentukan Tim Penyelesaiaan Perselisihan HasilPemilinan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Halmahera Selatantanggal 25 November 2016 5 +++ =Bahwa dasar hukum (legal Stending) Pembentukan TimPenyelesaiaan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak diKabupaten Halmahera Selatan mengacu pada pasal 37 ayat ( 6) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pasal 41 ayat ( 7)Peraturan Pemerintah

Hasanat ) adalah salah satu calonKepala Desa Silang dan bernomor urut 4 yang bertarung dalam pemilihanKepala Desa serentak di Desa Silang yang diselenggarakan pada tanggal12 November 2016 bersama dengan empat Calon Kepala Desa lainnyayaitu: DALI Hi. JAKARIA Calon Nomor urut 1, ABANG ALI Calon Nomorurut 2, HAIRUN SAFI Calon Nomor urut 3, SAWAL Hi.

KabupatenHalmahera Selatan tahun 2016Foto copy sesuai dengan copy nya laporan kronologissidang gugatan pemilinan kepala calon Kepala Desa SilangKecamatan Bacan Timur Selatan 2016 di tanda tangani olehAbang Ali (Penggugat) tanggal 01 Desember 2016Foto copy sesuai dengan copy nya hasil perolehan suarauntuk calon pemilihnan Kepala Desa serentak KabupatenHalmahera Selatan tahun 2016Fotofoto dokumentasi perhitungan surat suara ulang (pssu)oleh panitia PILKADES serentak Kabupaten HalmaheraSelatanFoto

Bahwa salah satu hal yang menguatkan dalil Penggugat terhadapTergugat adalah ditemukannya perhitungan penentuan 1 (satu) harisampai pukul 00.00 Wib dalam hal Pendaftaran Bakal CalonPangulu Kabupaten Simalungun yang terjadi di Nagori KebunSayur Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun, dimanaNagori Kebun Sayur ini adalah salah satu dari 76 Nagori yangmelaksanakan Pemilihnan Pangulu Nagori serentak tahap IlKabupaten Simalungun.

SIMALUNGUN)adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang diberi amanah untukmenerbitkan OBJEK SENGKETA (i.c Surat Keputusan PaanitiaPemilihan Pangulu Dipar Hataran Nomor09/DH/Kep/Pan.Pilpanag/2017 tertanggal 03 Oktober 2017) sesuaidengan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 10 Tahun 2016tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Pangulu Serentak ;. Bahwa Tergugat (PANITIA PEMILIHAN PANGULU NAGORIDIPAR HATARAN Kec. JORLANG HATARN Kab.

SIMALUNGUN)dalam menerbitkan Keputusan Nomor01/pengumuman/pan.pilpanag/2017 tertanggal 15 September 2017tentang Pengumuman persyaratan calon pangulu adalah telahsesuai dengan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 10 Tahun2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Pangulu Serentak;. Bahwa Tergugat (PANITIA PEMILIHAN PANGULU NAGORIDIPAR HATARAN Kec. JORLANG HATARN Kab.

SIMALUNGUN)diberi kewenangan dalam hal menentukan jadwal pembukaan danpendaftaran bakal calon sebagaimana tertuang di dalam PeraturanBupati Simalungun Nomor 10 Tahun 2016 tentang PetunjukPelaksanaan Pemilinan Pangulu Serentak Pasal 9 ayat (6) ;Halaman 22 Putusan.128/G/2017/PTUNMdn.

Bahwa di dalam Peraturan Bupati Simalungun Nomor 10 Tahun2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Pangulu Serentak,tidak ada mengatur tentang jadwal pembukaan dan pendaftaranbakal calon pangulu harus seragam/serentak diselurun KabupatenSimalungun, namun diberikan kewenangannya kepada panitiapemilinan di Nagori setempat ;.

----------------------------------------- M E N G A D I L I : ----------------------------------------DALAM PENUNDAAN : - Menolak Permohonan Penundaan Daya berlakunya Surat Keputusan Panitia Pemilihan Penghulu Serentak 2017 Kepenghuluan Siarang Arang Nomor : 02/KPTS/PANPILPENG/SAA/2017 tanggal 30 Agustus 2017 Tentang Penetapan Bakal Calon Penghulu Kepenghuluan Siarang Arang Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017 Yang Dimohonkan Oleh Penggugat ;DALAM POKOK SENGKETA : 1.

