Transaksi J.O. dengan pemilik proyek = PPN tidak terutang sesual PP42/1995.Bahwa dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S244/PJ.531/1999mengenai perlakuan PPN terhadap revenue sharing J.O.kepada anggota J.O. dalam pelaksanaan ProyekPemerintah yang dibiayai dari hibah/pinjaman luarnegeri diatur sebagai berikuta. Atas transaksi dari anggota anggota J.O. kepadaJ.O. = tidak dipungut PPN.Hal ini mengindikasikan bahwa J.O. adalah anggotaanggota J.O. tersebut (J.O. anggota J.O.).b.

(revenue sharing), haruslah dilaporkan di dalam SPTTahunan PPh Badan dari anggota J.O. tersebut;Bahwa sehingga jumlah total peredaran usaha PemohonBanding terdiri dari 2 komponen yaituHal. 11 dari 33 hal. Put. No.159/B/PK/PJK/201011.1.

(revenuesharing) harus dilaporkan di dalam SPT Tahunan PPhBadan Anggotanya, maka Pemohon Banding melaporkanrevenue sharing sebesar jumlah yang sama. Atas revenuesharing yang telah dipungut PPNnya melalui J.O. danuntuk kepentingan pelaporan di dalam SPT Tahunan PPhBadan anggotanya tidak dapat dikenakan PPN dua kali.Menurut kami, Terbanding telah melakukan kekeliruandengan mengenakan PPN dua kali (double) atas satupenghasilan yang secara jelas telah dibayarkan PPNnya.

Sebagai informasi, Terbandingjuga mengenakan sanksi denda administrasi melalui STPNo. 00037/107/04/056/06 tanggal 28 Maret 2006 sebesarRp. 482.330.982,00 yang dihitung dari 2% x Rp.1224.116.549.114,00 (revenue sharing milik J.O.) denganalasan faktur pajak tidak diterbitkan atas transaksiyang bukan milik PemohonBanding sehingga Pemohon Banding sangat tidak setujudengan Surat Tagihan Pajak ("STP") yang diterbitkanoleh Terbanding berkaitan dengan hal ini;12.

Atas pembagian pendapatan (revenue sharing) dariJ.O. kepada anggota anggota J.O. tidak terutangPPN.F.33.Bahwa Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S244/PJ.531/2000 mengenai perlakuan PPN terhadapRevenue Sharing Joint Operation (J.O) kepadaanggota Joint Operation (J.O) dalam pelaksanaanProyek Pemerintah yang dibiayai darihibah/pinjaman luar negeri telah jelas yang akanPemohon Banding uraikan sebagai berikuta.

BiayaOverhead from Abroad yang belum dilaporkan oleh Pemohon Bandingberdasarkan rekonsiliasi antara SPT Masa PPN dengan Laporan SPT MasaPPh Pasal 26 Tahun 2005 sebesar Rp 57.278.251.188;Menurut TerbandingBahwa koreksi obyek PPN atas pemanfaatan JKP dari luar daerah pabeansebesar Rp 57.278.251.188 diatas berdasarkan Surat Menteri Keuangankepada Direktur Utama Pertamina nomor S604/MK.017/1998 tanggal 24November 1998 perihal Masalah Pajak Atas Technical Services dan BiayaOverhead Kontrak Production Sharing

;Bahwaterkait dalil yang disampaikan Terbanding, Majelisberpendapat bahwa ketiadaan aturan mengenai tindak lanjut SuratMenteri Keuangan Nomor: S604/MK.017/1998 tidak menjadikanadanya kewajiban Wajib Pajak untuk memungut PPN JLN;bahwa menurut Majelis, jika aturan mengenai tindak lanjut SuratMenteri Keuangan Nomor: S 604/MK.017/1998 telah dibuat dandiberlakukan, maka pajak atas overhead, technicai services danbiaya yang timbul dari Kantor Pusat dalam rangka memenuhikewajiban kontraktor production sharing

S604/MK.017/1998 tanggal 24 November 1998,maka pembebanan overhead dari Kantor Pusat Kontraktor BagiHasil/Production Sharing Contractor (PSC) ke Pemohon Bandingditanggung oleh Pemerintah, sehingga tidak ada kewajiban PemohonHalaman 9 dari 23 halaman.Putusan Nomor1706/B/PK/PJK/2017Banding untuk memungut PPN JLN;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis berkesimpulanbahwa koreksi Terbanding atas koreksi positif Dasar PengenaanPajak sebesar Rp56.701.136.000 tidak dapat dipertahankan danMajelis

, menyatakan bahwaterhadap Overhead Technical Services dan biaya yang timbuldari kantor pusat dalam rangka memenuhi kewajiban ContractProduction Sharing dikenakan pajak sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali menyatakan bahwapajak sebagaimana dijelaskan pada butir 1 Surat MenteriKeuangan kepada Direktur Utama Pertamina Nomor S604/MK.017/1998 tersebut ditanggung oleh pemerintah dandilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan;Bahwa berdasarkan

Bahwa S604 sejalan dengan UndangUndang Perpajakanyang mengamanatkan Pemohon Peninjauan Kembali ataspembebanan overhead, technical services dan biaya yangtimbul dari Kantor Pusat dalam rangka memenuhi kewajibankontrak production sharing dikenakan pajak sesuai denganketentuan perundangundangan yang berlaku.. Bahwa S604 membahas tata cara penvelesaian pajak yangseharusnya terutang dan wajib dipungut oleh TermohonPeninjauan Kembali, bukan mengenai.apakah suatu objekterutang atau tidak terutang..

