Ditemukan 836 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : stbat sbaat stat saat surat stabat sutaat start strat satat staaf
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-09-2016 — Putus : 10-08-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PN SINGARAJA Nomor 455/Pdt.G/2016/PN.Sgr
Tanggal 10 Agustus 2017 — PENGGUGAT - I KETUT ASTAWA TERGUGAT - NENGAH SUSUN - NANG ARTI. - NYOMAN KONER. - KETUT KARI. - WAYAN SURA. - WAYAN NOJA. - NENGAH GEREH. - NENGAH KORNA. - DADONG MUNGKRENG. - WAYAN DAYUH. - NYOMAN MANIK. - NENGAH GELGEL. - NENGAH DUGDUG - KETUT MINGGU. - WAYAN TIKA.
112 — 126
  • Dalam tataran politik hukum tanahpada wakiu itu Tanah Negara adalah tanah milik Negara (Raja/Ratu) diterapkandi Indonesia melalui produk hukum dalam peraturan agrarisch besluit yangdiundangkan dalam lembaran Negara Staatblad no. 118 tahun 1870 ( S. 1870118); Bahwa dalam pasal 1, disebutkan: behoudens opvolging van de tweede enderde bepaling der voormelde wet blijft het beginsel gehandhaafd, dat allegrond, waarop niet door anderen regt van eigendom wordt bewezen, domeinvan de Staat is.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3520 K/Pdt/2015
Tanggal 14 Juni 2016 — LURAH DESA SEGOROMADU, dkk VS SUDJONO
84 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 3520 K/Pdt/2015Besluit 1932 Nomor 23 (Bijblad 12746), tanggal 8 Januari 1932 (Peraturantentang pengambilan tanah untuk keperluan Pemerintah);Pengaturan Onteigening dalam Staat Blaad 1846 Nomor 6 juncto Staat Blad1920 Nomor 574 yang kemudian ditambah dan diubah dengan Staad Blad1947 Nomor 96 yang dikenal dengan Onteigening Ordonantie;(Eman Ramelan, Hukum Pengadaan Tanah Bagi pembangunan UntukKepentingan Umum di Indonesia, Airlangga University Press, Surabaya,2014, Hal. 26);17) Bahwa, dalam bukunya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 09-01-2014 — Upload : 20-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 582 K/Pdt.Sus-HKI/2013
Tanggal 9 Januari 2014 —
396 — 256 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,menyatakan apabila gugatan didasarkan pada Pasal 6 Ayat (3) UndangUndang Merek menyangkut simbol suatu negara, maka harus diwakili olehpejabat negara yang memiliki Kewenangan penuh sebagai pejabat negarayang berdaulat dan mampu menunjukan identitas kenegaraan yang jelas(legitimate staat bewi/s);Kapasitas Penggugat vide Pasal 6 Ayat (3) Undang Undang Merek haruslahpejabat negara yang berdaulat sebagai: state officer one who hold electiveor appointive position in state government (pejabat negara adalahseseorang
Pengadilan PN CIREBON Pidana Umum Penipuan
Upload : 03-09-2015
Putusan PN CIREBON Nomor 129/PID.B/2014/PN CBN
Jaksa Penuntut Umum: - NURLATIFAH, SH.MH. - SUDARNO, SH Terdakwa: - H. KALIL HARTONO Bin (Alm) MASKUN
139 — 30
  • duniapembangunan tidak dilanjutkan, yang mengakibatkan SCS merugi, makaasset dijual ke SS (SaatsSpoor) dengan status SS yang otomatis menjadibagian pembicaraan dalam Konperensi Meja Bundar pada tanggal 27Desember 1949 dan semua asset SS diserahkan ke Pemerintah RI yangberdaulat melalui UndangUndang Nasionalisasi, sedangkan tanah keratonyang di Kesunean ( Cangkol ) telah di kembalikan ke keraton sekitar tahun1932;Bahwa pada waktu dulu Pemerintah tidak membedakan antara tanahPemerintah dengan tanah Negara ( staat
Pengadilan PN CIREBON Pidana Umum Penipuan
Upload : 03-09-2015
Putusan PN CIREBON Nomor 129/PID.B/2014/PN CBN
Jaksa Penuntut Umum: - NURLATIFAH, SH.MH. - SUDARNO, SH Terdakwa: - H. KALIL HARTONO Bin (Alm) MASKUN
126 — 30
