/KUM. 1/12/2018 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20.MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang dilindungi.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber DayaAlam Hayati Dan Ekosistemnya Jo.

P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20.MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018 tentangHalaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 36/Pid.B.LH/2021/PN MkdJenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi (Lampiran Nomor Ururt191) , sedangkan identitas satwa yang kedua adalah jenis celepukjawa (Otus angeliane) dimana satwa ini sudah masuk dilindungiberdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2018

P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 namun pemerintahmasih memberikan tenggat waktu) bagi masyarakat untukmendaftarkan satwa liar yang masuk daftar dalam Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 diantaranya celepuk jawakepada instansi terkait sehingga mempunyai izin untuk memeliharasampai batas waktu pendaftaran yang ditentukan; Bahwa jika ada masyarakat yang memelihara celepuk jawa (Ofusangeliane) dan tidak mendaftarkan kepada instansi terkait selamatenggat

P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 terbit makatidak diperbolehkan karena setelah tenggat waktu pendaftaran selesaimaka Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 sudah berlaku final dansatwa liar yang masuk dalam daftar harus didaftarkan; Bahwa perbuatan terdakwa melakukan kegiatan jual beli ataumemperniagakan satwa liar yang dilindungi UndangUndang telahmelanggar Pasal 21 ayat (2) huruf a UU Nomor 5 Tahun 1990 yangberbunyi Setiap orang dilarang untuk menangkap

P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.20.MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungi, Lampiran Nomor Urut 191 dan Nomor Urut 648;Menimbang, bahwa halhal yang tidak diperbolehkan terhadap satwayang dilindungi adalah menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki,memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi ataubagianbagiannya dalam keadaan hidup atau mati, sedangkan

Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan RI Nomor SK339/ Menlhk/Setjen/HPL1/8/2018. Sehinggagugatan Penggugat belum melewati masa tenggang 90 hari sejak diketahuiHalaman 6 dari 102 halaman, Putusan Nomor: 251/G/2018/PTUNJKTdan / atau diberitahukan adanya objek Gugatan PTUN yang dibuat padatanggal 3 Agustus 2018.IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT.7.

Dengan demikian, penerbitan Keputusan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.339/Menlhk/Setjen/HPL.1/8/2018 bertentangan dengan Pasal Bahwa tindakan Tergugatsebagaimana Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 telah bertentangandengan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku yang sudahPenggugat tersebut uraikan, adapun yang dilanggar yakni :a.

Tergugat dalam menerbitkan SuratKeputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor: SK.339/ Menlhk/Setjen/HPL.1/8/2018, tidak melihat dan tidakmengacu pada ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yangberlaku khususnya terkait dengan aspek kepastian usaha dan pemenuhankewajiban yang sudah dilakukan Penggugat;b.

Indonesia Nomor:SK.339/Menlhk/Setjen/HPL.1/8/2018 telan mengabaikan asasasas ataulandasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalianpenyelenggaraan Negara; 63.

Bahwa jikamemang Penggugat sudah melaksanakan kewajiban yang sudah ditentukan,maka seharusnya Tergugat tidak menerbitkan SK Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.339/Menlhk/Setjen/HPL.1/ 8/2018.

Bahwa Dokumen Yang Harus di miliki untuk mengangkut, menguasalatau memiliki kayu gergajian jenis kayu kelompok meranti (jenis kayuMersawa dan Jenis Kayu Merawan) tersebut adalah Surat KeteranganSahnya hasil Hutan Kayu Kayu Olahan (SKSHHKKO) sebagaimanadimaksud dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/11/2016 JoP.48/Menthk/Setjen/Kum.1/8/2017 tentang Pengangkutan Hasil Hutan KayuBudi Daya yang berasal dari Hutan Hak dan Peraturan Menteri LingkunganHidup

