Bahwa berdasarkan halhal yang telah diuraikan di atas, Turut Teriawan selanjutnyamemohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang seadiladilnya (Ex Aquo Et Bono) ; Menimbang, bahwa atas perlawanan Pelawan tersebut, KuasaTurut Terlawan Il, telah mengajukan jawabannya tertanggal 30 Nopember 2011 yang padapokoknya sebagai berikut :3. DALAM EKSEPSI :1.

Bahwa Turut Terlawan II bukan merupakan pihak yang bertanggung jawab atas prosespengalihan piutang (cessie) yang melibatkan Pelawan dengan Terlawan, karena tidak adaperbuatan melawan hukum atau yang menimbulkan kerugian materiil terhadap hak keperdataanBadan Hukum Milik Negara (Badan Usaha Milik Negara atau BUMN) maupun Badan HukumSwasta yang dilakukan oleh Turut Teriawan Il, sebab Turut Teriawan II telah melaksanakanpencatatan cessie pada buku tanah Hak Tanggungan dan buku tanah hak atas tanah yangmenjadi

UtrPelawanatau Para Pelawan melawan Terlawan dan Jika ada beberapa Terlawan,adanya Teriawan I, Terlawan Il dst.Maka atas dasar alasan hukum tersebut diatas karena perlawananPelawan diajukan tidak benar sudah sepatutnya perlawanan pelawanditolak Pengadilan atau setidak tidaknya periawanan Palawan itldakdapat diterima;Pengadilan Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa perkara ini Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak mempunyai wewenanguntuk memeriksa dan mengadili perkara periawanan Pelawan,

Dellya Gunawan sebagai pemilikrumah objek Tersita, la berposisi sebagai Pelawan I sedangkan LukmanHerry Latief sebagai pihak yang menguasai phisik barang dan menetapdisitu posisinya sebagai Pelawan Il, bukan Terlawan Tersita.Lagi pula didalam hukum acara perdata mengenai proses diajukannyaPerlawanan , tidak dikenal istilah Terlawan Penyita maupun TerlawanTersita, namun yang ada istilah yang baku dipergunakan adalah Pelawanatau Para Pelawan melawan Terlawan dan Jika ada beberapa Terlawan,adanya Teriawan

semula Terlawan Tersita ;Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang berhubungandengan perkra ini ;TENTANG DUDUKNYA PERKARANYAMenimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatan perlawanannyatertanggal 11 Desember 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Tarakan di bawah register perkara Nomor 41/PdtG.Plw/2015/PN.Tar,telah mengemukakan halhal sebagai berikut:1.Bahwa Pelawan tidak pernah mengetahui adanya sengketa keperdataanantara Terlawan Penyita dengan Teriawan

Bahwa Penggugat Rekonpensi / Teriawan I! Konpensimengajukan gugatan Rekonpensi kepada =TergugatRekonpensi / Penggugat Konpensi sebagai berikut:. Bahwa Penggugat Rekonpensi / Terlawan Konpensi adalahsalah satu Bank yang telah mendapat kepercayaan penuhdari masyarakat khususnya untuk mengelola keuanganmasyarakat baik dalam bentuk penerimaan' simpananmMaupun penyaluran kredit kepada pengusaha danmasyarakat.

Menyatakan sah lelang Hak tanggungan atas SHM No 154atas nama Achmat Anwari yang dilakukan Teriawan Il padatanggal 1 November 20136. Menyatakan tindakan Tergugat rekonpensi yang telahmenghalanghalangi lelang, balik nama dan pengosonganobyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;7. Memerintahkan Pelawan Konpensi/Tergugat Rekonpensi untukmengosongkan obyek sengketa, SHM No.154 An. AchmatAnwari, dengan biaya pengosongan menjadi beban Pelawandalam Konpensi/Tergugat Rekonpensi;8.

,adalah sah milik Teriawan , Il, Ill, IV & V sesuai Putusan PeninjauanKembali (PK) Nomor: 727 PK/Pdt/2016, Tanggal 13 Februari 2017tersebut, maka secara hukum Para Pelawan tidak mempunyai hak dankedudukan hukum lagi (diskualifikasi in person) untuk mengajukangugatan perlawanan aquo atas tanah yang dimohonkan eksekusitersebut;Oleh karena itu patut dan beralasan hukum jika gugatan PerlawananPara Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On VankelijkVerklaard);2.

Bahwa akibat wanprestasinya Teriawan Il, maka Terlawan Ilmempunyai kewajiban kepada Terlawan yang belum dibayarsampai diajukannya Permohonan Eksekusi Hak tanggungan ,terhitung sejak tanggal 16 Nopember 2015 seluruhnya berjumlahRp. 19.229.348.696, (Sembilan belas milyar dua ratus dua puluhsembilan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu enam ratussembilan puluh enam rupiah perincian sebagai berikut:Fasilitas Kredit Rekening Koran (KRK) Rp. 2.403.401.136,Fasilitas Revolving Credit Facility (RCF) Rp

Bahwa berdasarkan poinpoin di atas jelas bahwa apa yang telahdisepakati di dalam Perjanjian Kredit berlaku sebagai undangundang bagi Terlawan I, Teriawan Il, dan Para Pelawan danPermohonan Eksekusi yang diajukan oleh Terlawan telah sesuaidengan kesepakatan di dalam Perjanjian kredit ;G. NILA JAMINAN ATAS NAMA TERLAWAN II TIDAK CUKUP UNTUKMENYELESAIKAN KEWAJIBAN TERLAWAN II KEPADA TERLAWAN 32.