2017 dan Panitia Pengawas PemilihanPenghulu Serentak 2017, lagi pula yang dapat disebut Peserta Bakal CalonPenghulu adalah warga masyarakat Kepenghuluan yang berdasarkan hasilpenjaringan oleh Panitia Pemilihan ditetapbkan sebagai Bakal Calon Penghulu,sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 butir 13 Peraturan Bupati RokanHilir No. 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan PemilihanPutusan Nomor 40/G/2017/PTUN.Pbr Halaman 25 dari 64Penghulu Serentak, sehingga apa yang telah ditetaobkan Penggugat

selakuKetua Panitia Pemilinan Penghulu Serentak Kepenghuluan Siarang ArangKecamatan Pujud Tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan BadanPemusyawaratan Kepenghuluan Siarang Arang Kecamatan Pujud Nomor002/BPKepSAA/VIV2017 tanggal 17 Juli 2017 adalah telah sesuai denganaturan hukum yang berlaku, untuk itu dalil Penggugat haruslah ditolak;.

Bahwa dailildalil Penggugat pada point 15 s/d point 20 pada halaman 12sampai dengan halaman 14, adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukumoleh karena Tergugat selaku Ketua Panitia Pemilihnan Penghulu SerentakKepenghuluan Siarang Arang Kecamatan Pujud tahun 2017 denganmengeluarkan Berita Acara tertanggal 10 Agustus 2017 yangditandatangani oleh Penggugat selaku Ketua dan juga Anggota PanitiaPemilihan Penghulu Serentak 2017 dan Panitia Pengawas PemilihanPenghulu Serentak 2017 telah didasari dan

aslinya);Foto Copy Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor40 Tahun2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis PelaksanaanPemilihan Penghulu Serentak tanggal 20 Juni 2017(Sesuai dengan aslinya);Foto Copy Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 48 Tahun2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan BupatiNomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman TeknisPelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak tanggal 19 Juli2017 (sesuai dengan aslinya);Foto Copy Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor

10 TahunPutusan Nomor 40/G/2017/PTUN.Pbr Halaman 39 dari 64ditandatangani oleh Tergugat dan Panitia serta PanwasPemilihan Penghulu Serentak Tahun 2017 KepenghuluanSiarang Arang begitu juga 5 (lima) orang Bakal Calon yangtelah mendaftar (Sesuai dengan aslinya);14.

Bahwa dengan terpaksa Penggugat II juga mengikuti tesulang tersebut, dan pada saat tes ulang tersebut ternyata tidakdilakukan secara serentak, karena sebagian besar peserta tes sudahpulang, jadi yang mengikuti tes dilaksanakan beberapa kali dantidak dilaksanakan secara serentak bersamasama, bahkan pesertates yang hadir ada yang memakai kaos dan sarung bersandal jepitjuga diperbolehkan mengikuti tes ulang tersebut, sehingga terkesanpenyelenggaraan tes tersebut dilakukan dengan asalasalan saja, danhasil

P 127 : Surat Keterangan, atas nama Bagus Triraharjo danKartu Tanda Peserta Seleksi Pengangkatan JabatanPerangkat Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun2017, Nomor ujian : 1120031101, atas nama BagusTriraharjo; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;128. P 128 : Kartu Tanda Peserta Seleksi Pengangkatan JabatanPerangkat Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun2017, Nomor ujian : 1120031101, atas nama BagusTriraharjo; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;129.

P 169 : Kartu Tanda Peserta Seleksi Pengangkatan JabatanPerangkat Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun2017, Nomor ujian : 0720181002, atas namaSurmiyanto; (fotokopi dari fotokopi); 170. P 170 : Surat Surmiyanto tertanggal 18 Desember 2018,Hal: Surat Aduan, yang ditujukan kepada BupatiKendal; (fotokopi dari fotokopi) ;171. P 171 : Kartu Tanda Peserta Seleksi Pengangkatan JabatanPerangkat Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun2017, atas nama Joko Yuwono; (fotokopi darifotokopi);172.

Yang Saksi sampaikankeprofesionalan LPMP itu sejauh mana kenapa bisa sampai halhalsemacam itu terjadi, tadi komputer troubel, kemudian pelaksanaantes dibagi 3 sesi padahal di situ dilaksanakan serentak, silahkan nantiasumsinya seperti apa, kalau bagi Kami dilaksanakan serentak yadalam hari yang sama, waktu yang sama dan tanggal yang sama,ternyata di lapangan kenyataannya di bagi 3 sesi, sesi 1, 2 dan 3 itubanyak indikasi kebocoran soal ; Bahwa Saksi mendapatkan informasi 12 tempat seleksiperangkat

mengadu itu Kita minta untuk membuatpernyataan apa saja yang dialami selama mengikuti tes itu ; Bahwa solusi dari Inspektorat terhadap permasalahan itu,Pertama terkait dengan yang serentak tapi tiga sesi, di Perbup 51 tapiSaksi lupa pasalnya, tidak disebutkan serentak itu dalam satu sesitapi dalam satu hari, jadi terjawab kalau yang itu, rekonek, gagalloading atau susah loading, komputer error itu Kami mintaketerangan dari LPMP juga, LPMP sepertinya tiga kali Kami panggiluntuk memberikan penjelasan

Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 188.4.45/386/VI/2016,tanggal 20 Juni 2016, Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil PemilihanKepala Desa Serentak se-Kebupaten Luwu Utara Periode 2016 2022, khusus Lampiran Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor:188.4.45/386/VI/ 2016, Nomor Urut 34, atas nama Nasrianti;--------------------------------------------------------------------------3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 188.4.45/386/VI/2016, tanggal 20 Juni 2016, Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak se-Kebupaten Luwu Utara Periode 2016 2022, khusus Lampiran Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 188.4.45/386/VI/ 2016, Nomor Urut 34, atas nama Nasrianti;--------------------------------------4.

Objek Gugatan)Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 188.4.45/386/V1I/2016,tanggal 20 Juni 2016, tentang Pemberhentian Penjabat KepalaDesa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilin Hasil PemilinanKepala Desa Serentak SeKabupaten Luwu Utara Periode 2016Halaman 4 dari 102 Halaman Putusan Nomor: 91/G/2016/PTUN.MKS.2022, Khusus Daftar Lampiran Keputusan Bupati Luwu UtaraNomor: 188.4.45/386/V1I/2016, Nomor Urut 34, atas namaN@STIANTI ~n~ nne nnn nnn nnn nmnnnmnmmannmnmmaimmmnmemmtenB.

Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Tergugat dengan mengabaikanpenyelesaian perselisihan dalam pemilihnan kepala desaserentak Kab Luwu Utara, khususnya Pilkades Takkalala,yang dengan demikian, semua perselisihan dalampemilihan kepala desa serentak tersebut tidak mendapatkankepastian hukum)2.

Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Bupati Luwu UtaraNomor: 188.4.45/386/VI/2016, tentang PemberhentianPenjabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala DesaTerpilin Hasil Pemilinan Kepala Desa Serentak SeKabupatenLuwu Utara Periode 2016 2022, tanggal 20 Juni 2016,khususnya atas nama Nasrianti tercatat dalam LampiranKeputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 188.4.45/386/V1/2016engant NemGl UPFUT G4 jxnnnsnennsnensnncemsennenameenanennnnnmesmnneenne.

Gugatan Penggugat Telah Daluwarsa; Bahwa mencermati gugatan Penggugat yang pada pokoknyadidasarkan pada keberatan atasproses tahap PencalonanPemilinan Kepala Desa Serentak Kabupaten Luwu Utaraperiode 20162022,maka tentunya dasar hukum yangdigunakan dalam proses dimaksud adalah Peraturan BupatiLuwu Utara Nomor 17 Tahun 2016 tentang PeraturanPelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Luwu UtaraNomor 1 Tahun 2015 Tetang Pemilinan Kepala Desa; Bahwa pasal 26 ayat (6)/uncto.

Proses dan atau Pemilihnan Kepala Desa yang dilakukansecara serentak di Kabupaten Luwu Utara didasarkan padaPeraturan Perundangan yaitu Peraturan Bupati Luwu UtaraNomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan PelaksanaanPeraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun2015 Tentang Pemilinan Kepala Desa;b.

SAKSI ERWIN BIN FARUK := Bahwa benar Yang saya ketahui adalah terdakwa telah melakukanpengeroyokkan ;= Bahwa benar Kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2014sekira jam 23.00 wib ;= Bahwa benar Tempat kejadiannya yaitu di Taman Kota KecamatanBaturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu ;= Bahwa benar Awal mulanya karena selisih paham ;= Bahwa benar Cara terdakwa melakukannya dengan cara serentak danbersama sama dengan saksi Dedek Setiawan Alias Bokir ;=>=>=>Bahwa benar Terdakwa melakukan

=>SAKSI AHMAD YANI BIN NURZENBahwa benar Yang saya ketahui adalah terdakwa telah melakukanpengeroyokkan ;Bahwa benar Kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2014sekira jam 23.00 wib ;Bahwa benar Tempat kejadiannya yaitu di Taman Kota KecamatanBaturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu ;Bahwa benar Awal mulanya karena selisih paham ;Bahwa benar Cara terdakwa melakukannya dengan cara serentak danbersama sama dengan saksi Dedek Setiawan Alias Bokir ;= Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan

