Ditemukan 44599 data
hj.zahra
Tergugat:
1.nurkumalasari
2.ranu
3.sonam
4.kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional kabupaten donggala
70 — 36
Penggugat:
hj.zahra
Tergugat:
1.nurkumalasari
2.ranu
3.sonam
4.kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional kabupaten donggalaKementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan NasionalKabupaten Donggala, alamat Jalan Jati, Kelurahan Kabonga Kecil,Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, yangdiwakili olen 1. Tressye Marya Runturambi, S.H., M.A.P., 2. Selvia, S.H.,3.
Bahwa karena penggugat sudah berkalikali meminta kepada tergugatLIM agar berkenan mengembalikan tanah dan kebun Kelapa tersebutobjek Perkara a quo kepada Penggugat, dan sekaligus membalik namasertifikat nomor 00533 atas nama Rafik menjadi atas nama Penggugat Hj.Zahra di Kantor kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan PertanahanNasional Kabupaten donggala, akan tetapi para tergugat menolak;10.
Mengukum Tergugat IV Kementerian Agraria dan Tata Ruang BadanPertanahan Nasional Kabupaten Donggala untuk melakukan perubahanatau penggantian nama dari atas Nama Rafik menjadi atas Hj. Zahraterhadap sertifikat nomor 00533;7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) atassebidang tanah kebun kelapa sertifikat No. 00533 dengan luas 30.410 m2atas nama RAFIK (objek perkara) yang terletak di desa oti KecamatanSindue Tobata Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;8.
Kecamatan Sindue Tobata,Kabupaten Donggala dan Lampiran Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah Nomor:115/HM/BPN.72.03/2016 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Amin,dkk. 30 (Tiga Puluh Orang) atas 30 Puluh Bidang Tanah Terletak di DesaOti, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala.Bahwa Tergugat IV dalam menerbitkan obyek perkara pada Tahun2016 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah juncto Peraturan Menteri Negara Agraria
4.Kementerian Agraria dan Tata RuangBadan Pertanahan Nasional RI c.q Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung c.q Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Bandarlampung
5.2. Kartika Utami, S.H., M.Kn., selaku Notaris/PPAT Penganti dari PPAT/Notaris Tjatur Yantoro Djuki, S.H.,
127 — 32
Yulivan Nurullah
4.Kementerian Agraria dan Tata RuangBadan Pertanahan Nasional RI c.q Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung c.q Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kota Bandarlampung
5.2. Kartika Utami, S.H., M.Kn., selaku Notaris/PPAT Penganti dari PPAT/Notaris Tjatur Yantoro Djuki, S.H.,
78 — 44
Djaelani luas 9.420 m2 , Desa Iker Iker Geger, Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria ( sekarang Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik ); ----------------------------------------------------------------------------------------------3.
Djaelani luas 9.420 m2 , Desa Iker Iker Geger, Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria ( sekarang Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik ) ; -----------------------------------------4.
Gresik yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria(sekarang Kantor Badan Pertanahan) Kab.
Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah ;Bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat telah membawa dampakpada luas tanah SHM nomor 207 milik Penggugat, karena luas tanah Obyeksengketa telah terjadi overlaping, sehingga patutlah Tergugat dikatakan telahmelanggar ketentuan Pasal 19 ayat (1) da (2) UU RI No. 5Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria yaitu tidak menjaminkepastian hukum atas luas tanah SHM 207 milik Penggugat ;Bahwa kesalahan yang dilakukan Kantor Agraria (sekarang BadanPertanahan
(5) Apabila atas suatu bidang tanah yang diukur ulangsebagaimanadimaksud pada ayat (3) dan (4) sudah diterbitkan sertipikat, selaindilakukan perubahan pada gambar ukur dan peta pendaftaran jugadilakukan perubahan pada surat ukurnya ;Bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tersebut diatas, maka Kepala KantorPertanahan (Tergugat) wajib memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh KepalaKantor Agraria (sekarang Kantor Badan Pertanahan) Kabupaten
Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan didalam Pasal 97 ayat (8), (4)dan ayat (5) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,karenaTergugat tidak menjalankan kewajiban yaitu proses pemeriksaan sertipikatNomor 207 (checking) ;Bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 41 ayat (3) dan ayat (5) PeraturanMenteril Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
Hal tersebut tampak dari pernyataan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang undang Pokok Agraria, bahwasurat tanda bukti hak yang diterbitkan berlaku sebagai alat bukti yang kuat dan dalam Pasal 23, 32, dan 38 Undang undang Pokok Agraria bahwa pendaftaran berbagai peristiwa hukum merupakan alat pembuktian yang kuat.
