Ditemukan 902 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : peradilan perudian peralian peradin perjudian permadian pegadian peraduan peridian perapian peradlan
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 03-10-2019 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 12-03-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 101/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 12 Maret 2020 — Penggugat:
RUSLAN
Tergugat:
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PENATAAN RUANG KABUPATEN PANGKEP
205 — 125
  • Bahwa menurut hemat Tergugat, Objek sengketa yangditerbitkan oleh Tergugat bukanlah keputusan yang dapatdigolongkan sebagai Keputusan Tata Usaha Negarasebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradian Tata Usaha Negarayang terakhir telah diubah dengan UndangUndang Nomor 51Tahun 2009, karena materi dan substansi objeksengketa merupakan tindakan hukum dalam ruang lingkuphukum perdata;Oleh karena itu, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenanuntuk menolak
Pengadilan PN CILACAP Perdata
Register : 10-12-2020 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN CILACAP Nomor 65/Pdt.G/2020/PN Clp
Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat:
1.DANIEL SUKEMI
2.SISWANTO
Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia Cq Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Cq Pemerintah Kabupaten Cilacap Cq Pemerintah Kecamatan Binangun Cq Pemerintah Desa Kemojing,
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Agraria Republik Indonesia Cq Kantor Wilayah Jawa Tengah Cq Kantor Badan Pertanahan Cilacap BPN
99 — 19
  • Penggugat merasa keberatan terhadapterbitnya sertipikat tanah dimaksud, maka Para Penggugat dapatmengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara bukan kePengadilan Negeri.Bahwa dengan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalilPara Penggugat yang tercantum dalam posita angka 8, 9, 11, 12, 13, 14,dan 15, pada halaman 3 dan 4 menunjukan kapasitas Para Penggugatkurang memahami persoalan hukum perdata dan hukum tata usahanegara, karena dalam gugatannya telah mencampuradukan kewenanganabsolut peradian
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 05-03-2021 — Putus : 01-04-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 13/Pid.Pra/2021/PN Mdn
Tanggal 1 April 2021 — Pemohon:
SABAR LAMPOS PURBA
Termohon:
PEMERINTAH R.I. Cq. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEJAKSAAN TINGGGI SUMATERA UTARA
120 — 35
  • Putusan Pra Peradian Pengadilan Negeri Bengkayang No.01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 20112. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17Januari 20123. Putusan Pra Peeradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 November 20124. Putusan Pra Peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 20155.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 22-12-2015 — Upload : 19-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 41/PRA.PER/2015/PN.SBY
Tanggal 22 Desember 2015 — Tn. HADI SANTOSO Melawan KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR Cq. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR GUBENG
31 — 2
  • bukti formil tentang kebenaran dalam tindakan hukum yangdilakukan oleh Termohon dengan tetap mendasari aturan hukum yang berlaku, yaitumenetapkan Pemohon sebagai Tersangka untuk selanjutnya merampungkan berkas perkara dandilimpahkan ke JPU guna mendapatkan kepastian hukum terhadap perkaranya, sehingga takterbantahkan lagi tentang pemanggilan sebagai tersangka penangkapan dan penahanan yangdilakukan Termohon telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga permohonanPemohon dalam perkara pra peradian
Pengadilan PA JAKARTA BARAT Perdata Pembagian Harta
Register : 11-03-2015 — Putus : 20-10-2015 — Upload : 16-11-2015
Putusan PA JAKARTA BARAT Nomor 457/Pdt.G/2015/PA.JB
Tanggal 20 Oktober 2015 — PENGGUGAT TERGUGAT
122 — 53
  • ., Penerapan Hukum Acara Perdata diLingkungan Peradian Agama, 2005 22), maka Majelis Hakim berpendapatgugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO (NietOntvankelijk Verklaart);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka eksepsi Tergugatdapat dikabulkan dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;DALAM REKONPENSIMenimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukanGugatan balik (gugatan rekonpensi), maka Tergugat selanjutnya disebutHal 59 dari 63 hal Put
Pengadilan PTUN AMBON TUN Pertanahan
Register : 02-02-2018 — Putus : 11-07-2018 — Upload : 27-09-2018
Putusan PTUN AMBON Nomor 03/G/2018/PTUN.ABN
Tanggal 11 Juli 2018 — 1. MUTIARA SIWABESSY : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Pinang Emas VI/UR.14, RT/RW. 012/003, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Pekerjaan Wiraswasta. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I; 2. RUSMALINA SIWABESSY : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Komplek Bona Vista Residence Jalan Bona Vista I, RT. 008, RW. 006, Kelurahan/Desa Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II; 3. INDRA PAHLAWAN SIWABESSY : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal `di Jl. Ciater Raya Blok B2 Nomor 31, RT. 002, RW. 005, Kelurahan/Desa Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Pekerjaan Wiraswasta. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III; 4. RITHA HELEN SIWABESSY : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Puncak Pesanggrahan III nomor 4, RT.001, RW. 014, Kelurahan/Desa Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV; 5. INAGAMA GRACIA SIWABESSY : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Pulo Permatasari Blok A2 Nomor 9-10, RT. 002, RW.019, Kelurahan/Desa Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Pekerjaan Swasta Selanjutnya disebut sebagai Penggugat V; 6. DWINATUNI SIWABESSY : Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Komplek Bona Vista Residence Jalan Bona Vista I, RT. 008, RW. 006,Kelurahan/Desa Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI; dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: 1. Dr. ADOLOF SELEKY, S.H., M.H. ; 2. ORIANA ELKEL, S.H., M.H ; 3. WENDI. F. POLHAUPESSY, S.H., M.H ; 4. GIAN. F. S. SIMAUW, S.H ; 5. FANIA FALIA RUMPENIAK, S.H ; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara Dr. ADOLOF SELEKY, SH., MH & REKAN yang beralamat di Jl. Tulukabessy Nomor 7, Mardika, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Januari 2018 dan 26 Januari 2018 ; Untuk selanjutnya disebut sebagaiPara Penggugat ; M E L A W A N KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON, Berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman Kota Ambon ; Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. Nama : DAVE A.H. POOROE, SH. Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Ambon ; 2. Nama : SAYID HASAN ASSAGAF, SH. Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Perkara Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku ; 3. Nama : WILLEM O. LOPPIES, S.Sos. Jabatan : Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Ambon ; 4. Nama : RACHMADANI SIGIT, SH. Jabatan : Kepala Sub. Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara pada kantor Pertanahan Kota Ambon ; 5. Nama : MARITJE J. MAIBURU. Jabatan : Kepala Sub. Seksi Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Ambon ; Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 489/Sk-81.71/II/2018 Tanggal 09 Februari 2018 ; untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat; Dan 1. Ny. MA SIU LAN WATTIMURY : Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Wolter Monginsidi Lateri 1 RT/RW.002/001 Kel. Lateri, Kec. Baguala, Kota Ambon; Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 1; 2. CAYVE MARK WATTIMURY : Kewarganegaraan Indonesia, belum bekerja, bertempat tinggal di Jl. Wolter Monginsidi Lateri 1 RT/RW.002/001 Kel. Lateri, Kec. Baguala, Kota Ambon; Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi 2; dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasanya: 1. FIREL. E. SAHETAPY, S.H., M.H. ; 2. DIAN J. G. SITANIAPESSY, SH., M.H ; Keduanya berkewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM FIREL E, SAHETAPY, SH.,MH & REKAN yang beralamat di Jl. Dana Kopra No. I/29 Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus No. 05/SK-TUN/IV/FES/2018 tertanggal 02 April 2018 ; Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat II Intervensi ;
620 — 105
  • Tentang Kekuasaan Kehakiman telah ditentukan tentangpembagian kewenangan/kompetensi peradilan dalam mengadili suatu perkaradan dalam perkara a quo bukanlah murni merupakan perkara Keputusan TataUsaha Negara, perkara a quo lebih tepat dikualifikasikan kepada sengketakepemilikan/perdata antara Penggugat melawan Para Tergugat yangseyogyanya harus terlebih dahulu diselesaikan melalui Peradilan Umum untukdibuktikan secara hukum siapa sebenarnya, sehingga berdasarkan UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradian
Pengadilan PT PADANG Perdata
Putus : 11-01-2018 — Upload : 01-02-2018
Putusan PT PADANG Nomor 191/PDT/2017/PT Pdg
Tanggal 11 Januari 2018 — JUMADIL SUTAN MANGKUDUN panggilan MADEN, CS LAWAN Hj. IDA ACHYAR
20 — 11
  • lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilantata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konsitutusi.13.Bahwa ketentuan Pasal 18 tersebut di atas dijabarkan lebih lanjut olehketentuan Pasal 25 UU Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan sebagaiberikut:Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 191/PDT/2017/PT PDG.14.15.16.Pasal 25:(1) Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badanperadilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tatausaha negara;(2) Peradian
Pengadilan PA SUNGGUMINASA Perdata Agama
Register : 26-09-2018 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 17-07-2019
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 852/Pdt.G/2018/PA.Sgm
Tanggal 17 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
103 — 53
  • Bahwa pada poin 3, gugatan Para Penggugat disebutkanbahwa isteri Bangnga Dg Beta ada 4 orang, dan pada poin 3.2 dan3.3, disebutkan bahwa Kumala dan Munah masih hidup tapi dalamperkara ini tidak dilibatkan dan tidak ditetapkan sebagai ahli waris.Dalil gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang menyalahiketentuan Pasal 49 huruf b Undangundang Nomor 3 Tahun 2006tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradian Agama, yang dalam penjelasannya menyebutkanbahwa; Yang dimaksud dengan
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata
Register : 01-04-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 70/Pdt.G/2020/PN Skt
Tanggal 9 Nopember 2020 — Penggugat:
MUH. WASESO. ST
Tergugat:
1.Sdr. ROESTINA CAHYO DEWI
2.PT. LADEWINDO GARMENT MANUFACTURER
71 — 29
  • Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepadaPenggugat.ATAUDalam Peradian yang baik mohon putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono)Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III telahmenyampaikan jawaban tertanggal 24 Juni 2020, yang bunyi selengkapnyasebagai berikut:Bahwa Tergugat Ill menolak semua dalildalil gugatan yang diajukan olehPenggugat kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Tergugat III.DALAM EKSEPSI :1.
