Ditemukan 1173 data
Terbanding/Tergugat : H. SYAIFUL ILLAH, SH , MHum
77 — 59
SIT ASMAH H sesuai nama pada PBB/Leter C/Buku Desa diDesa Damarsi dan H ANWAR SANUSI pada PBB/Leter C/Buku Desadi Desa Pepe atau juga bernama BH.
114 — 20
rumah, dan pada saat ituKuasa Penggugat juga hadir di tempat tersebut;Bahwa saksi pernah melihat bukti T1 sampai dengan bukti T11karena saksi diperlihatkan oleh Mahmud di rumah Mahmud sekitar 1(satu) bulan yang lalu ketika sudah menjadi sengketa di pengadilan,dengan tujuan agar saksi mengetahui nanti saat menjadi saksi dipengadilan;Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti T12;Bahwa Camat atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak mautanda tangan di bukti T3 karena tidak ada tanda tangan kepala desadi
107 — 33
mengetahui ada pertemuan antara MagdalenaHalaman 35 dari 44 Putusan Nomor 116/Padt.G/2016/PN AmrSariowan dengan Paulus Londong sebanyak 3 (tiga) kali, dimana Paulus Londonghendak menerangkan akan membayar (membeli) objek sengketa;Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan saksi MarthenLaurens Pattyranie yang pada pokoknya menerangkan mengetahui isi surattersebut karena pernah diperlihatkan oleh Yunus Sariowan selaku Hukum Tua(Kepala Desa) Desa Ranoyapo pada saat Saksi menjabat selaku perangkat desadi
55 — 12
P, alas haknya Letter C Nomor 704 atas namaKartosaprawi Dukuh Sawoo statusnya Tanah Kas DesaDi Desa Temon seluas 1 Ha disewakan kepada JITO, alas haknyaLetter C Nomor 703 atas nama Prajitno P. Noersamsu statusnyaTanah Kas Desa.Di Desa Temon seluas 0,3 Ha disewakan kepada PARUJAN, alashaknya Letter C Nomor 703 atas nama Prajitno P.
Noersamsustatusnya Tanah Kas Desa.Di Desa Puri (Ripung) seluas 0,3 Ha disewakan kepada PRAYITNO,alas haknya Sertifikat Hak Milik Nomor 51 atas nama Buni statusnyaTanah Kas Desa.Di Desa Puri (Cemporo) seluas 0,3 Ha disewakan kepada RUMAI,alas haknya Sertifikat Hak Milik Nomor 89 atas nama Dariman BokTawi statusnya Tanah Kas DesaDi Desa Sawo seluas 2 Ha disewakan kepada KUSNADI, alashaknya Sertifikat Hak Pakai Nomor 30 dan Sertifikat Hak PakaiNomor 24 atas nama Pemerintah Desa Puri statusnya Tanah
33 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
diDesa Asam Jawa;Bag Juang Ginting, yang bersumpah di persidangan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Saksi menerangkan palang tersebut didirikan ketika Rastamenjabat dari tahun 1998 s/d 1999Saksi menerangkan portal tersebut sering dimanfaatkan secarapribadi.Saksi menerangkan pernah melihat orang suruhan Rasta.Saksi menerangkan pembagian Pir sampai sekarang anggotaKUD dapat bagian dengan bukti penyerahan kebunTruck tersebut milik KUD.Bahwa saksi menerangkan ada surat keluar disampaikan ke Desadi
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ANDIE WICAKSONO, S.H., M.H.
365 — 117
Saat terdakwa DUPRIONObertemu NOVI RAHMAN HIDHAYAT, terdakwa DUPRIONO diminta olehNOVI RAHMAN HIDHAYAT agar dapat mengkondisikan para Kepala Desadi kecamatan Pace untuk dimintai uang sejumlah Rp10.000.000,00 sampaidengan Rp15.000.000,00 dari setiap Kepala Desa terkait pengisianperangkat desa.
Saat terdakwa DUPRIONOHalaman19 dari 189, Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2022/PT SBYbertemu NOVI RAHMAN HIDHAYAT, terdakwa DUPRIONO diminta olehNOVI RAHMAN HIDHAYAT agar dapat mengkondisikan para Kepala Desadi kecamatan Pace untuk dimintai uang sejumlah Rp10.000.000,00 sampaidengan Rp15.000.000,00 dari setiap Kepala Desa terkait pengisianperangkat desa.
ANDI VICKARIAZ TABRIAH, SH.
Terdakwa:
YARIS Anak Dari TAMBAN.
140 — 36
MSi Bahwa saksi terangkan Tugas Selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desadi Kab.
