Ditemukan 44599 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan menteri negara agraria Surat keputusan kepala inspeksi agraria jawa timur Konsorsium pembaruan agraria (kpa) vs presiden republik indonesia;; Konsorsium pembaruan agraria (kpa). Dkk vs presiden republik indonesia;; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs indrarini sawitri Sh;; Robert sudjasmin vs kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional ri; Jaya Sh. Mm vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs ahmadi S.h; Ahmadi Sh vs menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional; Kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional ri vs annie sri cahyani;
Pengadilan PN DONGGALA Perdata
Register : 18-03-2021 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN DONGGALA Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Dgl
Tanggal 28 Juni 2021 — Penggugat:
hj.zahra
Tergugat:
1.nurkumalasari
2.ranu
3.sonam
4.kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional kabupaten donggala
70 — 36
  • Penggugat:
    hj.zahra
    Tergugat:
    1.nurkumalasari
    2.ranu
    3.sonam
    4.kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional kabupaten donggala
    Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan NasionalKabupaten Donggala, alamat Jalan Jati, Kelurahan Kabonga Kecil,Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, yangdiwakili olen 1. Tressye Marya Runturambi, S.H., M.A.P., 2. Selvia, S.H.,3.
    Bahwa karena penggugat sudah berkalikali meminta kepada tergugatLIM agar berkenan mengembalikan tanah dan kebun Kelapa tersebutobjek Perkara a quo kepada Penggugat, dan sekaligus membalik namasertifikat nomor 00533 atas nama Rafik menjadi atas nama Penggugat Hj.Zahra di Kantor kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan PertanahanNasional Kabupaten donggala, akan tetapi para tergugat menolak;10.
    Mengukum Tergugat IV Kementerian Agraria dan Tata Ruang BadanPertanahan Nasional Kabupaten Donggala untuk melakukan perubahanatau penggantian nama dari atas Nama Rafik menjadi atas Hj. Zahraterhadap sertifikat nomor 00533;7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) atassebidang tanah kebun kelapa sertifikat No. 00533 dengan luas 30.410 m2atas nama RAFIK (objek perkara) yang terletak di desa oti KecamatanSindue Tobata Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;8.
    Kecamatan Sindue Tobata,Kabupaten Donggala dan Lampiran Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah Nomor:115/HM/BPN.72.03/2016 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Amin,dkk. 30 (Tiga Puluh Orang) atas 30 Puluh Bidang Tanah Terletak di DesaOti, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala.Bahwa Tergugat IV dalam menerbitkan obyek perkara pada Tahun2016 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah juncto Peraturan Menteri Negara Agraria
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata
Register : 19-05-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 23-11-2020
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Tjk
Tanggal 3 Nopember 2020 — Yulivan Nurullah
4.Kementerian Agraria dan Tata RuangBadan Pertanahan Nasional RI c.q Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung c.q Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Bandarlampung
5.2. Kartika Utami, S.H., M.Kn., selaku Notaris/PPAT Penganti dari PPAT/Notaris Tjatur Yantoro Djuki, S.H.,
127 — 32
  • Yulivan Nurullah
    4.Kementerian Agraria dan Tata RuangBadan Pertanahan Nasional RI c.q Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung c.q Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Bandarlampung
    5.2. Kartika Utami, S.H., M.Kn., selaku Notaris/PPAT Penganti dari PPAT/Notaris Tjatur Yantoro Djuki, S.H.,
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 10-03-2014 — Putus : 29-09-2014 — Upload : 11-08-2015
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 48/G/2014/PTUN.SBY
Tanggal 29 September 2014 — SUYATI melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK dan H. ACH. ZAENAL alias H. DJAELANI
78 — 44
  • Djaelani luas 9.420 m2 , Desa Iker Iker Geger, Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria ( sekarang Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik ); ----------------------------------------------------------------------------------------------3.
    Djaelani luas 9.420 m2 , Desa Iker Iker Geger, Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria ( sekarang Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik ) ; -----------------------------------------4.
    Gresik yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria(sekarang Kantor Badan Pertanahan) Kab.
    Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah ;Bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat telah membawa dampakpada luas tanah SHM nomor 207 milik Penggugat, karena luas tanah Obyeksengketa telah terjadi overlaping, sehingga patutlah Tergugat dikatakan telahmelanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) da (2) UU RI No. 5Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria yaitu tidak menjaminkepastian hukum atas luas tanah SHM 207 milik Penggugat ;Bahwa kesalahan yang dilakukan Kantor Agraria (sekarang BadanPertanahan
    (5) Apabila atas suatu bidang tanah yang diukur ulangsebagaimanadimaksud pada ayat (3) dan (4) sudah diterbitkan sertipikat, selaindilakukan perubahan pada gambar ukur dan peta pendaftaran jugadilakukan perubahan pada surat ukurnya ;Bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tersebut diatas, maka Kepala KantorPertanahan (Tergugat) wajib memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh KepalaKantor Agraria (sekarang Kantor Badan Pertanahan) Kabupaten
    Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan didalam Pasal 97 ayat (8), (4)dan ayat (5) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,karenaTergugat tidak menjalankan kewajiban yaitu proses pemeriksaan sertipikatNomor 207 (checking) ;Bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 41 ayat (3) dan ayat (5) PeraturanMenteril Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
    Hal tersebut tampak dari pernyataan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang undang Pokok Agraria, bahwasurat tanda bukti hak yang diterbitkan berlaku sebagai alat bukti yang kuat dan dalam Pasal 23, 32, dan 38 Undang undang Pokok Agraria bahwa pendaftaran berbagai peristiwa hukum merupakan alat pembuktian yang kuat.
Pengadilan PN MEMPAWAH Perdata
Register : 04-01-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 05-01-2022
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Mpw
Tanggal 6 Juli 2021 — Penggugat:
SARIDEN
Tergugat:
1.MARTIUS MANAP
2.TANDRA SOEDIANTO
Turut Tergugat:
Kepala Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Mempawah
132 — 21
  • Penggugat:
    SARIDEN
    Tergugat:
    1.MARTIUS MANAP
    2.TANDRA SOEDIANTO
    Turut Tergugat:
    Kepala Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Mempawah
Pengadilan PN SALATIGA Perdata Wanprestasi
Register : 25-11-2021 — Putus : 17-05-2022 — Upload : 10-06-2022
Putusan PN SALATIGA Nomor 99/Pdt.G/2021/PN Slt
Tanggal 17 Mei 2022 — Penggugat:
Wahyono
Tergugat:
Kuswaeni
Turut Tergugat:
Pemerintah RI Cq Kementerian Agraria dan tata ruang Cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga
80 — 9
  • Penggugat:
    Wahyono
    Tergugat:
    Kuswaeni
    Turut Tergugat:
    Pemerintah RI Cq Kementerian Agraria dan tata ruang Cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 02-01-2024 — Putus : 17-01-2024 — Upload : 17-01-2024
Putusan PT SEMARANG Nomor 3/PDT/2024/PT SMG
Tanggal 17 Januari 2024 — Andriyani Diwakili Oleh : ALFRED MICHEL SARMAUW
Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Agraria / BPN Kota Salatiga
Terbanding/Turut Tergugat : Gunawan Lagaida Prabowo
17 — 9
  • Andriyani Diwakili Oleh : ALFRED MICHEL SARMAUW
    Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Agraria / BPN Kota Salatiga
    Terbanding/Turut Tergugat : Gunawan Lagaida Prabowo
Pengadilan PN KLATEN Perdata
Register : 19-03-2024 — Putus : 03-07-2024 — Upload : 16-07-2024
Putusan PN KLATEN Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Kln
Tanggal 3 Juli 2024 —
2.Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten
18 — 7

  • 2.Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten
Pengadilan PN BOYOLALI Perdata
Register : 14-07-2023 — Putus : 12-01-2024 — Upload : 17-01-2024
Putusan PN BOYOLALI Nomor 40/Pdt.G/2023/PN Byl
Tanggal 12 Januari 2024 — ., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
2.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia c.q. Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah c.q. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali
