Ditemukan 837 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : transparan tapparan taspiran taparan tasaran
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-06-2012 — Upload : 30-10-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 27/Pid.Sus/2012/PN.TIPIKOR.Smg
Tanggal 12 Juni 2012 — Ir. HERU DJATMIKO, MM Bin KANTJONO
212 — 58
  • Kendal, yaitu pembangunan SMK Brangsong danPembangunan Stadion Kendal yang diperoleh dari proses pelelanganyang trasparan;e Bahwa PT. Hutama Karya menang tender karena sebagai penawarterendah dan secara administrasi memang memenuhi syarat/ prosedur;e Bahwa untuk pekerjaan berkelanjutan (multiyears), PT. Hutama Karyaditunjuk sebagai pelaksana karena pekerjaan tersebut adalah kelanjutandari tahun sebelumnya yang dikerjakan oleh PT.
Pengadilan PT PADANG Pidana Khusus
Register : 02-03-2017 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 26-08-2019
Putusan PT PADANG Nomor 7/PID.TPK/2017/PT PDG
Tanggal 30 Maret 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : RAHMA NOVIYANTI, SH
Terbanding/Terdakwa : Ir. Imran
134 — 29
  • yangmenyatakan pembayaran bulanan / termin untuk pekerjaan kontruksi, dilkukansenilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan / atau bahan yangmenjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserah terimakan, sesuai denganketentuan yang terdapat dalam kontrak dan pasal 3 ayat (1) uu No. 17 tahun 2003tentang Keuangan Negara yang berbunyi tentang perbendaharaan negaradinyatakan Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, trasparan
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-04-2018 — Putus : 07-05-2018 — Upload : 12-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 22/PID.SUS/2018/PT SBY
Tanggal 7 Mei 2018 — Nurhayati, S.H., M.M
102 — 57
  • Alat initerbuat dari kaca berbentukpersegi panjang atau balok.Melampirkan hasil uji bahanbalok kaca dari lembaga yangberw enang. 12Bangku optik, besarbhRp690.000690.000Untuk menyelidiki hubunganantara jarak benda, jarakbayangan dan jarak titik api.Alat ini terdiri atas empatpenjepit digunakan untukpemegang lensa, layar,keeping trasparan bersekalajarum, dsb. 13Bangku optiksederhanabhRp379.500Rp379.500Untuk menyelidiki hubunganantara jarak benda, jarakbayangan dan jarak titik api.Alat ini terdiri atas
    empatpenjepit digunakan untukpemegang lensa, layar,keeping trasparan bersekalajarum, dsb. 14Barometer aneroidbhRp907.350907.350Untuk mengukur tekananudara di suatu tempat.
    Bentuknyaseperti jam kantong denganjarum penujuk, Ketelitian 0,2detik Alat gelombangmikrosetRp258.750258.750 10Alat hukum boyle,siring kacabhRp258.750258.750Untuk mengetahui hubunganantara volume dan tekananudara. 11Bangku optik, typebesarsetRp690.000690.000Untuk menyelidiki hubunganantara jarak benda, jarakbayangan dan jarak titik api.Alat ini terdiri atas empatpenjepit digunakan untukpemegang lensa, layar,keeping trasparan bersekalajarum, dsb. 12Catu daya teganganrendahbhRp1.207.5001.207.500Tegangan
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata
Register : 26-09-2013 — Putus : 15-03-2014 — Upload : 17-04-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 157/Pdt.G/2013/PN.Pbr
Tanggal 15 Maret 2014 — Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Vs PT. Merbau Pelelawan Lestari
402 — 277
  • Salah satu tugas KementerianKehutanan menurut pasal 11 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999, yaitu melakukanperencanaan kehutanan secara trasparan, bertanggunggugat, partisipatif, terpadu, sertamemperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah.
