Ditemukan 895 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : s.t.dalam s.e.dalam skh.dalam sh.dalam s.h.adalah
Pengadilan PN PELALAWAN Perdata
Register : 07-11-2019 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 30-07-2020
Putusan PN PELALAWAN Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Plw
Tanggal 28 Juli 2020 — Penggugat:
1.MALIK NG
2.LILI SALIM
3.ASNI
4.TANDI SUHELI
5.VERAWATY
Tergugat:
YAYASAN IKHWAN PEKANBARU IKHWAN FOUNDATION
Turut Tergugat:
1.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PELALAWAN
2.CAMAT BANDAR SEIKIJANG
3.KEPALA DESA MUDA SETIA
4.KEPALA DESA PANGKALAN BARU
158 — 60
  • Yahya Harahap, S.H.dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan,Pembuktian dan Putusan Pengadilan, 2004, 439);Menimbang, bahwa di dalam surat Jawabannya Tergugat menyatakanbahwa dari aspek prinsipalis yuridis Gugatan Para Penggugat ditinjau darikausalitas Hukum adalah cacat formil, karena tidak menarik Gubernur Riausebagai Tergugat, sebab Gubernur sebagai Pejabat Tata Usaha NegaraTerhadap tanah sengketa A quo telah menerbitkan Surat Nomor: 522.21/PPD/3346 tanggal 11 November
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 08-06-2016 — Putus : 18-01-2017 — Upload : 08-05-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 307/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 18 Januari 2017 — - Ir. Wahyudin Akbar, Lawan - Pertamina Foundation (Yayasan Pertamina),
225 — 163
  • Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata terbitan Sinar Grafika,2007 pada halaman 46 menyatakan sebagai berikut:Perkataan contentiosa atau contentius, berasal dari bahasalatin.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-06-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 375 K/Pdt/2016
Tanggal 14 Juni 2016 — I. 1. PT MEINDO ELANG INDAH, 2. JEMMY CHAN disebut juga CHAN JEMMI, II. PT METROPOLITAN DEVELOPMENT VS TING, AURELIA YUWITA ELIKA, dahulu bernama TING, TSUEN PU (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis TING AURELIA YUWITA E) DAN 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI cq. GUBERNUR DKI JAKARTA cq. WALIKOTA JAKARTA BARAT cq. CAMAT KEBON JERUK, 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KODYA JAKARTA BARAT
144 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sudikno Mertokusemo, S.H.dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Indonesiamengenai asas point dinteret point d'action, yaitu:Bahwa barang siapa mempunyai kepentingan dapat mengajukantuntutan hak atau gugatan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2453 K/PID.SUS/2013
WISMAN PGL IS
55 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Andi Hamzah, S.H.dalam persidangan;Bahwa oleh karenanya, penjelasan Pasal 2 UUPTPK kalimat pertamatersebut, merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan danjaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28 D ayat (1)UUD 1945.
Pengadilan PN BANYUWANGI Perdata
Register : 24-11-2015 — Putus : 09-01-2017 — Upload : 17-10-2017
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 223/Pdt.G/2015/PN Bwi
Tanggal 9 Januari 2017 — Drs. WARIDJAN lawan SUGIHARTOYO, S.H, dkk
585 — 306
  • Yono)e =Ketua : SOEPADMOe = Ketua Il : Doktor AMBROSIUS WARO BATARA GOAe = Ketua ill : KRISTYA KARTIKA,S.H.Halaman 17 dari 223 Putusan Perdata Gugatan Nomor 223/Pdt.G/2015/PN Bwie =Ketua IV : CEBRET JAMARI HARDJITOe KetaV : BEDJO SANTOSOe Sekretaris : HADI HARSONOe =Sekretaris Il : SUDIBYOe =Sekretaris Ill : KOESNOTOe Bendahara : SUNARDIe Bendahara Il : SUTONO,S.H.dalam perkembangannya terjadi lagi perubahan anggaran dasar tercantumdalam Akta No. 460 tanggal 27 Juli 2002, jo Akta No. 3 tanggal 1
    Yono)e =Ketua : SOEPADMOe = Ketua Il : Doktor AMBROSIUS WARO BATARA GOAe = Ketua Il > KRISTYA KARTIKA,S.H.e Ketua IV : CEBRET JAMARI HARDJITOe KetaV : BEDJO SANTOSOe Sekretaris : HADI HARSONOHalaman 158 dari 223 Putusan Perdata Gugatan Nomor 223/Pdt.G/2015/PN Bwie Sekretaris Il : SUDIBYOe ~=Sekretaris Ill : KOESNOTOe Bendahara : SUNARDIe Bendahara Ill : SUTONO,S.H.dalam perkembangannya terjadi lagi perubahan anggaran dasar tercantumdalam Akta No. 460 tanggal 27 Juli 2002, jo Akta No. 3 tanggal 1
Pengadilan PN POLEWALI Perdata
Register : 18-02-2019 — Putus : 28-06-2019 — Upload : 01-09-2019
Putusan PN POLEWALI Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Pol
Tanggal 28 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
73 — 68
  • Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan,pembuktian dan putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta cetakan keSembilan, tahun 2009, pada halaman 514 mengemukakan bahwa, semua alatbukti yang diajukan pihak lain (penggugat) dapat dibantah atau dilumpuhkandengan bukti lawan. Alat bukti keterangan saksi dapat dibantah pihak lawandengan alat bukti yang sama maupun dengan jenis alat bukti lain.