Berikut kutipannya:"Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwasesuai Surat Menteri Keuangan No.S604/MK.017/1998 tanggal 24November 1998 maka pembebanan overhead dari Kantor Pusat KontraktorBagi Hasil/Production Sharing Contract (PSC) ke Pemohon Banding tidakada kewajiban Pemohon Banding untuk membayar PPN";"Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwakoreksi Terbanding sebesar Rp.100.973.603.456, tidak dapat dipertahankan";Halaman 11 dari 43 halaman

Berikut kutipannya:"Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat sebagai berikut:1.PPN yang harus dibayar oleh Kontraktor Production Sharing adalah PPNatas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak di dalamnegeri, yang atas pembayaran PPN tersebut selanjutnya dapatdimintakan pengembalian melalui reimbursement sebagaimana diaturdalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK 02/2005;Bahwa biaya Overhead Allocation yang terdiri dari General andAdministrative Cost dan Biaya Tidak

;Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pengertian Overhead Allocationadalah biaya administrasi dan umum, selain biaya langsung, yang dapatdialokasikan pada operasi ini (production sharing) hares didasarkan padastudy yang rinei, dan metode yang ditetapbkan berdasarkan basil studytersebut hatus diterapbkan secara konsisten setiap tahun.

Putusan Nomor 303/B/PK/PJK/2017dialokasikan pada operasi ini (production sharing) hares didasarkan padastudy yang rinei, dan metode yang ditetapkan berdasarkan basil studytersebut hatus diterapbkan secara konsisten setiap tahun.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka PemohonPeninjauan Kembali berpendapat bahwa koreksi DPP PPNatas Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean kedalam Daerah sudah benar dan sudah sesuai denganProduction Sharing Contract dan peraturan perpajakanyang berlaku sehingga seharusnya koreksi PemohonPeninjauan Kembali tetap dipertahankan dan tidakdibatalkan oleh Majelis;3.4.

Bahwa puncak masalah tepatnya hari Jumat tanggal 19 Desember 2015saya pulang larut malam karena bekerja membawa nasabah ke Kantoruntuk mengikuti sharing memperkenalkan Produk CSI Group perbulan bagihasil 5 % dengan penyertaan modal minimal Rp.50.000.000, dan sharingtersebut diadakan rutin 1 minggu sekali setiap hari jumat pukul 08.00 01.00wib di kantor yang beralamatkan di Perumahan Puri Teluk Jambe TimurKab.Karawang, Bahkan saya jarang mengikuti sharing karena saya isterisaya bekerja shiff dan saya

pun belum ada nasabah yang bisa dibawa keKantor.Saya bekerja masuk jam 08.00 s.d 17 .00 wib. pada hari Jumat sayamembawa nasabah, dipastikan saya mengikuti sharing dan pulang pastilarut malam.Pada saat itu Hari Jumat tanggal 19 Desember 2015 setelah pulang absenPukul 17.00 saya tidak pulang ke rumah, karena isteri masuk siang 14.0021.00 wib dan anakanak sudah saya titipkan ke orang tua saya dlPerumahan Karang Indah, dari hari Kamis saya sudah bilang ke isteri akanmengikuti kegiatan sharing di kantor

karena membawa nasabah danresponnya biasa saja dan ada kata ya /tidak, hari Jumat tanggal 19Desember 2015 kurang lebih siang siang saya memberi kabar ke Isteri,bahwa saya membawa nasabah dan mengikuti sharing di Kantor,dikarenakan di rumah Bintang Alam tidak ada siapasiapa dan jawabannyamenolak, setelah isteri saya memberi kabar lewat BBM sudah sampai diHalaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 2474/Pdt.G/2015/PA.Krwrumah, isteri Saya menanyakan kabar saya pulang kapan, dan sayamenjawab sekitar pukul

23.00 wib lewat dan kodisi sharing sedangberlansung dan belum masuk Season Tanya jawab, sekitar pukul 00.00isteri saya BBM saya dan saya tidak menjawab, karena saat itu sayasedang menjawab pertanyaan nasabah saya, dan pada saat itu juga ister!

Suami saya menjawab segajadikarenakan sedang berbicara dengan rekan kerja, pada hal waktu sayatelpon pada pukul 00.30 wib sharing (presentase) sudah selesai, dan sayaTanya ulang pertanyaan saya, tapi Suami menjawab Ya saya denganperempuan., puas?, perempuan mana yang tidak marah seperti itu?, benarsaya mengakui melempar HP suami saya .sesudahnya suami sayamenjawab yang tersebut, kKemudian suami saya melakukan kekerasandalam rumah tangga KDRT dengan mendorong saya ke tembok dan lemariTV.4.

Tergugat mempunyai sifat Keras kepala dantidak bertanggung jawab, susah untuk di ajak sharing tukar pendapat sertatidak pernah menghargai Penggugat sebagai istri, dimana dalamkesehariannya Tergugat selalu. ingin menang sendiri (Egois) ; Hal. 2 dari 21 hal.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.of. b.

Tergugat mempunyai sifat Keraskepala dan tidak bertanggung jawab, susah untuk di ajak sharing tukarpendapat serta tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istri, dimanadalam kesehariannya Tergugat selalu ingin menang sendiri (Egois) ; Hal. 6 dari 21 hal. b. Tergugat kurang peduli atau kurang perhatian (acuh) dantidak bertanggung jawab terhadap Penggugat baik nafka lahir maupunbathin; Hal. 7 dari 21 hal. C.

