Ditemukan 8531 data
134 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa karena telah menyalahi perijinan, maka Turut Tergugat telahmelakukan penyegelan atas pembangunan proyek tersebut, namun ParaTergugat tidak menunjukkan sikap yang patuh terhadap hukum, yaitu papansegel pada bangunan yang telah dipasang oleh pihak Turut Tergugat yangsemula ditempel/ditempatkan didepan bangunan Tergugat I, sengaja olehPara Tergugat disembunyikan/dipindahkan pemasangannya ke lokasibagian dalam bangunan, sehingga tidak terlihat/tidak dapat dilihat olehmasyarakat sekitar, dan secara
263 — 158
KEP/24/X1I/1990 tentang Pinjampakai tanah TNI AU seluas 23 Ha, diberi tanda bukti P33 ;Fotocopy Surat Perintah Penghentian Pekerjaan Pembangunan No. 742/1785/SP4/T/1999 tanggal 15 September 1999, diberi tanda bukti P34 ;Fotocopy Surat Penyegelan No. 726/1.785.2/SP/T/1999 tanggal 29 September1999, diberi tanda bukti P35 ;Fotocopy Surat dari Direktur Jenderal Pajak tertanggal 27 Maret 1993 tentangLarangan Penerbitan Girik yang ditujukan kepada Para Kepala Kantor WilayahDirektorat Jenderal Pajak dan
153 — 375 — Berkekuatan Hukum Tetap
Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor14973/IMB/2012, tanggal 12 Desember 2012, yaitu tinggi pembangunanyang seharusnya 4 (empat) lapis/lantai, tetapi dilapangan dibangunnyamenjadi 6 (enam) lapis/lantai dan menggali/mengeruk tanah untukpembuatan basement hingga kedalaman + 9 m (sembilan meter) dan dibawah basement digali kembali untuk bak penampungan airhingga kedalaman + 7 m, sehingga total kKedalaman galian sedalam + 16m,;Bahwa karena telah menyalahi perizinan, maka Turut Tergugat telahmelakukan penyegelan
115 — 62
Peraturan Daerah ini,dikenakan sanksi administratif dan / atau denda.2 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat berupa :a peringatan tertulis;pembatasan kegiatan pembangunan;penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaanpembangunan;penghentian sementara atau tetap terhadap pemanfaatan bangunan;pembekuan IMB;denda administratif paling banyak Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah);pencabutan IMB;pembekuan sertifikat laik fungsi;pencabutan sertifikat laik fungsi;penyegelan
94 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kudus telahmelakukan upaya penegakan hukum preventive non yustisionil berupapenutupan/penyegelan bilikbilik Karaoke (1.6) dan Penyidik PegawaiNegeri Sipil (PPNS) Pemerintan Kab. Kudus juga telah melakukanpenyidikan atas pelanggaran tersebut dan disidangkan di PengadilanNegeri Kudus. (T. 7)Bahwa untuk mengakomodir aspirasi masyarakat Kabupaten Kudus danmeningkatkan format hukum dari Peraturan Bupati Kudus menjadiPeraturan Daerah, DPRD Kab.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MELATI WARNA DEWI, SH., MH.
54 — 21
penyitaan dan Berita acara penyitaan dan persetujuan penyitaan yangditandatangani oleh Terdakwa, Surat tanda penerimaan yang ditandatanganioleh Terdakwa, Berita acara penimbangan yang dilakukan oleh Pegadaian yangmerupakan Institusi yang berwenang dalam bidang METROLOGI, Berita acaraHalaman 53 dari 58 Putusan Nomor 262/PID/2020/PT SMRPenimbangan dan penghitungan barang bukti yang ditandatangani Terdakwa,Surat perintah penyisihnaan dan berita acara penyisihan barang bukti, Beritaacara pembungkusan dan penyegelan
583 — 280
secara elektronik;Memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidakbergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan bukuatau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan,dokumen lain, uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentangpenghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak,atau objek yang terutang pajak;Meminta kepada Wajid Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaranPemeriksaan Bukti Permulaan;Melakukan penyegelan
/2021/PN Jkt TimMemasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidakbergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku ataucatatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain,uang, dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yangdiperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutangpajak;Meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran PemeriksaanBukti Permulaan;Melakukan penyegelan
Pembanding/Tergugat IV : SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ,STAIN, TEUNGKU DIRUNDENG MEULABOH