  • duniapembangunan tidak dilanjutkan, yang mengakibatkan SCS merugi, makaasset dijual ke SS (SaatsSpoor) dengan status SS yang otomatis menjadibagian pembicaraan dalam Konperensi Meja Bundar pada tanggal 27Desember 1949 dan semua asset SS diserahkan ke Pemerintah RI yangberdaulat melalui UndangUndang Nasionalisasi, sedangkan tanah keratonyang di Kesunean ( Cangkol ) telah di kembalikan ke keraton sekitar tahun1932;Bahwa pada wakitu dulu Pemerintah tidak membedakan antara tanahPemerintah dengan tanah Negara ( staat
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata Tanah
Putus : 26-09-2013 — Upload : 06-05-2014
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 76/Pdt.G.Int/2012/PNLP
Tanggal 26 September 2013 — 1. HAJI TENGKU HAFMARSYAH SINAR, S.H., Umur 61 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan T. Raja Muda, Nomor 11, Kecamatan Lubuk Pakam – Kabupaten Deli Serdang ; 2. TENGKU HERMANSYAH SINAR, Umur 54 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai BUMN, bertempat tinggal di Jalan Eka Rasmi Gg. Pipa, Nomor 5, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan; Dalam hal ini bertindakuntuk mewakili seluruh kepentingan hukum ahli waris Alm. TENGKU AFFAN SINAR dan dengan ini memberikan kuasa kepada : AULIA ZUFRI, S.H., A. RAMADANI DAMANIK, S.H., INDRA GUNAWAN PURBA, S.H., M.H. dan ISKANDAR SYAHPUTRA S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum I,A & ASSOSIATES, beralamat di Jalan Setia Budi, Gg. Amal, Nomor 37 – Helvetia Timur - Medan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juni 2012; selanjutnya disebut sebagai ParaPenggugat Dalam Perkara Pokok/ Tergugat Intervensi I ; ------L A W A N------ 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI KESEHATAN REPUBIK INDONESIA, Cq. DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN, CQ. KETUA JURUSAN AKADEMI GIZI LUBUK PAKAM, yang berkerkedudukan di Jalan Negara Tanjung Garbus - Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang ; Selanjutnya disebut dengan-------------------------Tergugat I/ Tergugat Intervensi II; 2. KETUA GERAKAN PRAMUKA KWARTIR NASIONAL Cq. KETUA GERAKAN PRAMUKA KWARTIR DAERAH SUMATERA UTARA Cq. KETUA GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG DELI SERDANG, yang berkedudukan di Jalan Negara Komplek Cadika Pramuka Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang; Selanjutnya disebut dengan----------------- TERGUGAT II/ Tergugat Intervensi III; 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq. GUBERNUR SUMATERA UTARA, Cq. BUPATI DELI SERDANG, yang berkedudukan di Jalan Negara No. 1, Lubuk Pakam - Kabupaten Deli Serdang; Selanjutnya disebut sebagai ----------------TERGUGAT III/ Tergugat Intervensi IV; L A W A N 1. JATIHAD alias DJATIHAD alias JATIHAT, lahir di Percut Sei Tuan, tanggal 10 Maret 1940, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, tinggal di Jalan Tengku Fakhruddin, Kelurahan Lubuk Pakam, I-II Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara; Selanjutnya disebut sebagai --------------- Penggugat Intervensi I; 2. NUR AINUN, lahir di Batang Kuis, tanggal 17 Oktober 1958, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, tinggal di Jalan Pancasila Dusun IV, Desa Batang Kuis Pekan, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang; Selanjutnya disebut sebagai - - - - - ------------ - - - - - - - - - Penggugat Intervensi II; 3. ALI AKBAR, lahir di Batang Kuis, tahun 1963, Pekerjaan Tidak Ada (sakit jiwa), Kebangsaan Indonesia, tinggal di Jalan Pancasila Dusun IV, Desa Batang Kuis Pekan, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang; Selanjutnya disebut sebagai - - - - - - - - - - -- - - ------------ Penggugat Intervensi III;
150 — 65