SAKSI Il dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagaiberikut : Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat; Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun danharmonis akan tetapi sejak bulan September 2013 rumah tangganyasudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena a.Tergugat mempunyai sifat Keras kepala dan tidak bertanggungjawab, susah untuk di ajak sharing tukar pendapat serta tidak pernahHal. 8

Tergugat mempunyai sifat Keras kepala dantidak bertanggung jawab, susah untuk di ajak sharing tukar pendapat serta tidakpernah menghargai Penggugat sebagai istri, dimana dalam kesehariannyaTergugat selalu ingin menang sendiri (Egois) ; Hal. 12 dari 21 hal.Hal. 13 dari 21 hal.b. Tergugat kurang peduli atau kurang perhatian (acuh) dan tidakbertanggung jawab terhadap Penggugat baik nafka lahir maupunbathin;Hal. 14 dari 21 hal.c.

Tergugat mempunyai sifat Keraskepala dan tidak bertanggung jawab, susah untuk di ajak sharing tukarpendapat serta tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istri, dimanadalam kesehariannya Tergugat selalu ingin menang sendiri (Egois) ; Hal. 15 dari 21 hal. b. Tergugat kurang peduli atau kurang perhatian (acuh) dantidak bertanggung jawab terhadap Penggugat baik nafka lahir maupun bathin;Hal. 16 dari 21 hal. Cc.

Sebagaimana tertuang dalam Notulen Rapat tanggal 17 Maret dan 26Maret 2015.Setelah berkalikali didesak barulah Tergugat menyerahkan rincian penjualan pada bulan Maret2015 di kantor Penggugat Selanjutnya Tergugat menyebutkan nilai revenue sharing untuk tahun2013 dan 2014. Penggugat menyebutkan bahwa untuk tahun 2013 total revenue sharing yang dapatdiberikan adalah Rp.35.745.885 dan untuk tahun 2014 adalah Rp.60.028.650.Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor : 321/Pdt. G/2015/PN. Jkt.

Tim.12.13.14.15.16.17.18.19.Bahwa karena itu Penggugat bermpegang pada komitmen Tergugat untuk memenuhi kewajibannyamembayar revenue sharing tahun 2013 dan 2014 dengan jumlah tersebut di atas.

,Tergugat pada a&hirnya menyampaikan jumlah revenue sharing untuk tahun 2013 dan 2014, yanghingga saat ini belum dibayarkan.

Membayar Revenue Sharing sebesar Rp. 35.745.885. untuk tahun 2013.2. Membayar Revenue Sharing sebesar Rp. 60.028.650. untuk tahun 2014.3. Membayar biayatalangan telepon s/d Februari 2015 sebesar Rp. 268.947. 136. Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor : 321/Pdt. G/2015/PN. Jkt Tim.12.13.14.15.16.4. Membayar biaya talangan Internet (Astinet) s/d Februari 2015 sebesar Rp. 156.279.023.

Asacreative membahasmasalah Revenue Sharing, tetapi jumlah sharing belum diketahui dan yang hadir dari pihak PT.HR. Realtindo adalah saudara BAGUS ; Bahwa saksi tahu barangbarang milik PT.

Pekerjaan Lanjutan :Sharing Pembangunan RKB 3 lokal SMAN Tidung Pale;Sharing Pembangunan RKB 3 lokal SMA Bunyu;Sharing Pembangunan USB SMA Kecamatan Peso;Pembangunan Lab. IPA SMA 1 Tanjung Palas tahap II;Pembangunan Aula SMAN 1 Tanjung Selor.. Pekerjaan Dana Blockgrand :Sharing Pembangunan Lab. Kecamatan Bunyu;Sharing pembangunan Lab. IPA Tanjung Selor;Sharing pembangunan gedung sekolah 1 lokal SMA 1 TanjungSelor;Sharing pembangunan gedung perpustakaan SMA 1 TanjungSelor;Hal. 7 dari 55 hal.

Sharing pembangunan RKB 3 lokal SMAN Tidung Pale;2. Sharing pembangunan RKB 3 lokal SMAN Bunyu;an FF WwTahap III;Sharing pembangunan USB SMA Kecamatan Peso;Pembangunan lab IPA SMA 1 Tanjung Palas tahap II;Pembangunan Aula SMAN 1 Tanjung Selor;Pembangunan Paving block SMAN 1. TanjungPalasHarga Riil yang telah dikeluargan oleh CV. Bunkzu Putra Consultant padaperencanaan tahun 2007 dengan nilai kontrak Rp.147.900.000,00.

Pekerjaan Lanjutan :Sharing Pembangunan RKB 3 lokal SMAN Tidung Pale;Sharing Pembangunan RKB 3 lokal SMA Bunyu;Sharing Pembangunan USB SMA Kecamatan Peso;Pembangunan Lab. IPA SMA 1 Tanjung Palas tahap II;Pembangunan Aula SMAN 1 Tanjung Selor.. Pekerjaan Dana Blockgrand :Sharing Pembangunan Lab. Kecamatan Bunyu;Sharing Pembangunan Lab. IPA Tanjung Selor;Sharing pembangunan gedung sekolah 1 lokal SMA 1 TanjungSelor;Sharing pembangunan gedung perpustakaan SMA 1 TanjungSelor.Hal. 21 dari 55 hal.

Sharing pembangunan RKB 3 lokal SMAN Tidung Pale;2. Sharing pembangunan RKB 3 lokal SMAN Bunyu;an FF WwSharing pembangunan USB SMA Kecamatan Peso;Pembangunan Lab. IPA SMA 1 Tanjung Palas tahap II;Pembangunan Aula SMAN 1 Tanjung Selor;Pembangunan Paving block SMAN 1 Tanjung PalasTahap Ill.Harga Riil yang telah dikeluarkan oleh CV. Bunkzu Putra Consultant padaperencanaan tahun 2007 dengan nilai kontrak Rp.147.900.000,00.

