Pidana Nomor :97/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst.Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatyang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 1.Menyatakan Terdakwa Samson Sawangin terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisecara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undangundang No. 31tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undangundangNo. 20 tahun 2001 Jo.

,tertanggal 04 Januari 2016., yang dibacakan di depan persidangan tanggal 04Januari 2016 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memberikanHukuman yang seringanringannya ; == 9 nn nnnTelah mendengar Pembelaan (Pledoi) dari Tim Penasihat Hukum TerdakwaSamson Sawangin, M., tertanggal 04 Januari 2016., yang pada pokoknya sebagaiberikut : 1Menyatakan Terdakwa Samson Sawangin, M tidakterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan TindakPidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UU No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP sebagaimana dimaksud dalam DakwaanPrimair ; Menyatakan Terdakwa Samson Sawangin, M tidakterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan TindakPidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 Jo.

ditemukan kerugian keuangan negara sebesarRp. 55.835.000, (Lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah),dengan rincian sebagai berikut : Tanggal Jumlah Harga Harga Beli Subsidi Jumlah (Rp)Beras (Kg) Pembelian Beras (Rp) PemerintahPemerintah (Rp)(Rp)1 2 3 4 5 619/2/2007 17.000 5.100, 3.505, 1,595,= 27.115.000,27/2/2007 16.000 5.300, 3.505, 1,795,= 28.720.000,JUMLAH KERUGIAN NEGARA 55.835.000, Perbuatan Terdakwa HERI HARJONI BIN EFENDI sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Ayat (1) sub b, (2), (8)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1KUHP ;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa HERI HARJONI BIN EFENDI pada hari Senin tanggal19 Februari 2007 sekira jam 19.00 WIB dan tanggal 21 Februari 2007 sekira jam11.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalambulan Februari 2007 bertempat masingmasing di Gudang Beras milik HeriHarjoni Jl.

Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1)sub b, (2), (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 ;ATAUKEDUA :Bahwa Terdakwa HERI HARJONI BIN EFENDI pada hari Senin tanggal19 Februari 2007 sekira jam 19.00 WIB dan tanggal 21 Februari 2007 sekira jam11.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalamHal. 13 dari 20 hal. Put.

No. 840 K/Pid.Sus/2010 JUMLAH Rp. 3.100.000.000, Akibat perbuatan mereka Terdakwa Negara dalam hal ini PemerintahKabupaten Ketapang mengalami kerugian sebesar Rp. 3.100.000.000,00 (tigamilyar seratus juta rupiah), sesuai laporan hasil audit BPKP PerwakilanKalimantan Barat Nomor : S902/PW 14/5/2006 tanggal 1 Juni 2006.Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah

RANI, SH., telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1)KUHP dalam dakwaan primer ;2.

No. 840 K/Pid.Sus/2010persidangan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsurunsur dalamdakwaan Primair : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan bUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan unsurunsur sebagaiberikut :1.

saat itu dana yang bersumber dari Pos DPRDMata Anggaran Tunjangan Kesejahteraan/Kesehatan sebesarRp.3.100.000.000,00 (tiga milyar seratus juta rupiah) tersebut sudahdibagikan kepada masingmasing anggota dewan.Dengan demikian unsur telah melakukan atau turut serta melakukantelah terpenuhi.Berdasarkan uraian tersebut diatas maka kami Jaksa Penuntut Umumberpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang NomorHal. 45 dari 48 hal.

2011 Nomor015/LPKT/XI/2011Bab III Pasal 4 ayat :(4) Pihak kedua berkewajiban menyelenggarakan panatausahaanpenggunaan keuangan dana hibah dari pihak pertama sesuaiketentuan dan peraturan yang berlaku.(7) Pihak kedua wajib bertanggungjawab dari segi fisik maupunkeuangan dan bersedian diprses secara hukum dan menggantikerugian sesuai dengan nilai nominal yang telah ditetapkan apabilaterjadi penyimpangan dalam penggunaan dana hibah.Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001.Subsidair :Bahwa terdakwa EDI SUTARYONO Bin SOEDARYONO selakuPenanggungjawab/ Direktur LPK.

Menyatakan terdakwa EDI SUTARYONO Bin SOEDARYONOtidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan primatr ;2.