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-04-2017 — Putus : 12-09-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 21/PID.SUS.TPK/2017/PN.KPG
Tanggal 12 September 2017 — Drs. SALMUN TABUN, M,Si
178 — 99
  • Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taatHalaman 19 dari 139 Putusan Nomor: 21/Pid.SusTPK/2017/PN.Kpg.10.11.12.13.pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, trasparan danbertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan danmanfaat untuk masyarakat.Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah SKPD dilarang melakukan pengeluaran
    /APBD TIDAK BOLEH dilakukansebelum barang dar/atau jasa diterima Jo Pasal 66 ayat (1) PP No. 58 Tahun2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara penerbitan Surat PerintahMembayar (SPM) TIDAK BOLEH dilakukan sebelum barang dan/atau jasaditerima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangundangan.Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taatpada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, trasparan
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 20-01-2014 — Putus : 17-04-2014 — Upload : 27-06-2014
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 08 – K / PM I-03 / AU / I / 2014
Tanggal 17 April 2014 — Sertu Pardiyono
50 — 16
  • Bahwa sewaktu Saksi3 (Lettu Asman) dan Saksi4 (SertuAndri Andi) melakukan penggeledahan Terhadap pakaianTerdakwa saksi3 mememukan plastik putih bening trasparan yangberisikan butiran kristal putih / sabu di dalam sarung HP milikTerdakwa selain juga di temukan pipa kaca kecil sebanyak 3(tiga)batangdan 4 unit HP.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 01-03-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte
Tanggal 7 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.SUPARDI, SH.
2.STEEVAN MCLEWIS MALIOY, SH
3.ASEP RIDHA SUBEKTI, SH
4.MUHAMMAD DASIM BILO, SH
5.MUHAMMAD REZA KURNIAWAN, SH
6.JEFRI TOLOKENDE, SH
7.AHMAD SAHALA FUAD, SH
8.AHMAD LUTFI FIRDAUS, SH
Terdakwa:
HAN JAJI Alias HAN
134 — 38
  • korupsidirumuskan secara tegas sebagai delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi,cukup dengan dipenuhinya unsurunsur perbuatan yang didakwakan, bukandengan timbulnya akibat;Menimbang, bahwa Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1) danayat (2) menyatakan Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturanperundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, trasparan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 09-03-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 53/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penggugat:
Welly Titah; dkk.
Tergugat:
MENTERI DALAM NEGERI RI
267 — 231
  • AdministrasiPemerintahan disebutkan keputusan perubahan tidak bolehmerugikan warga masyarakat yang ditunjuk dalam keputusan,sedangkan terbitnya OBJEK SENGKETA telah merugikan wargamasyarakat knususnya merugikan PARA PENGGUGAT, karenaOBJEK SENGKETA aquo bertentangan dengan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan, sehingga TERGUGAT dalam menerbitkan OBJEKSENGKETA telah melanggar asas kepastian hukum;Bertentangan dengan Asas KeterbukaanBahwa jelas dalam hal ini TERGUGAT tidak trasparan
Pengadilan PN KUPANG Perdata Waris
Register : 26-05-2014 — Putus : 17-03-2015 — Upload : 18-10-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 72 / PDT. G/Warisan / 2014 / PN.Kpg
Tanggal 17 Maret 2015 — 1. DIANA ANGGRAYANI 2. INGGRID ANTHONIUS Melawan 1. LEONARD ANTHONIUS ANG 2. HENDRY ANTHONIUS 3. HENDRAWAN ANTHONIUS 4. NY. ANG RATNA ANGGRAINI ANTHONIUS 5. HONNY ANTONIUS 6. AGNES ROSIDA
188 — 205
  • Bahwa benar Para ahli waris telah melakukan pembagian harta warisanberdasarkan akta No.17 tanggal 27 November 2013 atas perubahan aktaNo.07 tanggal 24 Juni 2013 akan tetapi pembagian harta warisan pewaristersebut sangat tidak adil, tidak trasparan, tidak jujur, serta tidakproporsional dan tidak merata karena pembagian warisan tersebuthanyalah sebagian kecil dari harta warisan pewaris yang ada sehinggadengan demikian Turut Tergugat V sangat sependapat jika Tergugatsegera membagi seluruh harta warisan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-10-2014 — Putus : 18-12-2014 — Upload : 22-09-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 18 Desember 2014 — LALANG NUHAR, S. Sos Bin SAHIBAB KALANG
73 — 19
  • UndangUndang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negarayaitu : Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi : Keuangan Negara dikelola secaratertib, taat pada peraturan perundangundangan , efisien, ekonomis,efektif, trasparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasakeadilan dan kepatutan ;2.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 27-04-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 92/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penggugat:
Welly Titah; dkk.
