Ditemukan 1009 data
Dr Harun Daeru, SE, MH
Tergugat:
Walikota Baubau
230 — 129
GolonganRuang terakhir (Penata Tingkat I, IIl/d) yang ditetapkanoleh Tergugat Nomor 823.3/013 tanggal 09 November2017 adalah Badan Pengelola Keuangan, Aset danPendapatan Daerah sesuai dengan aturanpembentukan kelembagaan pemerintah Kota Baubau.Dalam Pasal 2 huruf e angka 3 Peraturan Daerah KotaBaubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan danSusunan Perangkat Daerah Kota Baubau, yangmenetapkan bahwa : Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk perangkatdaerah dengan susunan sebagai berikut: huruf e, BadanDaerah terdin
129 — 16
Menurut hubungan perkawinan terdin dari duda dan janda;Disamping itu dalam gugatan waris harus terdapat 4 (empat) unsursesual dengan pasal 49 ayat (3) Undangundang No.7 tahun 1989yang berbunyi bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksuddalam ayat (1) huruf (b) talah:c. Penentuan siapasiapa yang menjadi ahli waris;d. Penentuan mengenait harta peninggalan;e. Penentuan bagian masingmasing ahli waris;f.
Sarbandi
Tergugat:
1.PT BANK MANDIRI Persero Tbk Pusat cq Bank Mandiri Cabang Kisaran
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kisaran
3.Robert Manurung
30 — 3
Bank Mandiri, Tbkmerupakan lelang hak tanggungan sesuai Pasal 6 UU HT sehinggadokumen persyaratannya mengacu pada Pasal 6 ayat (5) PeraturanDirektur Jenderal Kekayaan Negara Nomor: 6/KN/2013 tanggal 9 Desember2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, yang berbunyi: LelangEksekusi Pasal 6 UndangUndang Hak Tanggungan terdin dari:a) Salinan/fotokopi Perjanjian Kredite Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: RCO.MDN.KSR/PKKMK/005/2011 tanggal 30 Maret 2011.e Perjanjian Kredit Investasi Nomor: RCO.MDN.KSR
MUHAMMAD NUR
Tergugat:
KEPALA DESA BERORA
Intervensi:
SUHATTA
276 — 148
Kepala desa dapat membentuk tim yang terdin dari seorangketua, seorang sekretaris dan paling sedikit seorang anggotadengan keputusan kepala desa;b. Kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan atauseleksi calon perangkat desa yang dilakukan oleh tim;c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calonperangkat desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelahJabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;d.
84 — 25
mengantar barang yang merupakanorder dari Salesman ke konsumen yaitu para pedagang;Bahwa awalnya Saksi tidak tahu perouatan yang dilakukan oleh Terdakwanamun ketka pada han Kamis, tanggal 6 oktober 2016, Terdakwa mengirim 4karton minyak Kuncimas ke toko namun oleh Terdakwa hanya diberikan 2karton sehingga ketika saksi selaku Salesman menagih kepada toko tersebut,toko tersebut tidak mau membayar 4 karton namun hanya 2 karton;Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2016, Terdakwa juga mengirfimkan 8 kartonminyak terdin
35 — 4
iddah sebagaimana pertimbangan hukum di atas, penentuan hak atasnafkah iddah berkaitan erat dengan jenis talak yang dyatuhkan oleh suami;Menimbang bahwa sesuai dengan jenis talak yang diatuhkan oleh suami dalam perkaraini adalah talak rajs;Menimbang bahwa dalam hukum Islam apabila seorang isteri dyatuhkan talak raji olehsuami maka isteri berhak memperoleh nafkah, pakaian dan tempat tinggal;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui hakhak seorang isteridalam masa iddah talak raj1 terdin
362 — 109
., Aneka Pemanjian,Penerbit Citra Aditya Baki, Bandung 1995, Cetakan Kesepuluh, hal. 3);Bahwa secara khusus terkait dengan definisi jual beli adalah suatu peranjiantmbal balik dimana pihak yang satu sebagai penjual berjanji untuk menyerahkanhak milik atas suatu barang, sedang pihak lain sebagai pembeli berjanji untukmembayar harga yang terdin atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehanhak milik tersebut;Bahwa sesuai asas konsensualisme yang ditegaskan di dalam ketentuan Pasal1458 KUHPerdata
