sistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telahmelanggar hakhak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas dan merusak nilainilai moral dankeadilan, maka pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu dilakukan dengan cara yang luarbiasa ;74Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit BPKP Propinsi Jawa Barat pada Pos Anggarandan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2009 dan 2010 Nomor : SR1504 / PW10/5/ 2012 tanggal02 Maret 2012 dan berdasarkan keterangan ahli Tuti Susilawati, SE.Ak

Sudiarto, SE.Ak, saksi Denta lrawan, dan saksi Anmad Zulkarnaen, MT(WakilWakil Ketua DPRD Kota Cimahi); Drs. H. Eddy Junaedi, M.Pd(Sekretaris DPRD Kota Cimahi/PA) H. Ucu Kuswandi, SH., M.Si (KPA),Drs.Nana Supriatna (PPTK) dan saksi Erlis Eka Fitriana, S.Sos (PPTK), pihaktravel yaitu Raden Titan Bisasti (PT. Titan Mega Prismatie Travel), saksiNoviani (CV. Easy Travel), saksi Riksa Sabara (CV. Emsa Tour), saksi DewiAan Nurhayati (CV. Pesona Hijau) dan saksi Edi Sulistiyanto (CV.

ADE IRAWAN,M.Si bin YOYO (Ketua DPRDKota Cimahi), Saksi Drs.Sudiarto, SE.Ak, saksi Dentalrawan, dan saksi AhmadZulkarnaen, MI (WakilWakilKetua DPRD Kota Cimahi); Drs. H.Halaman173dari648Putusan No. 133/Pid.Sus/TPkK/20 15/PN.BDGEddy Junaedi, M.Pd (SekretarisDPRD Kota Cimahi/PA) H. UcuKuswandi, SH., M.Si (KPA),Drs.Nana Supriatna (PPTK) dan saksiErlis Eka Fitriana, S.Sos (PPTK),pihak travel yaitu Raden TitanBisasti (PT. Titan Mega PrismatieTravel), saksi Noviani (CV.

Sudiarto, SE.Ak, saksi Denta Irawan, dan saksi AnmadZulkarnaen, MT (WakilWakil Ketua DPRD Kota Cimahi); Drs. H. EddyJunaedi, M.Pd (Sekretaris DPRD Kota Cimahi/PA) H. Ucu Kuswandi, SH.,M.Si (KPA),Drs. Nana Supriatna (PPTK) dan saksi Erlis Eka Fitriana, S.Sos(PPTK), pihak travel yaitu Raden Titan Bisasti (PT. Titan Mega PrismatieTravel), saksi Noviani (CV. Easy Travel), saksi Riksa Sabara (CV. EmsaTour), saksi Dewi Aan Nurhayati (CV. Pesona Hijau) dan saksi EdiSulistiyanto (CV.

ADE IRAWAN,M.Si bin YOYO(Ketua DPRD KotaCimahi), Saksi Drs.Sudiarto, SE.Ak,saksi Denta lrawan,dan saksi AhmadZulkarnaen, MT(WakilWakil KetuaDPRD Kota Cimahi);Drs. H. EddyJunaedi, M.Pd(Sekretaris DPRDKota Cimahi/PA) H.Ucu Kuswandi, SH.,M.Si (KPA),Drs.Halaman243 dari648Putusan No. 133/Pid.Sus/TPkK/20 15/PN.BDGNana Supriatna(PPTK) dan saksiErlis Eka Fitriana,S.Sos (PPTK), pihaktravel yaitu. RadenTitan Bisasti (PT.Titan Mega PrismatieTravel), saksi Noviani(CV. Easy Travel),saksi Riksa Sabara(CV.

Sudiarto, SE.Ak kemudian diganti olehH. Nabsun, S.Sos sekitar bulan Oktober 2012Wakil Ketua III / Bidang Pengawasan : Denta lrawane Bahwa, pada tahun 2010, yang menjadi Pengguna Anggaran adalahSekwan (saksi Drs. Edy Junaedi), Kuasa Pengguna Anggaran adalahKabag Perundangundangan (saksi Drs. Ahmad Saefuloh dan saksiSabihin) dan yang menjadi PPTK Kasubag Risalah (saksi Rr.

Kapitalau Malatuang kondisinyaagak memprihatinkan disebabkan karena adanya perubahan peruntukan olehmasyarakat dimana dari taxi laut dirubah menjadi kapal penangkap ikan;.4.YUSRI SUFADILAH, SE.Ak, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa ahli melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas perintah KepalaPerwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah dengan Surat Tugas Nomor ST661/PW 19/5/2012 tanggal 5 Desember 2012 dan ST 43/PW 19/5/2012 tanggal 11 Januari2013 ;Bahwa Riwayat

HARDONO,SE.Ak,CFE.CfrA,CA,Ahli menyatakan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak adahubungan keluarga ;Ahli pernah melakukan audit perhitungan kerugian Negaradalam proyek penyediaan rumah untuk MBR di Kabupaten Belutahun 2012;Dasar kami melakukan audit adalah atas permintaan dariKejaksaan Tinggi NTT sesuai surat tertanggal 16 Maret 2015Nomor. Print136/ P.3/ Fd.1/ 03/2015 yang ditindak lanjuti olehKepala Kantor BPKP Perwakilan NTT sesuai surat tertanggal 21Mei 2015 Nomor.