3.PT. Bank Tabungan Negara Syariah (Persero) Tbk c.q. P.T Bank Tabungan Negara Syariah (Persero) Tbk Kantor Cabang Surakarta
51 — 30
  • ., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
    2.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia c.q. Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah c.q. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali
    3.PT. Bank Tabungan Negara Syariah (Persero) Tbk c.q. P.T Bank Tabungan Negara Syariah (Persero) Tbk Kantor Cabang Surakarta
Pengadilan PN WONOSOBO Perdata
Register : 28-09-2021 — Putus : 05-04-2022 — Upload : 14-04-2022
Putusan PN WONOSOBO Nomor 41/Pdt.G/2021/PN Wsb
Tanggal 5 April 2022 — Penggugat:
KUWATNO alias HANDOYO SUBAGIYO Bin SUPRIH alias SUPRIYANTO alias DONOSUWITO alias SOMOSUWITO
Tergugat:
1.GUNAWAN
2.NGAHADUN alias NARYOSUSANTO
Turut Tergugat:
1.KEPALA DESA Gumawang Kidul Cq Pemerintah Desa Gumawang Kidul Watumalang Wonosobo
2.Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN) cq. Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahanan Nasional Jawa Tengah (Kanwil ATR/BPN Jateng) cq.
105 — 25
  • Penggugat:
    KUWATNO alias HANDOYO SUBAGIYO Bin SUPRIH alias SUPRIYANTO alias DONOSUWITO alias SOMOSUWITO
    Tergugat:
    1.GUNAWAN
    2.NGAHADUN alias NARYOSUSANTO
    Turut Tergugat:
    1.KEPALA DESA Gumawang Kidul Cq Pemerintah Desa Gumawang Kidul Watumalang Wonosobo
    2.Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN) cq. Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahanan Nasional Jawa Tengah (Kanwil ATR/BPN Jateng) cq.
    Kantor Pertanahan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wonosobo (Kantah ATR/BPN Kab. Wonosobo)
Pengadilan PN MAUMERE Perdata
Register : 08-03-2022 — Putus : 22-11-2022 — Upload : 28-11-2022
Putusan PN MAUMERE Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Mme
Tanggal 22 Nopember 2022 — Penggugat:
1.Nikolaus Nensi
2.Paula Perseveranda Edy
Tergugat:
1.Ansfridus Yosef Pitang
2.Carolus Boromeus Pitang
3.Yohanis Aurelius Radix Pitang
4.Donatus Angelico Pitang
5.Rosemary Evelin Pitang
6.Theodora Stefania Pitang
Turut Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia CQ Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR /BPN) Republik Indonesia CQ Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Timur CQ
55 — 14
  • Penggugat:
    1.Nikolaus Nensi
    2.Paula Perseveranda Edy
    Tergugat:
    1.Ansfridus Yosef Pitang
    2.Carolus Boromeus Pitang
    3.Yohanis Aurelius Radix Pitang
    4.Donatus Angelico Pitang
    5.Rosemary Evelin Pitang
    6.Theodora Stefania Pitang
    Turut Tergugat:
    Pemerintah Republik Indonesia CQ Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR /BPN) Republik Indonesia CQ Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Timur CQ
    Kantor Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Kabupaten Sikka
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-07-2011 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 322 K/Pdt/2011
Tanggal 27 Juli 2011 — MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I. Cq. KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROPINSI SULAWESI SELATAN Cq. KANTOR PERTANAHAN BULUKUMBA VS H. SYAFRUDDIN, DT, DKK
18 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I. Cq. KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROPINSI SULAWESI SELATAN Cq. KANTOR PERTANAHAN BULUKUMBA VS H. SYAFRUDDIN, DT, DKK
    MENTERI AGRARIA/KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL RI. Cq. KANTOR WILAYAHPERTANAHAN PROPINSI SULAWESI SELATAN Cq. KANTORPERTANAHAN BULUKUMBA, berkedudukan di jalan Durian No.9Bulukumba, dalam hal ini memberi kuasa kepada ASRIAMERU,SH.,MH., Kepala Seksi Penanganan Sengketa, Konflik danperkara Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba, beralamat padaKantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba jalan Durian No.9Bulukumba, Pemohon Kasasi dahulu turut Tergugat H/Pembanding;melawan:1 H.