Diluar 3 fungsi tersebut ada areal penggunaan lain yang berada di luarkawasan hutan; Bahwa yang di maksud dengan Hutan hak adalah hutan yang beradapada tanah yang di bebani hak atas tanah, diatur dalam Peraturan menterilingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia NomorP.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 Jo P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017Tentang pengangkutan Hasil hutan kayu Budi Daya Yang berasal dari HutanHak; Bahwa yang di maksud dengan dimaksud dengan hasil Hutan kayuyang berasal dari Hutan

hak adalah Hasil hutan berupa kayu hasil budi dayadan tumbuh alami di atas areal hutan hak; Bahwa yang di maksud dengan hak atas tanah adalah hak yang di akuloleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (BPN)sebagaimana di atur dalam ketentuan peraturan perundangundangan; Bahwa berdasarkan Permenlhk NomorP.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayuyang Berasal dari Hutan Alam Pasal 1 angka 13, Industri Primer hasil hutanHalaman 9 dari 20 Putusan Nomor

/Setjen/Kum.1/8/2017 Tentang pengangkutan Hasil hutan kayuBudi Daya Yang berasal dari Hutan Hak dan Peraturan menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 Tentangpenataan hasil hutan kayu yang berasal dari Hutan alam; Bahwa Jenis kayu Kelompok Meranti (Jenis Kayu Mersawa dan JenisKayu Merawan) bukanlah merupakan hasil Hutan kayu budidaya namunmerupakan jenis kayu yang tumbuh secara alami; Bahwa Jenis kayu Kelompok Meranti (Jenis Kayu Mersawa dan JenisKayu Merawan) tersebut

P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/2019 tentang PenatausahaanHasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam dikarenakan kayu tersebuttumbuh secara alami dan tidak ada campur tangan manusia dalam halPenanaman perawatan dan pemeliharaan; Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (4) Peraturan menteri lingkunganhidup dan kehutanan Republik Indonesia NomorP.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 Tentang pengangkutan Hasil hutankayu Budi Daya Yang berasal dari Hutan Hak, menjelaskan pengangkutanhasil hutan kayu yang berasal dari hutan

P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi yangdidakwakan dalam dakwaan tunggal ;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Moch.

/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi, yaitu terdapat pada nomor urut 449.Halamani4Putusan Nomor : 2822/Pid.B/LH/2019/PN.Sby.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia No.P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi ;Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secaraTunggal, maka majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yaituPasal 40 ayat (2) jo.

Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, yang unsur unsurnya adalahsebagai berikut :1. Setiap orang ;2.

Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI No. 5Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistimnya jo.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNo.P.92/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dan peraturanPerundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI1. Menyatakan terdakwa Moch.

/KUM.1/6/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorHalaman 2 dari 11 HalamanPutusan Nomor 42/Pid.sus/2021/PN.BGLP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi dalam lampiran nomor 84 Manis Javanica (trenggiling).Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memperniagakan, menyimpan atau memilikikulit, tubbuh, atau bagianbagian lain satwa yang dilindungi seperti Sisik Trenggiling.wn Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan

Bahwa satwa jenis trenggiling merupakan satwa yang dilindungi olehpemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Republik Indonesia Nomor:P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan WHidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi dalam lampiran nomor 84 Manis Javanica (trenggiling).Halaman 3 dari 11 HalamanPutusan Nomor 42/Pid.sus/2021/PN.BGLBahwa Terdakwa tidak memiliki

/KUM.1/6/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan WHidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi dalam lampiran nomor 84 Manis Javanica (trenggiling).Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memperniagakan, menyimpan ataumemiliki kulit, tubuh, atau bagianbagian lain satwa yang dilindungi sepertiSisik TrenggilingAtas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.3.

/KUM.1/6/12/2018Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang JenisTumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dalam lampiran nomor 84 ManisJavanica (trenggiling).Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk memperniagakan, menyimpan ataumemiliki kulit, tubuh, atau bagianbagian lain satwa yang dilindungi sepertiSisik TrenggilingA.

Bahwa satwa jenis trenggiling merupakan satwa yang dilindungi olehpemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Republik Indonesia Nomor:P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/12/2018 Tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan WHidup dan Kehutanan NomorHalaman 8 dari 11 HalamanPutusan Nomor 42/Pid.sus/2021/PN.BGLP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi dalam lampiran nomor 84 Manis Javanica (trenggiling).

