Sunardi.M.BA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, melakukan usaha perikanan di bidang pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP);2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;3.

Definisi surat ijin usaha perikanan yang selanjutnyadisebut SIUP adalah ijin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikananuntuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksiyang tercantum dalam ijin tersebut;Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid Sus/2017/PN Sgr Bahwa untuk orang perseorangan yang melakukan pembudidayaan ikanharus dilengkapi dengan SIUP sesuai dengan ketentuan pasal 26 Ayat (1)UU RI No 31 tahun 2004 tentang perikanan; Bahwa yang dimaksud nelayan kecil dan pembudidaya

Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia,melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan,pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Suratjin Usaha Perikanan (SIUP).Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 49/Pid Sus/2017/PN SgrAd.1.

M.Si,menyatakan untuk orang perseorangan yang melakukan pembudidayaan ikanharus dilengkapi dengan SIUP sesuai dengan ketentuan pasal 26 Ayat (1) UURI No 31 tahun 2004 tentang perikanan.

Dari haltersebut mengungkap bahwa, pada dasarnya Terdakwa mengetahui bahwasetiap usaha pembudidayaan ikan wajib memiliki ijin usaha (SIUP) namun untukusaha pembudidayaan ikan milik Terdakwa yang terletak di Dusun Gondol,Desa Penyabangan, Kecamatan Gerokgak, Kab.

Buleleng, Terdakwa tidakbersungguhsungguh untuk mengurus jijinijinnya agar dapat beroperasisebagaimana maksud undangundang;Menimbang, bahwa dari hal tersebut telah terbukti adanya kesengajaanpada diri Terdakwa untuk tidak segera mengurus SIUP atau melengkapi usahabudidaya ikan milik Terdakwa yang terletak di Dusun Gondol, DesaPenyabangan, Kecamatan Gerokgak, Kab.

Menyatakan barang bukti berupa :- Surat ijin usaha perdagangan (SIUP) nomor. 0962DPMPTSP / SIUP / 0775 / 3 / 2020 tanggal 20 Maret 2020.- Surat Penerbitan Izin UKL/UPL tanggal 19 Maret 2020.- Surat pernyataan kerja (SPK) No. 201/SPK/III/2020 tanggal 19 Maret 2020.- Surat tanda daftar ulang/perpanjangan Izin ganggauan (HO) tanggal 19 Maret 2020.-- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Kastono UD Meubel K.S kepada Bahri Latara/Zulkifli Abd Dano sejumlah Rp. 3.000.000. tanggal

Menyatakan barang bukti berupa :Surat ijin usaha perdagangan (SIUP) nomor.0962DPMPTSP / SIUP / 0775 / 3 / 2020 tanggal 20 Maret2020.Surat Penerbitan Izin UKL/UPL tanggal 19 Maret 2020.Surat pernyataan kerja (SPK) No. 201/SPK/III/2020 tanggal19 Maret 2020.Surat tanda daftar ulang/perpanjangan Izin ganggauan(HO) tanggal 19 Maret 2020.1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Kastono UDMeubel K.S kepada Bahri Latara/Zulkifli Abd Danosejumlah Rp. 3.000.000. tanggal 19 Maret 2020.1 (satu) lembar kwitansi

belum tandatangan nanti sekitar pukul 18.00 witbelum ada informasi sehingga korban sms menanyakan apakah SIUP danRAB bisa diantar tidak ?

) nomor.0962DPMPTSP/SIUP/0775/3/2020 tanggal 20 Maret 2020.Surat Penerbitan Izin UKL?

Bahwa pada tanggal 20 Maret 2020 saksi mengkonfirmasi kepadatetangga saksi yang merupakan pegawai perijinan Kota ternate bernamaNurlaila sehingga yang bersangkutan mengatakan surat ijin tersebut palsukarena sisten perijinan tidak seperti begitu karena sudah berubah,sehingga saksi emosi dan berniat untuk menjebak terdakwa dengan caramenelpon terdakwa untuk meminta bantu untuk membuat SIUP laluterdakwa mengatakan bahwa kalau SIUP biaya Rp. 1.800.000. dan saksimenyanggupinya dan terdakwa mengatakan

) nomor. 0962 DPMPTSP /SIUP /0775/3/ 2020 tanggal 20 Maret 2020.

setidaktidaknya pada waktu lain dalamtahun 2011, bertempat pada posisi Koordinat 02 28, 50 U13006, 20,T di Samudera Pasifik wilayah pengelolaan perikananRepublik Indonesia atau setidaktidaknya pada suatu tempatlain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan NegeriSorong, setiap orang yang dengan sengaja diwilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usahaPerikanan di bidang Penangkapan, Pembudidayaan,4.Pengangkutan ...Pengangkutan,Pengelolaan dan pemasaran ikan, yang tidakmemiliki SIUP

dari kontak, diketahui merupakan kapal ikanberbendera Philipina dengan nama KM.Pablio II1I.Selanjutnyamemerintahkan Terdakwa (nahkoda kapal) untuk membawa dokumenkapal dengan menggunakan perahu tingting ke KRI PITHON 821untuk di laksanakan pemeriksaan.Dan setelah dilakukanpemeriksaan didapai bahwa Terdakwa selaku nahkoda KM.Pabliomelakukan kegiatan penangkapan ikan di samudera Pasifikwilayah pengelolaan Perikanan republic Indonesia tanpamemiliki dokumen Perikanan berupa Surat Ijin Usaha Perikanan(SIUP