Selor.17.RAB tahun 2007 sharing pembangunan RKB 3 lokal SMAN Tideng Pale.18.Gambar dan RAB tahun 2007 sharing pembangunan RKB 3 lokal SMABunyu.19.Gambar dan RAB tahun 2007 sharing pembangunan USB SMA,Kecamatan Peso.20.Gambar tahun 2008 pembangunan USB SMA Kecamatan Tanjung.Palas Timur di Tanah Kuning.21.Gambar tahun 2007 pembangunan ruang kelas 2 lokal SMKN 1 TanjungSelor.22.Gambar dan RAB tahun 2007 pembangunan perpustakaan SMA TidengPale.Hal. 31 dari 55 hal. Put.

MUKSINmendapatkan tugas dari saksi MANSUR HARIADI Bin MUKSIN selaku pemilikWarnet MTC sebagai pengelola warnet yang meliputi menjaga warnet, mereset, instalservice serta mengontrol mesin CPU yang ada di komputer operator maupun yangdigunakan oleh penyewa atau user ;Bahwa warnet MTC yang dikelola oleh terdakwa memiliki 10 (sepuluh) unitkomputer yang terdapat dalam room atau ruangan yang digunakan oleh penyewaatau user dan 1 (satu) unit komputer yang digunakan untuk operator denganmenggunakan program sharing

file film porno danternyata untuk mengakses file film porno sangat mudah dengan cara masuk ke dalamMy Documents dan langsung muncul file film porno, selanjutnya saksi MOCH.NURSADZALI dan saksi SUSANTO langsung melakukan penangkapan terhadapterdakwa dan mengamankan barang bukti sebanyak 10 (sepuluh) unit komputer ;Bahwa terdakwa dalam melakukan tugasnya sebagai operator tidakmelakukan pengecekan terhadap komputer yang digunakan oleh user padahal sistemyang ada dalam warnet MTC menggunakan program sharing

Kediri ;Bahwa benar terdakwa dalammengelola warnet MTC memiliki10 (sepuluh) unit komputer yangtersimpan file film porno ;Bahwa benar terdakwa dalammengelola warnet miliknyamenggunakan sistem sharing yaitusegala kegiatan yang dilakukanoleh user diketahui oleh operatorsehingga saya dapat mengetahuijika user menampilkan tayanganporno ;e Bahwa terdakwa mengetahui jika10 (sepuluh) unit komputermiliknya telah tersimpan file filmporno namun terdakwa tidakmelakukan antisipasi ataumenghapus file tersebut

Rp. 25 Juta yang saksi terima dari pak kepala desa / terdakwa waktu itudana akan turun dan harus ada sharing dan waktu itu saksi tidak tahu apakah pasar sudah dibangun;Bahwa kwitansi waktu itu ada dana sharing yang dikeluarkan dari Desa yang pengeluaran itutertanda tangan pak Supadi dan saksi terima dari Pak Kades dan itu saksi masukkan ke Buku KasDesa;Bahwa mengenai APBDES saksi ikut menghitung angkaangka berdasarkan kwitansi;Bahwa saksi pernah tanda tangan SPJ untuk pasar dan saksi tidak tahu

tertulis telah terima dariBendahara Desa yang tanda tangan Supardi dan yang menyerahkan uang formatnya yang tandatangan mestinya bendahara, namun saksi tidak menyerahkan uang kepada pak Padi;Bahwa saksi tidak pernah terima uang Rp. 25 juta untuk dana sharing dari Kepala desa;Bahwa benar itu adalah kwitansi dana sharing Rp. 25 jutaBahwa saksi hanya menulis saja dana masuk dan keluar tanpa ada fisik uangnya;Bahwa saksi tidak pernah menerima pembukuan dana hanya kwitansi saja dan saksi tidakmengikuti

sebesar 50 % dari nilaiproyek;e Bahwa pada saat disosialisasi sudah dibentuk Timlak dan UPK;e Bahwa terhadap semua persyaratan itu sudah dipenuhi oleh pihak Desa dalam hal ini;e Bahwa dalam pengajuan proposal itu tidak wajib diketahui oleh Kecamatan;e Bahwa dana tersebut akhirnya cair, berarti persyaratan telah dipenuhi;e Bahwa tidak ada petunjuk dana sharing didapatkan darimana;e Bahwa pengajuan dana sharing itu tidak perlu koordinasi dengan saksi selaku kepalaseksi;e Bahwa saksi lupa siapa nama

, masuk kerekening UPK pada awal Desember;Bahwa dengan berjalannya waktu, sebelum dana sharing dari desa masuk kerekeningadalah peralihan Bendahara UPK karena H Slamet ditahan di Polres kemudian desamengambil langkah untuk pergantian Bendahara UPK yaitu ditunjuk Pak Supadikemudiaan di awal Oktober dana sharing masuk kerekening UPK dan dengan adanyapergantian tersebut pembangunan belum berjalan karena awal bulan 11 H Kohar sakitmasuk dirumah sakit kurang lebih 20 hari dan saat itu masih pasif karena

Bojonegoro;3 Satu lembar Surat Camat Kepohbru nomor : 414.2/107/412.51.11/2009 tanggal29 Agustus 2009 perihal Usulah Rencana Lokasi Pasar Desa dan SuratPernyataan Kesanggupan Dana Sharing Program Pemberdayaan Pasar DesaKabupaten Bojonegoro tahun 2009;dikembalikan kepada Kantor BPMD Kab. Bojonegoro melalui saksi Drs.