., Kepala Sub Bantuan Hukum pada BiroHukum dan Organisasi Setjen Kementerian KesehatanRepublik Indonesia; 5 CICI SRI SUNINGSIH, SH, M.Kes., Kepala Sub BagianPertimbangan Hukum pada Biro Hukum dan OrganisasiSetjen Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;Hal.1 dari 10 hal.

., Staf Biro Hukum danOrganisasi Setjen Kementerian Kesehatan RepublikIndonesia; 7 HENDRA NORMANSYAH, SH., Staf Biro Hukum danOrganisasi Setjen Kementerian Kesehatan RepublikIndonesia; 8 NOVICA MUTIARA, SH., Staf Biro Hukum danOrganisasi Setjen Kementerian Kesehatan RepublikIndonesia; 9 AMIEN GEMAYEL, SH., Staf Biro Hukum danOrganisasi Setjen Kementerian Kesehatan RepublikIndonesia; 10ONINA ARYANI, SH., Staf Biro Kepegawaian SetjenKementerian Kesehatan Republik Indonesia; 11 SUSILOWATI ENDANG, SH

., Staf Biro KepegawaianSetjen Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;12INDAR RATRI PROBO ARUM, SH., Staf BiroKepegawaian Setjen Kementerian Kesehatan RepublikIndonesia; Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : HK/Menkes/1039/ VIII/2010, tertanggal 04 Agustus 2010, selanjutnya disebut sebagai2.

P85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan KayuBudidaya dari Hutan Hak disebutkan bahwa Pengangkutan Hasil HutanKayu yang berasal dari hutan hak yang tumbuh secara alami, mengikutiketentuan Peraturan Menteri yang mengatur tentang Penatausahaan HasilHutan yang berasal dari Hutan Negara.

P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 tetapi dikenakan sanksipidana sesuai ketentuan yang berlaku;Bahwa Dokumen Nota Angkutan atau Nota Angkutan Lanjutan untukkegiatan pengangkutan kayu tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalamPermen LHK No. P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Jo. Permen LHK No.P.47/ Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 karena seharusnya pengangkutannyaberpedoman pada pasal 8 dan pasal 12 ayat 6 Permenlhk No. P.43/ MenlhkSetjen/2015 Jo. Permen LHK No.

P.60/Menthk/Setjen/Kum.1/2016;Bahwa Nota Angkutan atau Nota Angkutan Lanjutan untuk pengangkutankayu tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permen LHKHalaman 18 dari 34 halaman. Putusan Nomor 10/Pid.B/LH/2020/PN.Pol.No. P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Jo. Permen LHK No.P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 karena seharusnya pengangkutannyamenggunakan dokumen eSKSHHKB yang diterbitkan melalui SIPUHHOnline;Bahwa karena dokumen yang digunakan mengacu Permen LHK No.

P.85/Menlhk/ Setjen/ Kum.1/ 11/ 2016 Jo. Permen LHK No. P.48/ Menlhk/ Setjen/Kum.1/ 8/ 2017, namun seharusnya menggunakan dokumen eSKSHHKByang diterbitkan melalui SIPUHH Online sebagaimana diatur dalamPermenlhk No. P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Jo.

P.85 /Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 Jo.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/MENLHK/SETJEN/KUM .1/10/2019 tentang PenatausahaanHasil Hutan Kayu Yang Berasal Dan Hutan Alam.c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor: P.85 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 11/2016Tentang Pengangkutan Hasil Hutan kayu Budidaya Yang Berasal dariHutan Hak.d.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang PengangkutanHasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak.

Nota Angkutan.Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor: P.85/ MENLHK / SETJEN / KUM.1 /11/2016 Tentang Pengangkutan Hasil Hutan kayu Budidaya YangBerasal dari Hutan Hak, Dokumen yang harus dimiliki atau dilengkapiadalah Nota Angkutan dan Nota Angkutan Lanjutan;Bahwa Ahli menerangkan, jika berasal dan kawasan hutanberdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor: P. 66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019tentang Penatausahaan Hasil

Berdasarkan Permen LHK Nomor: P.64/ MENLHK/SETJEN/KUM1/ 12/ 2017 tanggal 19 Desember 2017, tentang penetapanharga patokan hasil hutan untuk perhitungan provisi Sumber dayahutan, ganti rugi tegakan:Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH):1. Kayu Bulat Besar Kelompok Meranti sebesar Rp 690.000,(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) per meter kubik.2. Kayu Bulat Besar Kelompok Campuran sebesar Rp 390.000,(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) per meter kubik.3.