hubungan hukum antara PenggugatKonvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/ Para PenggugatRekonvensi adalah atas adanya kesepakatan dan perjanjian, maka Majelis Hakimakan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai dasardasar hukum suatuperjanjian dikaitkan dengan hubungan hukum antara Penggugat Konvensi/ TergugatRekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi ;Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUHPerdata mengatur tentang syaratsyaratsahnya suatu peranjian/persetujuan yang terdin
188 — 45
Bahwa pengalihan kredit Tergugat Il kepada BPPN selain piutang porsiTergugat I, juga seluruh dokumen pendukung, dokumen kredit dan dokumenjaminan juga wajib diserahkan kepada BPPN f Bahwa pelaksanaan penyerahan dokumen pendukung dan dokumen kredittersebut dilakukan pada tanggal 1 Juni 1999 berdasarkan Berita Acara SerahTerima Dokumen Kredit Tergugat I tertanggal Juni 1999 Sedangkan jaminandari Tereugat kepada BPPN dilakukan pada tangzal 21 Jum 2000 terdin dan : 497 Sertifikat Hak Guna Bangunan ;
101 — 57
lebihmengindikasikan suatu gerombolan manusia sedang menurut pendapat Noyom, bahwa subyek itu sudah cukupmemenuhi syarat jika ada dua orang (atau lebih).Menurut MvT, delik ini tidak ditujukan kepada kelompok massa, gerombolan masyarakat yang tidakmelakukan kekerasan tersebut, tetapi hanya ditujukan kepada orangorang di antara mereka tersebut yangbenar secara terbuka dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan tersebutDi dalam praktk peradilan di Indonesia delik ini diterapkan dimana pelakunya hanya terdin
39 — 20
Pemilikan itu pada umunya terdin atas setiap perbuatan yang mengharuskankesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan caracara sepertmenghabiskan, memindatangankan, memakan, memakai, menjual, menghadiahkan, menukar, termasuk jugadalam halhal masih memungkinkan untuk memperoleh kembali barang itu, seperti pinjam meminjam, menjualdengan hak membeli kembali.
1.ADE ROMA
2.NAIMAN
3.KUSNANDAR ADANG MOMO
4.WARIS FITRIANTO
5.ASEP ANTA KOMARA
6.AFRI ROMANSYAH
7.SARDI YAMSI
8.HERLAMBANG
Tergugat:
1.Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Cikarang
2.Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
269 — 111
lewatnya waktu yang ditentukanBahwa, dalam hal Objek sengketa tersebut dianggap suatuKeputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan, makaseharusnya Para Penggugat memperhatikan mekanisme sesuaiUU 30/2014, telah mengatur:Pasal 75(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusandan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratifkepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yangmenetapkan dan atau) melakukan Keputusan dan/atauTindakan.(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin
99 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
SYAFRILMS bersama Terdakwa lalu dibentuk kepada kandang yaitu ILYAS bersamaisterinya HELMI yang bertugas mengawasi pemeliharaan 100 ekor sapi bantuantersebut, lalu dana dari masyarakat digunakan untuk biaya operasionalpengelolaan sapisapi Brahman Cross yang antara lain untuk biaya pembuatankandang, pakan ternak, upah tenaga kerja yang terdin dan karyawan kandangsebesar Rp20.000, (dua puluh ribu rupiah) per hari dan kepala kandangsebesar Rp1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, serta
249 — 50
NLT GASKET MFG dan TergugatII yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Sewa tertanggal 29 Desember 2006mengenai sewa sebuah bangunan yang terdin dan ruangan kantor 2 (dua) lantai,sebuah ruangan show room, 2 (dua) ruangan meeting room, ruangan genset, pos jaga,ruangan loker, jalan/pabrik, pagar, aliran listrik dan telepon seluruhnya seluas 4.411M2 dan sebuah bangunan yang terdiri dan ruangan kantin, toilet, musholla yangberukuran 20x30 M2 = 600M2 yang berdiri diatas tanah Hak Guna Bangunan denganSertifikat