Bahwa ...11Bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwamelalui penerjemah bahasa Indonesiamembenarkannya; cee reer e rere reer eeee3.Keterangan Ahli MURHAM JAYA AMPI;Bahwa Ahli pernah mengikuti diklat tentang dokumen danpemberkasan serta perijinan untuk kapalkapan berukuran 10 GT;Bahwa Ahli tahu Terdakwa telah memasuki wilayah perairanIndonesia tanpa memiliki SIUP dan SIB ;Bahwa posisi 02 28 50 U 130 06 20T termasuk wilayahZEE;Bahwa jarak ZEE adalah 200 mil;Bahwa untuk kapal asing

khusus kapal perikanan yang masukwilayah Indonesia harus dilengkapi dengan dokumen SIUP danSIB, dan untuk mengurus SIUP untuk kapal asing mengurusnya dikementrian kelautan di Jakarta,dan kapalnya bisa masuk kepelabuhan perikanan Indonesia untuk dilakukan pemeriksaanfisik;Bahwa cara mengetahui posisi kapal beberapa derajat sudahmasuk wilayah ZEE carangannya dengan melihat peta;Bahwa Fungsi dari SIPI untuk menentukan lokasi penangkapanikan , SIUP fungsinya untuk pengendalian pengolaan sumber dayaikan

Menyatakan Terdakwa CHRISANTOMACARAYEN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Dengan sengaja diwilayahpengelolaan Perikanan republikIndoensia melakukan penangkapan ikantanpa memiliki Surat Ijin UsahaPerikanan (SIUP) ;2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun dan 6~ (enam)bulan; 3.

Bangka SelatanTanggal 1214 Nop 2005 an.SYAHRIAL67. 122/SPPD/Indag Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Rp 590.000,kopukm/XI/2005 di Kab. Bangka Barat Tanggal 1416Nop 2005 an. TITIN NOVITA.68. 120/SPPD/Indag Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Rp 390.000,kopukm/XI/2005 di Kab. Bangka Tanggal 1415 Nop2005 an. HUDA MASYUTIN.69. 121/SPPD/Indag Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Rp 710.000,kopukm/XI/2005 Kab. Bangka Barat Tanggal 1416Nop 2005 an.

A.Md.90. 143/SPPD/Indag Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Rp 1.250.000,kopukm/XII/2005 di Kab. Belitung Timur Tanggal 2226Des 2005 an. HUDA MASYUTIN.91. 142/SPPD/Indag Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Rp 1.450.000,kopukm/XII/2005 Kab. Belitung Timur Tanggal 2226Des 2005 an.

SYAHRIAL67. 122/SPPD/Indag Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Rp 590.000,kopukm/XI/2005 Kab. Bangka Barat Tanggal 1416 Nop2005 an. TITIN NOVITA.68. 120/SPPD/Indag Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Rp 390.000,kopukm/X1/2005 Kab. Bangka Tanggal 1415 Nop 2005an. HUDA MASYUTIN.69. 121/SPPD/Indag Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Rp 710.000,kopukm/X1I/2005 Kab. Bangka Barat Tanggal 1416 Nop2005 an.

A.Md.90. 143/SPPD/Indag Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Rp1.250.000,kopukm/XII/2005 Kab. Belitung Timur Tanggal 2226 Des2005 an. HUDA MASYUTIN.91. 142/SPPD/Indag Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Rp1.450.000,kopukm/XII/2005 Kab. Belitung Timur Tanggal 2226 Des2005 an.

A.Md.90. 143/SPPD/Indag kop Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Rp 1.250.000,ukm/XII/2005 di Kab. Belitung Timur Tanggal 2226Des 2005 an. HUDA MASYUTIN.91. 142/SPPD/Indag kop Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Rp 1.450.000,ukm/XII/2005 Kab. Belitung Timur Tanggal 2226Des 2005 an.

JWN- 2013 yang dikeluarkan pada tanggal 05 September 2013 ; 1 (satu) Lembar Surat Izin usaha Perikanan (SIUP) No. 02.09.02.0037.5698 yang dikeluarkan pada tanggal 28 September 2012 1 (satu) Lembar Lampiran Surat Izin Penangkapan Ikan (SIUP) No. 02.09.02.0037.5698 yang dikeluarkan pada tanggal 28 September 2012 tentang jenis alat tangkap ikan ; 1 (satu) Lembar Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) No. 26.12.0028.06.37191 yang dikeluarkan di Jakarta 27 Desember 2012 : 1

BINTANG ANUGRAH ;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitusaksi TARONO Bin KARIMUN; 1 (satu) Lembar Surat Izin Usaha perikanan (SIUP) No : 02.11.02.0037.6155 diterbitkan di Jakarta tertanggal 12 Agustus 2011 oleh Direktorat Jendral Perikanan tangkap yang berlaku mulai tanggal 12 Agustus 2013 sampai dengan 11 Agustus 2041 beserta 1 (satu) Lembar Lampirannya ; 1 (satu) Lembar Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) No : 26.12.0028.06.35925 diterbitkan di Jakarta tertanggal 17 Septembr 2012 oleh

JWN 2013 yang dikeluarkan pada tanggal 05 September 20131 ( satu ) Lembar Surat Izin Usaha Perikanan ( SIUP ) No. 02.09.02.0037.5698 yangdikeluarkan pada tanggal 28 September 20121 ( satu ) Lembar Lampiran Surat Izin Usaha Perikanan ( SIUP ) No. 02.09.02.0037.5698tanggal 28 September 2012 tentang jenis alat tangkap ikan1 ( satu ) Lembar Surat Izin Penangkapan Ikan ( SIPI ) No. 26.12.0028.06.37291 yangdikeluarkan di Jakarta 27 Desember 20121 ( satu.)