Cipta Frima Jaya.Jumlah Kerugian Keuangan Negara Rp. 531.682.873,0(12) 0 Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayatUndangUndang Nomor 31 tahun 41999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke (1)KUHP ; 222222222 202225SUBSIDIAIR :Bahwa Terdakwa

sebagai pertimbangan PengadilanTinggi Tindak Pidana Korupsi sendiri dalam memutus perkara inipada tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidanaperlu diperbaiki karena pertimbangan unsur turut serta padaPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang telah dipertimbangkan olehHakim Tingkat Pertama telah benar, sehingga amarnya berbunyisebagaimana pada amar putusanMenimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana,maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara padadua tingkat peradilan ;Mengingat Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangundangNomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP jo Undangundang Nomor 46 tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undangundang Nomor 8tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta PeraturanPerundangundangan yang berkaitan dengan perkaraMENGADILI...MENGADILI Menerima permintaan banding dariTerdakwa 5 22222 Memperbaiki Putusan Pengadilan

/PW17/5/2017 tanggal 25September 2017 yang siginifikan memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut,perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana korupsisebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1), (2) dan(3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. PasalHal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 2485K/Pid. Sus/201855 ayat (1) ke 1 KUHP jo.

Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor18/PID.TPK/2018/PT SMR tanggal 5 Juni 2018 yang memperbaiki PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri SamarindaNomor 63/Pid.SusTPK/2017/PN Smr tanggal 21 Februari 2018, untukkemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amarputusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini:Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 2485K/Pid. Sus/2018KUHPidana jo.

IMRAN OHORELLA, sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang PerubahanUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo. pasal 55 Ayat (1) KUHP.9/Subsidair...SUBSIDAIR:Bahwa terdakwa dr.

IMRAN OHORELLA terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI, sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 199916/tentang...tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaan PrimairPenuntut Umum ;2.17Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dr.

Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa ProvinsiJawa Tengah Tahun 2014 dan dari hasil penghitungan yang dilakukan olehSaksi Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat tugasdari Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanProvinsi Jawa Tengah kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kajen Nomor ST561 /PW11 / 5 / 2015 tanggal 5 Mei 2015 telah menimbulkan kerugian Negarasebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);Sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal

2 Ayat (1)jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;SUBSIDIAIRBahwa Terdakwa MOHAMAD FADLI alias Moh.

FADLI tidak terbuktibersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndangHal. 10 dari 21 hal. Put. No. 1243 K/PID.SUS/2016Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Membebaskan Terdakwa MOHAMAD FADLI alias MOH.

., tanggal 25 September 2023, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai besarnya uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut:

Arasy tersebut diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) Jo pasal 18 UndangUndang Nomor : 31Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor /Pid.SusTPK/2015/PT PALTahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat ( 1 ) Ke1 JoPasal 64 ayat (1 ) Kitab UndangUndang Hukum Pidana.SUBSIDIAIR :Bahwa ia Terdakwa MUH.

Tingkat Pertama didalampertimbangannnya tidak pernah membebaskan terdakwa dari dakwaan primairakan tetapi langsung menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidanadalam dakwaan subsidarr ;Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor /Pid.SusTPK/2015/PT PALMenimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka PengadilanTinggi akan memperbaiki pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama denganpertimbangan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkanterlebih dahulu dakwaan primair Pasal

2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang UndangNo31 Tahun 1999 sebagimana telah diubah dengan Undangundang No.20tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsureunsurnya dalah sebagai berikut :Setiap orang ;Secara melawan hukum ;Memperkaya diri semdiri, orang lain atau suatu korporasi ;Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;Dilakukan secara bersamasamaog re Pp =Merupakan perbuatan berlanjut ;ad. 1.

antara lain menetapkan, yaitu petani / poktan / gapoktanbertanggung jawab terhadap pemeliharaan fisik UPPO serta menjaminkeberlanjutan operasional UPPO, sebab dengan dijualnya sapisapi tersebutmenjadikan program UPPO menjadi terhenti; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah terjadi kerugian keuanganNegara sebesar Rp175.300.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratusribu rupiah) atau setidaktidaknya sekira jumlah itu;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa ABDUL GHOFUR selaku Ketua Kelompok TaniJatiduwur Desa Jatiduwur, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombangberdasarkan Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/152/415.10.10/2011tanggal 21 Juli 2011 tentang Pengukuhan Pengurus

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001Hal. 21 dari 22 hal. Put.

