Ditemukan 74 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : wakil wegil wakili wakul wamil wefil wekiã wesil wekik wekip
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 13-12-2019 — Putus : 08-05-2020 — Upload : 02-06-2020
Putusan PN AMBON Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb
Tanggal 8 Mei 2020 — Penuntut Umum:
1.ASMIN HAMJA,SH
2.KAREL BENYTO, SH
3.RIAN JOZE LOPULALAN, SH
Terdakwa:
YANTI MARLEN NIRAHUA, SH alias YANTI
179 — 102
  • Pembayaran Honorarium Pengawasan Pemilihnan Bupati dan 1.043.050.000,Wekil Bupati Kabupaten Maluku Tengah.2. Pembayaran Honoraium Kesekretariatan. 357.808.000,3. Kelompok Kerja Pengawasan. 230.500.000,4. Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Panwas 15.840.000,Kabupaten.5. Sewa Gedung/Meubelair/Peralatan Kantor. 315.840.000,6. Sewa kendaraan roda 4 dan 2. 109.280.000,7. Pemeliharaan Gedung / BBM Kendaraan Roda 4 dan 2. 16.640.000,8. Pelayanan Administrasi Perkantoran. 290.766.000,9.
    Pembayaran Honorarium Pengawasan Pemilihnan Bupati dan 1.043.050.000,Wekil Bupati Kabupaten Maluku Tengah.2. Pembayaran Honoraium Kesekretariatan. 357.808.000,3. Kelompok Kerja Pengawasan. 230.500.000,4. Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Panwas 15.840.000,Kabupaten.5. Sewa Gedung/Meubelair/Peralatan Kantor. 315.840.000,6. Sewa kendaraan roda 4 dan 2. 109.280.000,7. Pemeliharaan Gedung / BBM Kendaraan Roda 4 dan 2. 16.640.000,8. Pelayanan Administrasi Perkantoran. 290. 766.000,9.
    Pembayaran Honorarium Pengawasan Pemilihan Bupati dan 1.043.050.000,Wekil Bupati Kabupaten Maluku Tengah.2. Pembayaran Honoraium Kesekretariatan. 357.808.000,3. Kelompok Kerja Pengawasan. 230.500.000,4. Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan Panwas 15.840.000,Kabupaten.5. Sewa Gedung/Meubelair/Peralatan Kantor. 315.840.000,6. Sewa kendaraan roda 4 dan 2. 109.280.000,7. Pemeliharaan Gedung / BBM Kendaraan Roda 4 dan 2. 16.640.000,8. Pelayanan Administrasi Perkantoran. 290.766.000,9.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Perijinan
Register : 02-12-2015 — Putus : 15-03-2015 — Upload : 19-04-2016
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 75/G/2015/PTUN.Smg.
Tanggal 15 Maret 2015 — CUCUK HARIYADI Melawan BUPATI SRAGEN
171 — 257
  • Pejabat Tata Usaha Negara Bahwa, UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 1Angka 15 mengatur bahwa, Pemerintah Daerah adalah Gubemur, Bupati,atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraPemenntahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan PemberhentianKepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pasal 1 Angka (2)menyebutkan, Kepa/a daerah dan wekil
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 05-04-2016 — Putus : 03-05-2016 — Upload : 07-11-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 58/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel
Tanggal 3 Mei 2016 — 1. TEDDY SOEMANTRY, S.H. 2. TOGAR SM. SIJABAT, S.H., M.H. 3. ELLYWATI SUZANNA SARAGIH, S.E.,S.H. 4. LAMO H.T. SORMIN, S.H. 5. HADI IRWANTO, S.H. 6. HARIYANTO, S.H. Kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat TEDDY & TITI, beralamat di Jalan Cimandiri No. I A Cikini, Jakarta Pusat 10330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2016; Yang selanjutnya disebut sebagai..............................................PEMOHON;
120 — 68
  • Jkt.Sel.sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukanperbuatan.(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengajadianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibatakibatnyaPasal 56Dipidana sebagai pembantu kejahatan:1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktukejahatan dilakukan;2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atauke terangan untuk melakukan kejahatan.Pasal 43 ayat (1) UU KUP menyebutkan:Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal39A, berlaku juga bagi wekil
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Perdata Tanah
Register : 14-12-2015 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 22-02-2018
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 40/Pdt G/2015/PN Psp
Tanggal 22 September 2016 — DRG. PINAYUNGAN HARAHAP,M.KES GELAR PATUAN SORIMUDA HARAHAP , Penggugat PENGURUS YAYASAN VIHARA BUDDHA AVALOKITESVARA PADANGSIDIMPUAN, Tergugat I PENGURUS TAMAN MAKAM SOSIAL GOTONG ROYONG PADANGSIDIMPUAN, Tergugat II ; KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN TAPANULI SELATAN, Turut Tergugat I ; KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA PADANGSIDIMPUAN, Turut Tergugat II.