Bahwa Berdasarkan Permen LHK Nomor: P.71 / MenLHK/Setjen /HPL.3 /8/2016 tentang tata Cara Pengenaan, Pemungutan, danPenyetoran PSDH, DR, GRT, DPEH dan IIUPH maka didapat hasilkonversi dari kayu olahan ke kayu bulat: Kelompok Meranti dan 6,6938 M x 2 menjadi 13,39 M?

/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan WHidup dan Kehutanan RI NomorP.20/MELHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang satwa yang dilindungi, padanomor urut 84.Bahwa satwa kijang (muntiacus muntjak) termasuk salah satu jenissatwa yang dilindungi berdasarkan Undangundang Nomor 5 Tahun 1990tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dantercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua

atasPeraturan Menteri Lingkungan WHidup dan Kehutanan RI NomorP.20/MELHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang satwa yang dilindungi, padanomor urut 30.

/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan WHidup dan Kehutanan RI NomorP.20/MELHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang satwa yang dilindungi, padanomor urut 30.

olehundangundang terdapat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan RI Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan RI Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, yaitu:a.Satwa Trenggiling (Manis javanica) terdapat pada nomor urut 84;b.Satwa Kijang (Muntiacus muntjak) terdapat pada nomor urut 30; Bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh,menyimpan, memiliki

/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI NomorP.20/MELHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang satwa yang dilindungi,pada nomor urut 84, sedangkan satwa kijang (muntiacus muntjak)termasuk salah satu jenis satwa yang dilindungi berdasarkan Undangundang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya AlamHayati dan Ekosistemnya dan tercantum dalam Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua

Bahwa ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor : P.43/Menlhk Setjen/2015 tanggal 12 Agustus2015 tentang penata usahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari HutanAlam Pasal 10 dan 11 Dokumen angkutan hasil hutan kayu wajib dilengkapiSurat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHkK), Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.85/Menlhk Setjen/kum1/11/2016 tanggal 04 November 2016 tentang pengangkutanHasil Hutan Kayu Budidaya

Bahwa ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor : P.43/Menlhk Setjen/2015 tanggal 12 Agustus2015 tentang penata usahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari HutanAlam Pasal 10 dan 11 Dokumen angkutan hasil hutan kayu wajib dilengkapiSurat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.85/Menlhk Setjen/kum1/11/2016 tanggal 04 November 2016 tentang pengangkutanHasil Hutan Kayu Budidaya

Bahwa ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/Menlhk Setjen/2015tanggal 12 Agustus 2015 tentang penata usahaan Hasil Hutan Kayuyang berasal dari Hutan Alam Pasal 10 dan 11 Dokumen angkutanhasil hutan kayu wajib dilengkapi Surat Keterangan Sahnya HasilHutan Kayu (SKSHHK), Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor : P.85/Menlhk Setjen/kum1/11/2016 tanggal 04 November 2016 tentang pengangkutan HasilHutan Kayu Budidaya yang

Bahwa ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor : P.43/Menlhk Setjen/2015 tanggal 12Agustus 2015 tentang penata usahaan Hasil Hutan Kayu yang berasaldari Hutan Alam Pasal 10 dan 11 Dokumen angkutan hasil hutan kayuwajib dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHk),Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor : P.85/Menlhk Setjen/kum1/11/2016 tanggal 04 November 2016tentang pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang

Bahwa Ahli HENDRIO FADLY, S.Hut. menerangkan berdasarkan Pasal5 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehuatan Nomor:P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016, kayu jenis bayur dan tarok/terap yangdimiliki oleh terdakwa tersebut tidak termasuk jenis hasil hutan kayu budidayasehingga sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor: P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016,pengangkutan jenis bayur dan terap/tarok mengacu pada Peraturan MenteriLingkungan Hidup

dan Kehutanan Nomor: P.43/MENLHK/SETJEN/2015 yangmengatur tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari HutanAlam, pada Pasal 10 ayat (1) mengatur setiap pengangkutan, penguasaan ataupemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersamasama dengan dokumenangkutan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHk);Bahwa perbuatan Terdakwa dengan sengaja mengangkut, menguasaiatau memiliki hasil hutan kayu jenis kayu bayur dan terap/tarok dengan volume2,9709 Mseperti diuraikan diatas tidak