YURNY RAHMAWENGRUM, SE.AK Binti SUWARNAdibawahsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksibekerja pada perusahaan swasta sebagaiKaryawanPT.

tidak tahu, perencanaanawal tertera anggaran Rp. 6.500.000.000, dengan alasan perubahan karena DPA tahun 2008tidak mencukupi sehingga pekerjaan tersebut dibagi menjadi 2 (dua) tahap, saya juga tidaktahu dengan DPA TA 2009 ; Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan hanya terdakwa berkeberatan padaketerangan No.20 dalam BAP tersebut ;Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan Ahli yang dibawahsumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;SAKSI AHLI WIDI PRASTIYANTI, SE.AK

) ;Bahwa uang dalam rekening tersebut sudah tidakada lagi karena sudah dicairkan sampai habis oleh PakKalendi ;Bahwa saksi tahu memngenai empat lembar cek yangdiberikan oleh Terdakwa Deny Untono kepadaKalendi dengan nilai Rp.5.000.000.000, ke empatlembar cek tersebut adalah cek kosong ;Bahwa Saksi bekerja di Bank BRI sudah 29 tahun ;Bahwa~ Kalendi menyetor uang senilai Rp.10.000.000.000, ke rekening pribadinya tanggal 26Desember 2006 ;Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksitersebut ;HARDONO,SE.Ak

Saksi DEDI ZAHERDI, SE.Ak, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Rabain Syukur (perkara terpisah) dan Amrizal(terdakwa) adalah sebagai pemasok atau pelaksana pekerjaan outsourcing diPT.Semen Padang ;Bahwa dalam outsourcing PT.Anugrah Kencana Prima ada ikatan kerja kontrakdengan PT.Semen Padang adalah surat Perintah Kerja (SPK) dibuat oleh PT.Anugrah Kencana Prima dengan PT.Semen Padang ;Bahwa setahu saksi Rabain Syukur (perkara terpisah) di PT.

secara sistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara,tetapi juga telah melanggar hakhak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas danmerusak nilainilai moral dan keadilan, maka pemberantasan TIPIKOR perlu dilakukandengan cara yang luar biasaMenimbang bahwa berdasarkan hasil audit BPKP Propinsi Jawa Barat pada PosAnggaran dan Bantuan Sosial tahun anggaran 2009 dan 2010 Nomor : SR1504 / PW10 /835 / 2012 tanggal 02 Maret 2012 dan berdasarkan keterangan ahli Tuti Susilawati, SE.Ak

diajukan oleh Penasihat HukumTerdakwa pencairan dana Bantuan Sosial tahun anggaran 2009 dan 2010 merupakantanggung jawab pribadi dari Terdakwa.29 Bahwa benar seluruh Kerugian Negara sebesar Rp. 9.916.325 000, (sembilan milyarsembilan ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) berdasarkanhasil audit BPKP Propinsi Jawa Barat pada Pos Anggaran dan Bantuan Sosial tahunanggaran 2009 dan 2010 Nomor : SR1504/ PW10/ 5/2012 tanggal 02 Maret 2012dan berdasarkan keterangan ahli Tuti Susilawati, SE.Ak

pencairan danaBantuan Sosial Pemerintah Kota Bandung tahun anggaran 2009 dan 2010, denganpara terdakwa lainya dalam perkara terpisah yang telah merugikan Keuangan Negaraseluruhnya sebesar Rp. 9.916.325 000, (sembilan milyar sembilan ratus enam belasjuta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) berdasarkan hasil audit BPKP PropinsiJawa Barat pada Pos Anggaran dan Bantuan Sosial tahun anggaran 2009 dan 2010Nomor : SR1504 /PW10/5/ 2012 tanggal 02 Maret 2012 berdasarkan keteranganAhli Tuti Susilawati, SE.Ak

terjadi secara sistematik dan meluas sehingga tidak hanyamerugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hakhak sosial danekonomi masyarakat secara luas dan merusak nilainilai moral dan keadilan,maka pemberantasan TIPIKOR perlu dilakukan dengan cara luar biasa ;Menimbang bahwa berdasarkan hasil audit BPKP Propinsi JawaBarat pada Pos Anggaran dan Bantuan Sosial tahun anggaran 2009 dan 2010Nomor : SR1504 / PW10 / 5 / 2012 tanggal 02 Maret 2012 dan berdasarkanketerangan ahli Tuti Susilawati, SE.Ak

UU No. 20 Tahun 2001 ;Bahwa untuk dapat menentukan dan membuktikan berapa sebenarnya jumlahharta benda yang diperoleh para terdakwa/terpidana dari tindak pidana korupsi, karena109pelaksanaan pidana tambahan tersebut hanya terbatas sampai sebanyakbanyaknya samadengan harta benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi, diperlukan alat buktiberupa keterangan ahli;Bahwa menurut saksi ahli KUSMIADI, SE.Ak (auditor BPKP) dalam laporanBPKP Nomor : 022/PW.01/5/2009 tanggal 11 Meret 2009 tentang