Bahwa pada prinsipnya Teriawan I menolak seluruh dalildalil yang diajukan Pelawandalam gugatannya tertanggal 18 April 2013, kecuali yang diakui secara tegas olehTerlawan I;2. Bahwa dalildalil Terlawan I yang terdapat dalam eksepsi mohondipertimbangkan pula dalam pokok perkara ini ;3.

Bahkan tahun 2007Terlawan telah menegur Para Pelawan untuk tidakmelakukan aktifitas termasuk mendirikan bangunan di atastanah hak Teriawan tersebut. (Bukti T.l: 5). Dengandemikian tidak rnungkin Para Pelawan diikutkan dalamperkara tersebut, demikian juga dalam Aanmanning;C.

Bahkan tahun 2007Terlawan telah menegur Para Pelawan untuk tidakmelakukan aktifitas termasuk mendirikan bangunan diatas tanah hak Teriawan tersebut.

Untuk itu atas perbuatan tersebut Terlawan dapat diklasifikasikan sebagaiperbuatan raelawan hukum dan mewajibkan untuk menerima atas pembelian rumahsengketa dan Pelawan sebesar Rp.75.000.000, (tujuhpuluh limajuta rupiah ), oleh karenaitu untuk memulihkan kondisi semula, maka Teriawan hams menerima pengembalianuang sebesar Rp.75.000.000.(tujuh puluh limajuta rupiah) dan Pelawan sebagaimanadalil Teriawan membenarkan adanya AJB.

Menolak gugatan Perlawanan dari Pelawan I, Pelawan li, Peiawan Illuntuk seluruhnya ;Menyatakan secara hukum, bahwa Para Pelawan adalah ParaPeiawan yang tidak baik ;Menyatakan secara hukum, bahwa Teriawan , berdasarkan PutusanPengadilan Negeri Surakarta Nomor : 120/Pdt.G/2001/PN.

Hal ini berdasarkan korelasi hubungan hukum antara Pelawan Eksekusidengan Teriawan Eksekusi I dan Terlawan Eksekusi II. Bahwa di dalam Pasal 50 UndangUndarig Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahanKedua UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dirubah menjadiUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama.

BDGDesember 2017.f) Surat pernyataan dari kreditor/Tertawan II selaku pemohon lelang yangisinya akan bertanggung jawab apabila terjadi Perlawanan.Surat Nomor: S.185/Rem.Mitra.Bisnis/KP/IlI/2018 tanggal 29 Maret2018.g) Salinan/fotokopi surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelangkepada debitor/Pelawan oleh kreditor/Teriawan Il, yang diserahkanpaling lambat 1 (Satu) hari sebelum lelang dilaksanakan; Surat Nomor :S.184/Rem.Mitra.Bisnis/KP. 111/2018, tanggal 29Maret 2018.Bahwa atas permohonan lelang

Menyatakan bahwa Terlawan II tidak layak dimasukkan sebagai pihakdalam perkara ini Mengeluarkan Teriawan II sebagai pihak berperkaraHalaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 130/PDT/2019/PT PBRdan membebaskannya dari segala tuntutan hukum yang berkaitandengan perkara mi;4.Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul:;5.

./2012/PN.SLMN tanggal 13 Agustus 2012 :Bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Pelawan yang pada pokoknyatelah terjadi jual beli antara Teriawan II dengan Para Pelawan yangdiperkuat dengan bukti P 1 s/d P 7 yang mana bukti bukti tersebutmerupakan bukti surat yang berupa akte otentik menurut pasal 165 HIRmerupakan bukti yang sempurna, lain dari pada itu tidak pernah dibantahkebenarannya oleh Terlawan II, dengan demikian tuntutan Para Pelawanpada petitum ke 2 tersebut haruslah dikabulkan.e.

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 710 PK/Pdt/2011tanggal 3 Februari 2012 :Bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan, Judex Juris/PengadilanNegeri telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karenaPelawan membeli obyek sengketa dari Teriawan II yang telah bersertifikatatas nama Teriawan II pada Tahun 2003 di hadapan PPAT, saat ini obyeksengketa telah dibalk nama atas nama Pelawan, oleh karena itu Pelawansebagai pembeli yang beritikad baik harus dilindungi.Atas penyitaan yang

Bahwa berdasarkan atas alasan aiasan sebagaimana tersebut di atas, olehkarenya Terlawan I, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa dalamperkara ini, berkenan untuk memberikan putusan hukum sebagai berikut :PRIMAIR:1 Menolak gugatan Perlawanan dari Pelawan I,Pelawan li, Peiawan III untuk seluruhnya.2 Menyatakan secara hukum, bahwa ParaPelawan adalah Para Peiawan yang tidak baik.3 Menyatakan secara hukum, bahwa Teriawan I,berdasarkan Putusan Pengadilan NegeriSurakarta Nomor : 120/Pdt.G/

Bahwa proses Eksekusi yang dimohonkan oleh Para Teriawan guna memenuhiPutusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. 22/Pdt/1998/PT.KT Smdatanggal 12 Mei 1998 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 2326K/Pdt/1999 tanggal26 Juli 2000 tersebut, adalah sebagai buntut dari persengketaan yang terjadiantara Para Terlawan selaku Penggugat melawan Pelawan selaku Tergugatdalam perkara di Pengadilan Negeri Balikoapan No. 62/Pdt.G/1996/PN.Bpp;.

