Mengevaluasi dan monitoring Pembangunan Desa; Bahwa selama saksi menjabat, secara kedinasan Penggugat tidak pernahada pelanggaran, secara mutlak memenuhi tugastugas sebagaiPerangkat Desa, tidak pernah diberikan teguran, baik berupa SP1 sampaiSP3 dari Desa; Bahwa Penggugat pernah dipanggil Kepala Desa selaku Pemerintah Desadi Kantor Desa pada Bulan Ramadhan tahun 2020 untuk dimediasi terkaitfoto wanita telanjang yang diunggah oleh istri Penggugat di group temantemannya sendiri; Bahwa yang hadir pada

Tanggal 16/04/2019 sebesar Rp 34.600.000, Bahwa yang hanya dipergunakan untuk pembayaran honor perangkat Desadi mulai bulan Januari 2019 dan Februari 2019 Tahap tidak terealisasisebesar Rp.158.091.340,00 (seratus lima puluh delapan juta sembilan puluhsatu ribu tiga ratus empat puluh rupiah) dan selibinnya tidak dapatdipertanggung jawabkan oleh Terdakwa Kepala Desa a.n HadirmanSitumorang; Bahwa dasar Terdakwa pengusulan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap T.A2019 yaitu sesuai dengan Nomor : 470/44/DGRII

Tanggal 16/04/2019 sebesar Rp 34.600.000,Bahwa yang hanya dipergunakan untuk pembayaran honor perangkat Desadi mulai bulan Januari 2019 dan Februari 2019 Tahap tidak terealisasisebesar Rp.158.091.340,00 (Seratus lima puluh delapan juta Sembilan puluhsatu ribu tiga ratus empat puluh rupiah) dan selibinnya tidak dapatdipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Kepala Desa a.n HadirmanSitumorangBahwa Dasar Terdakwa pengusulan pencairan Alokasi Dana Desa Tahap T.A2019 yaitu sesuai dengan Nomor : 470/44/DGRII

warung tersebut dan saksi pulang ke rumah ;Bahwa saksi mengetahui saksi korban dikeroyok oleh Gihon Hutabarat,Manotar Hutabarat, Ronal Hutabarat, dan Terdakwa Hiras Hutabarat,karena + 1 jam setelah saksi pulang dari warung, saksi korban datangke rumah saksi dan mengatakan : Bang aku dikeroyok sama GihonHutabarat, Manotar Hutabarat, Terdakwa Hiras Hutabarat dan RonalHutabarat ;Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor : 1381/Pid.B/2015/PNLbp/SR16Bahwa pada saat saksi korban datang kerumah saksi, ada Kepala Desadi

; bahwa perihal yang melakukan pencoretan pada buku C Desa tersebutsaksi tidak menegtahuinya;Tetapi berdasarkan pengalaman saya sebagai Kepala Desa, kalau adapensertipikatan tanah oleh BPN, maka setelah disidangkan selanjutnyatanah yang akan disertipikat itu kemudian dicocokkan di Buku C Desadi desa kemudian tanah yang sudah disertipikatkan tersebut dicoret diBuku C Desanya sehingga menunjukkan tanah telah bersertipikat; bahwa saksi mengetahui kalau tanah Penggugat telah bersertipikatsetelah ada

sengketa dan telahternyata tidak ada kaitan dengan tanah sengketa, dengan demikian buktibuktitersebut haruslah dikesampingkan;Menimbang, bahwa selanjutnya bukti saksi yang diajukan olehPenggugat yaitu Saksi Adna Wijaya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Tahun 1999, Saksi sudah aktif di Desa Mekarsari menjadianggota LKMD sampai dengan tahun 2004, lalu pada Tahun 2004, Saksidiangkat menjadi Carik Desa sampai tahun 2007, kemudian pada Tahun2009, Saksi diangkat sebagai PNS dan menjabat sebagai Sekretaris Desadi