TARONO BIN (Alm) KARIMUN;Benar bahwa AHLI belum pernah memberikan keterangan sebagai Ahli;Benar bahwa Menurut UndangUndang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; danPeraturan Daerah No. 1 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah; usaha perikananmencakup usaha penangkapan ikan dan usaha pembubidayaan ikan;Benar bahwa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Pembudidayaan Ikan dan SIUP dan SIPI (Surat IzinPenangkapan Ikan) Usaha Penangkapan Ikan;Benar bahwa SIUP Perikanan diberikan

adalah izin tertulis yang harus dimiliki orang atauperusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksiyang tercantum dalam izin tersebut.Surat Izin Penangkapan Ikan atau SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki orang atauperusahaan perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari SIUP;Memalsukan SIUP, SIPI, SIKPI adalah upaya atau tindakan meniru bentuk asli dokumen SIUP,SIPI, SIKPI;Menggunakan SIUP, SIPI, SIKPI adalah

upaya atau tindakan memanfaatkan SIUP, SIPI, SIKPIpalsu dengan tujuan untuk mengelabui atau memetik keuntungan lain dari dokumen tersebut;Benar bahwa:Tindakan sdr.

YASPAUN Bin (Alm) CARBO tidak merupakan tindakan memalsukan SIUP,SIPI dan/atau menggunakan SIUP, SIPI palsu;Yang bertanggung jawab dalam tindak pidana di atas adalah sdr. YASPAUN Bin (Alm)CARBO;Sesuai Tanda Selar KMN. BINTANG SAMUDRA II GT. 44 No. 1907/fp dan Surat KeteranganHasil Pengukuran Kapal yang menerangkan GT 74 maka sesuai kewenangannya, perizinan yang17harus dimiliki adalah SIUP dan SIPI dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KementerianKelautan dan Perikanan; Mengingat GT KMN.

Brewon,S.St.Pi menerangkan bahwa dokumen yang diperuntukkan untuk kapal ikansesuai UU No. 45 Tahun 2009 adalah SIPI ( Surat Ijin Penangkapan Ikan ), SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan ), SLO ( Surat Laik Operasi ), Surat ijin untuk kapal,SIB ( Surat Ijin Berlayar ) bukti Kepemilikan kapal, Identitas Kapal dan Surat Ukur,dan sesuai yang dilakukan oleh terdakwa selaku nakhoda KM. Rian Giri SahputraGT.7 wajib memiliki SIP, SIUP, dan SIB.

RIAN GIRI SAHPUTRA Gt.7 berbenderaIndonesia sedang menangkap ikan tanpa memiliki dokumen yang sah yaitu SIPIdan SIUP ;Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di atas kapal ikan KM. RIAN GIRISAHPUTRA ditemukan ikan hasil tangkapan sebanyak sekitar 40 (empat puluh)kilo gram ikan jenis Campurcampur dan setelah dijual di dermaga Dit. Pol.

RIAN GIRI SAHPUTRA Dt.7 berbenderaIndonesia sedang menangkap ikan tanpa memiliki dokumen yang sah yaitu SIPIdan SIUP ;e Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di atas kapal ikan KM. RIAN GIRISAHPUTRA ditemukan ikan hasil tangkapan sebanyak sekitar 40 (empat puluh)kilo gram ikan jenis campurcampur dan setelah dijual di dermaga Dit. Pol.

RIAN GIRI SAHPUTRAGT7 berbendera Indonesia telah melakukan penangkapan ikan di WilayahPerairan Kwala Belawan tepatnya pada posisi 035130 dan 984500 T tanpamemiliki dokumen yang sah yaitu Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan SuratIjin Usaha Perikanan (SIUP) adalah salah dan melanggar pasal 93 ayat (1) UUNo. 31 Tahun 2004 Jo.

RIAN GIRI SAHPUTRA GT7 nyatanyata melakukan penangkapan ikan tanpadilengkapi dokumen yang sah berupa Surat ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat IjinUsaha Perikanan (SIUP) maka telah melanggar pasal 93 ayat (1) UU No.31 tahun 2004Jo.

SIUP No.677/SIUP/PTSP/BKPMP2013.6. Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil Nomor PK.305/12/04/KSOP.TBS 2012.7. BKP Nomor Reg.000035.8. Buku Panduan SKK Untuk KKM kapal Nelayan.9. Buku untuk Nahkoda Kapal Nelayan.>>>>>>>>1 (1 (1 (satu) set mesin trol merk isuzu1 (0Semuanya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu JASRIZAL6.

SIUP No.677/SIUP/PTSP/BKPMP2013.Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil Nomor PK.305/12/04/KSOP.TBS2012. BKP Nomor Reg.000035. Buku Panduan SKK Untuk KKM kapalNelayan. Buku untuk Nahkoda Kapal Nelayan;Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;4. Saksi Jamalus, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa kapal KM.

SIUP No.677/SIUP/PTSP/BKPMP2013. Surat KeteranganKecakapan 60 Mil Nomor PK.305/12/04/KSOP.TBS2012. BKP NomorReg.000035. Buku Panduan SKK Untuk KKM kapal Nelayan.

Sertifikat Kelaikan danPengawakan Kapal Penangkapan Ikan Nomor PK.001/19/08/KSOP.TBS15.SIUP No.677/SIUP/PTSP/BKPMP2013. Surat Keterangan Kecakapan 60Mil Nomor PK.305/12/04/KSOP.TBS2012. BKP Nomor Reg.000035. BukuPanduan SKK Untuk KKM kapal Nelayan.

Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkapan Ikan NomorPK.001/19/08/KSOP.TBS15;SIUP No.677/SIUP/PTSP/BKPMP2013;Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil Nomor PK.305/12/04/KSOP.TBS2012;7. BKP Nomor Reg.000035;8. Buku Panduan SKK Untuk KKM kapal Nelayan;9. Buku untuk Nahkoda Kapal Nelayan;Dikembalikan kepada pemiliknya JASRIZAL;6.

Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah).Menimbang, bahwa atas tututan pidana yang diajukan oleh Penutut Umumtersebut terdakwa telah mengajukan pembelaanya secara tertulis, pada pokoknyamemohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa ataupunmenjatuhkan putusan yang seringanringannya dengan alasan terdakwa adalahtulang punggung keluarga dalam mencari nafkah dengan alasan terdakwamempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan /SIUP ;Menimbang, bahwa

No.46/MDAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan Atas PeratuaranMenteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/MDAG/PER/9/2007 TentangPenerbitan Izin Usaha Perdagangan menyebutkan Setiap Perusahaan PerdaganganHalm. 19 dari 24 halaman Putusan No. 28/Pid.Sus/2017/PNSabwajib memiliki SIUP dan ayat (2) SIUP sebagaimana dalam ayat (1) terdiri daria.SlUPKecil, b.SIUP Menengah, danc.SIUP Besar ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan MenteriPerdagangan R.!

dalam menjalankan usaha perdagangannya, yaitu melakukanperdagangan terhadap gula pasir dan beras ketan yang khusus dijual untuk daerahKota Sabang tidak pernah memiliki SIUP yang dikeluarkan oleh KP2TSP KotaSabang ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutMajelis telah dapat menyimpulkan, bahwa usaha perdagangan yang dilakukanterdakwa yang memperjual belikan gula pasir tersebut adalah tergolong denganusaha perdagangan yang harus memiliki SIUP Kecil karena total kekayannyaberkisar

No.46/MDAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan Atas Peratuaran Meneteri PerdaganganRepublik Indonesia Nomor 36/MDAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Izin UsahaPerdagangan yang menyebutkan SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaanperdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp.50.000.000,(lima puluh jutarupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) tidaktermasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutmenurut Majelis SIUP

Menyatakan Terdakwa Mulyadi Bin Abdul Rahman telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Melakukan usahaperdagangan tanpa dilengkapi Surat Izin Usaha Perdagangan/ SIUP ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari ;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4.

/li>

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (Lima Belas) Hari;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa :

• 1 satu) lembar SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN BERALKOHOL(SIUP-MB

),Nomor:02/25-07/SIUP-MB/III/2010, tanggal 23 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh BITZAEL S.

TEMMAR sebagai BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT kepada SUTIRJO TANAYA dengan nama perusahan TOKO MAKASAR;

LAMBIOMBIR, S.Sos.M.Si sebagai KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT kepada SUTIRJO TANAYA dengan nama perusahan TOKO MAKASAR;

Ritabel Tanimbar Utara Maluku Tenggara Barat tanggal 28-03-2009;

TEMMAR sebagaiBUPATI MALUKU TENGGARA BARAT kepada SUTIRJO TANAYAdengan nama perusahan TOKO MAKASAR;2) 1(satu) lembar copyan SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)KECIL, Nomor : 033/2507/PK/III/2010, tanggal 23 Maret 2010 yangdikeluarkan oleh BITZAEL S.

Ritabel Tanimbar UtaraMaluku Tenggara Barat tanggal 28032009;14)1(satu) lembar Copian SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN(SIUP),Nomor : 033/8101/PK/III/2010, tanggal 12 Mei 2015 yang dikeluarkanoleh D.

Ritabel TanimbarUtara Maluku Tenggara Barat tanggal 28032009;1 (satu) lembar Copian SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN(SIUP),Nomor : 033/8101/PK/III/2010, tanggal 12 Mei 2015 yang dikeluarkanoleh D.

Ritabel Tanimbar UtaraMaluku Tenggara Barat tanggal 28032009;1 (satu) lembar Copian SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN(SIUP),Nomor : 033/8101/PK/III/2010, tanggal 12 Mei 2015 yang dikeluarkanHalaman 36 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Smloleh D.

Bahwa Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP,adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untukmelakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yangtercantum dalam izin tersebut.

Nomor 58/PERMENKP/2020 tentangUsaha Perikanan Tangkap, Pasal 12 ayat (1) menyebutkan Menteriberwenang menerbitkan SIUP, SIPI, dan SIKPI, untuk Kapal Perikananberukuran di atas 30 (tiga puluh) gross tonnage yang beroperasi diWPPN RI di atas 12 (dua belas) mil laut dan/atau di Laut Lepas, Pasal12 ayat (2) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan SIUP, SIPI,dan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DirekturJenderal.

Nomor 58/PERMENKP/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap, Pasal 12 ayat (1) menyebutkanMenteri berwenang menerbitkan SIUP,SIPI,dan SIKPI, untuk Kapal Perikananberukuran di atas 30 (tigapuluh) gross tonnage yang beroperasi di WPPN RI diatas 12 (dua belas)mil laut dan/atau di Laut Lepas, Pasal 12 ayat (2) Menterimendelegasikan kewenangan penerbitan SIUP, SIPI, dan SIKPI sebagaimanadimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

Morowali, Prov.Sulawesi Tengah tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan berusaha berupaSurat Izin Usaha Perikanan (SIUP).Menimbang, bahwa kapal KM.

