Ditemukan 1713 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 27-04-2018 — Putus : 25-06-2018 — Upload : 14-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 51/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 25 Juni 2018 — Pembanding/Penggugat XII : Rabiah Diwakili Oleh : DAMAYANTI, SH
Pembanding/Penggugat X : Rosdiana Diwakili Oleh : DAMAYANTI, SH
Pembanding/Penggugat VIII : Amirudin Diwakili Oleh : DAMAYANTI, SH
Pembanding/Penggugat VI : Caco Lombi Diwakili Oleh : DAMAYANTI, SH
Pembanding/Penggugat IV : Abi Diwakili Oleh : DAMAYANTI, SH
Pembanding/Penggugat II : Abdul Kadir T Diwakili Oleh : DAMAYANTI, SH
Pembanding/Penggugat XI : Nursehan Diwakili Oleh : DAMAYANTI, SH
Pembanding/Penggugat IX : Abijah Diwakili Oleh : DAMAYANTI, SH
Pembanding/Penggugat VII : Sahrul, Diwakili Oleh : DAMAYANTI, SH
Pembanding/Penggugat V : Muhammad Amin Diwakili Oleh : DAMAYANTI, SH
Pembanding/Penggugat III : Juharman Diwakili Oleh : DAMAYANTI, SH
Pembanding/Penggugat I : Abdul Rasyid C Diwakili Oleh : DAMAYANTI, SH
Terbanding/Tergugat II : Direktur Utama PT. Badak NGL
Terbanding/Tergugat I : PT. BADAK NGL
4023
  • .15.000,x 5.250 m2 x 372 bulan = Rp. 29.295.000.000, Penggugat IXRp.15.000,x 10.000 m2 x 372 bulan = Rp. 55.800.000.000, Penggugat XRp.15.000, x 4.250 m2 x 372 bulan = Rp. 23.715.000.000, Penggugat XRp.15.000, x 10.500 m2 x 372 bulan = Rp. 58.590.000.000, Penggugat XIIRp.15.000, x 8.000 m2 x 372 bulan=Rp. 44.640.000.000,Jumlah kerugian Rp.1.316,601.000.000Bahwa dengan demikian jumlah kerugian berupa keuntungan yang hilangyang diderita oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp. 1.316.601.000.000,(Satu triliun
    No. 51/PDT/2018/PT.SMR1.316.601.000.000, (Satu triliun tiga ratus enam belas milyard enam ratussatu juta rupiah).yang harus dibayarkan secara tanggung rentengdengan rincian sebagaiberikut : Penggugat Rp.15.000, x 9.900 m2 x 372 bulan=Rp. 29.295.000.000, Penggugat IIRp.15.000, x 5.250 m2 x 372 bulan=Rp. 55.242.000.000, Penggugat III(1) Rp.15.000, x 7.200 m2 x 372 bulan=RP. 401.760.000.000,(2) Rp. 15.000, x 80.000 m2 x 372 bulan = Rp. 446.400.000.000, Penggugat IVRp.15.000 , x 5.925 m2 x 372 bulan=
Putus : 21-03-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3466 K/PDT/2016
Tanggal 21 Maret 2017 — JENNY VS SIGIT SISWANTO, SH., dkk. NOTARIS KOTA DEPOK;
795611 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kerugian Materiil setara dengan harta peninggalan almarhumsuami Penggugat yang tercantum dalam Akta Hibah Wasiat (Legaat)Nomor 6 tertanggal 9 Desember 2005 tersebut sebesarRp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);b.
    Kerugian Materiil kurang lebih setara dengan harta peninggalanalmarhum suami Penggugat sebagaimana tercantum dalam Akta HibahWasiat (Legaat) Nomor 6 tertanggal 9 Desember 2005 tersebut sebesarRp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);b. Kerugian Immateriil yang berpedoman Yurisprudensi Hoge Raadtanggal 22 Januari 1925 ..kerugian immateriil adalah kerugian yang tidakmungkin dapat diperinci karena menyangkut segi kejiwaan sehinggaHalaman 23 dari 52 hal.Put.
Register : 19-03-2024 — Putus : 20-03-2025 — Upload : 25-03-2025
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 177/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst
Tanggal 20 Maret 2025 — Penggugat:
IVONE FELICIA INTAN DUANAPAKEN SASTRANAGARA
Tergugat:
PT RAHARJA MITRA FAMILIA
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional R.I. Cq. Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
2617
  • Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat sejumlah Rp1.492.750.000.000,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

    5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari, apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan a quo mempunyai kekuatan hukum tetap ;

    6.