  • Bahwa tanah hak milik Para Pengintervensitersebut di atas tidak pernah / belum pernahdialihkan atau dipindah tangankan kepada pihaklain, baik kepada Terintervensi I / PenggugatAwal, maupun kepada Terintervensi II / TergugatI Awal, Terintervensi III / Tergugat If Awal DanTerintervensi IV / Tergugat III Awal, makadengan demikian Para Pengintervensi sesuaidengan ketentuan Reglemen Acara Perdata(Reglement op de Rechtsvordering, Staat blat184752 jo 184963) antara lain sebagai dimaksuddalam Pasal 279 yang
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 08-08-2016 — Putus : 23-09-2016 — Upload : 07-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 23/PID.TPK/2016/PT BDG
Tanggal 23 September 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : ANANG SUHARTONO, SH.MH
Terbanding/Terdakwa : OMAN SUPRATMAN NASUTION.,STP
71 — 24
  • /A BandungNomor 06/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg. tanggal 7 Juni 2016, memori banding dariPenuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum TerdakwaOMAN SUPRATMAN NASUTION ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : Staat macth dalam amar putusannya kurang dari 2/3 dari tuntutanpidana pemuntut umum yang dibacakan dalam tuntutan pidana yang dibacakan pada hari rabu tanggal 18 Mei 2016 ; Bahwa penerapan pasal dalam amar putusan Majelis Hakim
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-10-2016 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1620 K/Pdt/2016
Tanggal 13 Oktober 2016 — HAGUS SUANTO, vs. CITIBANK N.A INDONESIA, dkk
171 — 528 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., dalam buku: Dasardasar IImu Hukum, PenerbitSinar Grafika, halaman 97 108, antara lain menegaskan sebagaiberikut:Hukum Publik mengatur tata negara, yaitu mengatur cara badanbadannegara (staat sorganen) menjalankan tugasnya dan mengatur pulaHalaman 26 dari 148 hal. Put. Nomor 1620 K/Pdt/2016hubungan hukum (rechtsbetrek king) yang diadakan di antara negarasebagi pemerintah dengan para individu atau yang diadakan antaramasingmasing badan negara itu.
Pengadilan PN NEGARA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-09-2011 — Upload : 03-10-2012
Putusan PN NEGARA Nomor 111/ Pid. Sus/ 2011/ PN.Ngr
Tanggal 19 September 2011 — - TERDAKWA I : I WAYAN SUISTRA, S.E - TERDAKWA II : I NENGAH SUDIARTHANA - TERDAKWA III:I WAYAN SUDARSANA
147 — 48
  • Reasonable Doubt)102bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yangbersalah melakukanya ; Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetap menjunjungtinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum (Rechts staat
Pengadilan PN LARANTUKA Perdata
Register : 23-08-2017 — Putus : 12-12-2017 — Upload : 25-01-2018
Putusan PN LARANTUKA Nomor 9/Pdt.G/2017/PN lrt
Tanggal 12 Desember 2017 — Penggugat:
1.PAULUS DEMON KOTAN
2.MATHEUS MALENG URANG
3.YOHANES EVENSIUS DJANO
Tergugat:
1.NIKOLAUS LADI, S.H., M.M.,
2.PETRUS TALU HURINT
3.MARIA BERNADETHE BUDI GAPUN
4.MARIA WALENG MAKIN
166 — 86
  • melahirkan hak bagi PARA PENGGUGAT untuk menuntut segalaganti kerugian, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh Perbuatan MelawanHukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1365KUH Perdata yangberbunyi:tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada oranglain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut;sehingga karenanya cukup alasan bagi PARA PENGGUGAT untuk mangajukanGugatan dalam perkara ini;Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Recht Staat
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 04-04-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel.