SARIDEN
Tergugat:
1.MARTIUS MANAP
2.TANDRA SOEDIANTO
Turut Tergugat:
Kepala Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Mempawah
132 — 21
Penggugat:
SARIDEN
Tergugat:
1.MARTIUS MANAP
2.TANDRA SOEDIANTO
Turut Tergugat:
Kepala Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN Mempawah
Wahyono
Tergugat:
Kuswaeni
Turut Tergugat:
Pemerintah RI Cq Kementerian Agraria dan tata ruang Cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga
80 — 9
Penggugat:
Wahyono
Tergugat:
Kuswaeni
Turut Tergugat:
Pemerintah RI Cq Kementerian Agraria dan tata ruang Cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Salatiga
Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Agraria / BPN Kota Salatiga
Terbanding/Turut Tergugat : Gunawan Lagaida Prabowo
17 — 9
Andriyani Diwakili Oleh : ALFRED MICHEL SARMAUW
Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Agraria / BPN Kota Salatiga
Terbanding/Turut Tergugat : Gunawan Lagaida Prabowo
2.Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten
18 — 7
2.Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klaten
2.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia c.q. Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah c.q. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali
3.PT. Bank Tabungan Negara Syariah (Persero) Tbk c.q. P.T Bank Tabungan Negara Syariah (Persero) Tbk Kantor Cabang Surakarta
51 — 30
., Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
2.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia c.q. Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Provinsi Jawa Tengah c.q. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali
3.PT. Bank Tabungan Negara Syariah (Persero) Tbk c.q. P.T Bank Tabungan Negara Syariah (Persero) Tbk Kantor Cabang Surakarta
KUWATNO alias HANDOYO SUBAGIYO Bin SUPRIH alias SUPRIYANTO alias DONOSUWITO alias SOMOSUWITO
Tergugat:
1.GUNAWAN
2.NGAHADUN alias NARYOSUSANTO
Turut Tergugat:
1.KEPALA DESA Gumawang Kidul Cq Pemerintah Desa Gumawang Kidul Watumalang Wonosobo
2.Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN) cq. Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahanan Nasional Jawa Tengah (Kanwil ATR/BPN Jateng) cq.
105 — 25
Penggugat:
KUWATNO alias HANDOYO SUBAGIYO Bin SUPRIH alias SUPRIYANTO alias DONOSUWITO alias SOMOSUWITO
Tergugat:
1.GUNAWAN
2.NGAHADUN alias NARYOSUSANTO
Turut Tergugat:
1.KEPALA DESA Gumawang Kidul Cq Pemerintah Desa Gumawang Kidul Watumalang Wonosobo
2.Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/BPN) cq. Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahanan Nasional Jawa Tengah (Kanwil ATR/BPN Jateng) cq.Kantor Pertanahan Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wonosobo (Kantah ATR/BPN Kab. Wonosobo)
1.Nikolaus Nensi
2.Paula Perseveranda Edy
Tergugat:
1.Ansfridus Yosef Pitang
2.Carolus Boromeus Pitang
3.Yohanis Aurelius Radix Pitang
4.Donatus Angelico Pitang
5.Rosemary Evelin Pitang
6.Theodora Stefania Pitang
Turut Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia CQ Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR /BPN) Republik Indonesia CQ Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Timur CQ
55 — 14
Penggugat:
1.Nikolaus Nensi
2.Paula Perseveranda Edy
Tergugat:
1.Ansfridus Yosef Pitang
2.Carolus Boromeus Pitang
3.Yohanis Aurelius Radix Pitang
4.Donatus Angelico Pitang
5.Rosemary Evelin Pitang
6.Theodora Stefania Pitang
Turut Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia CQ Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR /BPN) Republik Indonesia CQ Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Timur CQKantor Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Kabupaten Sikka
18 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I. Cq. KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROPINSI SULAWESI SELATAN Cq. KANTOR PERTANAHAN BULUKUMBA VS H. SYAFRUDDIN, DT, DKK
MENTERI AGRARIA/KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL RI. Cq. KANTOR WILAYAHPERTANAHAN PROPINSI SULAWESI SELATAN Cq. KANTORPERTANAHAN BULUKUMBA, berkedudukan di jalan Durian No.9Bulukumba, dalam hal ini memberi kuasa kepada ASRIAMERU,SH.,MH., Kepala Seksi Penanganan Sengketa, Konflik danperkara Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba, beralamat padaKantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba jalan Durian No.9Bulukumba, Pemohon Kasasi dahulu turut Tergugat H/Pembanding;melawan:1 H.
rekayasa hukum;12 Bahwa Majelis Hakim Banding dan Majelis Hakim Tingkat Pertama SangatKelirn besar untuk mengabulkan gugatan Penggugat baik di tingkat pertamamaupun di tingkat banding, yang pada kenyataannya adalah sanggatbertentangan aturan hukum perdata, karena obyek tersebut samasekaliPenggugat tidak pernah menguasai fisik dan tidak pernah memiliki data yuridisyang tercatat dan terdaftar adalah nama SYAFRIDO sesuai Sertifikat Hak MilikNo. 22/Desa Matekko yang diatur dalam UndangUndang Pokok Agraria
MENTERI AGRARIA/KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL R.I Cq. KANTOR WILAYAH PERTANAHANPROPINSI SULAWESI SELATAN Cq.