Kedua, terlepas dari Production Sharing Contractmerupakan perjanjian yang bersifat G to B yang dasarnya secara umumberlaku tax domestic law, sedangkan P3B merupakan perjanjian G to Gyang berlaku international tax law, namun di sisi lain sepanjangperjanjian yang telah mengatur PE dalam hubungannya Branch ProfitTax atau additional tax akan berlaku sebaliknya, dalam arti P3B akanmeredusir Production Sharing Contract, dan berlaku secara equilbriumdimana PSC secara mutatis mutandis akan mengadopsi P3B

a quo.Ketiga, dalam postulat hukum bahwa Production Sharing Contractwalaupun selama ini merupakan perjanjian atau kesepakatan atas usahapatungan yang mengatur bagi hasil produksi di bidang pertambangan.Sedangkan P3B mengatur bahwa pembebanan atas pemberlakuanpembagian perpajakan secara seimbang sehubungan dengan timbulnyahak dan kewajiban yang melekat dari perjanjian yang berasal darikegiatan business profit, yang sudah barang tentu mempunyai yuridiksidan tunduk pada regulasi konvensi internasional

Keempat, in casuBranch Profit Tax, memiliki keterkaitan hubungan hukum (innerlijkesamenhang) antara Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract)dengan P3B Indonesia Inggris sebagaimana yang dimuat dalam Article10.7 yang menyatakan bahwa : Notwithstanding any other provisions ofthis Agreement, where a company which is a resident of one of the twoStates has a permanent establishment in the other State, the profits ofthe permanent establishment may be subjected to an additional tax inthat other

"Terhadap overhead, technical services dan biaya yang timbul dariKantor Pusat dalam rangka memenuhi kewajiban kontraktorproduction sharing dikenakan pajak sesuai dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku;2. Pajak sebagaimana dijelaskan pada butir (1) di atas ditanggungoleh Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh DirekoratJenderal Lembaga Keuangan";Halaman 7 dari 49 halaman.

terhadap overhead dari Kantor Pusat dalam rangka memenuhikewajiban kontraktor production sharing pajaknya ditanggung olehPemerintah;Bahwa Surat Menteri Keuangan Nomor S604/MK.017/1998 sudahjelas menyebutkan bahwa atas Pajak sebagaimana dijelaskan padabutir (1) dan (2) Surat Menteri Keuangan dimaksud ditanggung olehpemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat JenderalLembaga Keuangan.

Contractantara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara(PERTAMINA) dan PT Caltex Pacific Indonesia;Bahwa PPN Ditanggung Pemerintah dalam Surat Menteri KeuanganNomor S604/MK.01711998 sejalan dengan Pasal 1.3 huruf b TheRokan Production Sharing Contract antara PerusahaanPertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) dan PTCaltex Pacific Indonesia (Lampiran 12), yang menyebutkan bahwa:"PERTAMINA shall:(a) sagHalaman 9 dari 49 halaman.

Putusan Nomor 325/B/PK/PJK/2017biaya dari Kantor Pusat/ Perusahaan Induk kepada anakperusahaan dalam rangka pelaksanaan Kontrak Bagi Hasil(Production Sharing Contract);Bahwa alokasi biaya dari Kantor Pusat/Perusahaan Induk kepadaanak perusahaan dalam rangka pelaksanaan Kontrak Bagi Hasiltidak termasuk pengertian Jasa Kena Pajak sebagaimana diaturdalam Pasal 1 angka 5, 6, 7 dan 8 serta Pasal 4 huruf c UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa danPajak Penjualan atas Barang Mewah

Putusan Nomor 325/B/PK/PJK/2017(1) Terhadap overhead, technical services dan biaya yangtimbul dari Kantor Pusat dalam rangka memenuhikewajiban kontrak production sharing dikenakan pajaksesuai dengan ketentuan perundangundangan yangberlaku;(2) Pajak sebagaimana dijelaskan pada butir (1) di atasditanggung oleh Pemerintah yang pelaksanaannyadilakukan oleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan";Berkenaan dengan halhal tersebut diatas diminta bantuanSaudara agar para kontraktor production sharing menyampaikanbahanbahan

Bahwa dalam memberikan putusan yang tercantum dalam putusanPengadilan Pajak Nomor Put.27360/PP/M.IV/15/2010, Majelis HakimPengadilan Pajak berkesimpulan:Bahwa perjanjian Kontrak Production Sharing yang meliputi Blok B adalahperjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemohon Bandingtanpa melibatkan Asamera Oil Ltd;Bahwa pembagian antara Pemerintah Indonesia dengan Pemohon Bandingtermasuk perpajakannya sudah diatur secara rinci dalam perjanjian KontrakProduction Sharing (85% : 15% setelah

pajak);Bahwa pembayaran Pemohon Banding kepada Asamera adalah kegiatan diluarperjanjian Kontrak Production Sharing dan jika pembayaran Asamera dibiayakanPemohon Banding akan mempengaruhi perjanjian Kontrak Production Sharing;Bahwa dengan demikian koreksi Terbanding atas pembayaran Asamera sudahsesuai dengan perjanjian Kontrak Production Sharing sehingga koreksiTerbanding dipertahankan;Alasan Pengajuan Permohonan Peninjauan KembaliAlasan pengajuan permohonan peninjauan kembali adalah karena PutusanPengadilan

Asamera adalahkegiatan diluar perjanjian Kontrak Production Sharing dan jikapembayaran Asamera dibiayakan Pemohon Banding akanmempengaruhi perjanjian Kontrak Production Sharing;8.