Bahwa menurut keterangan Ahli HENDRIO FADLY, S.Hut. sesuai Pasal 5ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehuatan Nomor:P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016, kayu jenis bayur dan tarok/terapyang dimiliki olen terdakwa tersebut tidak termasuk jenis hasil hutan kayubudidaya, sehingga sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016, pengangkutan jenis bayur danterap/tarok mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016, pengangkutan jenis bayur danterap/tarok mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor: P.43/MENLHK/SETJEN/2015 yang mengatur tentang penatausahaanhasil hutan kayu yang berasal dari Hutan Alam, pada pasal 10 ayat (1) mengatursetiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu wajibdilengkapi bersamasama dengan dokumen angkutan surat keterangan sahnyahasil hutan kayu (SKSHHk);Menimbang, bahwa Terdakwa baru mengetahui saat penjelasan

PUTUSANNomor 17 P/HUM/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiilterhadap Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan KehutananNomor P.29/Menlhk/Setjen/PHPL.3/2/2016 Tentang Pembatalan Pengenaan,Pemungutan Dan Penyetoran Penggantian Nilai Tegakan, pada tingkat pertamadan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:1. CV.

keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 3 ayat (3)Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.29/Menlhk/Setjen/PHPL. 3/2/2016 Tentang Pembatalan Pengenaan,Pemungutan Dan Penyetoran Penggantian Nilai Tegakan, dengan dalildalilyang pada pokoknya sebagai berikut:I.

Bahwa yang menjadi objek permohonan pengujian adalah Pasal 3 ayat(3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No.P.29/Menlhk/Setjen/PHPL. 3/2/2016;Bagi Pemegang IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL) yang telahdiberikan izin peruntukan, LHP sah sejak tanggal 4 September 2009sampai dengan tanggal 21 Desember 2015, tetap dikenakan PNT.:7.

Bahwa yang menjadi objek permohonan Hak Uji Materiil a quo adalahPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No.P.29/Menlhk/Setjen/PHPL.3/2/2016 Tentang Pembatalan Pengenaan,Pemungutan Dan Penyetoran Penggantian Nilai Tegakan, dengandemikian Mahkamah Agung berwenang untuk menguji objek keberatanHak Uji Materiil in itis;ll. Kedudukan Hukum/Legal Standing Pemohon:1.

P.29/Menthk/Setjen/PHPL.3/2/2016 tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan batal demi hukum serta tidakberlaku umum;:Memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencabut Pasal3 ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No.P.29/Menlhk/Setjen/PHPL. 3/2/2016;Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung RI mencantumkan petikanputusan ini dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara;Menghukum Termohon keberatan Hak Uji Materiil untuk membayar biayaperkara sebesar

yangtajam atau drastis pada jumlah individu di alam, dan daerah penyebarannyaterbatas (endemik) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa sertaPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi.

Sedangkan satwa yang tidak dilindungi adalah suatu jenissatwa yang diduga populasinya di alam melimpah dan daerah sebarannyamasih luas, serta belum diatur dalam peraturan perundangundangan; Bahwa Ahli menerangkan jenisjenis satwa yang dilindungi di Indonesiasampai saat ini mengacu pada lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan RI Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2018 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018

/KUM. 1/12/2018 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi tepatnya pada lampiran nomor 242.

/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi; Bahwa jenisjenis satwa yang dilindungi di Indonesia mengacu padalampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor :P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi

/KUM.1/12/2018 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi tepatnya pada lampiran nomor 242; Bahwa burung kuak/rangkong/kangkareng hitam (Anthracocerosmalayanus) dilindungi di Indonesia dikarenakan tingkat populasinya yangsemakin menurun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/06/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan SatwaYang Dilindungi dalam Lampiran Nomor 70 yaitu Symphalangus Syndactylus(Owa Siamang) adalah termasuk salah satu jenis hewan yang dilindungl.