    rekayasa hukum;12 Bahwa Majelis Hakim Banding dan Majelis Hakim Tingkat Pertama SangatKelirn besar untuk mengabulkan gugatan Penggugat baik di tingkat pertamamaupun di tingkat banding, yang pada kenyataannya adalah sanggatbertentangan aturan hukum perdata, karena obyek tersebut samasekaliPenggugat tidak pernah menguasai fisik dan tidak pernah memiliki data yuridisyang tercatat dan terdaftar adalah nama SYAFRIDO sesuai Sertifikat Hak MilikNo. 22/Desa Matekko yang diatur dalam UndangUndang Pokok Agraria
    MENTERI AGRARIA/KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL R.I Cq. KANTOR WILAYAH PERTANAHANPROPINSI SULAWESI SELATAN Cq.
    Cq.MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I. Cq.KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROPINSI SULAWESI SELATAN Cq.KANTOR PERTANAHAN BULUKUMBA tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi/turut Tergugat II untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Rabu tanggal 27 Juli 2011 oleh Dr. H.
Pengadilan PN PELAIHARI Perdata Tanah
Register : 22-01-2015 — Putus : 25-11-2015 — Upload : 05-02-2016
Putusan PN PELAIHARI Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Pli
Tanggal 25 Nopember 2015 — ANANG ADENANSI (Alm) - BUPATI TANAH LAUT, KEPALA BADAN PERTANAHAN PROPINSI KALIMANTAN SELATAN, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TANAH LAUT, MENTERI AGRARIA
139 — 128
  • ANANG ADENANSI (Alm) - BUPATI TANAH LAUT, KEPALA BADAN PERTANAHAN PROPINSI KALIMANTAN SELATAN, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TANAH LAUT, MENTERI AGRARIA
    MENTERI AGRARIA, berkedudukan di Jakarta, selanjutnya disebut sebagai sonenace. w+ 4 RNIN v9 8a WSIS 4 4 6B BEIONOIIES 6 4b 8 aeRO. 64 Fo SONATE Wo N RiNRINERIEN 6 eH Wisse TERGUGAT IV ; Pengadilan Negeri Tersebut ;Membaca surat gugatan Penggugat ;Membaca Berita Acara persidangan dan suratsurat dalam berkas perkara Aquo ;Memperhatikan jawaban, Replik dan Duplik para pihak di persidangan ;Mendengar pihakpihak yang berperkara di persidangan ;TENTANG DUDUK PERKARANYA :Menimbang bahwa Penggugat dengan
    terutama Pasal 18 dinyatakan "UntukKepentingan Umum, termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentinganbersama Rakyat hakhak atas tanah dapat di cabut, dengan memberikan Ganti Kerugianyang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undangundang dan pasal 19 ayat 3UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria, tapi padakenyataannya walaupun sudah ada pembatalan tersebut, pemberian Ganti Rugi samasekali tidak pernah diberikan kepada Orang Tua Penggugat (Alm.
    Anang Adenansi)dan bagi Penggugat ini sangatlah merugikan, hal ini bisa dibuktikan kalau Penggugatsama sekali tidak pernah menerima ganti rugi atas tanahtanah tersebut adalah denganmasih di kuasai sertifikat asli (SHM No. 31 dan SHM No. 69) oleh Penggugat, padahalmenurut Pengumuman Direktorat Agraria Nomor; 1210/UM/PT 1987 dinyatakanbahwa semua sertifikat Hak Atas Tanah yang telah dibatalkan ditarik dari peredaran.Bahwa dengan dikeluarkannya semua peraturanperaturan tersebut di atas, menurutPenggugat
    terutama Pasal 18 dinyatakan "Untukkepentingan Umum, termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentinganbersama rakyat, hakhak atas tanah dapat dicabut, dengan memberikan Ganti Kerugianyang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undangundang dan Pasal 19 Ayat 3UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria, tapi padakenyataannya walaupun sudah ada pembatalan tersebut, pemberian Ganti Rugi samasekali tidak pernah diberikan kepada orang tua Penggugat (Alm.