71 — 25
  • Supratman No.1315 C Kelurahan WekIl Kec. Psp.Utara Kota Padangsidimpuan,selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Tergugat ;2. PENGURUS TAMAN MAKAM SOSIAL GOTONG ROYONGPADANGSIDIMPUAN yang beralamat di Jalan Sutan ParlaunganHarahap Sadabuan (simpang Panyanggar (Pekuburan Tionghoa UmatBuddha) Kota Padangsidimpuan, selanjutnya dalam hal ini disebutsebagai Tergugat Il ;Dalam perkara ini hadir Kuasa Hukumnya 1. H.ZULKIFLINASUTION.,SH.,MH.,2.H.SYAHRUZAR.,SH, 3.NGAPON ARMAIDI.,SH, 4. MUDAHAR.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-01-2017 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 28-11-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 44/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 28 September 2017 — AZAS TIGOR NAINGGOLAN, S.H. M.Si.,Cs X GUBERNUR DKI JAKARTA
604 — 1361
  • teguhdan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sertamempertahankan dan memelihara keutuhan NegaraKesatuan Republik Indonesia;b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;d melaksanakan kehidupan demokrasi; e menaati danmenegakkan seluruh peraturan perundangundangan;f menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraanpemerintahan daerah;Halaman 27, Putusan No. 44/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst.Pasal 28Kepala daerah dan wekil
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 11-04-2017 — Putus : 09-08-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan PTUN AMBON Nomor 12/G/2017/PTUN.ABN
Tanggal 9 Agustus 2017 — 1. Nama : LA MA alias LA MAA LASABU; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat tinggal : Desa Pasir Putih, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; 2. Nama : SLAMET S. alias SLAMET SAMIDI; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Petani/Perkebunan; Tempat tinggal : Desa Pasir Putih, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; 3. Nama : SARIRI; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat tinggal : Desa Pasir Putih, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; 4. Nama : LA HENDI alias HENDI LAWAKU; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Petani; Tempat tinggal : Desa Pasir Putih, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor: 03/SK/LO.RM/PTUN/Khusus/IV/2017 tanggal10 April 2017,memberikan kuasa kepada 1. RAMLI MARASABESSY, S.H., M.H.; 2. M. SYAHWAN AREY, S.H.; 3. SULAIMAN PUHA, S.H.; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,PekerjaanAdvokat pada Kantor Law Office Advocates& Legal Consultants RAMLI MARASABESSY, S.H., M.H. & PARTNERS, beralamat di JlnSt. Hasanuddin, Graha Hilya Bakery Lt. III-Batu Merah, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT; Melawan: 1. Nama Jabatan : BUPATI HALMAHERA SELATAN; Tempat Kedudukan : di Jalan KaretPutih Nomor 1, Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten HalmaheraSelatan, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal25 April 2017 memberikan kuasa kepada 1) ILHAM ABUBAKAR, S.H.; 2) RUSLAN UMAKAMEA, S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kantor Bupati Halmahera Selatan di Jalan Karet Putih Nomor 1 Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I; 2. Nama Jabatan : SEKRETARIS DAERAH HALMAHERA SELATAN; Tempat Kedudukan : di Jalan KaretPutih Nomor 1, Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten HalmaheraSelatan, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal25 April 2017 memberikan kuasa kepada 1) ILHAM ABUBAKAR, S.H.; 2) RUSLAN UMAKAMEA, S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kantor Bupati Halmahera Selatan di Jalan Karet Putih Nomor 1 Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGATII;
125 — 50
  • Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pada Desa PasirPutin Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan bertentanganHalaman 16 dari 54 Halaman Putusan Nomor 12/G/2017/PTUN.ABNdengan Pasal 56 ayat (1)dan pasal 72 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi yakni :Pasal 56 ayat (1)Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wekil dari pendudukDesa berdasarkan keterwakilan wlayah yang pengisiannya