Menetapkan barang bukti berupa : ---------------------------------------------------------- 1 (satu) unit KM.Sumber Sukses GT.6 No.4938; - 2 (Dua) set alat tangkap jenis trawl; - 1 (satu) lembar sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkapan ikan No.552.2/Hubkominfo/201;- 1 (satu ) lembar pas kecil Nomor 552.2/Hubkominfo/201;- 2 (Dua) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor : 024SIPI-KAN/SB/2013; - 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor : 041/SIUP-KAN/SB/2013

tidak berlaku lagi;- 1 (satu) lembar lampiran Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor : 041/SIUP-KAN/SB/2013 tanggal 1 April 2013;- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (SKK) atas Nama Jon Lukman ; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Tan Anio alias Anio 7.

Sumber Sukses GT.6 No.4938;2 (Dua) set alat tangkap jenis trawl;1 (satu) lembar sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkapan ikanNo.552.2/Hubkominfo/201 ;1 (satu ) lembar pas kecil Nomor 552.2/Hubkominfo/201 ;2 (Dua) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor : O24SIPIKAN/SB/2013;1 (satu) lembar Surat lIzin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor : 041/SIUPKAN/SB/2013 tidak berlaku lagi;1 (satu) lembar lampiran Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor : 041/SIUPKAN/SB/2013 tanggal 1 April 2013;1

Bahwa benar saksi diperlihatkan surat izin usaha perikanan (SIUP) No.041/SIUPKAN/SB/2013 tanggal 01 April 2013 atas nama Tan Jauw Kwan dan surat jjinpenangkapan ikan (SIPI) N0O.024/SIPIKAN/SB/2013 tanggal 01 April 2013 yangdigunakan oleh kapal KM.

Seri : 350387.GT 512Bahwa benar ahli menerangkan surat izin penangkap ikan perikanan (SIPI)masaberlakunya adalah 1 (satu) tahun .Bahwa ahli menerangkan bahwa masa surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)berlakuselama orang masih melakukan kegiatan usaha perikanan ,hal ini sesuai denganPermen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor .PER.30/MEN/2012tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia .Pasal 13 ayat (1).Bahwa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang dimiliki

oleh Tan Jauw Kuandengan nomor .041/SIUP/kan/SB/2013 masih berlaku.Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yangdimiliki oleh Tan Jauw Kuan dengan nomor .024/SIUP/kan/SB/2013 untuk KapalMotor SUMBER SUKSES GT.6 R.16 No.4379 sudah tidak berlaku lagi danKM.SUMBER SUKSES GT.6 R.16 No.4379 dianggap tidak mempunyai Surat IzinPenangkapan Ikan (SIP)Bahwa berdasarkan kepres No.39 Tahun 1985 tentang penghapusan trawl dankeputusan menteri Pertanian nomor 770/Kpts /IK.120/10/90

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit KM.Sumber Sukses GT.6 No.4938; 2 (Dua) set alat tangkap jenis trawl; 1 (satu) lembar sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkapan ikanNo.552.2/Hubkominfo/201 ; 1 (satu ) lembar pas kecil Nomor 552.2/Hubkominfo/201 ; 2 (Dua) lembar Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor : O24SIPIKAN/SB/2013; 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor : 041/SIUPKAN/SB/2013 tidak berlaku lagi; 1 (satu) lembar lampiran Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP

Bangka Selatan Propinsi Kepulauan BangkaBelitung dalam wilayah Pengelolaan Perikanan republik Indonesia atau setidak tidaknyapada suatu tempat tertentu di Perairan Indonesia yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili,dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usahaPerikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, danpemasaran ikan yyang tidak memiliki SIUP, yang dilakukan

mengumpulkan ikan yang terperangkap didalam kantong jaring.Bahwa kegiatan penangkapan ikan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan kawankawan dengna cara yang sama atau setidak tidaknya dengan cara cara semacam itubergantian sesuai dengan kondisi pada waktu melakukan kegiatan penangkapan ikansampai pada hari Sabtu tanggal 5 April 2014 sekitar pukul 14.35 wib terdakwa dankawan kawan ditadatangi dan diperiksa oleh petugas kepolisian karena terdakwa tidakdapat memperlihatkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP

Nomor 365/Pid.B/2014/PN Sgl10 April 2014 yang dituangkan dalam berita acara pengukuran KM.Putri Ayuno.PK.206/1/04/KSOP.PKBLM14 tanggal 11 April 2014 berukuran 7 GT (Gross ton)sehingga berdasarkan pasal butir 11 UU RI no.45 tahun 2009 tentang Perubahan AtasUU no.31 tahun 2004 tentang perikanan tidak termasuk sebagai nelayan kecil sehinggauntuk mendapatkan usaha perikanan diwilayah pengelolaan perikanan diwilayah NegaraIndonesian harus memiliki persyaratan tertentu termasuk Surat Izin Usaha Perikanan(SIUP

pada hari kamis tanggal10 April 2014 yang dituangkan dalam berita acara pengukuran KM.Putri Ayuno.PK.206/1/04/KSOP.PKBLM14 tanggal 11 April 2014 berukuran 7 GT (Gross ton)sehingga berdasarkan pasal butir 11 UU RI no.45 tahun 2009 tentang Perubahan AtasUU no.31 tahun 2004 tentang perikanan tidak termasuk sebagai nelayan kecil sehinggauntuk mendapatkan usaha perikanan diwilayah pengelolaan perikanan diwilayah NegaraIndonesian harus memiliki persyaratan tertentu termasuk Surat Izin Usaha Perikanan(SIUP

Menyatakan terdakwa NGUYEN THANH HAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Dengan sengaja melakukan usaha perikanan di bidang Pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP).2.