Bin Sutarto, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa Peraturan Perundangundangan yang berlaku pada saat ini yangkhusus mengatur jenisjenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi adalah PPNomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa dan daftarjenis satwa yang dilindungi terdapat Peraturan Menteri LHK Nomor:P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang perubahan kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor:P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan

Yang mana sebelum daftar jenisjenis tumbuhan dansatwa yang dilindungi adalah berdasarkan pada lampiran PP Nomor 7 tahun1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa, namun terhitung sejaktanggal 29 Juni 2018 lampiran PP Nomor 7 tahun 1999 tersebut dicabut dandigantikan dengan Permen LHK Nomor: P.20/MenLHK/Setjen/Kum. 1/6/2018,tanggal 29 Juni 2018 dan kemudian terhitung tanggal 30 Agustus 2018digantikan dengan Permen LHK Nomor: P.92/MenLHK/Setjen/Kum. 1/8/2018,tanggal 30 Agustus 2018 kemudian pada bulan

Desember 2018 dilakukanperubahan dengan Permen LHK Nomor:P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 yang berlaku saat ini;Bahwa benar Owa Siamang ditetapkan sebagai Jenis Satwa yang dilindungidi Indonesia, yaitu sejak diterbitkannya PP Nomor 7 tahun 1999 tentangPengawetan Tumbuhan dan Satwa yang mana pada saat ini ketentuan haltersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor:P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 Peraturan Menteri LHK Nomor:P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018

tentangperubahan kedua atas Permen LHK Nomor:P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018, tanggal 29 Juni 2018 tentang jenistumbuhan dan satwa yang dilindungi.

Menyatakan Terdakwa SUTAR Bin SONOKARSO terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Konservasisebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 40 ayat (2)Jo Pasal 21 ayat (2) huruf d UndangUndang Republik IndonesiaNomor 05 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati danEkosistemnya Jo lampiran Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor :92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 TentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P. 20/MENLHK/SETJEN

Peraturan Pemerintah Nomor: 7tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yanglampirannya telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor: 8 tahun 1999tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa.Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2020/PN Srl.Bahwa, berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2018TENTANG PERUBAHAN KEDUA

ATAS PERATURAN MENTERILINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR : 20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 TENTANG JENIS TUMBUHAN DAN SATWADILINDUNGI disebutkan bahwa terdapat 904 (sembilan ratus empat)jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi;Bahwa, sampai saat ini Jenis Trenggiling yang ada di Indonesia hanyasatu yaitu jenis pada daftar lampiranP.106/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2018 terdapat pada nomor urut 84dengan nama ilmiah Manis javanica;Bahwa, Trenggiling hidup di hutan tropis dataran rendah, hutansekunder dan

/KUM.1/8/2018 Tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang di lindungi, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

/KUM.1/8/2018 Tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang Dilindungi serta Peraturanperaturan lain yang berkaitan dengan perkaraint;MENGADILI:1.

Setelah dibeli terdakwa, kemudian dibawakerumah terdakwa di Lubuk Aro Dusun Jorong Malabur Nagari bawanKecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam dan rencananya akan di jualkepada seseorang di kota Jambi provinsi Jambi dengan harga Rp. 80.000.000,(delapan puluh juta rupiah).non Bahwa berdasarkan Lamp No. urut 11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan RI Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.20/MENLHK/SETJEN

Polsek IV Nagari yang ditemukan dariTerdakwa; Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Tim serta Tim dariSatreskrim Polres Agam menuju Polsek IV Nagari dan setelah sampaidan melihat 1 (satu) bahagian kepala satwa jenis kambing hutanSumatera tersebut Saksi dan Tim memastikan ciriciri dan bentuknyabahwa 1 (satu) bahagian kepala satwa jenis kambing hutan Sumateraadalah termasuk jenis satwa yang dilindungi sebagaimana dalamlampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.106/Menlhk/Setjen

bijaksana untuk menjaminkesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara danmeningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya; Bahwa sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1990 tentangKonservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya, objek dari pengelolaan SDAhayati dan ekosistemnya adalah tumbuhan dan satwa liar besertaekosistemnya; Bahwa ada beberapa jenis tumbuhan dan satwa liar yang tidakbisa dimanfaatkan secara bebas dapat dilihat pada Lampiran PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomorP.106/Menlhk/Setjen

