Ditemukan 125 data
96 — 50
Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas hal hal yang tidak dimintaatau mengabulkan lebih daripada yang digugat. werenn Hal ini sejalan dengan pendapat hukum dari ahli hukum Sophar MaruHutagalung, S.H., M.H. dalam bukunya Praktik Peradilan Perdata danAlternatif Penyelesaian Sengketa halaman 181 sebagaimana kami kutip: Dalam mengadili suatu perkara, hakim wajib mengadili semuabagian dari tuntutan dan dilarang menjatuhkan putusan atasperkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yangdituntut
74 — 30
PARTINIA ALAMSJAH SH KetuaPengadilan Tinggi/Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, selaku KetuaMajelis, HIMARSUP, SH dan SOPHAR SITORUS,SH Hakim Ad Hoc Tipikor padaPengadilan Tinggi Bengkulu sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan KetuaPengadilan Tinggi Bengkulu nomor :16/Pid.B/Tipikor/2012/PT.Bkl tanggal 23 Juli2012, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hariKAMIS tanggal 16 Agustus 2012 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadirioleh hakimhakim anggota
Terbanding/Terdakwa : EDI SARSAN ADNAN Bin TARLIZAN
206 — 75
., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkuluselaku Ketua Majelis, ARINI, S.H. dan SOPHAR SITORUS,S.H.masingmasing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidangyang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021Halaman 33 dari 34 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUSTPK/2021/PT BGL.oleh Ketua Majelis berserta HakimHakim Anggota tersebut, dibantuoleh AZIZ WIRAWAN, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiriPenuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,ARINI, S.H. DR.
43 — 17
Pelawan mencantum sebagaiTerlawan / Tergugat adalah : PemerintahRepublik Indonesia c.qKejaksaan Agung Republik Indonesia c.q Kejaksaan TinggiKalimantan Selatan berkedudukan di Banjarmasin c.q KejaksaanNegeri Banjarmasin berkedudukan di Banjarmasin, beralamat di JI.H.Hasan bari Kayu Tangi Banjarmasin, Kaliamantan Selatan.2) Gugatan Perlawanan Tidak jelas (Kabur)Bahwa dalam perkara pidana tidak dikenal dengan adanyaDerdenverset Terhadap Eksekusi Putusan Perkara Pidana.Menurut pendapat Ahli Hukum Sophar
57 — 19
SOPHAR SITORUS, SHPanitera Pengganti,.KARDINI, SH.
63 — 37
Wakil KetuaPengadilan Tinggi Bengkulu sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi olehWALFRED PARDAMEAN,SH.dan SOPHAR SITORUS.SH (Hakim AdhocTindak Pidana Korupsi) masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusanmana diucapkan pada hari : Selasa, tanggal 30 Juni 2015 dalam sidangyang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebutdidampingi hakimhakim anggota tersebut dibantu oleh SUPRAN SUBLI.SH.sebagai Penitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bengkulu tanoa
1.ADI RAHMANTO, S. H.,M.H.
2.TRI HANTORO, S. H
3.ERIK ADIARTO S.H
Terdakwa:
Muhammad Awang alias Awang bin M. Yasin Alm
85 — 27
./2021, tanggal 22 Mei2021 tentang tindakan penyelidikan dan atau penyidikan dengan teknikpembelian narkotika secara terselubung dan penyerahan dibawahpengawasan, ditandatangani oleh lptu Sophar Aritonang NRP. 69110126,Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Kapuas Hulu;Surat Keterangan Penimbangan Pegadaian Nomor 03.STP/ 11129/ VI/ 2021,tanggal 23 Mei 2021, yang pada intinya menyatakan bahwa telah dilakukanpenimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip transparan berisibutiran kristal bening yang
49 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 23Tahun 2006 di atas betapa pentingnya KTP untuk sesorangyang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia(Lihat juga pada Alat bukti: P2 Penetapan Pengadilan NegeriDenpasar, Nomor 330/Pdt.P/2015/PN.Dps. dan kontra memoribanding, Pembanding Point 12 dan Point;Yurisprudensi Mahakamah Agung RISurat gugatan yang tidak jelas menyebabkan gugatandinyatakan tidak dapat diterima (Vide Yurisprudensi MahkamahAgung RI tanggal 5 Juni 1975, Nomor 616 K/ Sip/1973);Syaratsyarat gugatan menurut Sophar
55 — 26
,M.H sebagai HakimKetua Majelis, WALFRED PARDAMEAN,S.H. dan SOPHAR SITORUS,S.H.(Hakim Adhoc Tipikor) masingmasing sebagai Hakim anggota, Putusan mana diucapkan pada Hari Senin Tanggal 21 Desember 2015 dalam sidang yang dinyatakanterbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakimhakimanggota tersebut, dibantu oleh JAMALUDIN, SH sebagai Panitera Pengganti TindakPidana korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bengkulu.