Yaris selaku Penyedia.Bahwa adapun yang paling berhak/berkewajiban untuk mengembalikankerugian Keuangan Negara terhadap Kegiatan Pengelolan Dana Desadi Desa Dodolo Kecamatan Rampi Kabupaten Luwu Utara TahunAnggaran 2018 sampai dengan 2019.Bahwa yang berhak/berkewajiban untuk mengembalikan adalah Sdr.Jurado, SE Selaku Pjs. Kepala Desa Dodolo Kecamatan RampiKabupaten Luwu Utara dan Sdr.
ANDI VICKARIAZ TABRIAH, SH.
Terdakwa:
JURADO BIN KENTJU, SE.
142 — 25
MSi Bahwa saksi terangkan Tugas Selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desadi Kab. Luwu Utara yaitu :1. Merencanakan yaitu program dan kegiatan bidang bina pemerintahandesa.2. Melakasanakan yaitu terkait manajemen pemerintahan desa denganpenataan aset dan keuangan desa, pembinaan administrasi BPD,pelaksanaan Pilkades serentak.3. Mengatur yaitu mengatur para kepala seksi Keuangan dan aset desa,pemerintahan desa dan desa adat, kepala seksi kelembagaanpemerintahan desa dan desa adat.4.
Yaris selaku Penyedia.Bahwa adapun yang paling berhak/berkewajiban untuk mengembalikankerugian Keuangan Negara terhadap Kegiatan Pengelolan Dana Desadi Desa Dodolo Kecamatan Rampi Kabupaten Luwu Utara TahunAnggaran 2018 sampai dengan 2019.Hal. 57 Putusan Nomor: 13/Pid.Sus.TPK/2021/PN.MksBahwa yang berhak/berkewajiban untuk mengembalikan adalah Sdr.Jurado, SE Selaku Pjs. Kepala Desa Dodolo Kecamatan RamplKabupaten Luwu Utara dan Sdr.
RIZKY EKANATA
Tergugat:
KEPALA DESA SAMBIREJO KECAMATAN PARE KABUPATEN KEDIRI
Intervensi:
DHORA PUSPITA SARI
115 — 52
Menimbang, bahwa mempedomani ketentuanketentuan diatas,menurut Majelis Hakim dari segi wewenang untuk menerbitkan objek sengketa aquo, Tergugat mempunyai kewenangan secara atributif yang diatur dengan jelasdalam peraturan perundangundangan untuk menerbitkan keputusan dan ataumelakukan tindakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desadi Desa Sambirejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri; Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan prosedur dansubstansi dari proses terbitnya objek sengketa
Terbanding/Penuntut Umum : EKO PURWANTONO, S.H.
92 — 71
Berasal dari Dana Desa Tahun 2017 sebesar Rp. 809.856.697,(delapan ratus Sembilan juta delapan ratus lima puluh enam ribu enamratus Sembilan puluh tujuh rupiah) berdasarkan Perbup KutaiKartanegara Nomor 15 Tahun 2017 tanggal 18 April 2017 tentang tatacara Pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desadi Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2017.d.
248 — 104
(Sesuaidengan asli);Fotokopi Surat Keputusan Kepala DinasPemberdayaan Masyarakat dan Desa,Halaman 21 dari 56 /Putusan Perkara Nomor 67/G/2020/PTUN.BDG12.13.14.15.16.17.18.Bukti P12Bukti P13Bukti P14Bukti P15Bukti P16Bukti P17Bukti P18Kabupaten Cirebon Nomor 141/Kep.2518Pemdes/2018 Tentang Penetapan NomorRegistrasi Perangkat Desa Bagi Perangkat Desadi 132 Desa di Kabupaten Cirebon atas nama AdiSucipto.
58 — 1
ProbPenggugat sendiri dengan beli secara kredit dengan uang mukamenggunakan uang milik ayah Penggugat namun saksi tidak tahuberapa uang mukanya; Bahwa Penggugat membeli rumah di Citarum tersebut pada waktuPenggugat dan Tergugat masih hidup rukun ; Bahwacicilan rumah setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000,(empat juta rupiah) dan sampai sekarang masih belum lunas ; Bahwa yang membayar cicilan rumah tersebut adalah Penggugatdari uang gaji Penggugat ; Bahwa Penggugat bekerja sebagai Bidan Desa di Puskesmas Desadi
Letkol Chk Dewa Putu Martin, S.H.