Cq.MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I. Cq.KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROPINSI SULAWESI SELATAN Cq.KANTOR PERTANAHAN BULUKUMBA tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi/turut Tergugat II untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung padahari Rabu tanggal 27 Juli 2011 oleh Dr. H.
139 — 128
ANANG ADENANSI (Alm) - BUPATI TANAH LAUT, KEPALA BADAN PERTANAHAN PROPINSI KALIMANTAN SELATAN, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TANAH LAUT, MENTERI AGRARIA
MENTERI AGRARIA, berkedudukan di Jakarta, selanjutnya disebut sebagai sonenace. w+ 4 RNIN v9 8a WSIS 4 4 6B BEIONOIIES 6 4b 8 aeRO. 64 Fo SONATE Wo N RiNRINERIEN 6 eH Wisse TERGUGAT IV ; Pengadilan Negeri Tersebut ;Membaca surat gugatan Penggugat ;Membaca Berita Acara persidangan dan suratsurat dalam berkas perkara Aquo ;Memperhatikan jawaban, Replik dan Duplik para pihak di persidangan ;Mendengar pihakpihak yang berperkara di persidangan ;TENTANG DUDUK PERKARANYA :Menimbang bahwa Penggugat dengan
terutama Pasal 18 dinyatakan "UntukKepentingan Umum, termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentinganbersama Rakyat hakhak atas tanah dapat di cabut, dengan memberikan Ganti Kerugianyang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undangundang dan pasal 19 ayat 3UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria, tapi padakenyataannya walaupun sudah ada pembatalan tersebut, pemberian Ganti Rugi samasekali tidak pernah diberikan kepada Orang Tua Penggugat (Alm.
Anang Adenansi)dan bagi Penggugat ini sangatlah merugikan, hal ini bisa dibuktikan kalau Penggugatsama sekali tidak pernah menerima ganti rugi atas tanahtanah tersebut adalah denganmasih di kuasai sertifikat asli (SHM No. 31 dan SHM No. 69) oleh Penggugat, padahalmenurut Pengumuman Direktorat Agraria Nomor; 1210/UM/PT 1987 dinyatakanbahwa semua sertifikat Hak Atas Tanah yang telah dibatalkan ditarik dari peredaran.Bahwa dengan dikeluarkannya semua peraturanperaturan tersebut di atas, menurutPenggugat
terutama Pasal 18 dinyatakan "Untukkepentingan Umum, termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentinganbersama rakyat, hakhak atas tanah dapat dicabut, dengan memberikan Ganti Kerugianyang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undangundang dan Pasal 19 Ayat 3UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria, tapi padakenyataannya walaupun sudah ada pembatalan tersebut, pemberian Ganti Rugi samasekali tidak pernah diberikan kepada orang tua Penggugat (Alm.
terutama Pasal 18dinyatakan "Untuk kepentingan Umum, termasuk kepentingan Bangsa danNegara seta kepentingan bersama rakyat, hakhak atas tanah dapat dicabut,dengan memberikan Ganti Kerugian yang layak dan menurut cara yang diaturdengan Undangundang dan Pasal 19 Ayat 3 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokokpokok Agraria, tapi pada kenyataannya walaupun sudahada pembatalan tersebut, pemberian Ganti Rugi sama sekali tidak pernahdiberikan kepada orang tua Penggugat (Alm.
133 — 17
Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional ( BPN) / Kantor Agraria Kabupaten Semarang,
49 — 7
Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Kepala Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara di Manado, Cq. Kepala Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sangihe di Tahuna
FANNY WIDIANTI
Tergugat:
1.TAN SAMUEL
2.ALLENTIN TANUJAYA
3.AMELIANA TANUJAYA
4.ANTONYO HARTONO TANUJAYA
5.ANGELA HARTONO TANUJAYA
6.NANIRICH TANUJAYA
7.KEPALA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BOGOR
8.KEPALA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
9.KEPALA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANDUNG
10.PT.