Register : 10-05-2017 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 265/Pdt.G/2017/PN .Jkt.Pst
Tanggal 2 Agustus 2018 — Penggugat:
PT Jaya Nur Sukses,
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
2.DUDI PRAMEDI, S.H
3.BHOMA SATRIYO ANINDITO,
4.PT HK REALTINDO
Turut Tergugat:
PT HUTAMA KARYA
32792
  • Kerugian ImmateriilBahwa disamping kerugian materiil, Penggugat juga mengalami kerugianImmateriil yaitu Kehilangan kepercayaan dari kKonsumen dan pihak ketigalainnya, kerugian mana apabila dihitung dengan uang sebesar Rp.788.000.000.000, (Tujuh ratus delapan puluh delapan milyar Rupiah),Sehingga total kerugian Materiil dan Immateriil yang sepatutnya dibebankan,kepada Tergugat sebesar Rp.1.939.157.735.542,(Satu triliun sembilan ratustiga puluh Sembilan milyar seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus
    oleh karena Para Tergugat nyata melakukan Perbuatan Melawan25.Hukum terhadap Penggugat, maka guna menghindari kerugian yang lebihbanyak, Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksaperkara ini berkenan untuk selanjutnya memberikan putusan provisi yangmemerintahkan Para Tergugat untuk tidak mengambil tindakan apapun(status quo) atas harta benda yang saat ini dikuasai oleh Tergugat IV danserta membayar klaim kerugian (tuntutan ganti rugi) Penggugat sebesarRp.1.939.157.735.542, (Satu triliun
    Kerugian Materiil.(1)(2)Menghukum Tergugat dan Tergugat IV secara tanggung rentengmembayar kepada Penggugat ganti rugi materiil berupa nilaikerugian sewa dan bunga sejak tanggal 21 Oktober 2013 s/d tanggal6 Mei 2017 beserta nilai unit seluruhnya sebesarRp.89.182.317.050, (Delapan puluh sembilan milyar seratusdelapan puluh dua juta tiga ratus tujuh belas ribu lima puluh rupiah).Menghukum Tergugat II dan III untuk membayar kepada PenggugatKerugian Materiil sebesar Rp.1.061.975.418.492, (Satu triliun
Putus : 29-02-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1239/B/PK/PJK/2015
Tanggal 29 Februari 2016 — PT. INDO SEPADAN JAYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
315149 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Atmasasmita, SH, LLM, Guru Besar (EM) HukumPidana Internasional Universitas Padjajaran :a. pada artikel Kejahatan Korporasi yang dimuat di Harian Kompastertanggal 21 Januari 2013, menyatakan pendapatnya yangPemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) kutipsebagai berikut:Putusan Mahkamah Agung barubaru ini dalam kasus PT AsianAgri merupakan preseden bahwa sekalipun surat dakwaanpenuntut tidak mencantumkan PT AA selaku subyek hukum yangdituntut, MA telah menjatuhkan pidana pengembalian uang Rp.2,7 triliun
    Mahkamah Agung (MA) keliru dalam memvonis membayardenda pajak sebesar Rp. 2,5 triliun terhadap perusahaanperkebunan Asian Agri berkaitan putusan perkara pidana Suwir Lautyang dihukum dua tahun penjara dalam kasus pajak.Asian Agri bukan subyek pidana dalam kasus terpidana Suwir Laut,sehingga tidak dapat dikenai hukuman pidana berupa dendamaupun ganti kerugian.
