Ditemukan 8199 data
83 — 11
Keterangan Terdakwa ;Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, makauntuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya para terdakwa dalam perkara inidan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedomankepada ; Kesalahan para terdakwa harus terbukti dengan sekurangkurangnya dua alatbukti yang sah ;e Dan atas keterbuktian dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sahtersebut diatas, Hakim harus pula memperoleh keyakinan (Beyond aReasonable Doubt
47 — 15
alat bukti yang sah tersebutmenurut ketentuan pasal 184 KUHAP ialah: a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c.surat, d. petunjuk dan e. keterangan Terdakwa ; Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, makauntuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini danuntuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh danberpedoman kepada : Kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurangkurangnya dua alat buktiyang sah ; e Dan atas keterbuktian
58 — 32
.: Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Majelismenganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :Majelis Hakim akan membuktikan keterbuktian unsurunsur tindakpidana yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan sistim pembuktiansebagaimana di atur dalam hukum acara yang berlaku yaitu tindakpidana berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidanganyang diperoleh dari persesuaian keterangan diantara para saksi,Terdakwa yang diperiksa di persidangan dan didukung dengan alatbukti
126 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tingkat keterbuktian dalam hukumacara perdata lebih rendah tingkatannya dibandingkan dengan tingkatketerbuktian dalam hukum acara pidana. Hal ini adalah wajar,mengingat pembuktian dalam hukum acara pidana unsur ketertibanHal. 122 dari 152 hal. Put. No. 51 K/PID/2016umum lebih kuat dibandingkan dengan yang terdapat di dalam hukumacara perdata.Dalam hukum acara pidana, tingkat pembuktian harus lebih tinggi danlebin meyakinkan.
57 — 21
melakukan, menyuruh melakukan, turutmelakukan, telah terbukt;Menimbang, bahwa berdasar segala sesuatu yang diutarakan diatas kiranya telah jelaskalau seluruh unsurunsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa sebagai dakwaansubsidair, telah terbukti;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan diatas dengan terbuktinya dakwaan inimaka dakwaan lainnya tidak akan diperimbangkan lagi;Menimbang, bahwa karena pembuktian terdakwa melakukan tindak pidana itu berdasar alatalat bukt yang sah maka keterbuktian
144 — 46
Keterangan Terdakwa ; Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untukmenentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untukmenjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada ;e Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang kurangnya dua alatbukti yang sah ; e Dan atas keterbuktian dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah,Hakim harus pula memperoleh keyakinan (Beyond a Reasonable Doubt)102bahwa tindak pidana
Muhammad Iswadi, SH
Terdakwa:
Eko Wahono
251 — 132
Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Klemensi/permohonanatas Tuntutan Oditur Militer Il10 Yogyakarta kepada Majelis Hakim yangisinya sebagai berikut :Bahwa setelah memperhatikan dengan seksama seluruh rangkaianpersidangan, terutama berkaitan dengan pemeriksaan para saksi danketerangan terdakwa sendiri maupun kesesuaian dengan barang bukti,kami Penasehat Hukum Terdakwa secara obyektif harus mengakuiHal. 4 dari 110 hal Putusan Nomor: 2K/PM.II11/AU/I/2022bahwa sependapat dengan keterbuktian unsur tindak
237 — 69
Keterangan saksi,Keterangan ahli,Surat,Petunjuk, danKeterangan Terdakwa;0205Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, makauntuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara inidan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis akan berpegang teguh danberpedoman kepada: Kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurangkurangnya dua alat buktiyang sah; Dan atas keterbuktian dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah,Hakim harus pula memperoleh keyakinan bahwa
69 — 13
Pasal 4Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi,maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;Menimbang, bahwa pembelaan penasihat hukum, telah sepakatdengan penuntut umum tentang keterbuktian
44 — 19
Bahwa mengenai keterbuktian unsur unsur tindakpidana yang didakwakan oleh Oditur Militermaka Majelis Hakim akan membuktikan sendiridalam putusannya.MenimbangMenimbang882.
62 — 15
unsur Yang melakukan, Menyuruh melakukan atau turut serta melakukantelah terpenuhi;Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasar segala sesuatu yang diutarakandiatas kiranya telah jelas kalau seluruh unsurunsur tindak pidana yang didakwakankepada terdakwa sebagai dakwaan primair, telah terbukti;Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan ini maka dakwaan lainnya tidakakan dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa karena pembuktian terdakwa melakukan tindak pidana ituberdasar alatalat bukti yang sah maka keterbuktian
67 — 20
Demikian sebaliknya, apabila dakwaanprimair tidak terbukti, barulah dipertimbangkan dakwaan selanjutnya secara berturutoe Menimbang, bahwa keterbuktian, baik dalam surat dakwaan subsidaritas maupunalternatif walaupun disusun secara berlapis namun yang diterapkan kepada terdakwahanya satu dakwaan. Jadi dalam hal ini, tidak ada perbedaan antara dakwaan yangdisusun subsidaritas dengan dakwaan yang disusun secara alternatif.
