memiliki kewajiban hukum untukmenolak permohonan kehendak nikah dari Tergugat II dan Turut Tergugat.Bahwa bukti P.6 telah membuktikan bahwa ternyata dalam putusan KomisiInformasi Sulawesi Utara Tergugat telah tegas menyatakan beberapa dokumenkelengkapan berkas terkait pencatatan nikah antara Tergugat II dan Turut Tergugattidak ada atau tidak terpenuhi, sebagaimana diterangkan melalui bukti P.5 junctobukti P.6 yaitu permohonan penyelesaian sengketa informasi yang telah kamiajukan dan diputus oleh Komisi

Informasi ternyata ditemukan fakta kalau IzinTertulis dari Orang Tua (in casu Penggugat), Surat Pengantar dari Kelurahan (buktiP.8), dan Fotokopi Akta Kelahiran Turut Tergugat sebagai kelengkapan dokumenuntuk Pencatatan Nikah antara Tergugat II dan Turut Tergugat.Bahwa selain itu Tergugat juga telah melanggar ketentuan Pasal 16 ayat(3) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 dimana calon mempelai(calon suami dan calon istri) yang akan melaksanakan pencatatan nikah diluardomisilinya harus mendapatkan

Walaupunpada legal standing Penggugat. dalam UU KIP siapa saja dapatApakah hal tersebut dapat dibenarkan mengajukan tuntutan untukapabila ditinjau dari sudut pandang asas mendapatkan informasi, namunno interest no action yang dianut dalam dalam pemeriksaan sengketa KIPPasal 53 (1) UU Peradilan TUN dan Pasal harus dipertimbangkan tentang ada36 Peraturan Komisi Informasi No. 1 tidaknya kepentingan yangTahun 2013. berimplikasi pada /egal standingPenggugat.

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang telah diatur dalamUndangUndang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum, sehingga berdasarkan asashukum /ex specialis derogat legi generalis, ketentuan yang dipedomaniadalah ketentuan UndangUndang tersebut.Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding menganggap permasalahan aquo sebagai permasalahan keterbukaan informasi public, makaseharusnya Para Penggugat/Para Pembanding seharusnya mengajukanPenyelesaian Sengketa Informasi di Komisi

Informasi Publik sebagaimanaketentuan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik.5.

Walaupunpada legal standing Penggugat. dalam UU KIP siapa saja dapatApakah hal tersebut dapat dibenarkan mengajukan tuntutan untukapabila ditinjau dari sudut pandang asas mendapatkan informasi, namunno interest no action yang dianut dalam dalam pemeriksaan sengketa KIPPasal 53 (1) UU Peradilan TUN dan Pasal harus dipertimbangkan tentang ada36 Peraturan Komisi Informasi No. 1 tidaknya kepentingan yangTahun 2013. berimplikasi pada /egal standingPenggugat.

Pasal 33 ayat (3) Undana Undana Nomor 2 Tahun 2011 tentangPartai Politik Menyatakan dengan jelas dan tegas bahwa Perkara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60(enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilannegeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memorikasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung ;Bahwa Rekan Advokat Penerima Kuasa dari PENGGUGAT perkara aquo saat inipatut diduga adalah Ketua Komisi

Informasi Provinsi Kalimantan Timur yangmerupakan juga pejabat publik berdasarkan surat keputusan GubernurKalimantan Timur dimana sesuai Undang Undang Advokat No 18 Tahun 2003Pasai 20 ayat (1,2,3) tidak dapat merangkap jabatan menjalani profesinya,selama menjabat jabatan publik tersebut ;Bahwa rekan advokat Penerima Kuasa pada sidang terbuka yang dilaksanakanpada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 telah menunjukan identitas izin prakteksebagai Advokat namun belum dapat menunjukan Surat Pengambilan

JatimPSAMA/2015 Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.(Sesuaidengan salinannya);: Fotokopi Surat dari Lurah Pandaan tangggal 25 Maret2015 Nomor: 005/16/424.211.1.04/2015 Perihal:Pemberitahuan (Sesuai dengan aslinya);Putusan Perkara Nomor : 283/G/2016/PTUN.SBY.Halaman 20 dari 37 Halaman25.Bukti P26 : Fotokopi Surat dari Lurah Pandaan tangggal 31 Maret2015 Nomor: 005/16/424.211.1.04/2015 Perihal:Keterangan Riwayat Tanah.

Nomor 435 K/Pdt/2017Bahwa surat permohonan informasi Penggugat adalah merupakan wilayahhukum administratif dan apabila terjadi sengketa terhadap permohonaninformasi tersebut dapat diajukan kepada Komisi Informasi maupungugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 37 dan 38 jo.Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik);Bahwa sesuai angka 3 tersebut di atas, Pengadilan yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata

UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Komisi Informasi Publik sertaperaturan hukum lainnya yang berkaitan ; MENGADILI1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;2.