    terutama Pasal 18dinyatakan "Untuk kepentingan Umum, termasuk kepentingan Bangsa danNegara seta kepentingan bersama rakyat, hakhak atas tanah dapat dicabut,dengan memberikan Ganti Kerugian yang layak dan menurut cara yang diaturdengan Undangundang dan Pasal 19 Ayat 3 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokokpokok Agraria, tapi pada kenyataannya walaupun sudahada pembatalan tersebut, pemberian Ganti Rugi sama sekali tidak pernahdiberikan kepada orang tua Penggugat (Alm.
Pengadilan PN KAB SEMARANG Perdata
Register : 26-10-2020 — Putus : 31-03-2021 — Upload : 31-03-2021
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 124/Pdt.G/2020/PN Unr
Tanggal 31 Maret 2021 — Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional ( BPN) / Kantor Agraria Kabupaten Semarang,
133 — 17
  • Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional ( BPN) / Kantor Agraria Kabupaten Semarang,
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 28-03-2023 — Putus : 09-05-2023 — Upload : 09-05-2023
Putusan PT MANADO Nomor 75/PDT/2023/PT MND
Tanggal 9 Mei 2023 — Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Kepala Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara di Manado, Cq. Kepala Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sangihe di Tahuna
49 — 7
  • Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Kepala Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara di Manado, Cq. Kepala Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sangihe di Tahuna
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 12-10-2021 — Putus : 26-07-2022 — Upload : 11-08-2022
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 613/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 26 Juli 2022 — Penggugat:
FANNY WIDIANTI
Tergugat:
1.TAN SAMUEL
2.ALLENTIN TANUJAYA
3.AMELIANA TANUJAYA
4.ANTONYO HARTONO TANUJAYA
5.ANGELA HARTONO TANUJAYA
6.NANIRICH TANUJAYA
7.KEPALA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BOGOR
8.KEPALA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
9.KEPALA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANDUNG
10.PT.
81 — 38
  • Penggugat:
    FANNY WIDIANTI
    Tergugat:
    1.TAN SAMUEL
    2.ALLENTIN TANUJAYA
    3.AMELIANA TANUJAYA
    4.ANTONYO HARTONO TANUJAYA
    5.ANGELA HARTONO TANUJAYA
    6.NANIRICH TANUJAYA
    7.KEPALA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BOGOR
    8.KEPALA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
    9.KEPALA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANDUNG
    10.PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 18-07-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1652 K/Pdt/2017
Tanggal 18 Juli 2017 — KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI UTARA cq PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL MANADO BITUNG, dk VS HERMA MAKALEW, dkk
139 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI UTARA cq PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL MANADO BITUNG dan 2. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT cq SATUAN KERJA INVENTARISASI PENGADAAN LAHAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT cq PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL MANADO-BITUNG, PADA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XI, tersebut;
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI UTARA cq PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL MANADO BITUNG, dk VS HERMA MAKALEW, dkk
    PUTUSANNomor 1652 K/Pdt/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:1.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cqBADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESIUTARA cq PANITIAPEL AKSANA PENGADAAN TANAHJALAN TOL MANADO BITUNG , berkedudukan di Jalan 17Agustus Menado, diwakili oleh Ir.
    Nomor 1652 K/Pdt/2017 Bahwa dengan demikian maka permohonan keberatan dari Para PemohonKeberatan tersebut harus ditolak seluruhnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlumempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwaterdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasdari Para PemohonKasasi KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHANNASIONAL REPUBLIK INDONESIA cg BADAN PERTANAHAN NASIONALPROPINSI SULAWESI UTARA cq PANITIA PEL AKSANA
    KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHANNASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq BADAN PERTANAHANNASIONAL PROPINSI SULAWESI UTARA cq PANITIAPEL AKSANAPENGADAAN TANAH JALAN TOL MANADO BITUNG dan2. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT~ cqSATUAN KERJA INVENTARISASI PENGADAAN LAHAN KEMENT ERIANPEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT cq PEJABATPEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALANTOL MANADOBITUNG, PADA BALAI PELAKSANAAN JALANNASIONAL XI, tersebut;2.