Tatiek Sugihartiningrum Binti Sumanggi terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsisebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat(1) Jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 19999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana19Korupsi Jo. Undangundang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir.

2 ayat (1) jo pasal 18 UU.

Kalimantan TimurNomor : R550/PW.17.2/5/2011 tanggal 7 Nopember 2011 terhadap pekerjaanJasa Konsultasi lanjutan penyusunan Feasibility Study, Amdal dan DetailedEngineering Design Pelabuhan Kota Bangun yang dilaksanakan oleh PT.Auramatra Jaya Engineering Negara dirugikan sejumlah Rp.3.326.775.000,.Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yangdisusun secara Subsidaritas maka terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan primair;Menimbang, bahwa unsurunsur dari dakwaan primair melanggar pasal

2 ayat(1) jo pasal 18 UU.

2 ayat 1 jo pasal 18 UndangUndang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 KUHP, ketentuan dalam BabXVII bagian Kesatu KUHAP serta ketentuan dalam UU No. 46 tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi;MENGADILI:Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat HukumTerdakwa tersebut;Membatalkan putusan

No. 2086 K/Pid.Sus/201116.Bahwa pada saat 2 (dua) unit Hovercraft tersebut tiba di Boven Digoelkeseluruhannya berada dalam kondisi baik dan siap pakai dan salahsatunya sudah pernah digunakan oleh bapak Bupati Boven Digoelmenuju Asiki ;Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umumdengan dakwaan yang bersifat subsidaritas yakni :Primair :Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Judex Facti telah keliru menyatakan bahwa unsur melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaiBestadeell Delict (Delik Inti) dari Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana ;3.

Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi bukanlan merupakan Bestadeell Delict (Delik Inti)dari penerapan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana ;5.

Bestadeell Delict (Delik Inti) dari Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana adalah unsur secara melawan hukum dan bukan unsurmelakukan perouatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu. korporasi sebagaimana pendapat dari Judex Facti dalammemberikan

Pemerintah Propinsi Jawa Timurdan Kabupaten Probolinggo dirugikan sebesar Rp. 15.951.500, (lima belas jutasembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) atau setidak tidaknya sekitar jumlah itu ; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)jo.

Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undang undang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; SUBSIDAIR ...SUBSIDAIR : Bahwa ia Terdakwa HADI SUTRISNO selaku Kepala Desa Tamansari,Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, pada bulan Januari 2010 sampai denganbulan Maret 2010 atau setidak tidaknya dalam tahun 2010, telah menerimabantuan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriPerkotaan

subsidair pasal 3 jo pasal 18 ayat (1)huruf b Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang perubahan Undang UndangNomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; Menimbang, bahwa namun demikian mengenai tidak terbuktinya dakwaan primair,Majelis hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan akan mempertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yaitu: PY aie 2 eee ree eeeMelanggar Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor : 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan ...dengan Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKOLUPSi ; n noon nn nn nnn nnn nnn cnn nnn nnn cnn nnn nnn nnn nnn nnn nena nnn Subsidair : $9 nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nn nn cn nnn cn nnn cn nnn cnn nn nananMelanggar Pasal 3 Jo.

CFra (ahli dari BPKPPerwakilan Provinsi Riau) serta keterangan Bobi Sugara, Rozali, DediZulfikar, Faisal Bachri,dan Guntur Okta Reza Putra;Perbuatan Terdakwa HERU WAHYUDI, SH. bin CHAIRUM NOSAdiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo.

Bin CHAIRUM NOSAterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidanakorupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Republik IndonesiaNomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangundang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primailr

Bin CHAIRUMNOSA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan Tindak pidana korupsi secara bersamasamasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 Undangundang Republik Indonesia Nomor 31tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangundang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang Republik IndonesiaNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana sebagaimanadalam Dakwaan Primair

264.226.026,46Jumlah kerugian keuangan Negara (1+2) 652.825.504,50 Bahwa dugaan penyimpangan tersebut diatas disebabkan adanyaitikad kurang baik dari Terdakwa selaku Kepala Desa Timpaus KecamatanBokan Kepulauan Kabupaten Banggai Laut pada saat bertugas, dimanakewenangan dan kewajiban PTPKD dan Pelaksanaan Kegiatan yangseharusnya diserahkan sepenuhnya kepada aparat Desa telah diambil alin olehTerdakwa selaku Kepala Desa Timpaus.Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanHalaman 11 dari 39 Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2020/PT PALatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa SOFYAN S.

