Bahwa pada Poin 23 (PSIKOFARMAKA) dalam tabel Daftar ObatFormularium Nasional sebagaimana tercantum di LampiranKeputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.HK.01.07/MENKES/813/2019 tentang Formularium Nasionalsebagai ketentuan pelaksanaan dari Perpres 82/2018, diatursecara jelas pemberian obat Psikofarmaka sesuai amanat Pasal62 ayat (2) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2014 tentangKesehatan Jiwa.c.

/TGL INSTANSIYANGDOKUMEN DOKUMEN MENERBITKANPersetujuanPrinsip UsahalPerkebunan Kelapal No.HK.350/E4.36 MenteriSawit 2/06.94 Pertanianan. PT. BHUSeluas 12.000 Ha di Kec. DirjenKatingan Tengah, tgl.8 Jun 1994 PerkebunanKAB.Kotawaringin Timur,Prop.Kalimantan TengahPemberian IzinPokasi Untuk KeperluanPerkebunan No.749.460.42 Kepala BPNKelapa Sawit a.nPT. BHL Desa MirahKalanaman, tgl.16 Jul 1994 Kab. KotimKec. KatinganTengah Kab.

Desember 1999, RisalahPanitia pemeriksa Tanah B No.10/RISHGU/XIII/1999, tertanggal 8Desember 1999, yang terletak di Desa Sebamban Baru dan Sebamban lama,Kecamatan Sungai Loban, dahulu wilayah Kabupaten Kotabaru, sekarangKabupaten Tanah Bumbu, seluas 210 Ha sebagaimana diuraikan dalam petabidang tanah No.33/KB/1999, tanggal 17 Desember 1999;Bahwa Penggugat telah pula mendapat persetujuan prinsip usaha budidayaperkebunan kelapa sawit dari Departemen pertanian, direktorat jenderalperkebunan dengan surat No.HK

., SE, SH, Cosmas Kristarum, SH, dan Septian EkoWidagdo, SH, para Advokat pada Kantor Hukum AD & Partners, beralamat di JalanDewi Sartika, No. 23, Lantai 3, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.HK.214/1X/22/KA2014, tanggal 12 September 2014, Tergugat II, hadir kuasanyabernama: Mohamad Rifai, SH, H.

mengatur Tgl 28Juni 1999;: foto copyTanggapan terhadap surat Alm ESAU KONAY olehDANIAL SAMADARA dan FILIPUS KOLLOH yang memohonpenangguhan Eksekusi Tgl 13 Pebruari 1993;foto copyPenetapan Pengadilan Negeri KupangNo.65/PDT/G/1993/PNKPG Tgl 8 Juli 1993 ;: foto copy Surat Keterangan Panitera Pengadilan NegeriKupang No.W17.DB.HT.04.101464 Tgl 6 Desember 1993 ;: foto copysurat Kuasa dari Alm ZAKARIAS B.KONAY kepadaanaknya MARKUS KONAY TERGUGAT Ill Tgl 20 April 1994 ;: foto copySurat Pemerintah Kota Kupang No.HK

dengan posisi korban tersungkur di selokantetapi masih bergerak, akan tetapi Saksi Ricky dan Saksi Arrifin alias Acotidak menolong karena takut dan di tempat kejadian tidak ada orang lainselain korban Ambo Aha;24.25.apakah59Bahwa benar saksi Dian alias Yonas bin Mondigir diberitahu oleh saksiArifin alias Aco bahwa ada orang di tikam dan saksi Dian mendatangitempat kejadian bersama Yudi, dengan membawa batu tapi batu tersebutsaksi Dian buang di dekat gapura; Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum No.HK

;berdasarkan Surat Kuasa Khusus~ bermeterai cukup No.HK.04.03/PJJ.JATENG/2019/40 tanggal 22 Januari 2019;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Halaman 1 Putusan Nomor 266/Pdt.G/2018/PN SktPENGADILAN NEGERI TERSEBUT :Setelah membaca berkas perkara ;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1November 2018 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSurakarta Kelas IA Khusus tertaggal 1 November

Mondaffa Cresida mempunyai IzinPenyalur Alat Kesehatan dari Dirjen Bina Kefarmasian danAlat Kesehatan No.HK. 07. Alkes/ IV /890/ AK 2012 tanggal19 Juni 2012, sedangkan untuk Izin Produksi dan Izin EdarPT. Mondoffa Cresida tidak ada;e Bahwa benar saat mengikuti lelang Pengadaan IUD KIT TA2013 Tahap tersebut PT. Mondaffa Cresida memilikidukungan Pabrik / Agen dari PT. Hakayo Kridanusa 5 ( lima )Item, CV. Taida 9 ( Sembilan ) Item, PT.

Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan AlatKesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia No.HK.05.DJ.V.AK.308 Tanggal 15 Juni 2006 Tentang SertifikatProduksi alat Kesehatan Direktur Jenderal Bina Kefarmasiandan Alat Kesehatan3. Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan AlatKesehatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia Nomor :HK.07.ALKES/3/124/AK.1/2011 Tanggal 03 Mei 2011 TentangHalaman 133 dari 288 Putusan Nomor 147/Pid.SusTPkK/2015/PN.JKT.PST.

Kimia Farma Trading &Distribution269. 1 ( satu ) bundel Foto Copy Surat Keputusan Direktorat JenderalBina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementrian Kesehatan RI No.Hk.07.Alkes/3/124/Ak.1/2011 tentang Sertifikat produksi pada CV. Almas270. 2 (dua ) lembar Fotot Copy Surat Keagenan CV.

Almas271. 3 ( tiga ) lembar Foto Copy surat Direktorat Jenderal PerdaganganDalam Negeri Tanda Pendaftaran sebagai Agen Tunggal BarangProduksi dalam Negeri Nomor : 2294/STPDN/UPP/11/2012 tanggal 19Nopember 2012272. 2 ( dua ) lembar Foto Copy Surat Keputusan Direktur JenderalBina Kefamasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI No.HK.05.DJ.V.AK.235 tanggal 22 Mei 2007 tentang tentang Izin PenyalurAlat Kesehatan273. 1 ( satu ) lembar ASLI Surat PT.

Kepala Sub bagianlitigasi Il Kementrian Perdagangan berdasarkan Surat tugas no. 61/SJDAG.4/ST/1/2017 tertanggal 16 Januari 2017 , sedangkan untuk Turut Tergugat IIIdatang menghadap kuasanya Fahmi Reza , Staf Biro Hukum Badan PengawasObat dan Makanan Republik Indonesia berdasrakn surat kuasa no.HK.06.01.1.23.01.17.0001 tanggal 3 Januari 2017 ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaiandiantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1Tahun 2016 tentang Prosedur

Tergugat sedangkan39Penggugat dan Boim Sukijo janya sebagai pegawai Komando Proyek Ganefo(Kopronef) yang membangun komplek DPR/MPR dan tanah tanah dan bangunana quo semula dimanfaatkan sebagai gudang tempat penyimpanan kendaraan/alatalat besar dalam rangka pembangunan Proyek Conefo atau PembangunanKomplek MPR/DPR, akan tetapi objek sengketa bukan merupakan asset dariMPR/DPR sebagaimana yang dipertanyakan SEKJEN DPR kepada Tergugat pada tanggal 17 Juli 1985, namun Dirjen Cipta Karya dengan Suratnya No.HK

PT Guna Dodos Kecamatan Langgam KabupatenKampar diterbitkan Kepala Dinas Perkebunan Tingkat Il Kampar No.HK.350/3.1/XI1/98/295 tanggal 02 Desember 1998 ditujukan Kepala DinasPerkebunan Provinsi Dati Riau, diberi tanda bukti T I55;Halaman 45 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Padt.G/LH/2020/PN Plw56.Fotokopi sesuai asli Surat Persetujuan Penyediaan Lahan UntukUsaha Perkebunan Kelapa Sawit dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat Riau No. 525/BKPMD/2497 tanggal 25 September 1999 ditujukan kepadaPT

Utama No.570/P/VII/2013 tanggal 22 Juli 201393. 1(Satu)rangkap Fotocopy Surat Permohonan Dukungan Dan Penawaran Harga dari PT.Dempo Karya Utama ke PT.Pancaraya KrisnaMandiri Tanggal 22 Juli 201394. 1(Satu)lembar Fotocopy Surat Keterangan Perubahan NPWP PT.Pancaraya Krisna Mandiri dari Kementrian Kesehatan R.I Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan No.YF.05.05/5/445/UM/2012 tanggal 7 Mei 201295. 1(Satu) lembar FC Keputusan Dirjen Bina Kefarmasian dan ALat Kesehatan Kementrian Kesehatan RI No.HK

