penyalahgunaan kewenangan ;Bahwa pasal 2 dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana adalah sejenis, hanya subyek deliknya yang berbedasehingga seharusnya Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaaan alternatif karenapembuktiannya simultan ;Bahwa ahli tidak sependapat dengan penggunaan kalimat setiap orang pada Pasal 3UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, menurut ahli yang tepat adalah penggunaan kalimat setiap pejabat negaraatau penyelenggara

negara ;Bahwa subjek delik dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang dan korporasi,namun timbul pertanyaan apakah korporasi dapat melakukan penyalah gunaankewenangan ?

Bahwa pada faktanya Tergugat dalammengeluarkan Objek Gugatan tidak seimbang dalam menggunakan hakdan kewajibannya sebagai penyelenggara negara. Dalam hal ini Tergugatdalam mengeluarkan Objek Gugatan telah membedakan Para Penggugatberdasarkan golongan dengan warga negara lainnya. Tergugat telahmelakukan diskriminasi terhadap Para Penggugat dengan tidakmemperhatikan aspirasi Para Penggugat.

tanggal O07 Pebruari 2011tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Medan, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru,Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, PengadilanNegeri Serang, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Banjarmasin,Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Samarinda, Pengadilan NegeriMakassar, Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Kupang, PengadilanNegeri Jayapura, seorang pegauai negeri atau penyelenggara

negara telahsecara langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalampemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukanperbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus ataumengavasinya, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Salmon Pasbersamasama dengan dengan Ir.Yanuadi Purbo dengan caracara sebagaiberikut : Bahwa terdakwa SALMON PAS sebagai Kepala Seksi Perluasan Lahan danAir pada Dinas Pertanian dan perkebunan Kabupaten Timor TengahSelatan yang juga

tugas, tetapi sarana atau alat karenajabatan atau kedudukan itu digunakan untuk tujuan lain diluar hubungan denganjabatan atau kedudukannya ;Menimbang, bahwa Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atausarana dapat ditafsirkan bahwa kewenangan yang ada pada diri pelaku tidakdigunakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya yang seharusnya atautidak sesuai dengan jalannya ketatalaksanaan yang seharusnya;Menimbang, bahwa wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badandan/atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara

Negara lainnya untukmengambil keputusan dan/atau. tindakan dalam penyelenggaraanpemerintahan;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf d UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negarasebagaimana elah diubah beberapa kali terakhir Undangundang Nomor 5Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undangundang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah ditentukan parameterpenyalahngunaan wewenang yang meliputi, 1). bertentangan dengan peraturanperundangundangan

Nomor 739 K/PID.SUS/2017dilakukan Terdakwa sebagai penyelenggara negara yang telah merugikankeuangan negara yang cukup besar ; Bahwa selanjutnya mengenai alasan permohonan kasasi Terdakwa yangmenyatakan putusan Judex Facti salan dalam menerapkan hukum dan caramengadili tidak dilaksanakan sesuai ketentuan UndangUndang danmemohon kepada Majelis Hakim kasasi yang mengadili a quo agarmembatalkan putusan Judex Facti, menolak dakwaan Penuntut Umum danmembebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan

Pejabat pemehntahan adalah unsur yangmelaksanakan Fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintahanmaupun penyelenggara Negara lainnya.Bahwa berdasarkan pengertianpengertian di atas, maka kepala Desadapat dikategorikan sebagai pejabat pemerintahan, sehingga KepalaDesa merupakan pejabat TUN.Hal ini dipertegas dalam Pasal 1 angka 3 undangundang Nomor 6 tahun2014 tentang Desa yang menyatakan;Halaman 70 dari 137 Putusan Nomor 485/PDT/2020/PT BDG.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa attiili yang disebut

suatu tempatyang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana KorupsiBandung,berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010tanggal01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPada Pengadilan Negeri Bandung, baik melakukan atau turut serta melakukan,beberapa perbuatan meskipun masingmasing merupakan kejahatan ataupelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandangsebagai satu perbuatan berlanjut,Pegawai Negeri atau Penyelenggara

Negara yangdengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawanhukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorangmemberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan,atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiriyang dilakukan oleh terdakwadengan caracara sebagai berikut : Pada tahun anggaran 2014 Pemerintah Kota Banjar telah menganggarkan danabantuan hibah sebagaimana tertuang dalam Penetapan Daftar Penerima Hibah tahun2014 oleh Surat Keputusan