Tanggal 7 Desember 2016 — H. FAHRI HAMZAH,S.E., umur : 44 tahun, Agama : Islam, pekerjaan : Anggota DPR RI, alamat : Komplek Puri Sriwedari Cibubur Blok A1-2,Cileungsi Depok 16954, dalam perkara ini telah memberi kuasa kepada : MUJAHID A. LATIEF, S.H., M.H., Dr. GUNTUR F. PRISANTO, S.E., S.H., M.Hum., M.H., AMIN FAHRUDIN, S.H., M.H., JAMIL B, S.H., dan ARIS BUDI CAHYONO, S.H., Para Advokat, Konsultan Hukum dan/atau Advokat Magang pada Tim Pembela Keadilan dan Solidaritas, berkedudukan dan beralamat di Jl. Kostrad Raya Nomor 28 Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 April 2016, yang selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT ;
2485 — 2029
  • Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, mengatakan, negara Indonesiaadalah negara hukum. yang artinya status negara hukum bagi negaraIndonesia itu diatur dalam konstitusi, diatur di dalam UUD 1945sehingga negara hukum yang diatur di dalam konsitusi itu namanyakonsitusionil recht staat, namanya negara hukum konstitusional. suatunegara hukum, status negara hukum diatur dalam konstitusi, di atur didalam UUD 1945, maka status negara hukum itu. merupakanconstitutional given, merupakan jaminan konstitusi, artinya
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 25-08-2021 — Putus : 11-01-2022 — Upload : 24-01-2022
Putusan PN DENPASAR Nomor 781/Pid.Sus/2021/PN Dps
Tanggal 11 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.I Putu Bayu Pinarta, SH.
2.I Gusti Lanang Suyadnyana, SH.
Terdakwa:
Ni Putu Dewi Wirastini Binti I Wayan Warsa
156 — 80
  • Hoge Raad dalam putusannya tanggal 7 April 1919: N.J.1919 525menyatakan : Een Bykbare Schryffout ini de dagvaarding(onjuistevormaldigingin de dagvaarding van de tyd van het misdryf)Staat een veroordeling niet in de weg sesuatu yang rupanyaadalah kesalahan menulis tidak menjadi halangan untukmenghukum.2. Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1162K/Pid/1986 yang menyatakan kekeliruan pengetikan yang tidakmengubah materi, tidak membawa akibat hukum.4.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 26-09-2017 — Putus : 31-01-2018 — Upload : 10-07-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1107/Pid.Sus/2017/PN Jkt.Utr
Tanggal 31 Januari 2018 — Penuntut Umum:
MAT YASIN
Terdakwa:
LIM YANDI JOHANES
84 — 35
  • Utr.betrekking hebben zowel op de ondertekening als op den inhoud van hetgeschrift en allereerst daarin bestaan, dal het geschrift hetzij geheel, hetzijallen wat betreft ondertekening of indoud valselijk wordt woorgesteld alsofkomstig van dengene, wiens naam onder het geschrift vermeld staat).Katakata membuat secara palsu atau memalsukan dalam ketentuan Pasal263 ayat (1) KUHP juga dilakukan oleh pelaku Tersangka sdr.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 09-08-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 30-09-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 378/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 26 September 2019 — Pembanding/Tergugat IV : PT. PARAHYANGAN WISATA PERMAI
Terbanding/Penggugat : Raminten
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. KANTOR TATA USAHA VERSLUIS
Terbanding/Turut Tergugat II : KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
Turut Terbanding/Tergugat I : PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA
Turut Terbanding/Tergugat II : PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA Cq. KEPALA STAFF ANGKATAN DARAT
Turut Terbanding/Tergugat III : PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER III SILIWANGI
103 — 69
  • Il, Il28 : Akte Van 19 September 1935Leges f10.50 No. 877 Nieuwe EjigenaresGabrielle Estella Martina Plynaer.Lampiran : Terjemahan bahasa Belanda ke BahasaIndonesia.Ket : Sebagai bukti bahwa Gabrielle Estella MartinaPlynaer telah membeli dan mendaftarkan tanahyang tertera dalam surat ukur tanggal 16 Juni1934 Nomor 202 Nomor Kadastral 13003/Oedjoengbroengkoelon seluas 6025 M2.Bukti T.l, ll, 1l29 : UITTREKSEL uit het Besluit vanden GouverneurGeneraal van NederlandschIndieNo. 19, Bogor 22 Mei 1939, STAAT
Pengadilan PN SEMARANG
Putus : 04-12-2019 — Upload : 02-12-2020
Putusan PN SEMARANG Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Smg