Saksi GanefPutusan Nomor.20/Pid.Sus/Prkn/2016/PN.Tpg Hal 4 dari 23 hal.Wicaksono dan saksi Herry Agung A kemudian membawa kapal JMS.00635beserta terdakwa dan 4 (empat) orang ABK ke pelabuhan untuk dilakukanpemeriksaan lebih lanjut.Bahwa kapal JMS.00635 yang dioperasikan terdakwa untuk melakukanpengangkutan ikan diwilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesianamun terdakwa tidak memiliki surat ijin usaha perikanan (SIUP).

ahli menerangkan, terhadap NGUYEN THANH HAI Nahkoda kapalJMS.00635K yang bertonase 95 GT (Gross Ton) dapat dikenakan sanksi Pasal 26ayat (1) Jo Pasal 92 UndangUndang Nomor. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;Bahwa saksi ahli menerangkan, untuk kapal pengangkut harus memiliki dokumenkapal perizinan perikanan, alat VMS, SLO, SPB, SIUP, SIKPI, dan Crew khususuntuk Nahkoda dan KKM harus memiliki Sertifikasi;Bahwa saksi ahli menerangkan, kapal JMS.00635K tidak memiliki SIUP;Keterangan TERDAKWA.

Tidak memiliki SIUP;Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalampersidangan dihubungkan dengan unsurunsur tersebut, maka dapatdiuraikan sebagai berikut;Ad. 1. Unsur setiap orang ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurutketentuan Pasal 1 angka 14. Undangundang Nomor 31 tahun 2004 TentangPerikanan adalah Orang Perseorangan atau Korporasi.

dibidang pe nangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahandan pemasaran ikan di wilayah pe ngelolaan perikanan Republik Indonesia untukmemiliki SIUP ( Surat Izin Usaha Perikanan );Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkapdipersidangan dari keterangan saksisaksi ABK, saksi Penangkap kapal DitpolairPatroli Polisi KP.

, keduanya ternyata tidak memiliki dokumen sah dari PemerintahRepublik Indonesia diantaranya berupa : Surat lIzin Usaha Perikanan (SIUP)sebagaimana juga dijelaskan pengertian dan maksudnya dari SIUP, oleh karenaitu menurut Majelis Hakim unsur ke4 tidak memiliki SIUP telah terpenuhimenurut hukum.Putusan Nomor.20/Pid.Sus/Prkn/2016/PN.Tpg Hal 20 dari 23 hal.Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapatmenghapus sifat

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);15. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 16. dst;...; 18.

Surat Izin UsahaPerdagangan (SIUP); 15. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); ... dst.; 18.

berupa pemberhentian sementara SIUP.; Pemberhentian sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) palinglama 3 (tiga) bulan, dilakukan oleh Pejabat Penerbit SIUP denganmengeluarkan Keputusan Pemberhentian Sementara SIUP.

;Keputusan Pemberhentian Sementara SIUP sebagaimana dimaksud padaayat (2) menggunakan Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIIIPeraturan Menteri ini.; 22222 enn enn n nnn n nnn nn neePasal 22(Permendag No. 36/MDAG/PER/9/2007)Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan perdaganganyang telah memiliki SIUP yang melanggar ketentuan sebagimana dimaksuddalam Pasal 3, dan Pasal 21 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupapencabutan SIUP. ; 222 2n 2 enone nnn n nnn nn nnn n ennPencabutan

SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanoleh Pejabat Penerbit SIUP dengan mengeluarkan Keputusan PencabutanKeputusan Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX PeraturanMenteri ini.; 22222222 22222 no nnn n nnn nn nnn nnPutusan No. 29/G/2015/PTUNBL him. 67Pasal 23(Permendag No. 46/MDAG/PER/9/2009)(1) Perusahaan Perdagangan yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1),dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan

Hulonthalangi, kota Gorontalo atau setidaktidaknyapada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriGorontalo, sebagaimana dimaksud Pasal 106 Ketentuan Peralihan UU No. 31 Tahun2004 tentang Perikanan, dengan sengaja diwiliyah Pengelolaan Perikanan RepublikIndonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan,pengangkutan, pengelolaan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP (Surat jinUsaha Perikanan), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara

sebagai berikut :Bahwa Terdakwa selaku Ketua Kelompok Usaha Bersama Berkah Amanahyang mengelolan kapal KM INKA MINA 953 dan yang bertanggung jawab terhadappengoperasian kapal KM INKA MINA 953 tersebut sekalipun mengetahui bahwa kapalKM INKA MINA 953 tersebut belum memiliki SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan)Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 250/Pid.Sus /2015/PN Gtomaupun SIPI (Surat jin Penangkapan Ikan) akan tetapi tetap melakukan usahaperikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan

Hulonthalangi, Kota Gorontalo tersebut mereka menemukan danmenghentikan KM INKA MINA 953 yang dinakhodai oleh Arifin Adi Isima dan setelahdilakukan pemeriksaan mengenai kelengkapan dokumen maupun muatan kapal ternyataditemukan KM INKA MINA953 yang dinakhodai Arifin Adi Isima tersebut tidakmemiliki dokumen berupa SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan), SIPI (surat jinPenangkpan Ikan) dan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) dan Kapal INKA MINA arifinAdi Isima tersebut sedang memuat hasil tangkapan berupa ikan

Bahwa saksi menerangkan saat melakukan patroli bersama anggota polairPolda Gorontalo yang lain telah melakukan pemeriksaan terhadap kapalInkamina953 yang pada saat itu menuju ke tempat Pangkalan PendaratanIkan dan dinahkodai oleh Terdakwa;e Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan diatas kapal saksi menemukan kapalInkamina953 memuat ikan hasil tangkapannya;Bahwa saksi menerangkan telah menanyakan kepada Terdakwa tentang surat surat kelangkapan kapal penangkapan ikan yaitu Surat jin UsahaPerikanan (SIUP

anggota polairPolda Gorontalo yang lain telah melakukan pemeriksaan terhadap kapalInkamina953 yang pada saat itu menuju ke tempat Pangkalan PendaratanIkan dan dinahkodai oleh Terdakwa;Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan diatas kapal saksi menemukan kapalInkamina953 memuat ikan hasil tangkapannya;Bahwa saksi menerangkan telah menanyakan kepada Terdakwa tentang surat surat kelangkapan kapal penangkapan ikan yaitu Surat jin UsahaHalaman 5 dari 21 Putusan Nomor 250/Pid.Sus /2015/PN GtoPerikanan (SIUP

Beji Depok terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, CopyNPWP dan Perjanjian Kerjasama Merchant;Rumah Mode, JI.