128 — 86
An Nisa ayat 76 :cS Lo> (he SAB bani Whe 38 ge HT gil Olyang artinya dan jika mereka (ahli waris) terdin dari saudarasaudara lakilaki danperempuan, maka bagian lakilaki sama dengan bagian dua saudara perempuanDengan demikian maka dapat ditentukan asal masalah untuk pembagian waris iniadalah delapan bagian, dengan rincian bagian sebagai berikut :1. XXX (sebagai anak perempuan dari Sumang bin Manyu) 1/8 X 8 = 1 sehinggaMasse Dg Baji mendapat satu bagian;2.
PT. ASFIZ LANGGENG ABADI diwakili oleh : ZARKASI (Direktur)
Tergugat:
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
335 — 156
Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratifkepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yangmenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdin atas:a. keberatan; dan b. banding;4. Bahwa berdasarkan kronologis tersebut, pengajuan gugatanPenggugat masih di dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) harisejak upaya administratif.
1.HERDIYANTO
2.RUDI HARTONO
3.KASAM
4.RUDIYANTO
Tergugat:
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang
324 — 204
Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratifkepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yangmenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin atas:a. keberatan; danb. bandingPasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3):(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21(dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusantersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.Hal. 6 dari 76 Putusan Nomor : 79/G/TF
DARWIS. B
Tergugat:
Bupati Aceh Barat Daya
293 — 252
Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin darikeberatan dan banding administratif;c. Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secaratertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum denganmemuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepadapejabat yang berwenang menghukum;d. Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukankepada badan pertimbangan ASN;e.
152 — 34
Memiliki hak penuh dengan Kuasa Jual dariPIHAK KEDUA sebanyak 34 (tiga pulun empat) unit perumahan yang terdin dan :30 (tiga puluh) unit perumahan, dst, 4 (empat) unit perumahan type50 dst..Bahwa demikian pula selanjutnya terkait dengan dalil gugatanPenggugat angka Romawi Ill 10 (Sepuluh) yang menyebutkan darisertifikatsertifikat tersebut di atas sebanyak 22 (dua puluh dua)sertifikat dititipbkan di Notaris Tjahjo Indro Tanajo, SH, yaitu (Tanda Bukti Vill),hal ini adalah juga SAH karena merupakan
93 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
ayat (3) dan ayat (4)dapat dibentuk Tim Pemeriksa;(2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiridan Atasan Langsung, Unsur Pengawasan dan UnsurKepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk;Kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang PedomanPenjatuhan Hukuman Disiplin dan Penindakan Administratif bagiPNS di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI, telah secarategas dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa:(1) Tim Pemeriksa terdin
61 — 13
Hijaudengan panjang kurang lebih 1,5 meter yang salah satu ujungnya diikatmenyerupai simpul, 1 (Satu) buah sarung tangan warna Putih bermotif bintik Hal (42) dari 71 Hal / Putusan Pidana Nomor : 74/Pid.B/2016/PN Swi;bintik hitam, 1 (satu) buah pisau cartter warna Biru, 1 (Satu) gulung lakbanwarna kuning, 9 (Sembilan) ekor hewan ternak jenis kambing dan 1 (satu) unitHandphone merk Samsung model GTC3303i warna Putih Hitam;Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dan diperihatkan didalam persidangan in terdin