YF.05.05/5/445/UM/2012 tanggal 7 Mei 2012 $(Satu) lembar FC Keputusan Dirjen Bina Kefarmasian dan ALatKesehatan Kementrian Kesehatan RI No.HK.07.Alkes/IV/333/AK.2/2011 tanggal 4 November 2011 tentang Izin Penyalur AlatKesehatan @(Satu)rangkap FC Brosur Alkes SLIT LAMP SL500 dariPT.Pancaraya KrsinaMandiri T(satu)lembar FC Nomor Izin edar Alat Kesehatan KEMENKES RI AKL21201902512 Jenis Produk ACPoweredSLitlamp SHINNIPPON SlitLamp Tanggal 1 Maret 2013 oOo&8(Satu) lembar FC Surat Dukungan dari PT.PancarayaKrisnamandiri

YF.05.05/5/445/UM/2012 tanggal 7 Mei 2012 oOo$(Satu) lembar FC Keputusan Dirjen Bina Kefarmasian dan ALatKesehatan Kementrian Kesehatan RI No.HK.07.Alkes/IV/333/AK.2/2011 tanggal 4 November 2011 tentang Izin Penyalur AlatKesehatan @(Satu)rangkap FC Brosur Alkes SLIT LAMP SL500 dariPT.Pancaraya KrsinaMandiri oT(satu)lembar FC Nomor Izin edar Alat Kesehatan KEMENKES RI AKL21201902512 Jenis Produk ACPoweredSLitlamp SHINNIPPON SlitLamp Tanggal 1 Maret 2013 &8(Satu) lembar FC Surat Dukungan dari PT.PancarayaKrisnamandiri

YF.05.05/5/445/UM/2012 tanggal 7 Mei 2012 $(Satu) lembar FC Keputusan Dirjen Bina Kefarmasian dan ALatKesehatan Kementrian Kesehatan RI No.HK.07.Alkes/IV/333/AK.2/2011 tanggal 4 November 2011 tentang Izin Penyalur AlatKesehatan @(Satu)rangkap FC Brosur Alkes SLIT LAMP SL500 dari PT.Pancaraya KrsinaMandiri oT(satu)lembar FC Nomor Izin edar Alat Kesehatan KEMENKES RI AKL21201902512 Jenis Produk ACPoweredSLitlamp SHINNIPPON SlitLamp Tanggal 1 Maret 2013 8(Satu) lembar FC Surat Dukungan dari PT.PancarayaKrisnamandiri

Krakatau Industrial Estate Cilegon No.HK.00.01/0060/2016 tentang Penetapan Promosi di Lingkungan PT.Krakatau Industrial Estate Cilegon, yang memutuskan danmenetapkan, karyawan atas nama EKA WANDORO DAHLAN denganJabatan : Legal & Administration Manager, tertanggal 08112016 yangditandatangani oleh ANIE S. HANDAYANI, Direktur SDM & KeuanganPT.

hubungan keluargasedarah maupun semenda dengan terdakwa e Saksi pada tahun 2004 sampai dengan 2007 menjabat sebagaiKasubag Bantuan Hukum Setda Kabupaten Sikka ; Sebelum menjabat sebgai Kasubag Bantuan Bantuan Hukum, saksitahun 2000 sebagai tim teknis penyusunan APBD yang bertugasmelakukan ferifikasi setiap SKPD yang mengajukan anggaran untukdisesuaikan dengan standar harga yang digunakan agar tidak terjadipenganggaran di luar ketentuan ;e Bahwa saksi tahu bulan desember 2005 ada dikeluarkan SK No.HK

HK.188.45/297/2005 ditetapkan bulan desember 2005 untukdipergunakan tahun anggaran 2006 ;SK mengenai standar harga menjadi dasar penetapan harga danbiaya di dalam APBD tahun anggaran berikutnya dalam hal ini APBDtahun anggaran 2006 ;Bahwa proyek pemerintah di tahun 2006 berpatokan pada SK No.HK.188.45/297/2005 tanggal 31 Desember 2005 ;Bahwa SK Nomor 86/HK/2006 tentang Penetapan StandarisasiHarga Satuan Pekerjaan Untuk Bangunan Non Pemerintah TahunAnggaran 2006 adalah untuk kepentingan retribusi

HK.188.45/297/2005 menjadi acuan untuk pelaksanaanproyek pemerintah di Kabupaten Sikka tahun 2006 ;Saksi memperlihatkan Buku Register tahun 2005 dan 2006 di depanMajelis, dan di dalam buku register tahun 2005 SK No.HK.188.45/297/2005 sudah diregister, demikian juga sk standarisaiharga untuk tahun 2007 juga ada di dalam buku register tahun 2006 ;Di dalam konsiderans SK 86/HK/2006 untuk pentapan retribusi IMBsedangkan konsiderans SK No.

Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor. 15.KTR.09/POKJA/PJPABB/Ah/2015 tanggal 3 Desember 2015 dan diumumkandengan surat Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum denganPascakualifikasi Nomor. 16.KTR.09/POKJA/PJPABB/Ah/2015 tanggal 4Desember 2015 ;Bahwa berdasarkan dari surat Pengumuman Pemenang PelelanganUmum dengan Pascakualifikasi Nomor. 16.KTR.09/POKJA/PJPABB/Ah/2015 tanggal 4 Desember 2015 maka Terdakwa ir.Mulyanto,ST,MM,MT selaku Pejabat Pembuat Komitme PPK telahmenanda tangani Perjanjian Kontrak Kerja No.HK

Mulyanto,ST,MM,MT selaku Pejabat Pembuat Komitme PPKtelah menanda tangani Perjanjian Kontrak Kerja No.HK.02.03./KONST/PAB.Ahbabel/2016 tanggal 11 Januari 2016 dengansaksi Ir.

Muhammad Riffani Bin Muhammad dengan TerdakwaMulyanto,ST,MM,MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen PPK menandatangani Perjanjian Kontrak Kerja No.HK.02.03.

di WTP PDAM Suangiliattelah terpasang, akan tetapi semua saksi dan Terdakwa dan saksi Wiliandraselaku Direktur PDAM menerangkan air tidak dapat mengalir sama sekalidari Kolong Perawang dengan memakai Pipa PVC 400 mm dan yangHalaman 364 dari 402 Putusan, Nomor 1/Pid.SusTPK/2018/PN Pgp.mengalir tersebut adalah Pipa yang lama PVC 300 mm dan tidak termasukdalam kegiatan Rehabilitasi Pipa Trasmisi Kolong Perawang dan biladihubungkan dengan kontrak maka Tujuan atau Aouput dari PerjanjianKontrak Kerja No.HK

Bahwa kegiatan meubeler rumah susun SNVT (Satker Non VertikalTertentu) Jabar dilaksanakan tanggal 07 September 2016 dengan No.Hk.02.03/PP.02/PPKPRS/RSNMBL1601/04 sebagai PPK, M. IwanFebrianto, ST dan PT. Karya Mentari Seraya (direktur Harno Bastianto)sebagai Penyedia Pekerjaan;2. Pekerjaan pemeliharaan rumah susun dilaksanakan tanggal 8 Nopember2016 dengan kontrak No. Hk.02.03/PP.02/PPKPRS/RSNMBL1602/05sebagai PPK M. Iwan Febrianto, ST dan PT.

PRIYOSUSILO diperoleh fakta hukum pada ada akhir tahun 2016 pada satuankerja SNVT (Satker Non Vertikal Tertentu) Jawa Barat terdapat pekerjaanPengadaan Meubelair Rumah Susun Sewa dan pekerjaan PengadaanPemeliharaan Rumah Susun Sewa dengan rincian ; Pengadaan meubeler rumah susun SNVT (Satker Non VertikalTertentu) Jabar dilaksanakan tanggal 07 September 2016 dengan No.Hk.02.03/PP.02/PPKPRS/RSNMBL1601/04 sebagai PPK, M. IwanFebrianto, ST dan PT.

PRIYOSUSILO menyatakan memang ada pekerjaan pada SATKER NonVertikal Tertentu (SNVT) dan menyarankan untuk mengikuti lelangpekerjaan melalui LPSE;Menimbang bahwa, akhir tahun 2016 pada satuan kerja SNVT(Satker Non Vertikal Tertentu) Jawa Barat terdapat pekerjaan (1)Pengadaan Meubelair Rumah Susun Sewa dan pekerjaan PengadaanPemeliharaan Rumah Susun Sewa dengan rincian ;Bahwa kegiatan meubeler rumah susun SNVT (Satker Non VertikalTertentu) Jabar dilaksanakan tanggal 07 September 2016 dengan No.Hk.02.03