Syd 1 Mangga Dua Square, Lt.UG Blok C No.P.05 JakartaUtara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWP danPerjanjian Kerjasama Merchant;F Sydney 1 Mangga Dua Square, Lt.UG Blok C No.142 AJakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWPdan Perjanjian Kerjasama Merchant;j.Sansan Collection, Mangga Dua Square, Lt.UG Blok B No.21Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWPdan Perjanjian Kerjasama Merchant;k.

Gunung SahariRaya No. 1 Jakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWPdan Perjanjian Kerjasama Merchant;Rizky Boutique, Margonda Raya, Mall, Depok, Lt 11 No. 4 Kec. BejiDepok terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWP dan PerjanjianKerjasama Merchant;Rumah Mode, JI.

Gading Kirana 3 Kelapa Gading Barat, Kelapa GadingJakarta Utara terdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWP danPerjanjian Kerjasama Merchant;Syd 1 Mangga Dua Square, Lt.UG Blok C No.P.05 Jakarta Utara terdiridari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWP dan Perjanjian KerjasamaMerchant;Sydney 1 Mangga Dua Square, Lt.UG Blok C No.142 A Jakarta Utaraterdiri dari Copy KTP, Copy SIUP, Copy NPWP dan PerjanjianKerjasama Merchant;j.

SE ;h. 1 (satu) buah map warna kuning terdapat 2 (dua) lembar kertas copyan dan bertuliskan BIODATA PENGURUS SIUP ; i. 1 (satu) buah map warna merah terdapat 2 (dua) lembar kertas ;j. 1 (satu) buah buku warna batik dan bertuliskan Buku Induk Pendataan TA/2011/TA.2012, untuk pembagian dana BLT Pengusaha Unit BPPL Prop. NTT dan seluruh Daerah Kabupaten ; k. 1 (satu) buah buku bertuliskan FROZEN ; Dirampas untuk dimusnahkan ;6.

Dan saksi korban menjawab dengan mengatakan belum ada Bapak, laluterdakwa kembali mengatakan kalau begitu kalau adik mau dapat dana bantuanadik cepat urus SITU atau SIUP supaya bisa dapat bantuan mempercepat biar sayayang urus supaya lebih cepat dan sekalian uangnya saya antar ke kiosk arenapegawai di kantor yang bagian urus SITU atau SIUP semua saya kenal;Bahwa untuk membantu pengurusan SITU atau SIUP terdakwa meminta uangsebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban, selanjutnyaterdakwa

telah berjanji untuk membantu pengurusan pembuatanSITU atau SIUP milik saksi Marselius tetapi tidak dilakukan, lalu saksi Marseliusmengambil HP milik terdakwa sebagai jaminan atas kesanggupan terdakwa untukmembantu membantu SITU atau SIUP untuk mendapatkan bantuan dana hibahyang dijanjikan oleh terdakwa, yang mana HP tersebut dihubungi oleh saksi korbanuntuk menanyakan perkembangan pembuatan SITU atau SIUP miliknya tetapidijawab oleh saksi Marselius Mikel dengan mengatakan bahwa : saya ini bukandengan

Kemudian terdakwa dudukdi kursi yang ada di dalam kios dan saksi pun ikut duduk bersama istri saksibernama GRADIANA KABITI, kemudian terdakwa berkata Adik dongkalau mau terima bantuan dana hibah saya tanya apakah sudah ada SITU /SIUP ?

Hasrat Ichtiar ; Bahwa terdakwa dan terdakwa II melakukanpengubahan/pengeditan pada bagian SIUP dan SITU CV. HasratIchtiar dengan menggunakan laptop serta computer milik terdakwa ;Bahwa terdakwa melakukan pengeditan SIUP dan SITU padadokumen CV.

Hasrat Ichtiar mulanya dokumenfotocopy SIUP dan SITU di scan terlebih dahulu denganmenggunakan alat berupa printer yang sudah terhubung denganlaptop.

Hasrat Ichtiar ; Bahwa terdakwa dan terdakwa melakukanpengubahan/pengeditan pada bagian SIUP dan SITU CV. HasratIchtiar dengan menggunakan laptop atau computer milik terdakwa I;Bahwaterdakwa bersama terdakwa melakukan pengeditkan SIUPdan SITU pada dokumen CV. Hastar Ichtiar yang nantinya akandiajukan kerjasama kepada PT. Financial Multi Finance/Kredit Plus;Bahwa terdakwa dan terdakwa melakukan pengeditan SIUP danSITU pada dokumen CV.

Hasrat Ichtiarmulanya dokumen fotocopy SIUP dan SITU di scan terlebih dahuludengan menggunakan alat berupa printer yang sudah terhubung denganlaptop.