Adapun yangberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalahPengadilan Tata Usaha Negara dengan subjeknya bukan TERGUGAT.Namun, sebelum PENGGUGAT mengajukan perkara a quo di PengadilanTata Usaha Negara terlebih dahulu perkara tersebut harus diselesaikanpada Komisi Informasi Publik, sehingga Pengadilan Negeri Sarolangunsecara hukum patut menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara tersebut;3.

./2019/PT TJK.26.27.28.29.30.31.32.10pihakpihak terkait sebagai narasumber seperti: Pemerintah Kota BandarLampung, DPRD Kota Bandar Lampung, BPN Kota Bandar Lampung, DinasPekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, Dinas, Badan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung, Dinas PasarKota Bandar Lampung, Polda Lampung, Komisi Informasi Provinsi Lampung,dan Ombudsman RI Perwakilan Lampung.Bahwa terhadap Diskusi Publik tersebut dalam Poin 21 di atas, para pihakyang menjadi narasumber hanya

., T3b. dan T4tersebut haruslah dikesampingkan dan dibatalkan demi hukum ; Sehinggaoleh karena itu Surat Pemutusan Hubungan Kerja yang dikirimkan olehPertamina kepada Penggugat/Pemohon Peninjauan kembali (SabarbudiAlisantoso) yaitu Bukti T5 haruslah dikesampingkan juga dan kemudianDibatalkan demi Hukum ;Apalagi sesuai Bukti PK3 yaitu Surat Pernyataan dan Pemberitahuan terkaitPutusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, yaitu pada angka 2.Pertamina telah mengakui bahwa Pertamina Tidak Dapat menunjukkanTanda

Terkait adanya ketidakjelasan IMB, akhirnya Penggugat menelusuri danmelaporkan ke Pengurus YLPK JATIM yang diteruskan ke permohonansengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi (KIP) JawaTimur.

Bahwa dalildalil yang disampaikan oleh Penggugat dan Penggugat IItelah mencampurkan beberapa dalildalil yang secara hukum dapatdikualifikasikan sebagai perbuatan hukum atau dalildalil yang terpisahdan berbeda dari pokok perkara ini.Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan Penggugat II menyangkutdikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat, namun dalam dalildalilkeberatannya Penggugat dan Penggugat II telan menggunakan dalildalil keterbukaan informasi public yang secara absolute menjadiKewenangan Komisi

Informasi Publik (KIP), dalildalil tentangperlindungan konsumen yang menjadi kewenangan Badan penyelesaianSengketa Konsumen (BPSk), Serta dalildalil tentang hak azazi manusia.Bahwa penggabungan beberapa dalildalil dalam satu posita gugatansengketa TUN, secara hukum dapat berakibat Gugatan Penggugat danPenggugat II dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur/obscuurkarena Penggugat dan Penggugat tidak secara cermat, jelas danlengkap memuat dalildalil yang menjadi dasar gugatannya, sehinggadengan

yang dikecualikan, sehingga dapat diminta olehPara Penggugat dan Masyarakat Kabupaten Bekasi sesuai denganmekanisme permintaan informasi publik yang ada dan diatur pada PejabatPengelola Informasi Public, Pemerintah Kabupaten Bekasi.Sesuai UU No. 14 Tahun 2008, Penggugat dan Penggugat II danmasyarakat Kabupaten Bekasi telah dijamin untuk mendapatkan informasipublic sesuai dengan mekanisme yang ada dan jika informasi tidakdidapatkan, maka Para Penggugat dapat menggunakan upaya hukumkeberatan melalui Komisi

Informasi Publik (KIP);Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dan menolak secara tegas dalilgugatan Penggugat dan Penggugat II halaman 7 angka 4 posita yangpada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Penggugat II merasatidak diberikan kesempatan dan tidak diberikan hak yang sama olehTergugat terkait adanya perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkanSurat Keputusan objek perkara berjudul Penugasan Kembali, karenaTergugat menyadari ada kelebihan batas waktu sdr.

Kemudian diskusi dengan Pengadilan Negeri jugapada waktu itu ada dua opsi, pertama mengajukan eksekusi, ataumemang ke PTUN; Bahwa saksi tahu ada penolakan permohonan balik nama dariBPN, karena saksi mengetahui proses Pak Ivan Wirata ini, dariproses cerai sampai harta gono gini, sampai terakhir, kKemudiansaksi berhenti saya menjadi Komisi Informasi.