78 — 36
KetuaPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bengkulu sebagai Ketua Majelis, H.MARSUP,SH. dan SOPHAR SITORUS,SH. (Hakim Ad Hoc Tipikor) pada PengadilanTinggi Tindak Pidana Korupsi Bengkulu masingmasing sebagai Hakim Anggota,yangditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiBengkulu tanggal 19 Oktober 2012 Nomor : 26/PEN.PID/TIPIKOR/2012/PT.BKL. sertadibantu oleh NAZORI, SH.
96 — 55
No. 10/pid.susTPK/2014/PT .BGL.34Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakimTipikor Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari : Rabu , tanggal 16 Juli 2014oleh kami SIGIT PRIYONO.SH.MH. sebagai Hakim ketua Majelis didampingioleh WALFRED PARDAMEAN.SH. dan SOPHAR SITORUS.SH (hakim adhoctipikor) masingmasing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan padahari : Kamis, tanggal 17 Juli 2014 dalam sidang yang dinyatakan terbukauntuk umum oleh Hakim Ketua majelis tersebut didampingi hakimhakimanggota
50 — 14
SOPHAR SITORUS, SHDisalin untuk kepentingan dinasWakil Panitera Pengadilan Tinggi Bengkulu,Panitera Pengganti,.D. T. O.Hj. U. YUNIATI, SH. CN DARN O, SH.NIP: 1957 0613 1985 032001 44
62 — 28
Wakil KetuaPengadilan Tinggi Bengkulu sebagai Ketua Majelis, TIGORMANULLANG,SH.MH. dan SOPHAR SITORUS,SH. Hakim Ad Hoc Tipikorpada Pengadilan Tinggi Bengkulu masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 13Desember 2012, No. 29/ PEN.PID/Tipikor/2012/PT.BKL. dan dibantu oleh SUPRANSUBLISH.
206 — 40
Sihombing yaitu yang didapat dari Sophar Munthe Pada Tahun 1958,kemudian pada Tahun 1960 Halomoan Simamora mengganti rugi kepadaF. Sihombing dan selanjutnya Halomoan Simamora yaitu orang tua dariAlm. Danner Simamora menyerahkan tanah dimaksud kepada anaknyayaitu kepada Danner Simamora pada Tahun 2002 seluas 12Mx 18Mdan pada Tahun 2003 Danner Simamora membangun objek terperkaramenjadi 3 ( tiga ) Ruko namun yang baru selesai teroangun hanya 2 (dua ) ruko dan masih ada tanah milik Alm.
Terbanding/Jaksa Penuntut : YOSSI HERLINA, SH
109 — 49
WIDIONO,SH.MBA.MH. sebagai Ketua Majelis, SIGIT PRIYONO,SH.MHdan SOPHAR SITORUS,SH.
52 — 28
Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkatperadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000, (lima riburupiah) ;Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, padaHalaman 40 dari 41 No. 15/Pid.TIPIKOR/2013/PT.BKL 41hari hari SENIN tanggal 19 AGUSTUS 2013 oleh : TIGOR MANULLANG,SH.MHsebagai Ketua Majelis, HBUSRA,SH.MH dan SOPHAR SITORUS,SH.
62 — 32
DACHROWI,SA SH, MH.HakimTinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai Ketua Majelis, RATNAMINTARSIH, SH, MH. dan SOPHAR SITORUS, SH,.
Terbanding/Terdakwa I : HAMSAPARI, ST. MT. Als HAMZAH Bin H. HADIS
Terbanding/Terdakwa II : YUNUS DWI KASMANTO, M. Pd Als YUNUS Bin KASMADI Alm
279 — 156
., MH HakimTindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bengkulu dan SOPHAR SITORUS,SH, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bengkulu masingmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 22 Oktober2019 Nomor 8/PID.SUSTPK/2019/PT BGL untuk memeriksa perkara ini dalamtingkat Banding, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengandidampingi
SOPHAR SITORUS.SH.MH Panitera Pengganti,FAHRUDDIN, SH. Halaman 85 dari 83 Putusan No 8/Pid.SUSTPK/2019/PT BGL
483 — 36
PLURIUMLITIS CONSORTIUM, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkanputusan MARI Nomor : 305 K/Sip/1971) yang telah menjadi Yurisprudensidengan kaedah hukum hanya Penggugatlah yang berwenang menentukansiapasiapa yang akan digugatnya, dan oleh karena dalam gugatanPenggugat pihak Tergugat merupakan Badan Hukum maka gugatan cukupdiajukan kepada badan hukum saja tidak perlu menggugat direksinya sebabdireksinya bukan badan hukum tetapi anggota dari badan hukum itu yangmerupakan alat kelengkapan badan hukum (Sophar
44 — 26
WIDIONO,SH.MBA.MH. sebagai Ketua Majelis,SIGIT PRIYONO,SH.MHdan SOPHAR SITORUS,SH.