Register : 23-03-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN RABA BIMA Nomor 22/PDT.G/2016/PN RBI
Tanggal 8 Desember 2016 — I ARIFIN II NUHUNG III H. ABDOLLAH IV SUMARDIN V ABDOLLAH VI H. M. AMIN VII SYAHRUDIN VIII SAIFUL IX H. M. AMIN X SYAHRUDIN XI SAIFUL MELAWAN PEMERINTAH KABUPATEN BIMA cq BUPATI BIMA
236231
  • perinciansebagai berikut: Jenis Kerugian Satuan Jumlah Padi / Gabah :Dengan perincian sebagai berikut :1 Ha = 65 karung per/tahun1 karung seberat 40 kg65 Karung x 40 kg = 2600 kg / 2 ton 600kgMaka untuk luas tanah obyek sengketaseluas 302,084 Ha akan menghasilkan Padiseberat = 780.000 ton per/tahun.Jika dihitung maka Padi seberat 780.000 Rp. 46.800.000.000 Rp.1.638.000.000.0 ton x 60 ribu rupiah. 00Jumlah Rp.1.638.000.000.000 Hal. 31 dari 48 hal.Putusan No.22/Pdt.G/2016/PN.Rbi Terbilang : Satu Triliun
    Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil dengan rinciansebagai berikut : Jenis Kerugian Satuan Jumlah Padi / Gabah :Dengan perincian sebagai berikut :1 Ha = 65 karung per/tahun1 karung seberat 40 kg65 Karung x 40 kg = 2600 kg / 2 ton 600kgMaka untuk luas tanah obyek sengketaseluas 302,084 Ha akan menghasilkan Padiseberat = 780.000 ton per/tahun.Jika dihitung maka Padi seberat 780.000 Rp. 46.800.000.000 Rp.1.638.000.000.0 ton x 60 ribu rupiah. 00Jumlah Rp.1.638.000.000.000 Terbilang : Satu Triliun
Putus : 28-08-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1102 K/Pdt/2015
Tanggal 28 Agustus 2015 — SITI HUTAMI ENDANG ADININGSIH melawan PT. TH INDO PLANTATIONS, dkk dan NOTARIS SUTJIPTO
438310 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kerugian immateriilBahwa sehubungan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukanoleh Para Tergugat telah mengakibatkan kerugian terhadap Penggugatberupa tercemarnya nama baik Penggugat di dunia bisnis, hilangnyakredibilitas, dan kehilangan keuntungan yang diharapkan yang tidakdapat dinilai dengan uang, namun dalam perkara ini Penggugatmenentukan nilai kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000.000,00(satu triliun rupiah);Sita Jaminan22.23.Bahwa agar terhadap gugatan Penggugat nantinya tidak akan
    Kerugian ImmateriilBahwa sehubungan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukanoleh Para Tergugat yang mengakibatkan kerugian terhadap Penggugatberupa tercemarnya nama baik Penggugat di dunia bisnis, kredibilitas,dan kehilangan keuntungan yang diharapkan yang tidak dapat dinilaidengan uang, namun dalam perkara ini Penggugat menentukan nilaikerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);6.
    Namun dalam perkara iniPenggugat menentukan nilai kerugian immateriil sebesarRp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);3. Bahwa melalui perhitungan ganti rugi tersebut (materiil dan immateriil)Penggugat telah berusaha untuk mempengaruhi Majelis Hakim pemeriksaperkara yang terhormat dengan perhitungan ganti rugi yang sedemikian"fantastis" namun tidak berdasar. Bahwa berdasarkan hasil penilaianauditor finansial independen yaitu PT.
Putus : 11-12-2017 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2471 K/PID.SUS/2017
Tanggal 11 Desember 2017 — PARLI bin AGUS TORI
6741 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Dalamhttp://regional.kompas.com/read/2015/01/20/19405801/Jokowi.Indonesia.Darurat.Narkoba, diunduh Jumat O9 Juni 2017), karena angkaprevalensi (pengguna narkoba) telah mencapai 4,2 juta jiwa dengankematian akibat barang tersebut 50 orang per hari, dan kerugian ekonomiyang Rp63 triliun per tahun, dimana berdasarkan data BNN di tahun 2015,kenaikan persentase pengguna narkoba di Indonesia mencapai 40%,Malahan angka penggunaan narkoba menurut Kepala BNN justrumeningkat signifikan dalam periode Juni
Register : 13-06-2017 — Putus : 05-06-2017 — Upload : 13-06-2017
Putusan PT BANTEN Nomor 23/ PDT/ 2017/ PT BTN.
Tanggal 5 Juni 2017 — Tuan TONI SASTRA, SH. MELAWAN Tuan HARISA LUBIS.
7842
  • (satu triliun rupiah).10. Bahwa oleh karena dalildalil yang disampaikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi didasarkan pada alasanalasan kuat yangdibenarkan secara hukum, maka Penggugat Rekonvensi/TergugatKonvensi juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebihdahulu (uit voorbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding,kasasi maupun verzet.11.