Terbanding/Penggugat I : Irwan Gunawan TU alias Irwan TU alias T Ridwan TU
Terbanding/Penggugat II : M. Yunus
Terbanding/Penggugat III : Syahril Saputra
Terbanding/Penggugat IV : Rustam Efendi
Terbanding/Penggugat V : Herlan Toni
Terbanding/Penggugat VI : Suharti
Turut Terbanding/Tergugat II : YAYASAN PENDIDIKAN TEUKU UMAR JOHAN PAHLAWAN
Turut Terbanding/Tergugat III : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Turut Terbanding/Tergugat V : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH BARAT
Turut Terbanding/Tergugat VI : PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ,PPAT, CUT IDA KHAIRANI, S.H,M.Kn
Turut Terbanding/Tergugat VII : PT. HARUM JAYA
Turut Terbanding/Tergugat VIII : PT. BELALANG JAYA PRIMA
148 — 156
karena banyak masyarakat yang kembalimenggarap tanah lokasi kampus UTU tersebut, sehingga mengakibatkanterjadinya tumpang tindih inventarisasi data penggarap yang belummendapat ganti peunayah/santunan;Bahwa kelompok penggarap Serikat 16 dan Serikat 23 mengajukan clashaction terhadap Pemda Aceh Barat pada tahun 2011, namun gugatantersebut ditolak, sebagaimana dalam Putusan nomor 21/PDT.G/2011/PN.MBO. tanggal 30 Januari 2012;Bahwa pada tanggal 9 Maret 2012 beberapa orang warga penggarapmelakukan penyegelan
tersebut, sehingga mengakibatkan terjadinyatumpang tindih inventarisasi data penggarap yang belum mendapat gantipeunayah/santunan;Bahwa pada tahun 2011 kelompok penggarap Serikat 16 dan Serikat 23malah mengajukan clash action terhadap Pemda Aceh Barat, dimanaPenggugat V dalam clash action tersebut adalah Penggugat 1 sendiri,namun gugatan tersebut ditolak, sebagaimana dalam Putusan nomor21/PDT.G/2011/PN.MBO;Bahwa pada tanggal 9 Maret 2012 beberapa orang warga penggarapsecara melawan hukum melakukan penyegelan
47 — 14
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Palembang ;Bahwa benar pada hari Rabu Tanggal 25 Maret 2015 sekira pukul 06.30Wib ke empat container MSKU 3806377/20, TCKU 1902485/20, PONU0076995/20, TINU 1648320/20 tersebut diturunkan oleh saksi DedyAnugrah Rinaldy Adinegara dan saksi Ronald Victor Hamonangan sebagaiHalaman 58 dari 71 Putusan Nomor 797/Pid.Sus/2015/PN PlgPelaksana Pemeriksa Pada Bidang Penindakan dan Penyidikan KanwilDirjen Bea dan Cukai Sumbagsel melakukan tindakan pengamanan denganmelakukan penyegelan
194 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan laporan yang disampaikan sebagaimana disebutkanpada angka 1 diatas, ditegaskan bahwa ternyata atas pekerjaanpembangunan non hunian (kantor) telah dilakukan penyegelan oleh TimP2B Provinsi DKI Jakarta pada bulan Maret 2015..
Pembanding/Tergugat II : Tutik Moerdiati
Terbanding/Penggugat : Wanda Lilyawati
Terbanding/Turut Tergugat II : Rissa Wijaya
Terbanding/Turut Tergugat III : Rechtens Associates
Terbanding/Turut Tergugat IV : Rudi Suyanto, SH
67 — 40
Saksi SUWARNO selaku perantara antara Penggugat danTergugat dalam Jual beli rumah obyek sengketa danmengetahui adanya penyegelan di rumah obyek sengketa.4. Saksi KARDJONO selaku tukang yang melakukan renovasirumah obyek sengketa dan hanya sebatas mengetahui kondisirumah obyek sengketa dan dibayar perharinya oleh Penggugat5. Saksi DJUPRI selaku tukang yang melakukan renovasi rumahobyek sengketa dan hanya sebatas mengetahui kondisi rumahobyek sengketa dan dibayar perharinya oleh Penggugat7.
187 — 121
pembiayaannya dibayar Kantor dan dibayar didepansebelum kegiatan Penyelidikan atau Penyidikan dilakukan;Bahwa untuk sistem biaya untuk penggeledahan ditanggung Negaranamun dalam kondisi terdesak kita boleh yang mengeluarkan dulu;Bahwa dalam hal melakukan penangkapan terhadap pelaku harusdisertai dengan surat perintah penangkapan kecuali tertangkap tangan;Bahwa apabila ditemukan barang bukti berupa dugaan Narkotika, makaterhadap barang bukti tersebut harus dibuatkan berita acara penyitaandan berita acara penyegelan
80 — 34
Tabrani Ismail(Suami Tergugat II Intervensi); ; (foto copy sesuaidengan foto copy) ;Bukti P 25: Foto copy Surat Perintah Penggeledahan /Penyegelan / Penyitaan / Penitipan, Nomor: Print29/F/F.2.1/03/2002, tanggal 4 Maret 2002, yangditerbitkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesiauntuk kepentingan penyidikan dalam kasus EXORIBalongan yang diduga dilakukan oleh DR. Ir.