Bahwa pernah diajukan sengketa ke Komisi Informasi Publik danhasilnya dikabulkan; Bahwa walaupun komisi Informasi Publik memutuskan warga bolehbuka warkah tetapi Sampai sekarang BPN tidak mengeluarkan warkah atastanah sengketa terebut; Bahwa Warga dan PT.

pengakuan tanah a quo adalah cacatadministrative:Bahwa mengenai Buku Daftar Inventarisasi Tanah KIB A, setelah membacadengan saksama, Pemohon Kasasi/Penggugat menemukan kejanggalankejanggalan atau ketidaksesuaian dengan pedoman teknis pengelolaan barangmilik daerahsebagaimana PERMENDAGRI No. 17 Tahun 2007 TentangPedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang pada pokonya sebagaiberikut:1.Bahwa benar Penggugat pernah menerima buku KIB A dari TermohonKasasi IV/Tergugat Il Intervensi melalui Komisi

Informasi Daerah ProvinsiJawa Barat (selanjutnya disebut KID) karena Penggugat kesulitanmendapatkan informasi dandata mengenai informasi asset PemerintahKabupaten Majalengka khususnya yang berhubungan dengan Tanah a quo;Halaman 31 dari 39 halaman.

Dan akhirnyaPenggugat mengajukan ke Komisi Informasi dan juga membuat pengaduanke Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah.Bahwa terlepas dari usaha dan perjuangan Penggugat untuk mencari datadan informasi proses awal dari surat surat yang dimiliki Tergugat dan Il, dansekitar bulan April 2015 sewaktu proses mediasi di kantor Tergugat Ill, yangmana Tergugat dan Il tidak pernah hadir, bahwa di lokasi tanah Obyeksengketa, orang suruhan Tergugat dan Il melakukan aktipitas di tanahobyek sengketa dengan

Secara analogi lembaga Bawasludapat disamakan seperti Komisi Informasi Pusat (KIP) dalam menangani sengketainformasi publik dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang menanganipelenggaran atas undangundangn penyiaran. Pendapat Majelis Hakim ini sejalandengan pendapat Prof.

, yakni gugatan keperdataan di PNRangkasbitung yang putusannya adalah gugatan Pemohon(yang juga Pemohon dalam uji materi ini) dinyatakan ditolak;Bahwa sebagai masalah implementasi, yakni dalam halketerbukaan informasi mengenai laporan keuangan, makasebagaimana disampaikan oleh Pemohon saat gugatanperdata di Pengadilan Negeri Rangkasbitung, Majelis Hakimmenyarankan untuk membawa perkara ini sesuai denganUndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik, yakni mekanisme melalui Komisi

Informasi(Bukti T5);d.

.16 Tahun2001 tentang Yayasan yang berhak meminta audit adalah pengurus yayasan;bahwa karena Penggugat tidak berhak untuk meminta Audit maupunpengawasan internal terhadap kKeuangan Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN)karena Penggugat merupakan mantan pendiri Yayasan Tunas Andalan Nusa(TAN), dimana Penggugat adalah sebagai warga biasa yang menginginkanketerbukaan informasi publik terhadap Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) ,maka sangat beralasan menurut hukum gugatan tersebut seharusnya diajukankepada Komisi

Informasi Publik agar segera disidangkan sebab permintaan dariPenggugat adalah menyangkut keterbukaan informasi Publik mengenai auditYayasan Tunas Andalan Nusa (TAN);bahwa karena Penggugat bukan merupakan Pengurus yayasan dan gugatanseharusnya diajukan ke Komisi Informasi Publik menyangkut keterbukaaninformasi, maka sangat beralasan menurut hukum gugatan Penggugat ditolakselurunnya atau setidaktidaknya tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkeVerklaard);3.

audit adalah pengurus yayasan;bahwa karena Penggugat tidak berhak untuk meminta Audit maupunpengawasan internal terhadap kKeuangan Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN)karena Penggugat merupakan mantan pendiri Yayasan Tunas Andalan Nusa(TAN), dimana Penggugat adalah sebagai warga biasa yang menginginkanketerbukaan informasi publik terhadap Yayasan Tunas Andalan Nusa (TAN) ,maka sangat beralasan menurut hukum gugatan tersebut seharusnya diajukanHalaman 40 dari 161 Putusan Nomor 376/Pdt/2020/PT MDNkepada Komisi

Informasi Publik agar segera disidangkan sebab permintaan dariPenggugat adalah menyangkut keterbukaan informasi Publik mengenai auditYayasan Tunas Andalan Nusa (TAN);bahwa karena Penggugat bukan merupakan Pengurus yayasan dan gugatanseharusnya diajukan ke Komisi Informasi Publik menyangkut keterbukaaninformasi, maka sangat beralasan menurut hukum gugatan Penggugat ditolakselurunnya atau setidaktidaknya tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkeVerklaard);4.