HASAN JAILANL ; = Bahwa benar Yang saya ketahui adalah terdakwa telah melakukanpengeroyokkan ;= Bahwa benar Kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2014sekira jam 23.00 wib ;= Bahwa benar Tempat kejadiannya yaitu di Taman Kota KecamatanBaturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu ;= Bahwa benar Awal mulanya karena selisih paham ;= Bahwa benar Cara terdakwa melakukannya dengan cara serentak danbersama sama dengan saksi Dedek Setiawan Alias Bokir ;= Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan

saksi dan keteranganterdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperolehlah fakta fakta hukum sebagai berikut :=>Bahwa benar Yang saya ketahui adalah terdakwa telah melakukanpengeroyokkan ;Bahwa benar Kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Juli 2014sekira jam 23.00 wib ;Bahwa benar Tempat kejadiannya yaitu di Taman Kota KecamatanBaturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu ;Bahwa benar Awal mulanya karena selisih paham ;Bahwa benar Cara terdakwa melakukannya dengan cara serentak

UNSUR DENGAN SENGAJA MENGHANCURKAN BARANG ATAUJIKA KEKERASAN YANG DIGUNAKAN MENGAKIBATKAN LUKA LUKA ;Bahwa terdakwa SULISTIO ADI PUTRA BIN KARNOTO pada hari Minggutanggal 27 Juli 2014 sekira jam 23.00 wib melakukan penganiayaan tersebutmenggunakan sebuah kayu dengan cara serentak dan bersama samadengan saksi Dedek Setiawan Alias Bokir Bin M. Hasan Jailani Akibatperbuatan terdakwa SULISTIO ADI PUTRA BIN KARNOTO bersama samadengan saksi Dedek Setiawan Alias Bokir Bin M.

Surat Gugatannya tertanggal 9 Maret 2012 dan telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 9Maret 2012 dengan Nomor Register Perkara: 25/G/2012/PTUNBDG dan telahdiperbaiki tanggal 28 Maret 2012 yang isi pokoknya sebagaiberikut :Bahwa,yang menjadi Objek Sengketa dalam hal perkara iniadalah :e Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 141.1/Kep.108Otdes/2012 tertanggal 8 Februari 2012 Tentang PENGESAHANDAN PENGANGKATAN CALON KUWU TERPILIH HASILPEMILIHAN KUWU SECARA SERENTAK

berakibat hukumyang merugikan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasa angka 9 Undangundang nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UndangUndangNo. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaBahwa pada tangal 7 Desember 2011, dilaksanakan Pemilihan Kuwu DesaLarangan Jambe, Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu danberdasarkan Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 141.1/Kep.108Otdes/2012tanggal 8 Februari 2012 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Calon KuwuTerpilih Hasil Pemilihan Kuwu Secara Serentak

KertasemayaKabupaten Indramayu dengan Nomor : 11/PANPILWU/XII/2011 yangdilakukan pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2011, maka segala tindak lanjutdari hasil penghitungan tersebut seperti:1 Berita Acara Rapat Penetapan Kuwu Terpilih Desa Larangan JambeKecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu yang dilakukan padatanggal 22 Desember2 Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 141.1/Kep.108Otdes/2012tertanggal 8 Februari 2012 Tentang Pengesahan Dan PengangkatanCalon Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Secara Serentak

Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan BUPATI INDRAMAYU Nomor :141.1/Kep.108Otdes/2012 tertanggal 8 Februari 2012 Tentang Pengesahan DanPengangkatan Calon Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Secara Serentak DiKabupaten Indramayu Tahun 2011 Atas Nama3.

Memerintahkan kepada tergugat untuk mencabut Keputusan BUPATIINDRAMAYU Nomor : 141.1/Kep.108Otdes/2012 tertanggal 8 Februari 2012Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Calon Kuwu Terpilih Hasil PemilihanKuwu Secara Serentak Di Kabupaten Indramayu Tahun 2011 Atas Nama4. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan pemilihan ulang Kuwu Desa LaranganJambe Kecamatan Kertasemaya KabupatenIndramayu; 5.

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 13/KEP/HK/2022, tanggal 12 Januari 2022 Tentang Penundaan Pemilihan Kepala Desa Naileu, Pemilihan Kepala Desa Kusi Utara, Pemilihan Kepala Desa Naifatu dan Pemilihan Kepala Desa Bileon Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak

sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Desa Goa Tahun2019 dan juga Keputusan Keputusan Rapat Pleno PPKD Kabupaten maupunPPKD Desa.Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)4.Bahwa pelaksanaan Pilkades Serentak didasarkan atas prinsip langsung,umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Bahwa untuk mewujudkan proses pelaksanaan seleksi tambahan calon KepalaDesa Serentak PPKD Kabupaten dengan jujur dan adil, Tergugat telah menjalinkerjasama dengan Universitas Cordova dalam melakukan proses seleksi calonkepala desa. Dengan menggunakan dua indikator utama penilaian. Pertama,indikator penilaian berdasarkan kriteria dan kedua indikator penilaian ujiantertulis. Kedua indikator tersebut digunakan secara kumulatif.6.