Pengadilan PT MALUKU UTARA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-12-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 13/PID.SUS-TPK/2016/PT TTE
Tanggal 14 Desember 2016 — Dr. Ir. H. ABJAN A. SOFYAN, MT alias Ir. ABJAN Hi. AHMAD SOFYAN, MT
172 — 74
  • Tanggal 3 Juni 2008 untuk wekil Bupatimelalui Drs. USMAN DRAKEL, M.SisebesarRp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Tanggal 24 Juli 2008 untuk Wakil Bupatimelalui Drs. USMAN DRAKEL, M.SisebesarRp. 100.000.000,00(seratus juta rupiah). Tanggal 16 September 2008 untuk WakilBupati melalui AHMAD ABBAS, SE sebesarRp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN Pilkada
Register : 01-03-2018 — Putus : 23-03-2018 — Upload : 05-04-2018
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 9/G/PILKADA/2018/PTTUN.MKS
Tanggal 23 Maret 2018 — ANDI IKHZAN ABDUL MUTTHALIB. DK MELAWAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO;
115 — 30
  • Jadi jelas kKedudukan hukum penggugatdalam hal ini sesuai dengan PERMA Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 3menyatakan Penggugat merupakan pasangan calon gubernur dan calonwakil gubernur, calon Walikota dan calon wakil Walikota, calon walikotadan calon wekil welikota yang keberatan terhadap keputusan KPUPropinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten Kotatentang penetapan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur,calon Walikota dan calon wakil Walikota atau calon welikota dan calonwakil
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-09-2012 — Upload : 25-08-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 41/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg
Tanggal 5 September 2012 — H. SUBAKIR
40 — 27
  • Tunjangan Kesejahteraan:Dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Satker DPRD,Tunjangan Kesejahteraan dianggarkan sebagai berikut :Ketua x 13 x Rp 3.045.000, = Rp. 39.85.000,Wekil ketua 3 x 13 x Rp. 2551.500 = Rp. 99.508.500,Anggota M4 x 13 x Rp. 2100.000 = Rp. 1.119.300.000,JUMLAH Rp. 1.258.393.500,Dari realisasi anggaran Tunjangan Kesejahteraan, dibayarkankepada Ketua, Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD setiap bulansebagai tambahan penghasilan sejak bulan Januari 2004 sampaidengan Agustus 2004
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pilkada
Register : 08-05-2014 — Putus : 18-09-2014 — Upload : 30-10-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 94/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 18 September 2014 — dr. KORNELIUS KODI METE, DKK;I. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, II. 1. MARKUS DAIRO TALU, S.H, 2. Drs. NDARA TANGGU KAHA
115 — 29
  • UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004, yang berbunyi : Pasangan calon bupatidan vakil bupati atau walikota dan wakil walikota diusulkan oleh DPRDkabupaten/kota, selambatlambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, kepadaMenteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acarapenetapan pasangan calon terpilih dari KPU kabupaten/kota untukmendapatkan pengesahan pengangkatan dan Pasal 111 ayat (2)UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah,yang berbunyi : Bupati dan waekil bupati atau walikota dan wekil
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Umum Penggelapan
Putus : 17-02-2014 — Upload : 01-04-2014
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 214-K/PM II-08/AD/VIII/2013
Tanggal 17 Februari 2014 — Baihaki, SERDA
98 — 54
  • Bumi Tangerang Gas Industi bertemu denganTerdekwa aau Seksi1 atau wekil dai Terdakwa untuk meminta DO setelan menerima DO,tuk dapat mengangkut besi bekas tabung gas dai PT. Pelangi Indah Cannindo aau PT.Bumi Tangerang Gas Industi kemudian dibawa ke gudang milik Saksi4.12. Batwa yang tribat ddan ddan jula besi bekas tabung gas dai PT. PelangiIndah Cannindo alau PT.