Register : 12-02-2020 — Putus : 11-03-2020 — Upload : 14-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 55/PID/2020/PT BDG
Tanggal 11 Maret 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : MAULANA SYAHZIHAN Diwakili Oleh : MUHAMMAD BOLI RM, SH.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : ANITA DIAN WARDHANI,SH
Terbanding/Penuntut Umum II : AGUNG SETIAWAN, SH
19590
  • Lebih lanjut saksi Kartika Adiwinangunals Dewi mengatakan rekan bisnisnya yaitu saksi Suryana (dilakukanpenuntutan secara terpisah) memiliki proyek pembangunan perumahankaryawan Astra Honda Motor (AHM) di Karawang senilai Rp1.700.000.000.000, (Satu triliun tujuh milyar rupiah) dan akan mendapatkanfasilitas kredit dari bank Syariah Mandiri sebesar Rp 350.000.000.000, (tigaratus lima puluh milyar rupiah), sehingga saksi Suryana membutuhkan danatalangan selama 3 (tiga) bulan untuk meningkatkan performa
    sertamemerintahkan Terdakwa melakukan survey lokasi ke Karawangmemastikan kebenaran informasi saksi Suryana;Atas perintah saksi korban,Terdakwa melakukan pengecekan kantor PTArchindo Development sesuai kartu nama yang diberikan saksi Suryana.Terdakwa melihat kantor PT Archindo Development hanya berupa rumahbiasa di daerah perkampungan, tidak ada papan nama perusahaanmenandakan kepada khalayak umum bahwa rumah tersebut adalah kantorPT Archindo Development yang memiliki proyek senilai Rp1.700.000.000.000, (Satu triliun
    Terdakwa sendiri mengetahui Semuanya tidak benar darisemula mulai dari proyek Koperasi Astra Honda Motor senilai Rp1.700.000.000.000, (Satu triliun tujuh milyar rupiah) yang disampaikan saksiSuryana adalah fiktif, bahkan surat dari Koperasi Astra Honda Motor tidakada nomor dan tanggal suratnya, berkalikali saksi Kartika Adiwinangun alsDewi memberikan cek tunai pada saksi korban yang tidak ada dananya,berbagai macam proyek yang disampaikan saksi Kartika Adiwinangun alsDewi dan saksi Elmy Prasudy Decca
    proyek fiktif;Sedangkan terhadap saksi Suryana juga Terdakwa telah mengetahuiketidakbenaran dan meragukannya terkait saat Terdakwa melakukantugasnya pengecekan proyek yang diajukan oleh saksi Suryana seperti :kantor milik saksi Suryana yaitu PT Archindo Development hanya beruparumah biasa di daerah perkampungan, tidak ada papan nama perusahaanyang menandakan rumah tersebut adalah kantor PT Archindo Developmentyang memiliki proyek pembangunan perumahan karyawan AHM (AstraHonda Motor) senilai Rp 1,7 triliun
Register : 14-05-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 63/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 25 Juni 2019 — Pembanding/Penggugat : PT JEHOVAH RAFA
Terbanding/Tergugat I : Dewi Ciantrini
Terbanding/Tergugat II : Karyadi
Terbanding/Tergugat III : Hery Purwanto
Terbanding/Tergugat IV : Erwin Wahyutrianto
Terbanding/Tergugat V : Eduard
Terbanding/Tergugat VI : Rahmat
Terbanding/Tergugat VII : Idah Rosida
Terbanding/Tergugat VIII : Gede Bayu Yudha Dara
10366
  • Kerugian Immateriil yang semuanya itu. menurut hukum dapatdimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai dalam jumlah yangwajar dan setara, yaitu sebesar Rp. 9.999.999.000.000.000, (SembilanRibu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Triliun Sembilan RatusSembilan Puluh Sembilan Miliar Rupiah) karena Tergugat , Tergugat Il,Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, TergugatVill selaku profesional malah bekerja sama dengan oknum penyidikyang juga merangkap oknum penuntut umum
    Mewajibkan Tergugat , Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V,Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIIl secara tanggung rentengmembayar kerugian materiil sebesar Rp 85.200.000.000, (DelapanPuluh Lima Miliar Dua Ratus Juta Rupiah) dan kerugian immateriilsebesar Rp 9.999.999.000.000.000, (Sembilan Ribu Sembilan RatusHalaman 14 dari 105 halaman Putusan Nomor 63/PDT/2019/PT.KPGSembilan Puluh Sembilan Triliun Sembilan Ratus Sembilan PuluhSembilan Miliar Rupiah);9.
    Menghukum Tergugat , Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V,Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII membayar biayaketerlambatan /uang paksa (dwangsom) senilai Rp 1.000.000.000.000,perhari (Satu Triliun Rupiah);10.Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V,Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIIl secara tanggung rentengmembayar biaya perkara;ATAU :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono);Menimbang, bahwa
    Terbanding VIII (tergugat VIII) secara tanggung renteng membayarkerugian materiil sebesar Rp 85.200.000.000, (Delapan Puluh LimaMiliar Dua Ratus Juta Rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp9.999.999.000.000.000, (Sembilan Ribu Sembilan Ratus SembilanPuluh Sembilan Triliun Sembilan Ratus Sembilan Puluh SembilanMiliar Rupiah)9.