Mengawasi seluruh jadual tahapan dan kegiatanpenyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak yangdilaksanakan pada masingmasing desa dalam wilayahkecamatan;b. Menerima laporan pengaduan atas pelanggarantahapan dankegiatan pelaksanaan kegiatanpemilihan kepala desa serentakc. Menyelesaikan laporan pengaduan= dan/atausengketa yang timbul dalam penyelenggaraanpemilihan kepala desa serentak;d.

pengaduan dan/atau sengketa yang timbul dalampenyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak (Bukti T3);15.Bahwa mengenai tahapan pelaksanaan Pilkades Serentak ketigatahun 2019 itu sendiri telah ditetapkan oleh Panitia PemilihanHalaman 13 dari 41 halaman.

Bahwa untuk melaksanakan pilkades serentak, pemerintahdaerah kabupaten Sumbawa Barat telah menetapkan PeraturanDaerah Kabupaten Sumbawa Barat 2 Tahun 2018 tentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Nomor Nomor 6 Tahun 2016tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian KepalaDesa.35.Bahwa dalam Perda aquo diatur mengenai seleksi bakal calonkepala desa yang lebih dari 5 orang dalam Pasal 41 dikatakanHalaman 18 dari 41 halaman.

Keputusan tergugat a quo telah menimbulkan akibat hukum, yaknimerugikan Penggugat dan mencederai proses Demokrasi dalamPelaksanaan PILKADES serentak tanggal 7 Desember 2019;4.

/DPMD/2019 TentangPerubahan atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/0458/DPMD/2019Tentang Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak di WilayahKabupaten Donggala;2.

Saifullah, M.Si,Kapolsek Sojol Ipda Yusuf Galung, S.Pd, M.Pd dan Masyarakat DesaPangalasiang;13.Bahwa terhadap 3 (tiga) orang Calon yang penolak pencabutan nomorurut dan menyatakan tidak bersedia mengikuti PILKADES Pangalasiangyang dilaksanakan secara serentak tanggal 7 Desember 2019 tanpa alasanyang jelas, sehingga dengan demikian P2KD hanya menetapkan 2 (dua)orang Calon Kepala Desa Pangalasiang yang mengikuti PILKADESPangalasiang yang dilaksanakan serentak tanggal 7 Desember 2019, yakniDjamaluddin

Bahwa Pada Poin 21 halaman 12 tergugat menolak membantahdengan tegas dalil Penggugat, karena Tergugat tidak mengenal inisiatif yangdi ambil oleh BPD desa Pangalaseang yang memberhentikan ketua dalam tugassebagai penyelenggara Pilkades Serentak tanggal 7 Desember tahun 2019Desa Pangalasiang, justru Pemberhentian Ketua P2KD Desa Pangalasiangitulah yang dipahami oleh Tergugat sebagai wujud dari kesewenangwenanganpada hal Tergugat selalu memberikan Ruang konsultasi dalam penyelengaranPilkades serentak

Sementara tanggal 7 desember 2019 pelaksanaan Pilkades serentak dilaksanakan tentunya 1 hari sebelum pelaksanaan pemilihan serentak atautanggal 6 Desember 2019 malam hari, dan sudah dipastikan bahwamekanisme pemberhentian tidak dilakukan,oleh karena pemohonperpanjangan waktu Pemilihan kepala desa diajukan oleh ketua P2KD DesaPangalaseang yang sah, sementara oknum BPD desa Pangalaseang tidakmelakukan secara Prosedur yang mana mekanisme pemberhentian KetuaP2KD harus melalui rapat oleh seluruh anggota

PENUNDAAN

• Menolak permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

• Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi Untuk Seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Kampar Nomor 140-278/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak

Bergelombang Tahun 2019 dengan Masa Bhakti Tahun 2020-2026 di Kabupaten Kampar Khusus pada Lampiran Keputusan Bupati Kampar Nomor 140.278/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 nomor urut 29 atas nama Muhammad Fadli Kepala Desa Bukit Melintang Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar;

Bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa Pasal 38 Ayat 1 dan Pasal 54 Peraturan BupatiKampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Tahapan dan Penetapan DesaPeserta Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombangmenyebutkan :1 Calon Kepala Desa terpilih dilantik secara serentak oleh Bupatiatau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 tigapuluh hari setelahpenerbitan keputusan Bupati tentang Pengesahan danPengangkatan Kepala Desa;6.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Tergugat selakuBupati Kampar berwenangan untuk mengeluarkan Keputusan BupatiKampar Nomor: 140.278/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentangPengesahan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan KepalaDesa Serentak Bergelombang Tahun 2019 dengan Masa Bhakti Tahun20202026 di Kabupaten Kampar;7: Bahwa sebelum dikeluarkan objek sengketa, telah diadakanPemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Kampar Tahun2019 dan Desa Bukit Melintang adalah salah satu desa

, dan kamitidak melihat bahwa adanya Pasal 51 ayat (2) angka 8 di dalam PeraturanBupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaran PemilihanKepala desa Serentak Bergelombang tersebut, oleh karena itu tidakHal. 38 dari 93 hal.