Sebagaimana sudah jelas diuraikan dalam jobdescription Terdakwa, dan juga keterangan saksisaksi dan P.T.Billabong Indonesia seperti Nyoman Gunawan, SE.Ak., Komang AriniSukmawati, S.E., Desak An Mardewi, Msc., Dorona Panggabean (adikipar Terdakwa), Ni Putu Asti, dan terutama kesaksian dan Manager HRMKusuma Halim, yang semuanya menerangkan bahwa selama Terdakwabekerja di PT.

bahwa bukti surat pernyataan dapat disamakan dengankesaksian apabila telah dibawa dan didengar dalam suatupersidangan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kerugian Negarayang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuanInstansi yang berwenang atau akuntan yang ditunjuk, Penggugattelah mengajukan bukti surat: P6 Laporan dari Tim Penghitungan kerugian KeuanganNegara BPKP yang ditanda tangani oleh NASRULWATHON, Ak.CFE,BKP, DWI PRAHORO IRIANTO,SE, HERDAHELMIJAYA,SE CFE DAN SAEFUL ALAM SE.Ak

SPgl/241/VIII/ 2015/Resrim tentang Pemanggilanterhadap Terdakwa sebagai saksi;Bukti Surat T 38 : Bukti Surat Pengadilan Negeri SorongKelas IB Perihal : Pemberian Copy Bukti Surat dalam PerkaraPraperadilan Nomor : 3/Prapid/2016 PN.Son tentangKeterangan Ahli BPK RI Atas Nama Eko Purwanto, SE.Ak.

WINITA P sebanyak 5 (lima) SP2D dengan nilai sebesarRp. 904.500.000,00 (sembilan ratus empat juta lima ratus riburupiah);dimana Terdakwa sendiri telah merugikan Keuangan Negara sebesarRp. 476.100.0000, (empat ratus tujuh puluh enam juta seratus ribu rupiah)berdasarkan hasil audit BPKP Propinsi Jawa Barat pada Pos Anggarandan Bantuan Sosial tahun anggaran 2009 dan 2020 Nomor: SR1504 /PW10/5/2012 tanggal 02 Maret 2012 dan berdasarkan keterangan ahli TutiSusilawati, SE.Ak di bawah sumpah di persidangan

terjadi secara sistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikankeuangan negara, tetapi juga telah melanggar hakhak sosial dan ekonomimasyarakat secara luas dan merusak nilainilai moral dan keadilan, makapemberantasan TIPIKOR perlu dilakukan dengan cara yang luar biasa ; Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit BPKP Propinsi Jawa Baratpada Pos Anggaran dan Bantuan Sosial tahun anggaran 2009 dan 2010 Nomor :SR1504/PW10/5/2012 tanggal 02 Maret 2012 dan berdasarkan keterangan ahliTuti Susilawati, SE.Ak

secara sistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara,tetapi juga telah melanggar hakhak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas danmerusak nilainilai moral dan keadilan, maka pemberantasan TIPIKOR perlu dilakukandengan cara yang luar biasa ;Menimbang bahwa berdasarkan hasil audit BPKP Propinsi Jawa Barat pada PosAnggaran dan Bantuan Sosial tahun anggaran 2009 dan 2010 Nomor : SR1504 / PW10 /5 / 2012 tanggal 02 Maret 2012 dan berdasarkan keterangan ahli Tuti Susilawati, SE.Ak

terjadi secara sistematik dan meluas sehingga tidak hanya merugikankeuangan negara, tetapi juga telan melanggar hakhak sosial dan ekonomimasyarakat secara luas dan merusak nilainilai moral dan keadilan, makapemberantasan TIPIKOR perlu dilakukan dengan cara yang luar biasa ; Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit BPKP Propinsi Jawa Baratpada Pos Anggaran dan Bantuan Sosial tahun anggaran 2009 dan 2010 Nomor :SR1504/PW10/5/2012 tanggal 02 Maret 2012 dan berdasarkan keterangan ahliTuti Susilawati, SE.Ak

Peraturan Daerah Kabupaten Tolikara Nomor : 1 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, Tanggal 27 Januari 2016 Beserta Lampiran. 1 (Satu) Bundel Disita dari RATNA DWI NURYANI FADILIYA, SE.Ak. MPA2. Peraturan Daerah Kabupaten Tolikara Nomor : 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, Tanggal 12 Oktober 2016 Beserta Lampiran 1 (Satu) Bundel 3.

Barang bukti berupa: NO.URAIANJUMLAHKET 24 Peraturan Daerah KabupatenTolikara Nomor : 1 Tahun 2016Tentang Anggaran Pendapatan DanBelanja Daerah Tahun Anggaran2016, Tanggal 27 Januari 2016Beserta Lampiran.1 (Satu)BundelDisita dariRATNA DWINURYANIFADILIYA,SE.Ak.