Tergugat dalam peneribatan Objek Sengketa;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UndangUndangAdministrasi Pemerintahan, Wewenang yang merupakan hak yang dimilikioleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara negaralainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalampenyelenggaraan pemerintahan dan dalam Pasal 1 angka 6 UU AdministrasiPemerintahan disebutkan Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnyadisebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau PejabatPemerintahan atau penyelenggara

negara lainnya untuk bertindak dalamranah hukum publik;Menimbang, bahwa berkaitan dengan wewenang Tergugat, makadidapati faktafakta hukum sebagai berikut:1.

atau sarana yang melekatpada jabatan atau kedudukan yang dimilikinya untuk tujuan lain dari maksuddiberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ataupunmenggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karenakedudukan atau jabatan secara melawan hukum;Menimbang, bahwa menurut Soedarto, jika pelakunya adalah penyelenggaranegara atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka yang dilakukan adalahpenyalahgunaan wewenang yang ada padanya karena jabatannya, sedangkan jikapelakunya bukan penyelenggara

negara atau PNS, maka yang dilakukan adalahmemanfaatkan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya.Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa sertabukti bukti yang diajukan dipersidangan terungkap faktafakta sebagai berikut : Bahwa bermula ketika Terdakwa MAAT BIN YURDI (ALM) selaku KetuaKelompok Kuripan Bersatu pada tahun 2010 mengajukan proposal bantuandana Program Insentif dan Penyelamatan Sapi/Kerbau Betina ProduktifTahun 2011 kepada Dinas Peternakan Provinsi

diatas telahmemenuhi unsurunsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negarasebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 7 UU No. 30 Tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan.Bahwa Obyek Sengketa dan Obyek Sengketa II dimaknai sebagai :a) Penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual, b) KeputusanBadan/Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif,dan yudikatif, dan penyelenggara

negara lainnya, c) Berdasarkanketentuan peraturan perundangundangan dan AUPB, dq) bersifat finaldalam arti lebih luas, e) Keputusan yang berpotensi menimbulkanakibat hukum dan/atau, f) Keputusan yang berlaku bagi warga danmasyarakat, hal tersebut sesuai dengan Pasal 87 UU No. 30 Tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan.Bahwa Pengadilan yang berwenang untuk menerima, memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahansetelah menempuh upaya administratif adalah Pengadilan Tata

komisi pemberantasan tindak pidanakorupsi (KPK), pasal 6 menyatakan, Komisi pemberantasan korupsimempunyai tugas: (a) Koordinasi dengan instansi yang berwenangmelakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, (b) Supervisi terhadapinstansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidanakorupsi,, kemudian dalam penjelasan pasal 6 menyatakan yangdimaksud dengan Instansi yang berwenang termasuk Badan PemeriksaKeuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP), Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara

Negara (KPKPN),Inspektorat Negara pada Departemen atau Lembaga Pemerintah NonDepartemen (LPND); Bahwa jumlah kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindakpidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam penyaluran danahonorarium petugas siaga bencana gampong pada BadanPenanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab.Bireuen TA.2013 adalahsejumlah Rp.724.200.000,00 (Tujuh ratus dua puluh empat juta dua ratusribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut :1.

individual, danfinal, Serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukumperdata ;Halaman 113 Putusan Nomor 16/G/2017/PTUN.SMDMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 87 UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ruang lingkup Keputusan TataUsaha Negara di atas mengalami perluasan sehingga harus dimaknai pulasebagai : penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ; Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara

negara lainnya; berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB; bersifat final dalam arti lebih luas; Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.Menimbang, bahwa unsurunsur yang menyusun definisi Keputusan TataUsaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 adalah bersifatkumulatif, sehingga kesemua unsur harus terpenuhi.

