Ditemukan 3977 data
15 — 0
tidakpernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat ;Bahwa Penggugat tidak terima akan perbuatan Tergugat yang telahmeninggalkan dan membiarkan Penggugat begitu saja, dan terlebihTergugat juga sudah tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepadaPenggugat, sehingga Penggugat merasa sudah tidak dapat meneruskanrumah tangganya lagi dengan Tergugat ;Bahwa dengan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnyakepada Penggugat selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan berturutturut,Tergugat sudah melangar
12 — 8
sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung R.1 sekaligusmengambil alin menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yaitu fatwaPanitera Mahkamah Agung R.I yang ditujukan kepada Dirjen Kependudukandan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri, Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019,tanggal 30 Januari 2019, dalam poin 1 huruf b yang menjelaskan bahwa syaratadministrasi tersebut untuk pernikahan di bawah umur harus ada izin dandispensasi dari Pengadilan, dan apabila syarat tidak dipenuhi, makaperkawinan seperti itu melangar
17 — 6
sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung R.I sekaligusmengambil alin menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yaitu fatwaPanitera Mahkamah Agung R.I yang ditujukan kepada Dirjen Kependudukandan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri, Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019,tanggal 30 Januari 2019, dalam poin 1 huruf b yang menjelaskan bahwa syaratadministrasi tersebut untuk pernikahan di bawah umur harus ada izin dandispensasi dari Pengadilan, dan apabila syarat tidak dipenuhi, makaperkawinan seperti itu melangar
15 — 2
Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat adalah pihak beranggapan mempunyai hak, dan untuk meyakinkanMajelis Hakim bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melangar hukum, makatanpa hadirnya Tergugat Mejelis Hakim tetap perlu membebankan pembuktian ( wajibbukti ) kepada Penggugat; Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya dalam persidanganPenggugat telah mengajukan bukti tertulis Pl, dan P2.
12 — 0
Bahwa oleh karena Tergugat telah pergi tanpa pamit, sampai sekarang tidakkembali, tidak ada kabar beritanya, tidak pernah lagi memberi nafkah dan tidakada harta yang ditinglkan untuk kepentingan Penggugat, maka sepatutunyaTergugat dinyatakan telah melangar sigat talik talak yang telah diucapkansesaat setelah akad nikah; Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ; PMengabulkan gugatan Penggugat;b.
15 — 8
Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat adalah pihakberanggapan mempunyai hak, dan untuk meyakinkanMajelis Hakim bahwa gugatan Penggugat beralasan dantidak melangar hukum, maka tanpa hadirnya TergugatMejelis Hakim tetap perlu membebankan pembuktian( wajib bukti ) kepada Penggugat;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalilgugatannya dalam persidangan Penggugat telahmengajukan bukti' tertulis Pl dan P2.dan P.3 Setelahditeliti bukti bukti tersebut dapat diterima sebagai11alat bukti;Menimbang, bahwa disamping
14 — 0
dengan Tergugat namun upaya tersebuttidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa padabulan Mei 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelasdan pulang ke rumah orang tuanya, sejak pergi tersebut Tergugat telah membiarkanPenggugat dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak pulameninggalkan sesuatu barang yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat yanghingga kini telah berlangsung selama 4 tahun 11 bulan, oleh karenanya Tergugattelah melangar
44 — 6
danKeterangan Terdakwa ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 6 ayat 2 UndangUndangNomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Bahwatidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alatpembuktian yang sah menurut UndangUndang mendapatkan keyakinan bahwaseseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atasperbuatan yang didakwakan atas dirinya ;Menimbang, bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwatelah didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu melangar
18 — 8
sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung R.I sekaligusmengambil alin menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yaitu fatwaPanitera Mahkamah Agung R.I yang ditujukan kepada Dirjen Kependudukandan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri, Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019,tanggal 30 Januari 2019, dalam poin 1 huruf b yang menjelaskan bahwa syaratadministrasi tersebut untuk pernikahan di bawah umur harus ada izin dandispensasi dari Pengadilan, dan apabila syarat tidak dipenuhi, makaperkawinan seperti itu melangar
32 — 3
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka semua yangtercatat di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turutmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti bersalahmelakukan tindak pidana terlebin dahulu harus dipertimbangkan dakwaanpenuntut umum apakah ada terbukti dalam perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa dalam tuntutannya Penuntut Umum menuntutTerdakwa dengan yang berbentuk alternative, yaitu:Pertama : melangar
pasal 112 ayat (1) Undangundang Republik Indonesianomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;AtauKedua : Melangar pasal 127 ayat (1) huruf a Undangundang RepublikIndonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umumberbentuk alternative, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaanyang mendekati fakta di Persidangan yaitu melanggar dakwaan kedua pasal127 ayat (1) huruf a Undangundang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009tentang narkotika;Menimbang
WA ODE NURNILAM, SH.