Putus : 23-08-2016 — Upload : 29-08-2016
Putusan PT DENPASAR Nomor 87/PDT/2016/PT.DPS
Tanggal 23 Agustus 2016 —
190159
  • Hukum yang sama sekali tidak diuraikan olehPenggugat / Terbanding secara jelas, terang benderang karenahitungan ganti rugi yang memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukumtidak jelas, jumlah pembayaran Pajakpun salah hitung tidak masuk akaldengan nominal contoh dalam posita maupun petitum gugatanPenggugat/Terbanding ....PPN 10 % x Rp. 1.700.000.000.000, = Rp.1.700.000.0000, dstnya dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan NegeriGianyar halaman 20 dan 27 ...hitungan PPN 10% x Rp.1.700.000.000.000, (satu triliun
    Perhitungan TERBANDING/PENGGUGAT dalam PetitumGugatannya sangat ngawur karena adanya angka Rp.1.700.000.000.000, (satu triliun tujuh ratus miliar rupiah)yang tidak jelas berasal dari mana pada angka 44halaman 12, angka 46 huruf f halaman 13, dan angka 16huruf A halaman 18, sehingga perhitungan menjadi kacaudan tidak benar;b.
    Bahwa perhitungan TERBANDING / PENGGUGAT dalamPetitum Gugatannya sangat ngawur karena adanya angkaRp. 1.700.000.000.000, (satu triliun tujuh ratus miliarrupiah) yang tidak jelas berasal dari mana pada angka 44halaman 12, angka 46 huruf f halaman 13, dan angka 16huruf A halaman 18, sehingga perhitungan menjadi kacaudan tidak benar;b.
Putus : 01-06-2015 — Upload : 03-06-2015
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor Putusan Sela 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr
Tanggal 1 Juni 2015 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR), baik yang dihasilkan oleh Musyawarah Nasional (Munas) VIII Partai Golkar di Pekanbaru tanggal 5 s.d. 8 Oktober 2009, maupun yang dihasilkan oleh Munas IX Partai Golkar di Bali tanggal 30 November s.d. 4 Desember 2014; Dalam hal ini diwakili oleh: 1. Ir. ABURIZAL BAKRIE selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; 2. IDRUS MARHAM selaku Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; Beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.; 2. Zulkarnain Yunus, S.H., M.H.; 3. Agus Dwiwarsono, S.H., M.H.; 4. Gamal Resmanto, S.H.; 5. Widodo Iswantoro, S.H.; 6. Samsudin, S.H.; 7. Kristian Masiku, S.H.; 8. Justinus Tampubolon, S.H.; 9. Janter Manurung, S.H.; 10. Eggar Duara Prabhowo, S.H.; 11. Yudha Rangga, S.H.; 12. Mansur Munir, S.H.; 13. Arfa Gunawan, S.H.; 14. Gousta Feriza, S.H.; 15. Sururudin, S.H.; 16. Rozy Fahmi, S.H.; 17. Nur Syamsiati Duha, S.H.; 18. Eddi Mulyono, S.H.; 19. Deni Aulia Ahmad, S.H.; 20. Adria Indra Cahyadi, S.H.; 21. Bayu Nugroho, S.H.; 22. Yuri Kemal Fadlullah, S.H., M.H.; 23. Gugum Ridho Putra, S.H.; 24. Rubhen Emerson Alfredho, S.H.; Masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam TIM KUASA HUKUM PARTAI GOLKAR dari Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di 88 Kasablanka Office Tower, Tower A, Lantai 19, Kota Kasablanka, Jl. Casablanca Kav. 88, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2015; L A W A N 1. H.R. AGUNG LAKSONO dan ZAINUDDIN AMALI, masing-masing selaku Panitia MUNAS ANCOL tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, dan masing-masing serta berturut-turut selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Hasil MUNAS Ancol tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; 34. Fahmi Hanafiah, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 2. MUHAMMAD BANDU dan PRIYONO JOKO ALAM, masing-masing selaku Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Jakarta Utara, yang mengatasnamakan dirinya selaku Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Jakarta Utara, yang turut serta menghadiri dan berpartisipasi dalam MUNAS IX Partai GOLKAR tanggal 6 Desember 2014 s.d. tanggal 8 Desember 2014 di Ancol, beralamat di Kantor DPD Partai Golkar, Jalan Walang Baru No. 12 Jakarta Utara, secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II; MUHAMMAD BANDU dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. J.S. Simatupang, S.H.; 4. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 5. Taufik Irawan, S.H.; 6. Horas M.T. Siagian, S.H.; 7. Saut Lumbanraja, S.H.; 8. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 9. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 10. Alexander Laka Duma, S.H.; 11. Irwan, S.H.; 12. Ichwan Setiawan, S.H.; 13. Linda Sugianto, S.H.; 14. Pither Singkali, S.H., M.H.; 15. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 16. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 17. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 18. Jannes L. Toruan, S.H.; 19. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 20. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 21. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 22. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 23. Simon Manurung, S.H.; 24. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 25. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 26. Iskandar, S.H., S.E., M.H.; 27. Nana Sumarna, S.H.; 28. Adi Satria Nofi, S.H.; 29. Daniel Tonapu Masileu, S.H.; 30. Vincen Rautealo, S.H.; 31. Duma Barrung, S.H., M.H.; 32. Elyas M. Situmorang, S.H.; 33. Muhammad Yusuf Sahide, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2015; PRIYONO JOKO ALAM dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 3. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini YASONNA H. LAOLY, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta 12940, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selaku PLT. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2015; DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada: 1. Tehna Bana Sitepu, S.H., M.Hum.; Direktur Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 2. Baroto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Hukum Tata Negara Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 3. Nur Yanto, S.H., M.H.; Kepala Seksi Pendaftaran Partai Politik Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 4. Ani Turbiana, S.H.; Kepala Seksi Analisa dan Pertimbangan Hukum Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 5. Josi Besar Sugiarto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Pewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 6. Agus Riyanto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Kewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 7. A. Ahsin Thohari, S.H., M.H.; Kepala Seksi Penyelesaian Pewarganegaraan Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 8. Tjasdirin, S.H., M.H.; Kasubbag Tata Usaha Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 9. Oryza, S.H.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 10. Ahmad Gelora Mahardika, S.I.P.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 11. Imam Choirul Muttaqin, S.H., M.H.; Analis Pertimbangan Hukum pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 12. Dharmawan Hendarto, S.H.; Dokumentasi Hukum pada Subdit Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 30 Maret 2015;
305348
  • Zainudin Amalisebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai GOLKAR masabhakti 20142019;Bahwa Penggugat dalam perihal Gugatan ternyata Penggugat membuat judul:Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dan dalam petitum menuntut TergugatI,TergugatII dan TergugatIII secara tangungrenteng ganti rugi sebesar Rp.1.017.000.000.000, (satu triliun tujuh belas miliar rupiah), menjadikan gugatanPenggugat tidak jelas dan kabur (obscure libelli), karena dalam petitum lain sepertiyang disebut diatas bahwa Penggugatbaru
    dituduhkannya kepada Tergugat I.Bahwa berdasarkan pengertian point tersebut di atas maka dalil Penggugat halaman17, point ke 11 tidak berdasar dan kabur (Obscuur Libel) karena Penggugatmenyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, namunPenggugat tidak dapat membuktikan unsur perbuatan melawan hukum mana yangdilakukan Tergugat I dalam dalildalil gugatannya.Bahwa oleh karena itu tidak ada alasan bagi Penggugat untuk mengajukan tuntutanganti rugi sebesar sebesar Rp. 1.017.000.000.000, (satu triliun
    PengesahanPerubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Serta Komposisi danPersonalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya adalah fakta hukumbahwa TergugatI adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PartaiGOLKAR yang SAH;Bahwa Penggugat menggugat dengan Perihal: Perbuatan Melawan Hukum denganmenggabung/mencampuradukkan subjek hukum TergugatI, TergugatII danTergugatIII dan tanpa malumalu dan tanpa dasar hukum menuntut secaratanggungrenteng gantirugi sebesar Rp. 1.017.000.000.000, (satu triliun
Register : 08-12-2014 — Putus : 27-08-2015 — Upload : 01-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 575/PDT.G/2014/pn.BDG.,.
Tanggal 27 Agustus 2015 —
5318
  • . * dan Pasal 1267 yangberbunyi Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapatmemilin memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, fikahal itu masih dapat dilakukan atau menuntut pembatalan persetujuandengan penggantian biaya, kerugian dan bunga Bahwa, kerugian sebagaimana yang dimaksud tersebut dalam positapoin 11 dan 12 di atasadalah sebesar Rp. 1.237.640.000.000 (satu triliun dua ratus tigapuluh tujuh miliar enam ratus empat puluh juta rupiah denganperincian sebagai berikut :Pfak
    (satu triliun empat milyar sembilan ratusenam putuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah),dengan perincian sebagai berikut :KERUGIAN MATERIL :a. Biaya fasilitas hunian kamar Kos untuk 1.000 mahasiswatahun akademik 2012/2013 seluruhnya setelah dipotong biayalainlain: = Rp. 3.568.200.000,b. Bunga Bank pada umumnya: 18% x Rp 3.568.200.000, = Rp.642.276.000,c.
Register : 15-04-2019 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 194/PID/2019/PT MKS
Tanggal 20 Mei 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : H. MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG. NOMPO Diwakili Oleh : EFLIN ROTUA SINAGA
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : NANA RIANA, SH. MH.