81 — 38
Penggugat:
FANNY WIDIANTI
Tergugat:
1.TAN SAMUEL
2.ALLENTIN TANUJAYA
3.AMELIANA TANUJAYA
4.ANTONYO HARTONO TANUJAYA
5.ANGELA HARTONO TANUJAYA
6.NANIRICH TANUJAYA
7.KEPALA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BOGOR
8.KEPALA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
9.KEPALA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANDUNG
10.PT.
139 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI UTARA cq PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL MANADO BITUNG dan 2. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT cq SATUAN KERJA INVENTARISASI PENGADAAN LAHAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT cq PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL MANADO-BITUNG, PADA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XI, tersebut;
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI UTARA cq PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL MANADO BITUNG, dk VS HERMA MAKALEW, dkk
PUTUSANNomor 1652 K/Pdt/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:1.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cqBADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESIUTARA cq PANITIAPEL AKSANA PENGADAAN TANAHJALAN TOL MANADO BITUNG , berkedudukan di Jalan 17Agustus Menado, diwakili oleh Ir.
Nomor 1652 K/Pdt/2017 Bahwa dengan demikian maka permohonan keberatan dari Para PemohonKeberatan tersebut harus ditolak seluruhnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlumempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwaterdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasdari Para PemohonKasasi KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHANNASIONAL REPUBLIK INDONESIA cg BADAN PERTANAHAN NASIONALPROPINSI SULAWESI UTARA cq PANITIA PEL AKSANA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHANNASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq BADAN PERTANAHANNASIONAL PROPINSI SULAWESI UTARA cq PANITIAPEL AKSANAPENGADAAN TANAH JALAN TOL MANADO BITUNG dan2. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT~ cqSATUAN KERJA INVENTARISASI PENGADAAN LAHAN KEMENT ERIANPEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT cq PEJABATPEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALANTOL MANADOBITUNG, PADA BALAI PELAKSANAAN JALANNASIONAL XI, tersebut;2.
Terbanding/Penggugat : EDI SUSANTO
Turut Terbanding/Tergugat II : Kantor Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional BPN Wilayah Provinsi Lampung
Turut Terbanding/Tergugat III : Kantor Agraria dan Tata Ruang,Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung
145 — 52
CIPTA CAKRA MURDAYA
Terbanding/Penggugat : EDI SUSANTO
Turut Terbanding/Tergugat II : Kantor Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional BPN Wilayah Provinsi Lampung
Turut Terbanding/Tergugat III : Kantor Agraria dan Tata Ruang,Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung., yang selanjutnya disebutsebagai Terbanding semula PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi;KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL (BPN) WILAYAH PROPINSILAMPUNG, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat, TelukBetung, Bandar Lampung, yang dalam hal ini diwakilioleh Ir.
;selaku pegawai pada Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi Lampung dan Kantor PertanahanKabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Surat KuasaNomor MP.03.02/Sku.1579.18/XI/2019 tanggal 25November 2019, yang selanjutnya disebut sebagaiTurut Terbanding semula Tergugat Konvensi II;KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATENLAMPUNG SELATAN, berkedudukan di Jalan IndraBangsawan Nomor 2, Kalianda, Lampung Selatan, yangdiwakili oleh R. AHMAD SALEH MARDANI, A.Ptnh.
Terbanding/Tergugat I : KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG ATR BADAN PERTANAHAN PROPINSI KALIMANTAN BARAT
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SINGKAWANG
Terbanding/ Intervensi I : PT. MAHKOTA NIAGA NUSANTARA diwakili oleh HERMANTO
28 — 5
HERNAWAN HARSONO.MS,AK
Terbanding/Tergugat I : KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG ATR BADAN PERTANAHAN PROPINSI KALIMANTAN BARAT
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SINGKAWANG
Terbanding/ Intervensi I : PT. MAHKOTA NIAGA NUSANTARA diwakili oleh HERMANTO
Terbanding/Tergugat II : Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR) BPN Kantor Wilayah Lampung
Terbanding/Tergugat III : Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) BPN Lampung Selatan
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Dinas Perumahan dan Pemukiman Bidang Pertanahan
95 — 18
PERKEBUNAN NUSANTARA VII PTPN 7
Terbanding/Tergugat II : Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR) BPN Kantor Wilayah Lampung
Terbanding/Tergugat III : Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) BPN Lampung Selatan
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Dinas Perumahan dan Pemukiman Bidang Pertanahan
Andi
Tergugat:
Khoelie Guat Als Waty
Turut Tergugat:
Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Pekanbaru
51 — 13
Penggugat:
Andi
Tergugat:
Khoelie Guat Als Waty
Turut Tergugat:
Kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Pekanbaru