102 — 36
Linggang Bigungsepanjang + 1 Km.MenimbangMenimbang/ Dalam...Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Oditur kurang telitidalam membuat dakwaan yang menyangkut penyalah gunaan DanaHibah yang diterima dari Bupati Kabupaten Kutai Barat tersebut danterlalu yakin akan keterbuktian unsurunsur yang didakwakan karenasesual faktafakta yang telah terungkap dan diperoleh di persidanganternyata tidak terungkap fakta sejauh mana kerugian yang timbul akibatperbuatan Terdakwa dalam menyalahgunakan Dana Hibah
81 — 40
Adapun yang menjadi alasan atau dalil pembelaan(argumentum pledoi) tersebut setelah Majelis Hakim pelajari, secara hukum bukan merupakandalil hukum yang bisa melumpuhkan keterbuktian tuduhan, dan juga bukan merupakan alasanpembenar atau pemaaf, karena perbuatan materiil Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur pasaldakwaan subsidair yang dituduhkan Penuntut Umum tersebut. Hal itu disebabkan, karena sifatmelawan hukum yang dianut dalan UndangUndang Tipikor ini adalah sifat melawan hukum131formil.
593 — 1391
dinyatakantidak dapat diterima dan harus ditolak.Berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, makakeberatankeberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memoribandingnya tidak dapat diterima dan harus ditolak.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah mengkajiPutusan Pengadilan Militer Tinggi IIl Surabaya Nomor : 9K/PMT.II/AD/III/2018 tanggal 2 Agustus 2018, maka Majelis HakimTingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer TinggiIll Surabaya tersebut dalam mempertimbangkan keterbuktian
364 — 10
karena itulah, MajelisHakim dalam mengadili perkara ini sebagai wujud pelaksanaan kekuasaankehakiman yang merdeka, tidak memihak, dan terlepas dari pengaruh pihakmanapun akan bersikap objektif, sehingga apabila putusan yang dijatuhkanMajelis Hakim ternyata bersesuaian dengan pandangan Penuntut Umumtidaklah berarti Majelis Hakim telah berpihak pada Penuntut Umum,demikian pula sebaliknya pada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah perbuatanTerdakwa sebagaimana keterbuktian
48 — 18
V KUHP tentangPELBAGAI KEJAHATAN DINAS yang khusus diberlakukanterhadap militer sebagai lex specialis, sedangkan Pasal372 KUHP diatur pada Bab XXIV KUHP sebagai ketentuanUmum dengan judul Penggelapan yang pemberlakuannyabaik terhadap militer maupun terhadap orang sipil,sehingga menurut Majelis Hakim .Penyusunan surat DakwaanOditur Militer dalam perkara ini yakni secara kumulatif,hal itu) dapat dipahami Majelis Hakim bahwa pemahamanperkara Terdakwa ini sudah ada keyakinan dari OditurMiliter akan keterbuktian
55 — 107
V KUHP tentangPELBAGAI KEJAHATAN DINAS yang khusus diberlakukanterhadap militer sebagai lex specialis, sedangkan Pasal372 KUHP diatur pada Bab XXIV KUHP sebagai ketentuanUmum dengan judul Penggelapan yang pemberlakuannyabaik terhadap militer maupun terhadap orang sipil,sehingga menurut Majelis Hakim .Penyusunan surat DakwaanOditur Militer dalam perkara ini yakni secara kumulatif,hal itu) dapat dipahami Majelis Hakim bahwa pemahamanperkara Terdakwa ini sudah ada keyakinan dari OditurMiliter akan keterbuktian
135 — 166
dakwaan kedua199pertama telah terpenuhi dan karena itu terdakwa harus dinyatakan terbuktimelakukan tindak pidana termaksud;Menimbang, bahwa karena dakwaan kedua pertama telah terbukti makadakwaan kedua lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa berdasar segala uraian diatas ternyata bahwa terdakwamelakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatupertama dankeduapertama;Menimbang, bahwa karena pembuktian terdakwa melakukan tindak pidanaitu berdasar alatalat bukti yang sah maka keterbuktian
47 — 18
perlu untuk suatuperbuatan berlanjut dalam pengertian yang disebutkan diatas, telah terpenuhi;172Menimbang, bahwa berdasar segala sesuatu yang diutarakan diataskiranya telah jelas kalau seluruh unsurunsur tindak pidana yang didakwakankepada terdakwa sebagai dakwaan subsidair , telah terbukti;Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan ini maka dakwaan lainnyatidak akan dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa karena pembuktian terdakwa melakukan tindak pidanaitu berdasar alatalat bukti yang sah maka keterbuktian