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 02-11-2020 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 23-06-2021
Putusan PN BANGKINANG Nomor 89/Pdt.G/2020/PN Bkn
Tanggal 16 Juni 2021 — Penggugat:
Syafrizal ST
Tergugat:
1.Syamsul Bahri
2.Kepala Desa Tanah Merah
3.Camat Siak Hulu
4.Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kampar
104 — 69
  • .> Bahwa keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat II dan Tergugatlll itu. berupa tertulis, ditujukan langsung kepada Tergugat tanpameminta persetujuan dari atasan atau instansi lain, hal ini yangdimaksud dengan bersifat konkret, individual dan final sertamenimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, bahwa Surat KeteranganTanah itu telah memenuhi unsurunsur Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradian Tata UsahaNegara
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 18-05-2015 — Putus : 04-11-2015 — Upload : 11-12-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 116/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 4 Nopember 2015 — DHARMADI BUDIMAN ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA UTARA, 2. LIOE PETER
90 — 61
  • adanyapemblokiran dari Lioe Peter, Cs;24.Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara25.Jakarta menolak gugatan Penggugat, yang berarti bahwa, Surat TergugatNomor : 1974/31.72.600.13/Xn/2012, tertanggal 26 Desember 2012, yangpada pokoknya memutuskan menolak permohonan hak atas tanah yangdiajukan oleh PENGGUGAT dan mencoret permohonan PENGUGGAT daribuku register dengan alasan karena adanya pemblokiran dari Lioe Peter, CsHARUSNYA TETAP BERLAKU dan Tergugat harus menunggu adanyaputusan Peradian
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 24-05-2019 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 110/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 10 September 2019 — Penggugat:
Idham Qrida Nusa, S.Kom., S.H., M.H.
Tergugat:
Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
272 — 211
  • (Fotokopi dari fotokopi);Hukum Acara Peradian Tata Usaha Negara oleh R. Wiyono,S.H. (Fotokopi dari fotokopi);Pengantar Filsafat Hukum oleh Roscoe Pound. (Fotokopi darifotokopi);Teori & Filsafat Hukum Telaah Kritis Atas TeoriTeori Hukum olehW. Friedmann. (Fotokopi dari fotokopi);Teori Filsafat Hukum Idealisme Filosofis & Problema Keadilanoleh W. Friedmann.