216312
  • Sedangkan uang hasil penjualan paket umrah untukkeberangkatan tahun 2018, 2019 dan 2020 yang diterima PT ABU TOURSdari seluruh kantor cabang sesuai laporan keuangan per Desember 2017adalah sejumlah Rp. 1.214.091.220.242, (satu triliun dua ratus empatbelas miliar sembilan puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu dua ratusempat puluh dua Rupiah)Keterangan saksi Yuyun Wahyudi (jemaah), saksi Erma Aspan (Agen)dan PEMBANDING / semula Terdakwa bahwa pada bulan NopemberDesember 2017 para jemaah untuk paket
    ABU TOURS sebesar Rp1,2 triliun seluruhnya adalah berupa uang milik jemaah umroh yang telahmembayar lunas untuk biaya pemberangkatan umroh sebanyak 96.976orang tahun 2018, 2019 dan 2020 dan bukan milik PT.
    Satu sisi mengakui uangsebesar Rp 1,2 Triliun adalah pembayaran yang merupakan kewajiban parajemaah. Atau dengan perkataan lain, uang sebesar Rp 1,2 Triliun adalah hasilpenjualan paket umrah yang merupakan kekayaan milik PT ABU TOURS.Namun di sisi lain menganggap uang yang ada pada rekening bank PT ABUTOURS seluruhnya adalah milik para jemaah.
    Padahal yang menjadi dasar pertimbangan adalah sama, yaitu uangsebesar Rp 1,2 Triliun yang merupakan hasil penjualan paket promo umrahyang berasal dari pembayaran yang dilakukan oleh agen atau jemaah.Pertimbangan Judex Factie bahwa sebaliknya Hamzah Mamba malah membelilagi tanah dan bangunan dan membangun unit bisnis lainnya pada tahun 2016dan 2017 dengan menggunakan uang jamaah yang ada pada Rekening PT.ABU TOUR yang dikelola oleh terdakwa Kasim Sunusi. merupakan rekaankarena faktanya dipersidangan
    PEMBANDING / semula Terdakwa sangat keberatan denganpertimbangan hakim yang hanya melihat daftar barang bukti yang disampaikanoleh Jaksa Penuntut Umum yang mendalilkan bahwa uang sebesar Rp1.214.091.220.242 (satu triliun dua ratus empat belas miliar sembilan puluh satujuta dua ratus dua puluh ribu dua ratus empat puluh dua Rupiah) dipergunakanuntuk membeli tanah dan bangunan serta beberapa apartemen, kendaraanbermotor, barangbarang bergerak lainnya serta membuka bisnis lainnya.
Register : 26-05-2015 — Putus : 02-11-2015 — Upload : 10-11-2015
Putusan PT MEDAN Nomor 340/PID/2015/PT-MDN
Tanggal 2 Nopember 2015 — SAMSON RITONGA
6529
  • sehingga MUHAMMAD TOHIRmenyimpan suratsurat tersebut di Safety Box Bank Pundi Medan,selanjutnya sekitar bulan Januari 2015 MUHAMMAD TOHIR RITONGAmengambil kembali suratsurat tersebut dari Safty Box Bank Pundi Medanhingga MUHAMMAD TOHIR RITONGA dan terdakwa SAMSON RITONGAditangkap berikut barang buktinya untuk diperoses lebih lanjut ;wannn Akibat perbuatan terdakwa SAMSON RITONGA bersama MUHAMMADTOHIR RITONGA tersebut ahli waris almarhum Baginda Parlauangan Ritongamengalami kerugian kurang lebih 1, 3 triliun
Register : 22-12-2011 — Putus : 05-06-2012 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 681/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel.