59 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Negara dapatberusaha agar dirinya ditempatkan pada kedudukan besit oleh hakim, danberkewajiban untuk memerintahkan penyegelan harta peninggalan itu, danmemerintahkan pembuatan perincian harta itu, dalam bentuk yangditetapkan untuk penerimaan warisan dengan hak istimewa akanpemerincian harta, dengan ancaman untuk mengganti biaya, kerugian danbunga.
169 — 513
Surat Perintah tersebut ditunjukkan olehTerdakwa karena sebelumnya pada hari Jumat tanggal 20 November2015 ada tindakan penyegelan oleh Jaksa Penyidik Kejaksaan TinggiNTT terhadap barangbarang milik negara yang saksi beli dariHalaman 40 dari 140 Putusan No. 49/ Pid.SusTPK/2016/PN.KPGTerdakwa sehingga saksi ingin mempertanyakan keabsahan barangbarang tersebut yang selama ini Terdakwa selalu katakan aman danbebas dari masalah.Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada saksi yang bersangkutanbisa memperoleh
Timor Raya Kupang, karena saksi Djami Rotu Lede,SHHalaman 42 dari 140 Putusan No. 49/ Pid.SusTPK/2016/PN.KPGdiundang oleh Terdakwa ke Restoran Tanjung untuk meyakinkansaksi bahwa tindakan penyegelan yang dilakukan oleh PihakKejaksaan pada hari Jumat Sore tanggal 20 Nopember 2015 terhadapbesi baja berjumlah ratusan batang di lokasi tanah milik kaka iparsaksi yang bernama JOHN KUSUMA yang terletak di JL.
18 — 6
Menimbang, bahwa dari uraian diatas, jelas keberadaan narkotika jenisshabu dan pil ekstasi tersebut untuk perjualbelikan Terdakwa kepada orang lain,dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, meskipun Terdakwamengetahui bahwa memperjual belikan dan memiliki Narkotika jenis shabu danpil ekstasi tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum dan melanggarUndangUndang, namun Terdakwa tetap saja melakukannya;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Perhitungan,Penimbangan, Penyisihan, Pembungkusan dan Penyegelan
Sugiarto
Tergugat:
1.BUPATI BOGOR
2.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bogor
3.Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Bogor Cq. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
4.Kadin Penanaman Modal dan PTSP Kab. Bogor
5.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bogor
Turut Tergugat:
1.DPRD Kab. Bogor
2.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Bogor
3.BPN Kabupaten Bogor
4.PT. Kereta Api Indonesia Persero
5.CAMAT KECAMATAN BOJONGGEDE
6.KEPALA DESA BOJONG GEDE
153 — 68
Penggugat berupa SuratTeguran , Teguran II dan Teguran Ill Ssesuai dengan ketentuanPeraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentangBangunan Gedung dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 63 Tahun2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG);Bahwa selanjutnya berkas teguran tersebut oleh Tergugat Illdilimpahkan kepada Tergugat II (Satuan Polisi Pamong PrajaKabupaten Bogor) dan ditindaklanjuti dengan menerbitkan SuratPeringatan sampai dengan Surat Peringatan III dan selanjutnyadilakukan penyegelan
76 — 58
Bahwa kemudian Saksi mendatangi TKP dengan dipimpin olehAKP Sarjono dan setelah dilakukan pengecekan ternyata benar didalam di gudang tersebut terdapat 145 (Seratus Empat Puluh Lima)karung gula Merk PXX Produksi Malaysia ukuran 50 (lima puluh) Kg,kemudian gudang tersebut dilakukan penyegelan.4. Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pencarian terhadap pemilikgula tersebut dan mendapatkan Nomor Handphone pemilik gudangtersebut yaitu Sdr.
26 — 10
nomor Polisi BM 1523 EG, dengannomor rangka MHRDD1750GJ703233 dan nomor mesinL12B31808749;1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BCA Finance dengannomor:9621007964KCN001, tanggal 06 April 2018;Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah,dipersidangan saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut, makabarang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung alat bukti;Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan
60 — 38
Pengawasan.Bahwa Tim Patroli Bea dan Cukai berwenang memerintahkan kepadanakhoda agar membawa kapalnya ke kantor Bea dan Cukai untukdilakukan pemeriksaan /penelitian lebih lanjut.Bahwa berkas penindakan yang harus dibuat atas pemeriksaan danpenegahan terhadap kapal dan barang muatannya tersebut yaitu BeritaAcara Pemeriksaan Sarana pengangkut berikut barang diatasnya, jikaditemukan pelanggaran Undangundang Kepabeanan maka dibuatkanLaporan Penindakan dan Surat Bukti Penindakan serta mungkin BeritaAcara Penyegelan