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata
Register : 15-09-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 30-09-2020
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 68/PDT/2020/PT TJK
Tanggal 30 September 2020 — CIPTA CAKRA MURDAYA
Terbanding/Penggugat : EDI SUSANTO
Turut Terbanding/Tergugat II : Kantor Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional BPN Wilayah Provinsi Lampung
Turut Terbanding/Tergugat III : Kantor Agraria dan Tata Ruang,Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung
145 — 52
  • CIPTA CAKRA MURDAYA
    Terbanding/Penggugat : EDI SUSANTO
    Turut Terbanding/Tergugat II : Kantor Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional BPN Wilayah Provinsi Lampung
    Turut Terbanding/Tergugat III : Kantor Agraria dan Tata Ruang,Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung
    ., yang selanjutnya disebutsebagai Terbanding semula PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi;KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL (BPN) WILAYAH PROPINSILAMPUNG, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat, TelukBetung, Bandar Lampung, yang dalam hal ini diwakilioleh Ir.
    ;selaku pegawai pada Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi Lampung dan Kantor PertanahanKabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Surat KuasaNomor MP.03.02/Sku.1579.18/XI/2019 tanggal 25November 2019, yang selanjutnya disebut sebagaiTurut Terbanding semula Tergugat Konvensi II;KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATENLAMPUNG SELATAN, berkedudukan di Jalan IndraBangsawan Nomor 2, Kalianda, Lampung Selatan, yangdiwakili oleh R. AHMAD SALEH MARDANI, A.Ptnh.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 08-05-2019 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 20-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 138/B/2019/PT.TUN.JKT
Tanggal 13 Juni 2019 — HERNAWAN HARSONO.MS,AK
Terbanding/Tergugat I : KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG ATR BADAN PERTANAHAN PROPINSI KALIMANTAN BARAT
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SINGKAWANG
Terbanding/ Intervensi I : PT. MAHKOTA NIAGA NUSANTARA diwakili oleh HERMANTO
28 — 5
  • HERNAWAN HARSONO.MS,AK
    Terbanding/Tergugat I : KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG ATR BADAN PERTANAHAN PROPINSI KALIMANTAN BARAT
    Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SINGKAWANG
    Terbanding/ Intervensi I : PT. MAHKOTA NIAGA NUSANTARA diwakili oleh HERMANTO
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata
Register : 11-08-2022 — Putus : 30-08-2022 — Upload : 22-02-2023
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 69/PDT/2022/PT TJK
Tanggal 30 Agustus 2022 — PERKEBUNAN NUSANTARA VII PTPN 7
Terbanding/Tergugat II : Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR) BPN Kantor Wilayah Lampung
Terbanding/Tergugat III : Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) BPN Lampung Selatan
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Dinas Perumahan dan Pemukiman Bidang Pertanahan
95 — 18
  • PERKEBUNAN NUSANTARA VII PTPN 7
    Terbanding/Tergugat II : Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR) BPN Kantor Wilayah Lampung
    Terbanding/Tergugat III : Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) BPN Lampung Selatan
    Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Dinas Perumahan dan Pemukiman Bidang Pertanahan
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata
Register : 15-11-2022 — Putus : 28-03-2023 — Upload : 30-03-2023
Putusan PN PEKANBARU Nomor 313/Pdt.G/2022/PN Pbr
Tanggal 28 Maret 2023 — Penggugat:
Andi
Tergugat:
Khoelie Guat Als Waty
Turut Tergugat:
Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Pekanbaru
51 — 13
  • Penggugat:
    Andi
    Tergugat:
    Khoelie Guat Als Waty
    Turut Tergugat:
    Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Pekanbaru