Menyatakan sah dan berharga Surat Keputusan Bupati KamparNomor: 140.278/II/2020 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desahasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang Tahun 2019dengan Masa Bakti Tahun 20202026 Di Kabupaten Kampar sertaLampiran dari Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 140.278/II/2020Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa hasil Pemilihan KepalaDesa Serentak Bergelombang Tahun 2019 dengan Masa Bakti Tahun20202026 Di Kabupaten Kampar Nomor urut 29 atas nama MuhammadFadli

Bukti TIl.Int21 : Undangan Nomor: 140/BPMD/2020, acaraPengambilan Sumpah Dan Pelantikan Tahap IlKepala Desa Terpilin Hasil Pemilinan KepalaDesa Serentak Bergelombang Tahun 2019(Sesuai dengan asli);22. Bukti TIl.Int22 : Fotokopi Kartu.

Bahwa obyek gugatan adalah:Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 621/Pemasdes Tahun2015Tanggal 27 Nopember 2015Tentang Pemberhentian PejabatKepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa hasil pemilihan KepalaDesa serentak Tahun 2015 se Kabupaten Kapuas di KecamatanKapuas Barat khusus lampiran pada point Desa Sei Kayu.;2.

Putusan 08/G/2016/PTUN.PLKoleh panitia Pemilihan yang disampaikan melalui melalui BPDKepada Camat Kapuas Barat, yang terdapat faktanya panitia tidakmelaksanakan tahapan Pilkades secara serentak Tahun 2015 diKabupaten Kapuas sebagaimana yang terurai pada angka 3 s/dangka 5 diatas.8.

Obyek SengketaBahvua penggugat menyampaikan dalil obyek gugatan adalah SuratKeputusan Nomor : 621/Pemasdes Tahun 2015, tanggal 27 November 2015tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan KepalaDesa Hasil Pemilihan Kepala Kepala Desa Serentak Tahun 2015 seKabupaten Kapuas di Kecamatan Kapuas Barat, Khusus Lampiran padapoin Desa Sei Kayu.Hal. 18 dari 65 hal.

Obyek SengketaBahvua penggugat menyampaikan dalil obyek gugatan adalah SuratKeputusan Nomor : 621/Pemasdes Tahun 2015, tanggal 27 November 2015tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan KepalaDesa Hasil Pemilihan Kepala Kepala Desa Serentak Tahun 2015 seKabupaten Kapuas di Kecamatan Kapuas Barat, Khusus Lampiran padapoin Desa Sei Kayu.Bahvea Surat Keputusan tersebut telah memenuhi syarat kongkrit,individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi kepentingan hukumpenggugat,

Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 621/PemasdesTahun 2015 Tanggal 27 November 2015 Tentang Pemberhentian PejabatKepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa hasil pemilihan KepalaDesa serentak Tahun 2015 se Kabupaten Kapuas di Kecamatan KapuasBarat, Knusus lampiran pada poin Desa Sei Kayu.3.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 684 Tahun 2018 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Se Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang II (Kedua) Periode 2018-2024, khusus nomor 3 (tiga), tertanggal 26 November 2018, yang mengesahkan dan mengangkat saudara NAZRI, sebagai Kepala Desa Pangkalan Panduk, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;

3.

Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 684 Tahun 2018 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Se Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang II (Kedua) Periode 2018-2024, khusus nomor 3 (tiga), tertanggal 26 November 2018, yang mengesahkan dan mengangkat saudara NAZRI, sebagai Kepala Desa Pangkalan Panduk, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;

4.

Memerintahkan Tergugat melalui aparaturnya Badan Permusyawaratan Desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk melaksanakan pemilihan ulang Kepala Desa Serentak Gelombang II (Kedua) Periode 2018-2024, Desa Pangkalan Panduk, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, khusus di TPS 02 dan TPS 04 Desa Pangkalan Panduk, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, paling lama 3 bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

5.