Saksi RIZA ZAENUDDIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa Saksi adalah anggota Polsek Wonosalam yang bertugassebagai Babinkamtibmas di Desa Pilangrejo dan Deso Tlogorejo; Bahwa Saksi mendapat tugas/perintah pimpinannya (KapolsekWonosalam) untuk memantau pelaksanaan pelantikan perangkat desadi Desa Pilangrejo yang salah satunya dengan mendokumentasikankegiatan pelantikan perangkat desa terpilin di Desa Pilangrejo; Bahwa pelantikan perangkat desa terpilih di laksanakan di Balai DesaPilangrejo

mendapat Izin Persetujuan Tertulis dari BupatiKabupaten merangin terlebih dahulu dan tanpa mengindahkan PeraturanHalaman 5 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2020/PT JMBMenteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa,Peraturan Bupati Merangin Nomor 19 Tahun 2007 tentang PedomanPengadaan, Pengelolaan dan PengembangansertaPenggunaan Hasil TanahKas Desa (TKD), Peraturan Bupati Merangin Nomor 21 Tahun 2015 tentangPedoman Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa dan Keuangan Dana Desadi

03/Desa UsodanSHMNo. 04/Desa Uso tepatnya pada tanggal 4 Juli 1997 terjadiperjanjian yang mana Tanah Milik Termohon Banding/Tergugat dansuami dikuasakan kepada Saudara Bara Laapi sebagai Penggaraptanah untuk menjaga tanah tersebut yaitu dibuktikan dengan SuratKeterangan Untuk Menjaga Kebun di Hambola Tua tertanggal 4Juli 1997 yang ditandatangani oleh Suami Tergugat sebagai PihakPertama, Bara Laapi sebagai Pihak Kedua, disaksikan oleh HabelSuluga dan Ade Manggulele dihadapan An Side selaku Kepala Desadi

tahunyang lalu;Bahwa saksi tahu dari Informasi bapak saksi kalau masjid dansekolah dibangun di atas tanah obyek sengketa, karena tanahtersebut adalah tanah negara, sehingga bapak saksi dan tokohtokoh masyarakat sepakat untuk mendirikan Masjid dan sekolah;Bahwa kondisi masjid dan sekolah pada tahun 1963 masih daruratbelum Parmanen saat itu kerangkanya masih kayu dan dindingnyamasih bambu;Bahwa saksi tidak pernah melihat suratsurat dari tanah obyeksengketa, saksi hanya pernah mendengar beberapa kepala Desadi

Belimbing DesaKuok Tahap , adalah merupakan pekerjaan yang sangat menyentuhlangsung atau sangat dibutuhkan masyarakat banyak (umum) karenapekerjaan tersebut adalah pembangunan jembatan = yangmenghubungkan beberapa desa di Kecamatan Kuok KabupatenKampar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak (umum)dalam rangka kelancaran lalu lintas masyarakat umum beberapa desadi Kecamatan Kuok tersebut dan tidak ada kepentingan PenggugatHalaman 45 dari 69 Putusan Nomor : 33/G/2018/PTUN.PBRyang sangat dirugikan

WINARNO sebagai KAUR dan Kepala desadi Desa Alkausar untuk melakukan pencurian buah sawit tersebut hanya untuk mengklaimsebagai aksi supaya PT.

MSi Bahwa saksi terangkan Tugas Selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desadi Kab. Luwu Utara yaitu :1. Merencanakan yaitu program dan kegiatan bidang bina pemerintahandesa.2. Melakasanakan yaitu terkait manajemen pemerintahan desa denganpenataan aset dan keuangan desa, pembinaan administrasi BPD,pelaksanaan Pilkades serentak.3. Mengatur yaitu mengatur para kepala seksi Keuangan dan aset desa,pemerintahan desa dan desa adat, kepala seksi kelembagaanpemerintahan desa dan desa adat.4.