/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang dilindungi dinyatakan bahwa jenis kambinghutan Sumatera (capricornis Sumatraensis) tersebut termasukhewan/satwa yang dilindungi (No. urut 11).Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya

/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan KeduaAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungi dinyatakan bahwa jenis kambing hutanSumatera (capricornis Sumatraensis) tersebut termasuk hewan/satwayang dilindungi (No. urut 11).Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbuktisebagai menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagianbagian lainsatwa yang

/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang dilindungi, Nomor Urut 51 yaitu Gajah Asia(elephas maximus).Bahwatindakan menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian bagianlain satwa yang dilindungi atau barangbarang yang dilinat dari bagianbagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain didalam atau diluar Indonesia adalah melanggar UndangUndang

/KUM.1 / 12 / 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20 / MENLHK/ SETJEN /KUM.1 /6/ 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi,Nomor Urut 51 yaitu Gajah Asia (elephas maximus).Bahwa sesuai aturan undangundang, menurut saksi selaku PetugasKehutanan bahwatindakan menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, ataubagianbagian lain satwa yang dilindungi atau barangbarang yangdibuat dari bagianbagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatutempat

/ KUM.1 / 12/2018 tentang Perubahan Kedua atas PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20 / MENLHK /SETJEN / KUM.1 / 6 / 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yangDilindungi, Nomor Urut51 yaitu Gajah Asia (elephas maximus).Bahwa sesuai aturan undangundang, menurut saksi selaku PetugasKehutanan bahwatindakan menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, ataubagianbagian lain satwa yang dilindungi atau barangbarang yangdibuat dari bagianbagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatutempat

Terdapat 904 jenis hewandan tumbuhan yang dilindungi di Indonesia yang tercantum didalamlampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danHalaman 14 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2019/PN PtiKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi Bahwaperaturan yang mengatur bahwa jenis satwa liar yang dilindungipemerintah

Terdapat 904jenis hewan dan tumbuhan yang dilindungi di Indonesia yang tercantumdidalam lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan kedua PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang dilindungi, dan pada nomor urut 51, daftar hewan dilindungi adalahelephas maxsimus (gajah asia), dan gajah sumatera yang ada di Indonesiamerupakan salah satu sub species

., jabatanKepala Biro Hukum, dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor KS.29/Menlhk/Setjen/HPL. 1/9/2018,tanggal 5 September 2018;Pemohon Kasasi;LawanPT PABRIK KERTAS INDONESIA (PT PAKERIN), tempatkedudukan di Jalan Kertopaten Nomor 3 Surabaya, yangdiwakili oleh David S Kurniawan, jabatan Direktur Utama;Selanjutnya dalam hal ini diwakili olen Pieter Talaway, S.H.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda atau menangguhkantindak lanjut pelaksanaan administratif objek sengketa yaitu SuratKeputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor SK.234/Melhk/Setjen/HPL.1/5/2018, tanggal 17 Mei2018, tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan NomorSK.861/MENHUTII/2013, tanggal 3 Desember 2013, tentangPembatalan Keputusan Menteri Kehutanan NomorSK.422/MENHUTII/2012, tanggal 6 Agustus 2012, tentang PencabutanKeputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan oleh Tergugat (Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia) Nomor SK.234/Melhk/Setjen/HPL. 1/5/2018, tanggal17 Mei 2018, tentang Pencabutan Keputusan Menteri Kehutanan NomorSK.861/MENHUTII/2013, tanggal 3 Desember 2013, tentangPembatalan Keputusan Menteri Kehutanan NomorSK.422/MENHUTII/2012, tanggal 6 Agustus 2012, tentang PencabutanKeputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor266/KPTSII/1998, tanggal 27 Februari

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan Tergugat Nomor SK.234/Melhk/Setjen/HPL. 1/5/2018,Halaman 2 dari 7 halaman.