58/G/2018/PTUN.PBRDesa Serentak Gelombang II (Kedua) Kabupaten Pelalawan Tahun2018 Periode 20182024;II.

ini Tim Penyelesaiankomplik Pemilihan Kepala Desa Serentak gelombang II tahun 2018,telah melakukan upaya penyelesaian terhadap keberatan yangdisampaikan oleh Penggugat;XIV.

Penggugat selain itu tidak dapat ditanggapi oleh TimPenyelesaian komplik Pemilinan Kepala Desa Serentak gelombang IITahun 2018 karena laporan tersebut sudah melebihi waktu 3 (Tiga) hari(Kadaluarsa) sebagaimana telah ditentukan pada poin D Nomor 3 hurufb Nomor 1 lampiran Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 57 Tahun 2018tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak yang berbunyi :Pengajuan keberatan kepada Bupati melalui BPD selambatlambatnyadisampaikan 3 (Tiga) hari setelah penghitungan suara selesai

Bukti T 18 : Surat Keputusan Bupati PelalawanNomor 623 Tahun2018 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian KonflikPemilihnan Kepala Desa Serentak Gelombang KeduaTahun 2018 (Sesuai dengan aslinya);19. Bukti T 19 : Dokumen Foto Rapat TimPenyelesaian KonflikPemilinan Kepala Desa Serentak Gelombang KeduaTahun 2018 yang dihadiri Saudara JAHAR (Penggugat)(Print out);20. Bukti T 20: Berita Acara Rapat PenyelesaianKonflik PemilihanKepala Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan(sesuai dengan aslinya);21.

NAZRI (Sesuai dengan asli);: Berita Acara Rapat Pemeriksaan Tim PenyelesaianKonflik Pemilihan Kepala Desa Serentak 2018, An.JAHAR (sesuai dengan asli);: Berita Acara Rapat Pemeriksaan Tim PenyelesaianHalaman 45 dari 84 halaman Putusan Nomor 58/G/2018/PTUN.PBRKonflik Pemilihan Kepala Desa Serentak 2018, An.YUNIHAR (Ketua Panitia Pemilinan) (Sesuai dengan asli);Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat melaluiKuasa Hukumnya mengajukan 5 (lima) orang saksi bernama 1. BAMBANG2.

Bahwa dengan dikeluarkannya Surat penetapan calon penghulukampung Rawa mekar jaya tanggal 15 Agustus 2017 maka sesuai denganjadwal dan tahapan pemilihan penghulu serentak tahun 2017 akan diadakan pamilihnan suara serentak calon penghulu Rawa Mekar Jaya padatanggal 18 OktoberDEF gama a ee ceeb.

Menerima permohonan Penundaan Pemilihan calon penghulu kampungrawa mekar jaya Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2017 sesuai dengan jadwal TahapanPemilihan Penghulu Serentak SeKabupaten Siak Tahun 2017;2.

Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk menunda Pelaksanaanpamilihan suara serentak calon penghulu rawa mekar jaya KecamatanSungai Apit Kabupaten Siak yang di laksanakan pada tanggal 18 Oktober2017 sesuai dengan jadwal Tahapan Pemilihan Penghulu Serentak SeKabupaten Siak Tahun 2017; DALAM POKOK PERKARA1.

Bukti P1 : Fotocopy Jadwal TahapanPemilinan Penghulu Serentak seKabupaten Siak Tahun 2017(Sesuai dengan fotocopy);2.

Bukti T.l3 Fotocopy Peraturan Bupati SiakNomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman PelaksanaanPemilihan Penghulu Serentak (sesuai denganfOLOCOPY); n nn nnn nnn nn nn nn nn nn nn en nn nena nn nn nn nena nenn anne4. Bukti T.l4 Fotocopy Peraturan Bupati SiakNomor 98 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PeraturanBupati Siak Nomor 19 Tahun 2015 tentang PedomanPelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak (Sesuai dengan5.

poin 5) dilakukan oleh Tergugatdengan sewenangwenang dan bertentangan dengan hukum dan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) karena yang Menang danmendapat Suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Desa Damauadalah Johny Ughude (Penggugat) namun yang ditetapkan dandilantik adalah Pemberian Manaru sehingga hal ini sangat jelasMerugikan Penggugat, padahal dalam objek sengketa Tergugat denganJelas mengingat Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 30 tahun 2016Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa Serentak

;Bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Damau telahmenyampaikan Laporan Calon Kepala Desa Terpilih hasil Pemilihan KepalaDesa Damau dan mengusulkan Pengesahan dan Pengangkatan Calonterpilih yaitu Penggugat sebagai Calon Kepala Desa. sebagaimana yangdiatur dalam Pasal 76 Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 30 tahun2016 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa Serentak ;Bahwa semua mekanisme sesuai peraturan perundangundangan telah diikuti oleh Penggugat namun tindakan Tergugat yang menerbitkan

Yang mana setelahpenghitungan ulang dan pemeriksaan surat suara untuk menentukan suratsuara sah dan tidak sah yang didasarkan pada Pasal 40 Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa JoPasal 40 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata CaraPemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Jo Pasal 72Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 30 Tahun 2016 tentangPedoman Pemilihan Kepala Desa Serentak, ada surat suara yang dengankeliru dianggap tidak sah

Tanda coblos lebih dari satu di luar kotak calon lainnya dinyatakan sah ;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 72 ayat (1) dan (2)Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 30 Tahun 2016 Tentang PedomanPemilihan Kepala Desa Serentak, mengatur bahwa :(1) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan ;b.

