Ditemukan 74 data
1.ASMIN HAMJA,SH
2.KAREL BENYTO, SH
3.RIAN JOZE LOPULALAN, SH
Terdakwa:
YANTI MARLEN NIRAHUA, SH alias YANTI
193 — 110
Pembayaran Honorarium Pengawasan Pemilihnan Bupati dan 1.043.050.000,Wekil Bupati Kabupaten Maluku Tengah.2. Pembayaran Honoraium Kesekretariatan. 357.808.000,3. Kelompok Kerja Pengawasan. 230.500.000,4. Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Panwas 15.840.000,Kabupaten.5. Sewa Gedung/Meubelair/Peralatan Kantor. 315.840.000,6. Sewa kendaraan roda 4 dan 2. 109.280.000,7. Pemeliharaan Gedung / BBM Kendaraan Roda 4 dan 2. 16.640.000,8. Pelayanan Administrasi Perkantoran. 290.766.000,9.
Pembayaran Honorarium Pengawasan Pemilihnan Bupati dan 1.043.050.000,Wekil Bupati Kabupaten Maluku Tengah.2. Pembayaran Honoraium Kesekretariatan. 357.808.000,3. Kelompok Kerja Pengawasan. 230.500.000,4. Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Panwas 15.840.000,Kabupaten.5. Sewa Gedung/Meubelair/Peralatan Kantor. 315.840.000,6. Sewa kendaraan roda 4 dan 2. 109.280.000,7. Pemeliharaan Gedung / BBM Kendaraan Roda 4 dan 2. 16.640.000,8. Pelayanan Administrasi Perkantoran. 290. 766.000,9.
Pembayaran Honorarium Pengawasan Pemilihan Bupati dan 1.043.050.000,Wekil Bupati Kabupaten Maluku Tengah.2. Pembayaran Honoraium Kesekretariatan. 357.808.000,3. Kelompok Kerja Pengawasan. 230.500.000,4. Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Panwas 15.840.000,Kabupaten.5. Sewa Gedung/Meubelair/Peralatan Kantor. 315.840.000,6. Sewa kendaraan roda 4 dan 2. 109.280.000,7. Pemeliharaan Gedung / BBM Kendaraan Roda 4 dan 2. 16.640.000,8. Pelayanan Administrasi Perkantoran. 290.766.000,9.
180 — 269
Pejabat Tata Usaha Negara Bahwa, UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 1Angka 15 mengatur bahwa, Pemerintah Daerah adalah Gubemur, Bupati,atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraPemenntahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan PemberhentianKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pasal 1 Angka (2)menyebutkan, Kepa/a daerah dan wekil
132 — 74
Jkt.Sel.sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukanperbuatan.(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengajadianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibatakibatnyaPasal 56Dipidana sebagai pembantu kejahatan:1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktukejahatan dilakukan;2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atauke terangan untuk melakukan kejahatan.Pasal 43 ayat (1) UU KUP menyebutkan:Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal39A, berlaku juga bagi wekil
80 — 25
Supratman No.1315 C Kelurahan WekIl Kec. Psp.Utara Kota Padangsidimpuan,selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Tergugat ;2. PENGURUS TAMAN MAKAM SOSIAL GOTONG ROYONGPADANGSIDIMPUAN yang beralamat di Jalan Sutan ParlaunganHarahap Sadabuan (simpang Panyanggar (Pekuburan Tionghoa UmatBuddha) Kota Padangsidimpuan, selanjutnya dalam hal ini disebutsebagai Tergugat Il ;Dalam perkara ini hadir Kuasa Hukumnya 1. H.ZULKIFLINASUTION.,SH.,MH.,2.H.SYAHRUZAR.,SH, 3.NGAPON ARMAIDI.,SH, 4. MUDAHAR.