Padahal tanahobjek perkara merupakan milik syah PelawanPelawan namundipermasalahkan oleh Terlawan s/d Terlawan VI denganTurut Teriawan dan Il. Dengan demikian putusan MahkamahAgung RI Nomor 291 K/PDT/2012 Jo. Nomor 217/Pdt/2011/PT.Mdn Jo. nomor : 26/Pdt.G/2010/PN.Big berikut penetapanKetua Pengadilan Negeri Balige No. 06/Eks/2013/26/Pdt.GI20AQ/PM Blq teiSfcbut ">angl merugikan kepentinganhukum PelawanPelawan.Bahwa oleh karenanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor :291 K/PDT/2012 Jo.

G.Eks.HT/2012PN, YK tanggal 19 November 2012, akan tetapi pada saat itu masih adakomunikasi dengan TERLAWAN, PELAWAN tetap bertanggung jawabakan menyelesaikannya kewajibannya,Bahwa pada saat itu PELAWAN tidak diberikan Perincian Tertulis danResmi dari TERIAWAN Selaku Debitur tentang Pokok Hutang / SisaHutang, Jumlah Angsuran yang telah dibayar, Bunga dan Denda yangdibebankan kepada PELAWAN (Kreditur).Bahwa guna kejelasan dari PELAWAN mengenai Pokok Hutang, JumlahAngsuran yang telah dibayar, Bunga

./2012/PN.SLMN tanggal 13 Agustus 2012 :Bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Pelawan yang padapokoknya telah terjadi jual beli antara Teriawan II dengan ParaPelawan yang diperkuat dengan bukti P 1 s/d P 7 yang mana bukti bukti tersebut merupakan bukti Surat yang berupa akte otentikmenurut pasal 165 HIR merupakan bukti yang sempurna, lain daripada itu tidak pernah dibantah kebenarannya oleh Terlawan Il,dengan demikian tuntutan Para Pelawan pada petitum ke 2 tersebutharuslah dikabulkan.e.

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 710 PK/Pdt/2011tanggal 3 Februari 2012 :Bahwa alasanalasan tersebut dapat dibenarkan, JudexJuris/Pengadilan Negeri telah melakukan kekhilafan atau kekeliruanyang nyata karena Pelawan membeli obyek sengketa dari Teriawan IIyang telah bersertifikat atas nama Teriawan II pada Tahun 2003 dihadapan PPAT, saat ini obyek sengketa telah dibalik nama atas namaPelawan, oleh karena itu Pelawan sebagai pembeli yang beritikadbaik harus dilindungi.Atas penyitaan yang

Sby para Teriawan tidak rnenyebutkan secara rinci batasbatas tanah yang menjadi obyek sengketa;Terhadap dalil Pelawan yang demikian, para Teriawan menolak dengan tegas yaknikarena :a. Perkara No. 262 / Pdt. G / 2007 / PN. Sby jo No. 128 / PDT. 2010 / PT. Sbytelah berkekuatan hukum tetap ;b. Perkara No. 262 / Pdt. G / 2007 / PN. Sby jo No. 128 / PDT. 2010 / PT. Sbyyang telah memperoieh kekuatan hukum tetap ;c. Pelawan bukan para pihak dalam perkara No. 262 / Pdt. 6 / 2007/ PN. Sby ;d.

Moestopo Sebelah Selatan : Jalan Raya SurabayaGresikDan seluruh aset Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana disebut dalam angka1.11 posita gugatan ini tidak terletak di persil 14 dan persii 15 melainkan padapersil 12 dan persil 13 ;Para Teriawan menolak daiil Pelawan yang demikian, sebab :Yang pertama, berdasarkan Tanda Pendaftaran Sementara Tanah MiiikIndonesia atas nama H.

bukti,tapi lebih melihat pada riwayat, asalusul dan perolehan hakhak keperdataan ;29Berlakunya asas Stelsel Negatif untuk tanah diseluruh Negara Indonesia ;Para Terlawan menyebut dalil tersebut adalah asumsi Pelawan sendiri karena dalamsengketa keperdataan tidak hanya dilihat dari Surat Keputusan Pejabat Tata UsahaNegara (incasu Sertipikat) melainkan dari semua aspek, yakni dari riwayat tanah,perolehan tanah dan datadata yang mendukung atau yang lazim dalam praktekdisebut sengketa hak, perlu para Teriawan