;JABATAN ANALIS MADYA BID LUHKUMROKUM SETJEN KEMHAN;SLAMET LAESOLLS.H. ;Halaman 3Penetapan PencabutanNomor : 40/G/2017/PTUNMDNJABATAN KASUBBAG DIL TKII DAN TKIISUBBAG DIL TKII DAN TKIII BAG BANKUMROKUM SETJEN KEMHAN;aNN WULANDARLS.H.;JABATAN PENYUSUN BAHAN DIL TKII DANTKIII SUBBAG DIL TKII DAN TKIII BAGBANKUM ROKUM SETJEN KEMHAN ;6. I MADE DWI WIRAJAYA,S.H.;JABATAN PENGOLAH BAHAN DIL TKII DANTKIII SUBBAG DIL TKII DAN TKIII BAGBANKUM ROKUM SETJEN KEMHAN;7. SELVIANA TIURMA,S.H.

;JABATAN PENGADMINISTRASI DIL TKIIDAN TKIII SUBBAG DIL TKII DAN TKIIBAG BANKUM ROKUM SETJEN KEMHAN;Masingmasing Kewarganegaraan Indonesia,berkantor pada KEMENTERIANPERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Merdeka BaratNo.1314 Jakarta Pusat, berdasarkanSurat Kuasa Khusus NomorSK/6/M/V/2017, tanggal 19 MEI 2017.Selanjutnya disebut sebagaiee Tee TERGUGATII INTERVENSI ;Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ; Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; Halaman 4Penetapan PencabutanNomor : 40/

Kehutanan mendapat laporan dariBalai BKSDA Sumatera Utara terkait penangkapan KM LumbaLumbatersebut, lalu pada tanggal 04 Februari 2019 saksi SYOFYAN diperintahkanmelakukan pemeriksaan KM LumbaLumba dengan muatan + 7.000 ekorblangkas di Pelabuhan Lantamal Belawan; Bahwa AHLI FITRI NOOR Ch, S.Hut, MP menerangkan sebanyak + 7.000ekor blangkas (Carcinoscorpius rotundicauda) merupakan jenis satwa yangdilindungi sesuai dengan lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dankehutanan Nomor : P.106 /MENLHK /SETJEN

/KUM.1 /12 /2018 tentangPerubahan Kedua Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananHalaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1905/Pid.B/LH/2019/PN.MdnNomor P.20 /MENLHK /SETJEN /KUM.1/6 /2018 tentang Jenis Tumbuhandan satwa yang dilindungi dan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 tentangKSDA dan Ekosistemnya.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 40 ayat (2)jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya .ATAUKedua :

/KUM.1 /12 /2018 tentangPerubahan Kedua Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor P.20 /MENLHK /SETJEN /KUM.1 /6 /2018 tentang Jenis Tumbuhandan satwa yang dilindungi dan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 tentangKSDA dan Ekosistemnya.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 40 ayat (2)jo Pasal 21 ayat (2) huruf c UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwamenerangkan

S.Hut.MP menerangkan sebanyak 7000ekor blangkas (carcinoscropus rotundicauda) merupakan jenis satwa yangdilindungi sesuai dengan lampiran peraturan menteri lingkungan hidup dankehutanan Nomor : P.106 /MENLH /SETJEN /KUM.1 /12. 2018 tentang jenistumbuhan dan satwa yang dilindungi dan undangundang Nomor 2 Tahun1990 tentang KSDA dan ekosistemnya;Bahwa tindakan yang saksi Syofyan dan rekannya lakukan selanjutnyaadalah mengambil dokumen, membuat laporan kejadian, melaporkan kepadapimpinan, menyerahkan

S.Hut.MP menerangkan sebanyak 7000ekor blangkas (carcinoscropus rotundicauda) merupakan jenis satwa yangdilindungi sesuai dengan lampiran peraturan menteri lingkungan hidup dankehutanan Nomor : P.106 /MENLH /SETJEN /KUM.1 /12.2018 tentang jenistumbuhan dan satwa yang dilindungi dan undangundang Nomor 2 Tahun1990 tentang KSDA dan ekosistemnya; Bahwa tindakan yang saksi Wakidi dan rekannya lakukan selanjutnya adalahmengambil dokumen, membuat laporan kejadian, melaporkan kepadapimpinan, menyerahkan