Pem01332/WPJ.06/KP.0203/2008 tanggal 20 Januari 2010;Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) MenengahNomor : 11.378/P01/1.824.271 tanggal 17 Maret 2014;Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Tanda Dafta Perusahaan Perseroan Terbatas No.TDP 09.05.1.51.01342 tanggal 16 Februari 2011;Foto copy legalisir 3 (tiga) lembar Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) No.HK.07.Alkes/IV/430/AK.2/2011 tanggal 23 Desember 2011;Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili

TDP 09.05.1.51.01342 tanggal 16 Februari 2011;Foto copy legalisir 3 (tiga) lembar Izin Penyalur Alat Kesehatan (IPAK) No.HK.07.Alkes/IV/430/AK.2/2011 tanggal 23 Desember 2011;Foto copy legalisir 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan PTMEDTEK Nomor : 916/1.824.02/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014;Disita dari J.F.

Ketentuan lain yang membuktikanbahwa Objek Sengketa merupakan rekomendasi dapat dilihatpada Lampiran Bab huruf E angka 9 Keputusan InspekturJenderal Kementerian Kesehatan No.HK.02.03/VI.2/5477/2016tentang Pedoman Audit Dengan Tujuan Tertentu, yangmenyatakan; Tindak Lanjut adalah suatu kegiatan yang wajibdilakukan oleh pimpinan instansi/ unit kerja yang berwenang atasrekomendasi atau saran Auditor Inspektorat InvestigasiInspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI;Bahwa karena sifat dari Objek Sengketa

melakukan ~ pengelolaan keuangan daerahKabupaten Cilacap baik berupa penerimaan daerah danpengeluaran daerah tahun anggaran (TA) 2004, 2005, 2006,2007, 2008, tidak melaksanakan ketentuan tersebut yaituPenyimpangan Penggunaan Pendapatan Daerah tahun 2004dari Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap dan DanaAlokasi Khusus (DAK) Tahun 2004.Bahwa bermula adanya Perjanjian Kerja Sama antara PTPelindo III Cabang Tanjung Intan dengan PemerintahKabupaten Cilacap yang dituangkan dalam SuratPerjanjian Kerja Sama No.HK

baikberupa penerimaan daerah dan pengeluaran daerah tahunanggaran 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, telahmenyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana dalammengelola keuangan daerah kabupaten Cilacap yaituPenyimpangan Penggunaan Pendapatan Daerah tahun 2004dari Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap dan DanaAlokasi Khusus (DAK) Tahun 2004.Bahwa bermula adanya Perjanjian Kerja Sama antara PTPelindo III Cabang Tanjung Intan dengan PemerintahKabupaten Cilacap yang dituangkan dalam SuratPerjanjian Kerja Sama No.HK

Pelindo III dengan Pemerintah KabupatenCilacap ada perjanjian kerjasama tanggal 27 Januari2004, No.HK.0501/ID/INF 2004 dan No.552.3/D213/52 yangditandatangani Suyarso Ismusantoso sebagai GeneralManager PT. Pelindo III dan Sukirno Broto MHaryonosebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap.Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut Pemerintah KabupatenCilacap mendapat' kontribusi dari PT.

Pelindo IIItanggal 27 Januari 2004 No.HK.0501/10/TNT/2009 ~~ dan253No.552.3/0213/52 tentang Kontribusi PT. Pelindo III padaPemerintah Kabupaten Cilacap.Bahwa pada tahun 2004 pada kontribusi PT. Pelindo III padaPemerintah Kabupaten Cilacap pada Rek.

Pelindo III CabangTanjung Intan dengan Pemerintah Kabupaten Cilacapdengan No.HK.0501/ID/INF 2004 dan No.552.3/D213/52yang ditandatangani oleh Sukirno Broto MHaryono dariDinas Perhubungan Kabupaten Cilacap dan SuyarsoIsmusantoso dari PT. Pelindo III serta diketahui olehTerdakwa (Bukti No.84), dimana PT.

Dalam Surat keputusan Ka Badan POM RI No.HK.00.05.52.4040tanggal 9 oktober 2006 tentang KATEGORI PANGAN, Minumanberalkohol adalah termasuk dalam katagori Pangan2). Setelah diamati dan dicocokan dengan data base yang ada diBadan POM produkproduk tersebut tidak terdaftar di Badan POM.atau bisa meminta kepada Tersangka untuk menunjukkan SuratPersetujuan Pendaftaran Pangan dari Badan POM RI.35.