Tanggal 4 Desember 2019 —
248 — 85
  • Baik PerushaanKereta Api Swasta Belanda maupun Perusahaan Kereta ApiPemerintah (Staat Spoor Wegen en Verenigde Spoorweg Beadri/f)diserahkan kepada satu badan pemerintah Republik Indonesia yangdisebut Djawatan Kereta Api Republik Indonesia disingkat DKARI,yang kemudian bentuk hukumnya berubah menjadi PerusahaanNegara Kereta Api disingkat PNKA, kemudian berubah lagi menjadiPerusahaan Jawatan Kereta Api disingkat PUKA, selanjutnya berubahmenjadi Perusahaan Umum Kereta Api disingkat PERUMKA dansejak
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-10-2011 — Putus : 12-01-2012 — Upload : 11-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 12 Januari 2012 — H. YET DIMYATI, SE.MM
63 — 14
  • berasal dari APBN , maka tidak adaKPA yang ada hanya Pengguna Anggaran) tidak pernah mengidentifikasi masalah88Bahwa Saksi tidak melakukan pengukuran, namun diwakilkan kepada PengawasLapangan bersama Konsultan Pengawas dan Kontraktor ;Bahwa dalam kegiatan peningkatan Jalan Badami Pangkalan yang bersumberpada dana APBN hanya 1 (satu) segmen yang ada adendumnya yakni segmen B,mengenai pekerjaan tambahan yaitu turap (pasangan batu) penahan badan jalankarena longsor dan saksi tidak membuat materil staat
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-07-2011 — Putus : 12-01-2012 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 56/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 12 Januari 2012 — SYARIF HIDAYAT, SE Alias SYARIF HIDAYAT Alias SYARIF KENTUNG
86 — 67
  • dana berasal dari APBN , maka tidak ada KPA yang adahanya Pengguna Anggaran) tidak pernah mengidentifikasi masalah ;Bahwa Saksi tidak melakukan pengukuran, namun diwakilkan kepada Pengawas Lapanganbersama Konsultan Pengawas dan Kontraktor ;Bahwa dalam kegiatan peningkatan Jalan Badami Pangkalan yang bersumber pada dana APBNhanya (satu) segmen yang ada adendumnya yakni segmen B, mengenai pekerjaan tambahanyaitu turap (pasangan batu) penahan badan jalan karena longsor dan saksi tidak membuatmateril staat
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-07-2011 — Putus : 12-01-2012 — Upload : 17-10-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 55/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 12 Januari 2012 — Hj.YANI WIDIYANI BE, S.Sos ; Drs. SUTRIONO BAE. MM Als. DEDE SUTRIONO
72 — 15
  • berasal dari APBN , maka tidak adaKPA yang ada hanya Pengguna Anggaran) tidak pernah mengidentifikasi masalah ;51Bahwa Saksi tidak melakukan pengukuran, namun diwakilkan kepada PengawasLapangan bersama Konsultan Pengawas dan Kontraktor ;Bahwa dalam kegiatan peningkatan Jalan Badami Pangkalan yang bersumberpada dana APBN hanya 1 (satu) segmen yang ada adendumnya yakni segmen B,mengenai pekerjaan tambahan yaitu turap (pasangan batu) penahan badan jalankarena longsor dan saksi tidak membuat materil staat
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 17-02-2011 — Putus : 20-06-2013 — Upload : 11-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 99/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 20 Juni 2013 —
144 — 97
  • pajakdokumen cq Bea Meterai cq benda Meterai dalam dokumen lembarpenagihan kartu kredit adalah termasuk dalam ranah Hukum Pajak yangtermasuk dalam Hukum Administrasi Negara cq Hukum Publik yang bersifatmemaksa (imperatif) ;Bahwa hal itu sejalan dan sesuai dengan Doktrin Ahli Ilmu Hukum, PROFCHAINUR ARRASJID SH, dalam buku : Dasardasar Ilmu Hukum,penerbit Sinar Grafika, halaman 97 108, antara lain menegaskan sebagaiberikut :Hukum Publik mengatur tata negara, yaitu mengatur cara badanbadannegara (staat
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
3040 — 2062
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  • Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id48berdaulat, yaitu melalui para wakilnya di lembaga perwakilan rakyat.Tidak satu orang rakyatpun yang dapat dikurangi haknya dan dibebanidengan kewajiban tanpa disetujui sendiri oleh rakyat yang berdaulat itumenurut prosedur demokrasi berdasarkan konstitusi yang berlaku (theprinciple of constitutional democracy).Jika suatu lembaga atau pejabat publik tertentu (staat organ, publicoffice