Tanggal 5 Juni 2012 —
215228
  • Hal demikianpatut dianalisa perusahaan yang telah mempunyai asset 2,9 triliun kasnyahanya 3 milyar apakah wajar hal demikian sedangkan baru right issue telahmendapatkan 1,85 triliun dengan demikian dapat dikatakan perkembangankenaikan ekuitas dari PENGGUGAT dalam hal perusahaan afiliasinya PT.Dayaindo Resources International Tbk, tidak mengalami kerugiansebagaimana dimaksud dalil PENGGUGAT dalam positanya.C BAHWA PENGGUGAT TIDAK PERNAH DAPAT MEMBUKTIKANADANYA TANDA TERIMA PELUNASAN HUTANGNYA.1 Bahwa
Register : 17-07-2018 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 24-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 372/Pdt.G/2018/PN .Jkt Utr
Tanggal 8 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
7251
  • Utr(Person in Charge) pada PERUSAHAAN (PT SCP, PT WAD) CabangJawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, kerugian itu dapatlahditaksir sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) ataudalam jumlah lain yang patut menurut Majelis Hakim;e Bahwa untuk menghindari semakin merosotnya nama baik PENGGUGAT(ROSI) sebagai akibat diumumkan atau disebarluaskan nya tuduhanpenggelapan yang dilancarkan oleh Para TERGUGAT (ERWIN, PT SCP,PT WAD, DESY) baik kepada sesama rekan kerja PENGGUGAT (ROSI)pada PERUSAHAAN
    ROSI) pada TERGUGAT Ill (PTWAD) sudah berlangsung sejak 18 (delapan belas) tahun lewat 4 (empat)bulan yang lalu, dan pada TERGUGAT II (PT SCP) sudah berlangsungsejak 4 (empat) tahun lewat 6 (enam) bulan yang lalu, dengan jabatanPENGGUGAT (ROSI) sebagai Supervisorpada Departemen Accounting& Finance merangkap jabatan Kepala Kantor (Person in Charge) padaPERUSAHAAN (PT SCP, PT WAD) Cabang Jawa Tengah dan DaerahIstimewa Yogyakarta, kerugian itu) dapatlah dlitaksir sebesarRp2.000.000.000.000,00 (dua triliun
Putus : 15-06-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 168 PK/Pdt/2016
Tanggal 15 Juni 2016 — HAFRIZAL CHANIAGO, Dkk vs AAN RUSTIAWAN, Dkk
1234719 Berkekuatan Hukum Tetap
  • penawaranpenawaran baik berupakerjasama maupun rencana pembelian saham PT Batubaraselaras Saptasemuanya itu datang dari perusahaanperusahaan asing, namun akibat ulahdari Tergugat Rekonvensi dan II ini telah menimbulkan kerugian moril bagiPara Penggugat Rekonvensi , Il, Ill dan IV yang tidak bisa dinilai denganuang, namun apabila tetap dibutuhkan angka nominal yang pasti makakerugian moril yang diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi , Il, III dan IVtidak kurang dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun
    penawaranpenawaran baik berupa kerjasamamaupun rencana pembelian saham PT Batubaraselaras Sapta semuanyaitu datang dari perusahaanperusahaan asing, namun akibat ulah dariTergugat Rekonvensi dan II ini telah menimbulkan kerugian moril bagiPara Penggugat Rekonvensi I, Il, Ill dan IV yang tidak bisa dinilai denganuang, namun apabila tetap dibutuhkan angka nominal yang pasti makakerugian moril yang diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi , Il, III danIV tidak kurang dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun
    Immateril/Moril sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);Halaman 45 dari 72 Hal. Put.
Register : 19-02-2019 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 97/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 23 April 2019 — Pembanding/Penggugat : PT INTERNUX
Terbanding/Tergugat : PT HUAWEI TECH INVESTMENT,
255198
  • /PT.DKI Kerugian atas biaya frekuensi yang sudah 1.813.144.000.000,0 dibayarkan 0Kerugian atas biaya sewaMenara (Tower) yang 1.809.482.251.985,0sudah dibayarkan 0Kerugian biaya operasional yang sudah 849.418.250.275,00dikeluarkanTOTAL 6.743.589.819.610,2 6 Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehTergugat kepada Penggugat, menurut Pasal 1365 Kitab UndangundangHukum Perdata, Tergugat harus dihukum untuk mengganti kerugiankerugian materiil sebesar Rp.6.743.589.819.610,26 (enam triliun
    Oleh karena itu Tergugat harus dihukum untuk menggantikerugian immateriil sebesar Rp.2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah)kepada Penggugat.Bahwa untuk itu Penggugat mohon agar diperintahkan kepada Tergugatuntuk tetap dan selalu memberikan Penggugat peralatan, jaringan, sistem,dan aplikasi yang berkualitas kepada Penggugat tidak lebih kurang dariatau minimum setara dengan yang diberikan oleh Tergugat kepada klienklien terbaiknya di dalam maupun di luar Indonesia.Bahwa Penggugat mohon agar diperintahkan
    kualitas pelayanan yang tidak kurangdari atau minimal setara dengan yang diberikan oleh Tergugat kepadaklienklien terbaiknya di dalam maupun di luar Indonesia;b. menyerahkan dan mengimplementasikan lisensi permanen core licensesystem dan Core U2000 tersebut pada Sistem;c. tidak melakukan pengurangan atau penurunan kualitas dari Sistem yangtelah digunakan oleh Penggugat saat ini.Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian materiil Penggugat dalambentuk uang sebesar Rp.6.743.589.819.610,26 (enam triliun