dalam perjanjian KontrakProduction Sharing (85% : 15% setelah pajak);e Bahwa, pembayaran Pemohon Banding kepada Asamera adalah kegiatan diluarperjanjian Kontrak Production Sharing dan jika pembayaran Asamera dibiayakanPemohon Banding akan mempengaruhi perjanjian Kontrak Production Sharing;e Bahwa dengan demikian koreksi Terbanding atas pembayaran Asamera sudahsesuai dengan perjanjian Kontrak Production Sharing sehingga koreksiTerbanding dipertahankan;Dalil Pemohon Peninjauan Kembali : Pemohon Peninjauan

antara Pemerintah Republik Indonesia denganPemohon Banding, sehingga koreksi Terbanding tetap dipertahankan;e Production Sharing Contract antara Pemohon Peninjauan Kembali dahuluPemohon Banding dengan Pemerintah Republik Indonesia tidak melibatkanAsamera Oil Ltd ;e Bahwa dalam Production Sharing Contract telah diperinci hak dan kewajibanPemohon Peninjauan Kembali termasuk kewajiban perpajakannya, oleh karenaitu pembayaran kepada Asamera Oil Ltd diluar Production Sharing Contract,dengan demikian

Perbuatan tersebutdilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 Dinas Perkebunan PemerintahKabupaten Kotawaringin Timur melaksanakan Program PeningkatanProduksi Perkebunan Kegiatan Sharing Dana Pengawalan RevitalisasiKomoditi Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet sesuai DokumenPelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPASKPD) TahunAnggaran 2008 tanggal 31 Desember 2007 dan Dokumen PelaksanaanPerubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPPASKPD) TahunAnggaran

Membuat daftar rencana penyaluran bibit kepada petani denganmemperhatikan ketersediaan anggaran atau jumlah bibit yang mampudisediakan oleh Pemerintah Daerah ;Bahwa selanjutnya untuk kepentingan pengadaan barang / jasa pemerintahTahun Anggaran 2008 Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timurkemudian dibentuk panitia pengadaan barang / jasa terhadap ProgramPeningkatan Produksi Perkebunan Kegiatan Sharing Dana PengawalanRevitalisasi Komoditi Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet DinasPerkebunan Pemerintah

M.Tahir ;Bahwa selanjutnya dilakukan pelelangan pekerjaan terhadap ProgramPeningkatan Produksi Perkebunan Kegiatan Sharing Dana PengawalanRevitalisasi Komoditi Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Tahun 2008 dimana terdapat 27 (dua puluh tujuh) perusahaan yang menjadi pesertalelang antara lain : CV Adetya Putra ; CV Hasil Murni ; CV Mega Tani ;Hal. 4 dari 51 hal. Putusan.

Perbuatan tersebutdilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut ; Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 Dinas Perkebunan PemerintahKabupaten Kotawaringin Timur melaksanakan Program PeningkatanProduksi Perkebunan Kegiatan Sharing Dana Pengawalan RevitalisasiKomoditi Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet sesuai DokumenPelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPASKPD) TahunAnggaran 2008 tanggal 31 Desember 2007 dan Dokumen PelaksanaanHal. 16 dari 51 hal. Putusan.

No. 126 PK/PID.SUS/2016Timur yang menyalahgunakan kewenangan dalam program PeningkatanProduksi Perkebunan Kegiatan Sharing Dana Pengawalan RevitalisasiKomoditi Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet mengakibatkan kerugiankeuangan Negara sebesar Rp29.333.300,00 (dua puluh sembilan juta tigaratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) merupakan tindak pidana korupsimelanggar Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001.

No. 589/B/PK/PJK/201134biaya yang dihitung berdasarkan Kontrak Production sharing yang diaturdalam lampiran prosedur akutansi (Exhibit C) dari Kontrak ProductionSharing yang bersangkutan.

No. 589/B/PK/PJK/20114040tidak dapat dibebankan sebagai aperating/recovery cost mMaupunsebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak.bahwa atas pendapat Pemohon Banding, meskipun PembayaranAsamera merupakan biaya yang dikurangkan, tetap tidak adakekurangan bagian Pemerintah Indonesia atas penghasilan darikegiatan KBH Blok B Majelis berpendapat walaupun dalam KontrakProduction Sharing tidak disebutkan secara jelas angka 85:15namun angka proporsi dalam Kontrak Production Sharing sebesar71,1538% : 28,8462%

Production Sharing;Hal 41 dari 92 hal.

.= bahwa, pembagian antara Pemerintah Indonesia denganPemohon Banding termasuk perpajakannya sudah diatursecara rinci dalam perjanjian Kontrak Production Sharing(85%:15% setelah pajak);e bahwa, pembayaran Pemohon Banding kepada Asamera adalah kegiatan diluar perjanjian KontrakProduction Sharing dan jika pembayaran Asameradibiayakan Pemohon Banding akan memepengaruhiperjanjian Kontrak Production Sharing;Berdasarkan kesimpulan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Pajakmemutuskan bahwa koreksi Terbanding

Majelis berpendapat bahwa pembayaran kepada Asamera tidak bolehdibebankan sebagai pengurang dalam perhitungan penghasilan kenapajak karena pembayaran Asamera merupakan kegiatan diluar kontrakproduction sharing dan apabila dibebankan akan mempengaruhi kontrakbagi hasil.Hal 61 dari 92 hal. Put.

Menimbang, bahwa yang dipertentangkan oleh Pemohon PeninjauanKembali dan Termohon Peninjauan Kembali adalah adalah perbedaaanpenafsiran hukum atas dasar hukum pengenaan tarif PPh Pasal 26 ayat (4)Minyak dan Gas Bumi Masa Pajak bagi BUT pelaksana Kontrak BagiHasil/Production Sharing Contract (PSC), apakah berdasarkan ketentuanUndangUndang Nomor Pajak Penghasilan atau berdasarkan PersetujuanPenghindaran Pajak Berganda (P3B);Menimbang, bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali/PemohonBanding, Pemohon

Putusan Nomor 1460/B/PK/Pjk/2021ini (tahun 2014), Production Sharing Contract (PSC) untuk blok NorthSumatra Offshore (NSO) antara Pertamina dan Pemohon PeninjauanKembali/Pemohon Banding masih berlaku, sedangkan menurut TermohonPeninjauan Kembali/Terbanding bahwa Production Sharing Contract (PSC)antara Pemerintah Republik Indonesia/Pertamina dengan PemohonPeninjauan Kembali/Pemohon Banding untuk kontrak area North SumateraOffshore ditandatangani tanggal 26 Agustus 1992 dan berlaku sejak tahun16 Oktober

1998 sampai 15 Oktober 2018, maka ketentuan yang berlakuadalah UndangUndang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan danKeputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor458/KMK.012/1984;Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Kontrak Bagi Hasil atau Production Sharing Contract antaraPertamina

Kupang (PJOK Kabupaten) yangtelah dilegalisir.97 1 lembar surat penetapan camat semau selatan alokasi dana cost sharing APBDKab.