PutusanMahkamah Agung R.I. ini diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari2007 Nomor 103 K/Pid/2007.135Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan setiap orang dalam pasal butir3 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis ialah siapa saja,artinya setiap orang yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatutindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri/penyelenggara negara mau pun bukanpegawai negeri/penyelenggara negara.Menimbang, bahwa dari faktafakta

atau sarana yang melekatpada jabatan atau kedudukan yang dimilikinya untuk tujuan lain dari maksuddiberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut ataupunmenggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karenakedudukan atau jabatan secara melawan hukum;Menimbang, bahwa menurut Soedarto, jika pelakunya adalah penyelenggaranegara atau Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka yang dilakukan adalahpenyalahgunaan wewenang yang ada padanya karena jabatannya, sedangkan jikapelakunya bukan penyelenggara

negara atau PNS, maka yang dilakukan adalahmemanfaatkan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukannya.Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa sertabukti bukti yang diajukan dipersidangan terungkap faktafakta sebagai berikut : Bahwa bermula ketika Terdakwa MAAT BIN YURDI (ALM) selaku KetuaKelompok Kuripan Bersatu pada tahun 2010 mengajukan proposal bantuandana Program Insentif dan Penyelamatan Sapi/Kerbau Betina ProduktifTahun 2011 kepada Dinas Peternakan Provinsi

komisi pemberantasan tindak pidanakorupsi (KPK), pasal 6 menyatakan, Komisi pemberantasan korupsimempunyai tugas: (a) Koordinasi dengan instansi yang berwenangmelakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, (b) Supervisi terhadapinstansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidanakorupsi,, kemudian dalam penjelasan pasal 6 menyatakan yangdimaksud dengan Instansi yang berwenang termasuk Badan PemeriksaKeuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP), Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara

Negara (KPKPN),Inspektorat Negara pada Departemen atau Lembaga Pemerintah NonDepartemen (LPND); Bahwa jumlah kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindakpidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam penyaluran danahonorarium petugas siaga bencana gampong pada BadanPenanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab.Bireuen TA.2013 adalahsejumlahRp.724.200.000,00 (Tujuh ratus dua puluh empat juta dua ratusribu rupiah)dengan uraian sebagai berikut :1.

tindakan atau perobuatan seseorang subjek hukum yangmembuat dirinya atau orang lain atau suatu Korporasi menjadi bertambahjumlah nilai kekayaannya atau orang lain atau korporasi berdasarkan hasil audityang otentik, setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka/terdakwayang dilakukan dan atau karena adanya perbuatan secara melawan hukum, danterbukti dilakukan oleh seorang pelaku atau karena adanya kerja sama dengansubjek hukum lainnya;Dan jika pelaku adalah seorang Pegawai Negeri Sipil/Pejabat/Penyelenggara

Negara atau Pejabat di Badan Usaha MilikNegara/Daerah maka tentu dapat dilinat berapa pertambahan kekayaannya dariLaporan Harta Kekayaan Pejabat/ Penyelenggara yang bersangkutan;Menimbang, bahwa apakah dari rangkaian faktafakta yang ternyatadan terbukti dipersidangan perbuatan Terdakwa telah dapat dikategorikan telahmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, maka selanjutnyaMajelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: Bahwa benar dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

3UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah setiap orang ;Menimbang, bahwa kewenangan berkaitan erat dengan jabatan ataukedudukan yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak setiap orang bisa melakukanpenyalahgunaan wewenang ;Menimbang, bahwa meskipun subyek deliknya adalah setiap orang,namun sesungguhnya adresat Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalahpegawai negeri atau penyelenggara

negara atau orang yang mempunyaikedudukan dan jabatan dalam pemerintahan.

Jalan Diponegoro No.30 Medan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangberdasarkan pasal 5 Undangundang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak PidanaKorupsi jo pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksadan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan,selaku pegawai negeri atau penyelenggara

negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta,atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolaholah merupakan utang kepadaditinva, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan uiangyaitusebesar Rp.500.000.000.

3UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah setiap orang ;Menimbang, bahwa kewenangan berkaitan erat dengan jabatan ataukedudukan yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak setiap orang bisamelakukan penyalahgunaan wewenang ;Menimbang, bahwa meskipun subyek deliknya adalah setiap orang,namun sesungguhnya adresat Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalahpegawai negeri atau penyelenggara

negara atau orang yang mempunyaikedudukan dan jabatan dalam pemerintahan.

3UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah setiap orang ;Menimbang, bahwa kewenangan berkaitan erat dengan jabatan ataukedudukan yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak setiap orang bisamelakukan penyalahgunaan wewenang ;Menimbang, bahwa meskipun subyek deliknya adalah setiap orang,namun sesungguhnya adresat Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalahpegawai negeri atau penyelenggara

negara atau orang yang mempunyaikedudukan dan jabatan.