Terdakwa:
LM ISMAN BADAR ALIAS IMAN BIN LA ODE AMSIR
51 — 23
pada paha dan lutut sebelah kiridengan ukuran panjang dua puluh dua sentimeter lebar empat sentimeter,dalam kurang lebih lima sentimeter dan tangan kiri dengan ukuran panjangempat sentimeter;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk Subsidaritas yaitu Primair melangar
pasal 351ayat (2) KUHPidana, Subsidair melangar pasal 351 ayat (1) KUHPidana,selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terlebin dahulu dakwaan Primairapabila tidak terbukti Kemudian akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya,kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair melangarpasal 351 ayat (2) KUHPidana yang unsurunsurnya sebagai berikut:Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN Bau1.
Muhammad Abduh, SH
Terdakwa:
1.Firmansyah bin Kaharuddin
2.Muhammad Ridha Maulana bin Jailani
3.Misratul Jannah binti M. Nur
4.Ayu Sri Rizkika binti Imam Ismanto
51 — 17
Terdakwa , Terdakwa II, Terdakwa III dan TerdakwaIV tidak melakukan perbuatan yang melangar qanun; Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa berstatus jejaka, TerdakwaIl jejaka, Terdakwa III Perawan dan Terdakwa IV berstatus Janda ceraihidup punya 1 (satu) orang anak; Bahwa setelah ditangkap Terdakwa I, Terdakwa Il, Terdakwaa Illdan Terdakwa IV dibawa ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja danWilayatul Hisbah Kabupaten Pidie.2.
Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III danTerdakwa IV tidak melakukan perbuatan yang melangar qanun; Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa berstatus jejaka, TerdakwaIl jejaka, Terdakwa III Perawan dan Terdakwa IV berstatus Janda ceraihidup punya 1 (Satu) orang anak; Bahwa setelah ditangkap Terdakwa I, Terdakwa Il, Terdakwaa IIIdan Terdakwa IV dibawa ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja danWilayatul Hisbah Kabupaten Pidie;Bahwa atas keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut, para Terdakwatidak mengajukan
44 — 19
miligram untuk dilakukan pengujian tersebut positif mengandungMetamfetamina sehingga termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I nomorurut 61 dalam Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan alternatif yaitu :Kesatu : Melangar
Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;AtauKedua : Melangar Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) UndangUndangRepublik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secaraALTERNATIF, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahuludakwaan yang paling relevan dengan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling relevan denganfaktafakta hukum diatas adalah
36 — 20
TanahLaut, dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawanhukum" telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan KeduaPenuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka menurutMajelis Hakim Dakwaan Kedua melangar Pasal 362 KUHP Penuntut Umum telahdapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;Menimbang, oleh karena Dakwaan Kedua melangar Pasal 362 KUHPPenuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menuruthukum, maka terhadap
27 — 2
Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah mengedarkan piljenis TRAMADOL tanpa ada keahlian dan kewenangan, sehingga unsur ketigaini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur dari dakwaanPrimair, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakanHalaman 17 dari 20Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Skbkepadanya, yaitu melangar
Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan (8) UU RI no. 36tahun 2009 tentang kesehatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsurunsur daridakwaan Primair, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telahterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya, yaitu melangar Pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI no. 36tahun 2009 tentang kesehatan.Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan
8 — 0
dipersidangan sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat (1), (2) dan (3)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun tidak hadir dan tidak pulamenyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tanpa alasanyang sah, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, Tergugat dinyatakan tidak hadirdan gugatan Penggugat diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah cerai gugatdengan alasan sebagaimana diatur dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi HukumIslam, yaitu Tergugat telah melangar
9 — 0
persidangan sebagaimana ketentuan pasal 26 ayat (1),(2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun tidak hadirdan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkanketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 ayat(1) HIR, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diputusdengan verstek;Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah cerai gugatdengan alasan sebagaimana diatur dalam pasal 116 huruf (g) KompilasiHukum Islam, yaitu Tergugat telah melangar
13 — 1
persidangan sebagaimana ketentuan pasal 26 ayat (1),(2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun tidak hadirdan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkanketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 ayat(1) HIR, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diputusdengan verstek;Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah cerai gugatdengan alasan sebagaimana diatur dalam pasal 116 huruf (g) KompilasiHukum Islam, yaitu Tergugat telah melangar
12 — 4
pulang kembali ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut dan didukung buktibukti diatas maka menjadi terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejakbulan Desember 2010 yang hingga sekarang sudah 2 tahun lebih lamanya dan Tergugattidak pernah pulang kembali dan tidak diketahui alamatnya sehingga dapat diartikanbahwa Tergugat sudah tidak pernah mengurusi Penggugat lagi atau Tergugat sudahtidak memperdulikan PenggugatMenimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat telah melangar
9 — 0
untukmenghadap di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 26 Peraturan PemerintahNomor 9 tahun 1975, namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagaikuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan pasal125 HIR ayat (1) Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diputusdengan verstek; Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah cerai gugat denganalasan sebagaimana diatur dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yaituTergugat telah melangar