PeraturanBupati Kepulauan Talaud Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Pedoman PemilihanKepala Desa Serentak dan Pasal 40 huruf f.

Peraturan Bupati Dompu Nomor :800/27/DPMPD/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan KepalaDesa Serentak tahun 2019, Berita Daerah Kabupaten Dompu tahun2019 nomor ...... Pasal 36 ayat (1) huruf c tersebut:.

Bijaknya sesuai amanah Undangundang tersebutTim Penyelesaian Sengketa Pilkades Serentak KabupatenDompu, harus memanggil kedua belah pihak, untuk didengarketerangan/penjelasannya, mengajukan buktibukti atas dalidan alasan dalam keberatan/gugatannya. Akan tetapi anehnyaTim Penyelesaian Sengketa Pilkades Serentak KabupatenDompu, tidak melakukan upaya penyelesaian sengketatersebut menggunakan mekanisme/prosedur yang benar.

Putusan Nomor 5/G/2020/PTUN.MtrSengketa Pilkades Serentak Kabupaten Dompu, ini mungkinsebuah terobosan baru, meskipun harus melanggar hukum.b. Pelanggaran Administrasi ;Penggugat mengajukan keberatan/gugatan tertanggal 18November 2019, sedangkan surat hasil Klarifikasi TimPenyelesaian Sengketa Pilkades Serentak Kabupaten Domputertanggal 18 November 2019 yang disampaikan kepadaPenggugat/Pembanding pada tanggal 26 November 2019sekitar jam 20.20 wita.

Bahwa pada tanggal 06 Februari 2019 Bupati Dompu mengeluarkanSurat Keputusan Nomor: 800/91/DPMPD/2019 tentang PenetapanPanitia Pemilihan Kepala Desa Desa Serentak Tingkat KabupatenDompu Tahun 2019.Halaman 34 dari 59 halaman. Putusan Nomor 5/G/2020/PTUN.Mtr. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2019 Bupati Dompu mengeluarkanPeraturan Bupati Nomor : 800/27/DPMPD/2019 tentang PetunjukPelaksaan Pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2019..

Bukti P3 : Banding atas hasil Klarifikasi Tim PenyelesaianSengketa Pilkades Serentak Kabupaten Dompu(fotokopi sesuai dengan fotokopinya);4. Bukti P4 : Gugatan tertanggal 18 November 2019 (fotokopi sesuaidengan aslinya);5. Bukti P5 : Hasil Klarifikasi Gugatan Pilkades Serentak Desa KatuaNomor 005/02/TPSPilkades/2019 tanggal 18 November2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);6.

banyak mengandung kelemahan, terutama yang berkaitan denganPemilinan Kepala Desa secara Serentak, dimana Panitia Pelaksanadipasrahkan ke Desa melalui BPD yang membentuk.

Sedangkan,Pilkades secara Serentak tersebut adalah kewenangan PemerintahKabupaten, bukan Pemerintahan Desa;Halaman 64 dari 86 hal.

Disamping itu juga, Bupati/Kepala Daerah diberikewenangan untuk menyusun Jadwal Pelaksanaan Pilkades Serentak,termasuk Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pilkades Serentak di masingmasing Desa dalam lingkup Kabupaten;Dalam konteks Pemilihan Kepala Desa Serentak tersebut, Bupati/KepalaDaerah adalah Regulator dan juga sebagai Operator.

Sedangkan, Operator maksudnya bahwaBupati/Kepala Daerah diberi kewenangan untuk menyusun JadwalTahapan/Kegiatan Pelaksanaan Pilkades Serentak, seperti halnyaPenetapan Hari dan Tanggal Pelaksanaan Pilkades Serentak maupunprosedur, mekanisme, dan ketentuan lainnya tentang Pilkades Serentakyang diatur didalam Regulasi tersebut.

Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Tahun 2019pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 berdasarkan Keputusan BupatiPamekasan Nomor : 188/283/432.013/2019 Tentang Penetapan Hari danTanggal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Tahun 2019.( vide bukti T5)3.