Kupang yang menerima Uniasis Lafu untukpembayaran dana cost sharing PNPM TA 2010 untuk kecamatan semauselatan kabupaten kupang uang sejumlah Rp.350.000, yang telah dilegalisir.f. 1 lembar ........f 1 lembar surat penetapan camat alokasi dana cost sharing APBD kecamatansemau selatang tanggal 17 Juli 2010 yang telah dilegalisir.g 1 lembar buku tabungan BNI No Rekening 1304102229 An.

Kupang yang menerima Uniasis Lafu untukpembayaran dana cost sharing PNPM TA 2010 untuk kecamatan semauselatan kabupaten kupang uang sejumlah Rp.350.000, yang telah dilegalisir.f 1 lembar surat penetapan camat alokasi dana cost sharing APBD kecamatansemau selatang tanggal 17 Juli 2010 yang telah dilegalisir.g 1 lembar buku tabungan BNI No Rekening 1304102229 An.BPNPM MPkecamatan semau selatan yang telah dilegalisir.112 1 lembar surat perintah pencairan dana langsung nomor : SP2D0842/LS/1.20.3.13/PPKD

/2011 tanggal 28 Oktober 2011 yang telah dilegalisir.113 1 lembar surat perintah membayar langsung (LS) No.SPM : SPM0071/LS/1.20.3.13/PPKD/2011 tanggal 21 Oktober 2011 yang telah dilegalisir.114 1 lembar permohonan ke pencairan dana cost sharing PNPM MP APBDKab.

berdasarkanketentuan Pasal 3A Undangundang Pajak Pertambahan Nilai, Pemohon Banding tidakseharusnya dikukuhkan sebagai PKP ;bahwa Pemohon Banding mengemukakan, sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 44 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak danGas Bumi, menyatakan bahwa Kontraktor dapat memanfaatkan kelebihan kapasitas padafasilitas pengolahan lapangan, pengangkutan, penyimpanan dan penjualan untuk digunakanpihak lain berdasarkan prinsip pembebanan biaya (cost sharing

mengemukakan, Pipa dan Terminal merupakan merupakan fasilitasdalam Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 35 tersebut di atas;bahwa Pemohon Banding mengemukakan, Pasal 44 ayat (2) dan pasal 45 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 35 tahun 2004 a quo menyatakan bahwa Kontraktor dapat memanfaatkankelebihan kapasitas pada fasilitas pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan penjualanuntuk digunakan pihak lain berdasarkan prinsip pembebanan biaya (cost sharing

) secaraproporsional dan tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan;bahwa Pemohon Banding mengemukakan, Pemohon Banding sama sekali tidak mengenakansewa atas Fasilitas Pipa dan Terminal, Pemohon Banding juga tidak mendapatkankeuntungan dari cost sharing atas biaya perawatan dan pengoperasian Fasilitas Pipa danTerminal tersebut, Pemohon Banding hanya sebagai pengelola jaringan pipa milikPemerintah yang digunakan bersama kontraktor lain untuk mengalirkan minyak mentah dariBlok CPP;bahwa Pemohon Banding

mengemukakan, Pemohon Banding tidak pernah mencatat DebitNote kepada BOB sebagai penghasilan, dan biaya yang diklaim oleh Pemohon Bandingsebagai cost recovery adalah sebesar biaya yang menjadi bagian Pemohon Banding sesuaicost sharing;bahwa Terbanding mengemukakan, berdasarkan Pasal 1 angka 5, angka 6 dan angka 7Undangundang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2000 yang menyatakan jasa kena Pajakadalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yangmenyebabkan suatu barang

danPajak Penjualan atas Barang Mewah adalah Kontraktor yang melakukan penyerahan BarangKena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak;bahwa Majelis berpendapat, Perjanjian Penggunaan Pipa dan Terminal untuk Blok CPPantara Pemohon Banding dengan BOB Siak Bumi PusakoPertamina Hulu adalah dalamrangka pemanfaatan kelebihan kapasitas pada fasilitas pengolahan lapangan, pengangkutan,penyimpanan yang pengoperasiannya/pelayanannya dilakukan oleh Pemohon Banding selakuoperator;bahwa Majelis berpendapat, metode cost sharing

Kedua, terlepasdari Production Sharing Contract merupakan perjanjian yang bersifat Gto B yang dasarnya secara umum berlaku tax domestic law, sedangkanP3B merupakan perjanjian G to G yang berlaku international tax law,namun di sisi lain sepanjang perjanjian yang telah mengatur PE dalamhubungannya Branch Profit Tax atau additional tax akan berlakusebaliknya, dalam arti P3B akan meredusir Production Sharing Contract,dan berlaku secara equilbrium dimana PSC secara mutatis mutandisakan mengadopsi P3B

Ketiga, dalam postulat hukum bahwaProduction Sharing Contract walaupun selama ini merupakan perjanjianatau kesepakatan atas usaha patungan yang mengatur bagi hasilproduksi di bidang pertambangan. Sedangkan P3B mengatur bahwapembebanan atas pemberlakuan pembagian perpajakan secaraseimbang sehubungan dengan timbulnya hak dan kewajiban yangmelekat dari perjanjian yang berasal dari kegiatan business profit, yangsudah barang tentu mempunyai yuridiksi dan tunduk pada regulasikonvensi internasional.