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Pilkada
Register : 08-07-2013 — Putus : 27-08-2013 — Upload : 12-09-2013
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 22/G/2013/PTUN.PLK
Tanggal 27 Agustus 2013 — 1. DPC Partai PDIP Kab. Seruyan Prov. Kalteng 2. DPC Partai Demokrat Kab. Seruyan Prov. Kalteng melawan KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERUYAN
135 — 171
  • Karena berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor12 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nornor32 Tahun 2004 Tentang Pemeriirahan Daerah, Pasal 59 Ayat (1) yangDOPOUNY I .eeeeeeeeeeeeeeeneeeeeeeeeeceeeeaecaeeseeaeesessaeeessaesaeeaeseeesaeeesaesaeaesaeeesaeeeseaeeaeeeeeeseaneeseaesPeserta pemilihan kepala daerah dan wekil kepala daerah adalah ; a.pasangan calon yang diusulkan oleh partai palitik atau gabungan partaipolitik., b. pasangan calon perseorangan yang didukung oleh
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Permohonan
Register : 19-09-2016 — Putus : 26-04-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 500/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Brt
Tanggal 26 April 2017 — 1. John Kosasih; 2. Tony Sukohardjo; 3. Syarifah Hanum; 4. Aris Sumarta; L a w a n; 1. Lam Tin Sing; 2. Lam Toi Lai; 3. Lam Wai Lai; 4. Nursalim Wing Sing;5. Liung Yuk Lan; 6. Rong Li Nursalim; 7. Wihartati Muslim; 8. Yenrielim Haryono; 9. Werielim; 10. Sheawrielim; 11. Suseng Lim; 12. Julie Haryono; 13. Tan Soo Phin; 14. Lim Fei Lee;15. D.K. Lim & Sons Investment Pte. Ltd.;
1169 — 537
  • Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, hakyang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk1 (satu) orang sebagai wekil bersama.Bahwa fakta di antara Para Termohon sendiri masih bersengketadan belum adanya kesepakatan mengenai pembagian warisanalmarhum Agus Nursalim dibuktikan dengan adanya perkaraPermohonan Penetapan Pelaksana Wasiat dan Gugatan/TuntutanPemisahan Harta Peninggalan di antara Para Termohon, yakni:a.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-10-2012 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 07-09-2016
Putusan PN AMBON Nomor 40/PID.TIPIKOR/2012/PN.AB
Tanggal 3 Februari 2015 — DANIEL DOMINGGUS RUSSEL, SH
95 — 39
  • kewejiban menyampaikan laporan pertanggungjawabanpenggunaan hibah kepada Kota Ambon melalui Badan PengelolaKeuangan Kota Ambon selambatlambatnya 3 (tiga) bulan setelahkegiatan selesai sesuai tahapan realisasi, dan juga tidak sesuai denganpasal 26 dan pasal 28 ayat (2) dan (5) Permendagri Nomor 44 tahun2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilinan Umum KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menyebutkan bahwa :Pasal 26Apabila sampai dengan berakhirnya kegiatan pelaksanaan Pemilu KepalaDaerah dan wekil