Yaris selaku Penyedia.Bahwa adapun yang paling berhak/berkewajiban untuk mengembalikankerugian Keuangan Negara terhadap Kegiatan Pengelolan Dana Desadi Desa Dodolo Kecamatan Rampi Kabupaten Luwu Utara TahunAnggaran 2018 sampai dengan 2019.Hal. 57 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.MksBahwa yang berhak/berkewajiban untuk mengembalikan adalah Sdr.Jurado, SE Selaku Pjs. Kepala Desa Dodolo Kecamatan RamplKabupaten Luwu Utara dan Sdr.

diDesa Asam Jawa;Bag Juang Ginting, yang bersumpah di persidangan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Saksi menerangkan palang tersebut didirikan ketika Rastamenjabat dari tahun 1998 s/d 1999Saksi menerangkan portal tersebut sering dimanfaatkan secarapribadi.Saksi menerangkan pernah melihat orang suruhan Rasta.Saksi menerangkan pembagian Pir sampai sekarang anggotaKUD dapat bagian dengan bukti penyerahan kebunTruck tersebut milik KUD.Bahwa saksi menerangkan ada surat keluar disampaikan ke Desadi

rumah, dan pada saat ituKuasa Penggugat juga hadir di tempat tersebut;Bahwa saksi pernah melihat bukti T1 sampai dengan bukti T11karena saksi diperlihatkan oleh Mahmud di rumah Mahmud sekitar 1(satu) bulan yang lalu ketika sudah menjadi sengketa di pengadilan,dengan tujuan agar saksi mengetahui nanti saat menjadi saksi dipengadilan;Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti T12;Bahwa Camat atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak mautanda tangan di bukti T3 karena tidak ada tanda tangan kepala desadi

mengetahui ada pertemuan antara MagdalenaHalaman 35 dari 44 Putusan Nomor 116/Padt.G/2016/PN AmrSariowan dengan Paulus Londong sebanyak 3 (tiga) kali, dimana Paulus Londonghendak menerangkan akan membayar (membeli) objek sengketa;Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan saksi MarthenLaurens Pattyranie yang pada pokoknya menerangkan mengetahui isi surattersebut karena pernah diperlihatkan oleh Yunus Sariowan selaku Hukum Tua(Kepala Desa) Desa Ranoyapo pada saat Saksi menjabat selaku perangkat desadi

SIT ASMAH H sesuai nama pada PBB/Leter C/Buku Desa diDesa Damarsi dan H ANWAR SANUSI pada PBB/Leter C/Buku Desadi Desa Pepe atau juga bernama BH.

hurufyang tidak bisa membaca dan menulis, termasuk menggunakancap jempol kalau menanda tangani suratsurat.Bahwa saksi juga mengetahui H.Nasir Bin Usman Buta Huruf dandalam KTP mennggunakan cap jempul dan setiap ada suratdibacakan oleh anak anaknya.Bahwa saksi mengetahui pada saat H Nasir Bin Usman meninggalTahun 1998 usianya saat itu sekitar 80 Tahun.Saksi2 : an.Suma Sanjaya.HS (disumpah)Memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi sampai saat ini masih bekerja selaku perangkat desadi

Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut:Ayat (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan denganmempertimbangkan:a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala Desadi wilayah kabupaten/kota;b. kemampuan keuangan daerah; dan/atauc. ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahdaerah

Menyatakan batal atau tidak sah, Keputusan Bupati LombokTengah Nomor 478 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian KepalaDesa, Penjabat Kepala Desa, dan Pengangkatan 96 Kepala Desadi Kabupaten Lombok Tengah Periode 2018 2024, tertanggal 27Desember 2018, Lampiran Il NamaNama Kepala Desa YangDiangkat khusus Nomor Urut 89 atas nama LALU JELIDRA,;3.

menindaklanjuti pelanggaran pilkades dengan membuatberita acara temuan atas pelanggaran pilkades yang ditandatangani oleh Penggugat,Calon Kepala Desa no. 2 dan 3 disaksikan oleh Ketua Panitia 11, Ketua BPD danTim dari Muspika, akan tetapi tidak pernah mendapat tanggapan dan BPD tetapmengeluarkan surat nomor 03/BPD/2012 yang ditandatangi Wakil BPD, sehinggahal tersebut bertentangan dengan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Bupati KarawangNomor 94 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desadi