LIMPASEMO, telah terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1)KUHPidana ;2.

Pal , Memori Banding dariPenuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimanaterurai dibawah ini :Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan Subsideritas :Primair :Melanggar pasal 2 ayat ( 1 ) Jo pasal 18 ayat ( 1 ) huruf b UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana Telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana

., tersebut menyebabkan adanya kerugianHalaman 14 dari 12115keuangan Negara/Daerah sebesar Rp.50.000.000, (limapuluh juta rupiah);Perbuatan Terdakwa Sutejo sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang UndangRl Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah danditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun = 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Namun apabila dakwaan Primair sudah terbuktimaka dakwaan subsidiair tidak perlu = dipertimbangkan lagiuntuk tuntasnya penyelesaian perkara ini;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakimberpendirian untuk terlebih dahulu) mempertimbangkan dakwaanPrimair yaitu) perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat 1 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UU.RI

No. 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkan dakwaanPrimair yaitu) Pasal Pasal 2 Ayat 1 jo Pasal 18 Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU.RI No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP harus dipenuhi unsur unsur yang terdapatdidalammnya yaitu sebagai

2 ayat (1) jo.

Adami Chazawi, SH, Hukum PidanaMateriil dan Formil Korupsi di Indonesia, BayumediaPublising, Jawa Timur, tahun 2005, hal. 4142);Menimbang, bahwa unsur unsur dalam dakwaan Primair yangdidakwakan kepada Terdakwa merupakan unsur perbuatan yangmemuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, jadiMajelis Hakim tidak perlu) mempertimbangkan semua unsurnya,cukup salah satu unsur telah terbukti maka unsur ke 3Halaman 107 dari 121108yang di kehendaki dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor

ratus duapuluh tujuh rupiah dua puluh tujuh sen) tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)ditambah dengan kekurangan volume fisik pekerjaan sebesar Rp 72.101.032,13 (tujuhpuluh dua juta seratus satu ribu tiga puluh dua rupiah tiga belas sen) tidak termasuk PPNberdasarkan laporan Hasil Audit Investigatif atas Dugaan Penyimpangan PembangunanGedung Kantor DPRD Kota ParePare Tahun 2006 Nomor : LHAI6542/PW 21/5/2007tanggal 3 Oktober 2007 ;Perbuatan Terdakwa Andi Zainal diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat(1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi ;SUBSIDIAIR :Bahwa ia Terdakwa Andi Zainal selaku Direktur CV.

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 200112tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada dakwaan primair ;Membebaskan Terdakwa Andi Zainal oleh karena itu dari dakwaan Primairtersebut ;Menyatakan Terdakwa Andi Zainal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana "korupsi yaitu dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2 ayat (1) jo Pasal 18 UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Berdasarkan semua urusan di atas mohon agar Ketua PengadilanTinggi Tindka Pidana Korupsi Jawa Timur berkenan memutuskan:1.

Menyatakan Terdakwa TARIJANTO terbukti bersalah melakukantindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)jo pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas Undangundang No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadalam surat dakwaan Primair.5.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999,sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primairserta permohonan Penuntut Umum untuk mnjatuhkan pidana sebagaimanadalam tuntutannya beralasan hukum untuk dikesampingkan.Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan pertimbangan hukumMajelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama padaPengadilan Negeri

2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahaan atasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembarantasan TindakHal 16 dari 53 halaman Nomor 16/PID.SUSTPK/2018/PT SBYPidana Korupsi jo.

Menyatakan Terdakwa NURHADI Bin KAYIN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan atau turutserta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang RINomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yangtelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair ;2.

Menyatakan Terdakwa NURHADI bin KAYIN bersalah melakukan tindakpidana secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahanatas Undangundang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUH Pidana;3.

2 ayat (1) Jo.