Keempat, in casu Branch Profit Tax, memilikiketerkaitan hubungan hukum (innerlijke samenhang) antara KontrakBagi Hasil (Production Sharing Contract) dengan P3B Indonesia Inggrissebagaimana yang dimuat dalam Article 10.7 yang menyatakan bahwa:Notwithstanding any other provisions of this Agreement, where aHalaman 5 dari 9 halaman.

Biaya Overhead Allocation adalah hak yang telah diberikan oleh kontrakProduction Sharing Contract (PSC) kepada Pemohon Banding;bahwa biaya overhead allocation merupakan hak yang telah diberikan oleh PSCkepada Pemohon Banding;bahwa sesuai dengan Pasal Ill.2 Exhibit C dari kontrak PSC Blok Rokan antaraPertamina (sekarang SKKMIGAS) dan PT Caltex Pacific Indonesia (sekarangPT Chevron Pacific Indonesia) yang ditandatangani pada tanggal 15 Oktober1992 dan telah disetujui olen Menteri Pertambangan dan Energi

Kalaupun biaya overhead dianggap objek PPhPasal 26 maka berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S604/MK.017/1998, PPh Pasal 26 yang terhutang ditanggung Pemerintah;bahwa butir ke1 Surat Menteri Keuangan No.S604/MK.017/1998 tanggal 24November 1998 (S604Lampiran 6) menyatakan bahwa terhadap overhead,technical services dan biaya yang timbul dari Kantor Pusat dalam rangkamemenuhi kewajiban kontraktor production sharing dikenakan pajak sesuaidengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Pajakpajak Ditanggung Pemerintah dalam S604 sejalan dengan Section IVRights and Obligation of the parties Pasal 1.3 huruf b The Rokan ProductionSharing Contract antara Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas BumiNegara (PERTAMINA) dan PT Caltex Pacific Indonesia CONTRACTOR;Pasal 1.3 huruf b The Rokan Production Sharing Contract antara PerusahaanPertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) dan PT CaltexPacific Indonesia CONTRACTOR (Lampiran 7) menyebutkan bahwa:"PERTAMINA shall:Halaman 7 dari

;bahwa argumentasi diatas juga didukung oleh Pendapat Majelis HakimPengadilan Pajak pada Putusan Sengketa BandingNo.Put.40784/PP/M.1/13/2012 yang diucapkan pada tanggal 17 Oktober 2012,halaman 40 (Lampiran 9) pada intinya menyatakan bahwa pembebananoverhead dari Kantor Pusat Production Sharing Contract (PSC) di luar negeritidak terutang PPh Pasal 26 dengan mengacu kepada Surat Menteri KeuanganNo.

bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pengertian bahwa OverheadAllocation adalah biaya administrasi dan umum, selain biaya langsung,yang dapat dialokasikan pada operasi ini (production sharing) harusdidasarkan pada study yang rinci, dan metode yang ditetapkan berdasarkanhasil study tersebut harus diterapkan secara konsisten setiap tahun.

Uang tunai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);Bahwa dalam kerjasama ini telah disepakati berlangsung selama 1 (satu)tahun), yaitu mulai tanggal 12 Februari 2014 sampai dengan tanggal 12Februari 2015, dan telah disepakati pula Tergugat akan memberikankeuntungan atau sharing profit kepada Penggugat sebesarRp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);Halaman 2 dari 24 hal. Put. Nomor 2059 K/Pdt/20165.

;Bahwa sesuai dengan isi Kesepakatan Bersama tersebut, Tergugat telahberjanji kepada Penggugat untuk mengembalikan dana/aset yang telahditerimanya beserta keuntungan/sharing profitnya, yaitu. sebesarRp2.241.000.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh satu juta rupiah),selambatlambatnya pada tanggal 15 September 2014, yang harus dibayartunai/lunas, seketika dan sekaligus kepada pihak Penggugat.

Nomor 2059 K/Pdt/201617.18.19.20.Bersama sesuai Akta Nomor 14, tanggal 26 Juni 2014 dan menghukumTegugat untuk membayar uang penyertaan modal sebesarRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan keuntungan atau sharing profitsebesar Rp441.000.000,00 (empat ratus empat pupuh satu juta rupiah)secara sekaligus dan seketika kepada Penggugat;Bahwa jika Tergugat tidak dapat mengembalikan uang penyertaan modaldan membayar keuntungan atau sharing frofit yang keseluruhannyasebesar Rp1.441.000.000,00 (satu miliar

;Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi untuk mengembalikanpenyertaan modal milik Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliarrupiah) dan wanprestasi membayar keuntungan/profit sharing kepadaPenggugat sebesar Rp441.000.000,00 (empat ratus empat puluh satu jutarupiah);Menyatakan tanah milik Tergugat yang terletak di Jalan Bunga AnggrekGaruda Nomor 47, Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, KotaMalang sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 107, seluas 1.920 m?

;Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi untuk mengembalikanmodal milik Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) danwanprestasi membayar keuntungan/profit sharing kepada Penggugatsebesar Rp441.000.000,00 (empat ratus empat puluh satu juta rupiah);Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang penyertaan modal milikPenggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dankeuntungan/profit sharing dalam kerjasama pembangunan perumahansebesar Rp441.000.000,00 (empat ratus empat