Tergugat:
1. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
275 — 140
  • Sehinggapengesahan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan TalaudHalaman 40 dari 128 halaman, Putusan Nomor 92/G/2020/PTUNJKTsebagaimana Objek Sengketa telan melanggar asas kepastianhukum.Asas Keterbukaan.Adalah merupakan asas yang membuka diri terhadap hakmasyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidakdiskriminatif tentang menyelenggaraan Negara dengan tetapmemperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, danrahasia Negara.Bahwa jelas dalam hal ini tidak trasparan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 11-10-2017 — Upload : 19-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1674 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 11 Oktober 2017 — Ir. IMRAN;
92 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang menyatakan pembayaran bulanan / termin untuk pekerjaankontruksi, dilkukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasukperalatan dan / atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yangakan diserah terimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalamkontrak dan pasal 3 ayat (1) uu No. 17 tahun 2003 tentang KeuanganNegara yang berbunyi tentang perbendaharaan negara dinyatakanKeuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, trasparan
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 14-02-2019 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 10-05-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks
Tanggal 2 Mei 2019 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD YUSUF, SH
Terdakwa:
BAMBANG KARTONO Als. BAMBANG Bin UBUCE
88 — 32
  • Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yangbersumber dari APBN yang telah dirubah dengan Peraturan pemerintahNomor 8 Tahun 2016 Pasal 2 yang menyatakan bahwa dana desa dikelolasecara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundangundangan, efisien,ekonomis, efektif, trasparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikanrasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakatsetempat.2. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa:a.
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-06-2009 — Putus : 02-11-2009 — Upload : 14-07-2014
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 85/PID.B/2009/PN.PSB
Tanggal 2 Nopember 2009 — ALJUNAIDI Bin JAPARIN Pgl AL
173 — 85
  • Sekolah (PKPS BBM BOS).Bahwa berdasarkan buku panduan BOS dalam rangka wajib belajar 9 tahun yangditerbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama tahun 2007 padabagian Bab III tentang organisasi pelaksana ditegaskan bahwa penanggung jawab danaBOS adalah Kepala Sekolah dan Kepala Sekolah menunjuk guru atau bendahara yangakan bertanggungjawab dalam mengelola dana BOS di tingkat sekolah dan lebih lanjuttugas dan tanggung jawab sekolah adalah mengelola dana BOS secara bertanggungjawabdan trasparan
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-06-2013 — Upload : 29-07-2013
Putusan PN KUPANG Nomor 01/PID.SUS/2013/PN.KPG
Tanggal 20 Juni 2013 — Pidana - SAMUEL THIMOTIUS BAIT, STh. PAk
53 — 28
  • bilajumlahnyamelebihikebutuhan harus segera dikembalikan ke rekening TimManajemen BOS Propinsi NTT, tetapi kewenangan itu telah salahdigunakan Terdakwa dengan tidak mengembalikan kelebihan dana sebesarRp67.644.378,00(enam puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ributiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan kemudian menggunakannya tidaksesuai peruntukan Dana BOS SMP Negeri 2 Kupang Timur tahun 2010;Bahwa Terdakwa berwenang menetapkan, mengelola, dan menggunakanDana BOS secara bertanggungjawab dan trasparan
Pengadilan PN TANJUNG PANDAN Pidana Khusus
Register : 19-03-2019 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 25-05-2019
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tdn
Tanggal 28 Maret 2019 — Penuntut Umum:
AFRIDEL, SH., MH.