Pengadilan PN SAMBAS Pidana Umum Penggelapan
Register : 14-03-2011 — Putus : 26-05-2011 — Upload : 18-06-2013
Putusan PN SAMBAS Nomor 54/Pid.B/2011/PN.Sbs
Tanggal 26 Mei 2011 — MUCHSIN GONO als. GONO Bin GONO SUKANTO
96 — 21
  • PUTUSANNo. 54/Pid.B/2011/PN.SBS.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sambas yang mengadil perkara perkara pidanadalam peradian tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut,dalam perkara Terdakwa: 27 a= nono nnn nnn ner men ence nnnNama LengkapTempat LahirUmut/T gl. lahirJenis KelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaan: MUCHSIN GONO als.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 07-07-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 27/G/2020/PTUN.PBR
Tanggal 22 Oktober 2020 — Penggugat:
DICKO PAJRI
Tergugat:
2.CAMAT KUANTAN MUDIK
3.BUPATI KUANTAN SINGINGI
186 — 78
  • Ada di Desa bersangkutan ;F.2 KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA BERTENTANGAN ASAS UMUMPEMERINTAHAN YANG BAIK Bahwa selain melanggar Peraturan PerundangUndangan yangberlaku yaitu melanggar Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 79Tahun 2019, tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka SuratKeputusan Para Tergugat bertentangan dengan AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) hurufb Undangundang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perobahan Atas Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentag Peradian
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama
Register : 22-10-2015 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 12-11-2019
Putusan PA MAKASSAR Nomor 1878/Pdt.G/2015/PA.Mks
Tanggal 28 Juli 2016 — Penggugat melawan Tergugat
72 — 27
  • Bahwa terkait dengan adanya LAMPIRAN pada Dulik dalamKompensi/Replik dalam Rekompensi dari Pemohon = dalamRekompensi/Termohon dalam Kompensi khususnya Lampiran halaman2 (dua), 3 (tiga) dan 8 (delapan) tidakterkaitdantidak adarelefansinya dengan substansi dalam perkara a quo ini;Karena itu ;Hal tersebut masuk dalam rana hukum pidana yang tentunya diselesaikandi lembaga peradian umum in casu Pengadilan Negeri Makassar;Namun demikian:Termohon dalam Rekompensi tetap akan memberikan jawaban bahwaRepilk
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 25-08-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 04-12-2020
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 33/G/2020/PTUN.PBR
Tanggal 18 Nopember 2020 — Penggugat:
1.Darmawi
2.Abd.Gafar
Tergugat:
Camat Tenayan Raya Kota Pekanbaru
221 — 118
  • Bahwa menurut Tergugat, Objek Sengketa yang diterbitkan olehTergugat bukanlah merupakan keputusan yang dapat digolongkan sebagaiKeputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 9UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradian Tata Usaha Negarayang terakhir telah diubah dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009,karena materi dan substansi Objek Sengketa merupakan surat menyuratbiasa yang isinya berupa penjelasan secara tertulis kepada Para Penggugatdan bukan merupakan suatu tindakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 23-10-2015 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1580 K/Pdt./2015
Tanggal 23 Oktober 2015 — ROHAYAH, DKK VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Qq MENTERI PEKERJAAN UMUM qq DIRJEN BINA MARGA Qq KETUA SATUAN KERJA PEMBANGUNAN JALAN TOL AKSES TANJUNG PRIOK (diwakili oleh Ir. AGOES WIDJANARKO, MIP. selaku SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM), DKK
125 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 1 butir 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubahterakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PeradilanTata Usaha Negara (Undang Undang Tata Usaha Negara) menyebutkan:Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara dilingkungan Peradian Tata Usaha Negara";2.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 26-03-2018 — Putus : 23-04-2018 — Upload : 30-04-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 40/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 23 April 2018 — Pemohon:
EDWARD SEKY SOERYADJAYA
Termohon:
KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
290 — 222
  • Korupsipada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 123/Pen.Pid.Sus/TPK/X/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 26 Oktober 2017.Menimbang, bahwa untuk mendukung alasanalasan penolakannyatersebut Termohon telah mengajukan bukti suratsurat berupa fotokopibermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masingmasingdiberi tanda: T1 sampai dengan T37 ;Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksamasurat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti suratsurat dansaksi Pemohon, permohonan Pra peradian
Pengadilan PN SUBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-07-2016 — Putus : 18-04-2017 — Upload : 22-01-2018
Putusan PN SUBANG Nomor 36/Pdt.G/2016/PN.SNG
Tanggal 18 April 2017 — KIBIL binti KAPUN, Dkk X OCIH alias KOCI binti AMIN
232 — 120
  • Setelah Majelis Hakim meneliti seluruh alat bukti yangdiajukan oleh para pihak diperoleh fakta hukum bahwa sampai dengan perkara inidiajukan belum pernah ada penetapan pewarisan ke Pengadilan Agama, sesuaidengan ketentuan dalam Pasal 49 huruf C UndangUndang Nomor 3 tahun 2006tentang Perubahan UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradian Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dikaitkan dengan peraturanperundangundangan dan Putusan MA No:323 K/Sip/1968 maka Majelis hakimberpendapat Pengadilan
Pengadilan PA MOJOKERTO Perdata Agama
Register : 28-11-2017 — Putus : 16-08-2018 — Upload : 11-10-2018
Putusan PA MOJOKERTO Nomor 2819/Pdt.G/2017/PA.Mr
Tanggal 16 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
72 — 14
  • Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) PERADIan.: ACHMAD HAYYI, S.H., M.H. Nomor 13.00077 yang berlakus.d. tanggal 31122018; HARJONO, S.H. Nomor 16.04760 yang berlaku s.d. tanggal31122018Menimbang, bahwa, dengan adanya bukti surat tersebut, makaPenasehat Hukum / Advokat an. ACHMAD HAYYI, S.H., M.H danHARJONO, S.H dinilai sah mewakili Penggugat untuk beracara dipengadilan, termasuk Pengadilan Agama Mojokerto;Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat di depan sidangmenyerahkan :1.