Terdakwa:
I Nengah Swenia
220 — 88
membantumemfasilitasi sarana angkutan yang akan berangkat menujuLombok dalam rangka memberikan bantuan transportasi membawalogistik.BahwaTim Relawan beranggotakan 9 (Sembilan) orang terdiri dari7 (Tujuh) orang sipil dan 2 (Dua) orang anggota TNI diantaranyaSaksi dengan Terdakwa.Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 07.00Wita Tim Relawan JPL (Jembrana Peduli Lombok)denganmenggunakan 1 (Satu) unit Truck Dinas No Rek 8176IX dilepasoleh Dandim 1617/Jembrana beserta Tokohtokoh perangkat Desadi
Mohammad Farid Rofik
Tergugat:
BUPATI SUMENEP
293 — 168
Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut:Ayat (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan denganmempertimbangkan:a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala Desadi wilayah kabupaten/kota;b. kemampuan keuangan daerah; dan/atauc. ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahdaerah
AGUS SAMSILATURRAHMAN
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TENGAH
77 — 27
Menyatakan batal atau tidak sah, Keputusan Bupati LombokTengah Nomor 478 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian KepalaDesa, Penjabat Kepala Desa, dan Pengangkatan 96 Kepala Desadi Kabupaten Lombok Tengah Periode 2018 2024, tertanggal 27Desember 2018, Lampiran Il NamaNama Kepala Desa YangDiangkat khusus Nomor Urut 89 atas nama LALU JELIDRA,;3.
44 — 41
; bahwa perihal yang melakukan pencoretan pada buku C Desa tersebutsaksi tidak menegtahuinya;Tetapi berdasarkan pengalaman saya sebagai Kepala Desa, kalau adapensertipikatan tanah oleh BPN, maka setelah disidangkan selanjutnyatanah yang akan disertipikat itu kemudian dicocokkan di Buku C Desadi desa kemudian tanah yang sudah disertipikatkan tersebut dicoret diBuku C Desanya sehingga menunjukkan tanah telah bersertipikat; bahwa saksi mengetahui kalau tanah Penggugat telah bersertipikatsetelah ada
67 — 4
warung tersebut dan saksi pulang ke rumah ;Bahwa saksi mengetahui saksi korban dikeroyok oleh Gihon Hutabarat,Manotar Hutabarat, Ronal Hutabarat, dan Terdakwa Hiras Hutabarat,karena + 1 jam setelah saksi pulang dari warung, saksi korban datangke rumah saksi dan mengatakan : Bang aku dikeroyok sama GihonHutabarat, Manotar Hutabarat, Terdakwa Hiras Hutabarat dan RonalHutabarat ;Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor : 1381/Pid.B/2015/PNLbp/SR16Bahwa pada saat saksi korban datang kerumah saksi, ada Kepala Desadi
MULYADI
Tergugat:
1.MUHAMMAD RESTU SANTOSO
2.NY. TITIK SUTIJAH
3.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA
4.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq BPN PUSAT Cq. BPN PROPINSI, Cq KEPALA BPN LEBAK
168 — 47
sengketa dan telahternyata tidak ada kaitan dengan tanah sengketa, dengan demikian buktibuktitersebut haruslah dikesampingkan;Menimbang, bahwa selanjutnya bukti saksi yang diajukan olehPenggugat yaitu Saksi Adna Wijaya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Tahun 1999, Saksi sudah aktif di Desa Mekarsari menjadianggota LKMD sampai dengan tahun 2004, lalu pada Tahun 2004, Saksidiangkat menjadi Carik Desa sampai tahun 2007, kemudian pada Tahun2009, Saksi diangkat sebagai PNS dan menjabat sebagai Sekretaris Desadi
Imam Cahyono
Tergugat:
Kepala Desa Pilangrejo
70 — 29
Saksi RIZA ZAENUDDIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa Saksi adalah anggota Polsek Wonosalam yang bertugassebagai Babinkamtibmas di Desa Pilangrejo dan Deso Tlogorejo; Bahwa Saksi mendapat tugas/perintah pimpinannya (KapolsekWonosalam) untuk memantau pelaksanaan pelantikan perangkat desadi Desa Pilangrejo yang salah satunya dengan mendokumentasikankegiatan pelantikan perangkat desa terpilin di Desa Pilangrejo; Bahwa pelantikan perangkat desa terpilih di laksanakan di Balai DesaPilangrejo
Terbanding/Terdakwa : M. SYAFRI Bin SJAHRONI
130 — 49
mendapat Izin Persetujuan Tertulis dari BupatiKabupaten merangin terlebih dahulu dan tanpa mengindahkan PeraturanHalaman 5 dari 45 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2020/PT JMBMenteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa,Peraturan Bupati Merangin Nomor 19 Tahun 2007 tentang PedomanPengadaan, Pengelolaan dan PengembangansertaPenggunaan Hasil TanahKas Desa (TKD), Peraturan Bupati Merangin Nomor 21 Tahun 2015 tentangPedoman Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa dan Keuangan Dana Desadi