Terdakwa:
1.MUSTAR, S.AP bin DERANI
2.MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR Alm
176 — 31
  • Kepala SMKNegeri 1 Selat Nasik di Selat Nasik beserta isinya dan brosus dalambungkus plastik trasparan langsung dibawa ke PANWASCAM; Bahwa Saksi mengenali semua barang bukti yang diperlihatkan kepadaSaksi di persidangan; Bahwa Saksi mengetahui ada amplop yang berisi selebaran yangmengandung unsur Kampanye berada di SMK Negeri 1 Selat Nasik setelahmendapat informasi dari saksi Suhendi; Bahwa Saksi dari Panwaslu Kecamatan Selat Nasik tidak pernahmelakukan mencegahan terhadap TerdakwaTerdakwa karena
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 04-09-2020 — Putus : 13-11-2020 — Upload : 13-11-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 31/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 13 Nopember 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Bona Lambok Pandapotan Parapat
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ELLY SUPAINI
1528 — 627
  • Infomedia Nusantara yang palingbertanggungjawab dalam pengadaan barang tersebut telah menyimpangiprinsipprinsip efiensi, efektifitas dan trasparan dengan secara disengaja ; Bawa perbuatan terdakwa tersebut termasuk kejahatan luar biasa (extraordinase crime) yang harus dihukum berat agar menimbulkan efek jera;Menimbang, bahwa mengenai halhal yang dikemukan Terdakwamelalui Penasihat Hukumnya dalam memori banding dan kontra memoribandingnya yang minta Terdakwa dibebaskan dan Penuntut Umum minta agarpidana
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 13-02-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 11-08-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN
Tanggal 25 Juni 2020 — Penuntut Umum: 1.JEFFRY ANDI GULTOM, SH 2.LULU MARLUKI 3.YASSER SAMAHATI, SH 4.ADITYA RACHMAN ROSADI, SH 5.M. FAHMI MIRZA BARATA, SH 6.ZULKARNAIN BASO HAKIM, SH Terdakwa: KHAIRIL ABDURAHMAN Alias AFU
315 — 156
  • korupsidirumuskan secara tegas sebagai delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi,cukup dengan dipenuhinya unsurunsur perbuatan yang didakwakan, bukan dengantimbulnya akibat;Menimbang, bahwa Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1)dan ayat (2)menyatakan Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturanperundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, trasparan
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 13-02-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 11-08-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN
Tanggal 25 Juni 2020 — Penuntut Umum: 1.JEFFRY ANDI GULTOM, SH 2.LULU MARLUKI 3.YASSER SAMAHATI, SH 4.ADITYA RACHMAN ROSADI, SH 5.M. FAHMI MIRZA BARATA, SH 6.ZULKARNAIN BASO HAKIM, SH Terdakwa: BUNYAMIN HI. KAHAR Alias PA MEMET
250 — 162
  • korupsidirumuskan secara tegas sebagai delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi,cukup dengan dipenuhinya unsurunsur perbuatan yang didakwakan, bukan dengantimbulnya akibat;Menimbang, bahwa Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1)dan ayat (2)menyatakan Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturanperundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, trasparan
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 11-09-2020 — Putus : 02-12-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte
Tanggal 2 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.MUH. JUFRI TABAH, SH
2.MUHAMMAD ISRAQ, SH
3.RIZAL PRADATA, SH
4.SYAIFUL ANWAR, SH
5.NOVY SAPUTRA, SH
Terdakwa:
SYUKUR MUN HI. SOLEMAN
148 — 45
  • korupsidirumuskan secara tegas sebagai delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi,cukup dengan dipenuhinya unsurunsur perbuatan yang didakwakan, bukan dengantimbulnya akibat;Menimbang, bahwa Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)menyatakan Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturanperundangundangan, efektif, efisien, ekonomis, trasparan