Selanjutnya setelah gambar hasil scan masuk kedalam datalaptop, gambar hasil scan fotocopy SIUP dan SITU tersebut di edit denganmenggunakan aplikasi adobe potoshop, setelah isi dan dokumen tersebutdirubah, selanjutnya oleh terdakwa diprint/dicetak dengan mode hitamputih sehingga dokumen tersebut terlinat sepeti dokumen fotocopy; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang telahdiperlinatkan dipersidangan mengenai Surat Izin Usaha Perdagangan(SIUP) CV.

Berlayar (SIB);e Bahwa SIB dikeluarkan oleh Syahbandar dan SIUP dan SIPI dikeluarkanoleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu berdasarkan rekomendasi dariDinas Kelautan dan Perikanan dan izin tersebut dikeluarkan berdasarkantonase kapal atau grose tone (GT) dimana 10 GT ke bawah izin SIUP danSIPInya dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan dan Perizinan TerpaduKabupaten/Kota dan 10 GT sampai dengan 30 GT izinnya dikeluarkan olehprovinsi dan 30 GT ke atas dikeluarkan oleh pusat;e Bahwa kapal KM Harapan Maju

yang dinakhodai Terdakwa memiliki GroseTone (GT) yakni 26 GT sehingga yang mengeluarkan izinnya adalahprovinsi;e Bahwa setiap kapal yang sudah memiliki SIUP dan SIPI serta SIBberdasarkan GT berhak melakukan pelayaran dan penangkapan ikan diperairan mana saja berdasarkan SIUP dan SIPI tersebut;e Bahwa untuk pemberlakukan SIUP adalah jangka waktu 30 (tiga puluh)tahun dan untuk pemberlakukan SIPI adalah satu tahun sekali;e Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangansaksi tersebut

dan pada saat itu Terdakwamenjawab Surat izin masih dalam pengurusan dan setelah itu Saksi tanyalagi Apakah KM Harapan Maju ada memiliki SIUP dan SIPI?

Perikanan (SIUP), SuratIzin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Berlayar (SIB);Bahwa SIB dikeluarkan oleh Syahbandar dan SIUP dan SIPI dikeluarkanoleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu berdasarkan rekomendasi dariDinas Kelautan dan Perikanan dan izin tersebut dikeluarkan berdasarkantonase kapal atau grose tone (GT) dimana 10 GT ke bawah izin SIUP danSIPInya dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan dan Perizinan TerpaduKabupaten/Kota dan 10 GT sampai dengan 30 GT izinnya dikeluarkan olehprovinsi dan

30 GT ke atas dikeluarkan oleh pusat;Bahwa kapal KM Harapan Maju yang dinakhodai Terdakwa memiliki GroseTone (GT) yakni 26 GT sehingga yang mengeluarkan izinnya adalahprovinsi;Bahwa setiap kapal yang sudah memiliki SIUP dan SIPI serta SIBberdasarkan GT berhak melakukan pelayaran dan penangkapan ikan diperairan mana saja berdasarkan SIUP dan SIPI tersebut;Bahwa untuk pemberlakukan SIUP adalah jangka waktu 30 (tiga puluh)tahun dan untuk pemberlakukan SIPI adalah satu tahun sekali;Terhadap keterangan

Sit.Wewenang Bupati Bidang Perizinan kepada Kepala DinasPenanaman Modal Terpadu Satu Pintu.Bahwa yang dimaksud dengan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yaituSebagaimana Peraturan Menteri Perdangan nomor : 36/MDAG/PER/9/2007pada pasal 1 butir 4 Surat Ijin untuk dapatmelaksanakan kegiatan usaha perdagangan, yang selanjutnya disebutSIUP.Bahwa SIUP terdiri dari beberapa golongan diantaranya :Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) berdasarkan besaran modal terdiridari 4 macam, diantaranya :a.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).b. Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL).c. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUPMB).d. Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS).e. Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan (SIUP4).f. Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS).Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP).SIUP Bahan Berbahaya (B2).. Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Properti=z Perdagangan Asing.j. Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Jasa konsultan manajemenBisnis.k.

Sit.Semua izin usaha di atas sudah tidak terbit lagi yang terbit hanya SuratIzin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagaiaman Lampiran PP 24 Tahun2018.Bahwa yang wajib memiliki SIUP yaitu :a.g.Perusahaan Perorangan atau UD.b. Persekutuan Perdata.c. CV.d.efFirma.. PT Biasa, baik tertutup maupun terbuka..

PTPenanaman modal, PT PMA dan PT MDN.BUMN.Sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir 2 Permendag nomor : 36/MDAG/PER/9/2007.Bahwa saksi menjelaskan tata cara untuk menerbitkan / membuat SuratIjin Usaha Perdagangan (SIUP) :Berdasarkan Standar Pelayanan (SP) DPMPTSP Kabupaten Situbondotentang SIUP maka:a.Badan usaha telah memiliki akta pendirian, persetujuan dari lembagayang berwenang, memiliki domisili usaha dan memiliki NPWP badanusaha.Pemilik atau pelaku usaha mengurus sendiri atau melalui kuasa yangdikuasakan

Pelaku usaha baru melengkapi data NIB tetapibelum mendaftarkan izin usaha perdagangannya, kesimpulannya karenabelum terbit SIUP dari lembaga OSS maka YULINAWATI belum memilikiSIUP.bahwa sebagaimana Surat lin Usaha Perdagangan (SIUP) atas namaToko HOKKY dengan NIB : 9120503822373 adalah Surat Ijin UsahaPerdagangan (SIUP) milik YULINAWATI / pemilik toko HOKKY, yangsudah tidak terdaftar lagi.Update data usaha melalui OSS Versi 1.1 (mulai awal tahun 2020 versiOSS diupgrade awal versi 1.0 menjadi 1.1)