666 — 1361
teguhdan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sertamempertahankan dan memelihara keutuhan NegaraKesatuan Republik Indonesia;b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;d melaksanakan kehidupan demokrasi; e menaati danmenegakkan seluruh peraturan perundangundangan;f menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraanpemerintahan daerah;Halaman 27, Putusan No. 44/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst.Pasal 28Kepala daerah dan wekil
130 — 56
Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pada Desa PasirPutin Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan bertentanganHalaman 16 dari 54 Halaman Putusan Nomor 12/G/2017/PTUN.ABNdengan Pasal 56 ayat (1)dan pasal 72 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi yakni :Pasal 56 ayat (1)Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wekil dari pendudukDesa berdasarkan keterwakilan wlayah yang pengisiannya
177 — 74
Tanggal 3 Juni 2008 untuk wekil Bupatimelalui Drs. USMAN DRAKEL, M.SisebesarRp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Tanggal 24 Juli 2008 untuk Wakil Bupatimelalui Drs. USMAN DRAKEL, M.SisebesarRp. 100.000.000,00(seratus juta rupiah). Tanggal 16 September 2008 untuk WakilBupati melalui AHMAD ABBAS, SE sebesarRp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
127 — 40
Jadi jelas kKedudukan hukum penggugatdalam hal ini sesuai dengan PERMA Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 3menyatakan Penggugat merupakan pasangan calon gubernur dan calonwakil gubernur, calon Walikota dan calon wakil Walikota, calon walikotadan calon wekil welikota yang keberatan terhadap keputusan KPUPropinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten Kotatentang penetapan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur,calon Walikota dan calon wakil Walikota atau calon welikota dan calonwakil
44 — 30
Tunjangan Kesejahteraan:Dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Satker DPRD,Tunjangan Kesejahteraan dianggarkan sebagai berikut :Ketua x 13 x Rp 3.045.000, = Rp. 39.85.000,Wekil ketua 3 x 13 x Rp. 2551.500 = Rp. 99.508.500,Anggota M4 x 13 x Rp. 2100.000 = Rp. 1.119.300.000,JUMLAH Rp. 1.258.393.500,Dari realisasi anggaran Tunjangan Kesejahteraan, dibayarkankepada Ketua, Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD setiap bulansebagai tambahan penghasilan sejak bulan Januari 2004 sampaidengan Agustus 2004
105 — 58
Bumi Tangerang Gas Industi bertemu denganTerdekwa aau Seksi1 atau wekil dai Terdakwa untuk meminta DO setelan menerima DO,tuk dapat mengangkut besi bekas tabung gas dai PT. Pelangi Indah Cannindo aau PT.Bumi Tangerang Gas Industi kemudian dibawa ke gudang milik Saksi4.12. Batwa yang tribat ddan ddan jula besi bekas tabung gas dai PT. PelangiIndah Cannindo alau PT.
125 — 41
UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004, yang berbunyi : Pasangan calon bupatidan vakil bupati atau walikota dan wakil walikota diusulkan oleh DPRDkabupaten/kota, selambatlambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, kepadaMenteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acarapenetapan pasangan calon terpilih dari KPU kabupaten/kota untukmendapatkan pengesahan pengangkatan dan Pasal 111 ayat (2)UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,yang berbunyi : Bupati dan waekil bupati atau walikota dan wekil
144 — 196
Karena berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nornor32 Tahun 2004 Tentang Pemeriirahan Daerah, Pasal 59 Ayat (1) yangDOPOUNY I .eeeeeeeeeeeeeeeneeeeeeeeeeceeeeaecaeeseeaeesessaeeessaesaeeaeseeesaeeesaesaeaesaeeesaeeeseaeeaeeeeeeseaneeseaesPeserta pemilihan kepala daerah dan wekil kepala daerah adalah ; a.pasangan calon yang diusulkan oleh partai palitik atau gabungan partaipolitik., b. pasangan calon perseorangan yang didukung oleh
1284 — 537
Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, hakyang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk1 (satu) orang sebagai wekil bersama.Bahwa fakta di antara Para Termohon sendiri masih bersengketadan belum adanya kesepakatan mengenai pembagian warisanalmarhum Agus Nursalim dibuktikan dengan adanya perkaraPermohonan Penetapan Pelaksana Wasiat dan Gugatan/TuntutanPemisahan Harta Peninggalan di antara Para Termohon, yakni:a.
121 — 66
kewejiban menyampaikan laporan pertanggungjawabanpenggunaan hibah kepada Kota Ambon melalui Badan PengelolaKeuangan Kota Ambon selambatlambatnya 3 (tiga) bulan setelahkegiatan selesai sesuai tahapan realisasi, dan juga tidak sesuai denganpasal 26 dan pasal 28 ayat (2) dan (5) Permendagri Nomor 44 tahun2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilinan Umum KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menyebutkan bahwa :Pasal 26Apabila sampai dengan berakhirnya kegiatan pelaksanaan Pemilu KepalaDaerah dan wekil