Pengadilan PN SLEMAN Pidana Umum Pemalsuan
Register : 17-04-2017 — Putus : 22-06-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN SLEMAN Nomor 186/Pid.B/2017/PN Smn
Tanggal 22 Juni 2017 — pidana -SURYATIN, SH Als. SURYO Bin Almarhum ADIN SURANTO
197 — 62
  • AGUS MUTHOLIB, AR, BA dengan persetujuan SITI SOFIATUN(istri AGUS MUTHOLIB) sebagai pemilik aset berupa tanah SHM00864/dadirejo Kab.Purworejo, diserahkan kepada Notaris TUTI ELTIATI, S.H.dalam keadaan tanda tangan para pihak masih kosong sehingga draft SKMHTtersebut berada di Notaris TUTI ELTIATI, S.H., selanjutnya sekitar awal Januari2010 draft SKMHT yang telah ada tangan para pihak berada di meja terdakwadan terdakwa disuruh oleh Notaris TUT!
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 29-12-2020 — Putus : 10-02-2021 — Upload : 13-02-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 716/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 10 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat : JHONY LUKITO Diwakili Oleh : GOGO EDY H MARPAUNG
Terbanding/Tergugat I : BOBBY VALENTINO HALIM
Terbanding/Tergugat II : ALEX HENDRAWAN
Terbanding/Tergugat III : RANDY GWAN
Terbanding/Tergugat IV : PT. LINGKAR JAYA TIRTA
Terbanding/Turut Tergugat I : PD. PASAR JAYA
Terbanding/Turut Tergugat II : NOTARIS ESTHER SETIAWATI SANTOSO,SH
Terbanding/Turut Tergugat III : NOTARIS AUGUSTIN BEATRICE SUYANTO, SH
Terbanding/Turut Tergugat IV : NOTARIS HENDRA WISMAL, SH
Terbanding/Turut Tergugat V : NOTARIS SUHARDI HADI SANTOSO, SH
Terbanding/Turut Tergugat VI : NOTARIS SIAUW HENRY LEOPRAYOGO, SH
Terbanding/Turut Tergugat VII : NOTARIS MALA MUKTI, SH
510 — 332
  • Heidi Ratnawati Porwayla, S.H.Dalam Gugatan A Quo Namun Tidak Menarik Ny. Heidi RatnawatiPorwayla, S.H. Sebagai Pihak Dalam Perkara A Quo Baik Sebagai TergugatAtau SetidakTidaknya Sebagai Turut Tergugat;Bahwa dalam posita gugatan a quo halaman 3, Penggugat mendalilkansebagai berikut :Bahwa berdasarkan Akte Nomor 46 tanggal 30 Oktober 2008, NotarisRose Takarina, S.H., Penggugat selaku Direktur Utama PT.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT
Register : 30-11-2015 — Putus : 17-05-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 613/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt
Tanggal 17 Mei 2016 —
82 — 32
  • Marbun, S.H.Dalam kesempatan ini Tergugat Il menegaskan bahwa Polres MetroJakarta Barat telah bekerja secara profesional dengan menanggapi danmenindaklanjuti laporan Tergugat Il No. LP 290/II/2012/PMJ/Res.JB. danmelalui penyidiknya telah menjalankan tugas dengan baik, sungguhHal. 26 dari 130 hal.Perkr.No. 613/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt.11sungguh dan profesional serta menerapkan hukum secara adil dalampelayanan aduan masyarakat.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-04-2014 — Putus : 10-08-2015 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 226/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel
Tanggal 10 Agustus 2015 — THERESIA PIPIT WIDOWATI (Orang tua dari MARC AAROON KROONEN, beralamat di Kencana Permai 8/3 Pondok Indah Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prof Dr. O.C.Kaligis S.H.,M.H, NADYA HELIDA, S.H., M.H., CINTA INDAH K.P. TRISULO, S.H., DEWI EKUWI VINA, S.H, ISHEMAT SOERIA ALAM, S.H, PANGERAN BARON, S.H., Advokat-advokat dan/atau Penasihat Hukum, pada kantor hukum OTTO CORNELIS KALIGIS & Associates, beralamat di Jl. Majapahit 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B 123, Jakarta Pusat, 10160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 117/SK.IV/2014 tertanggal 17 April 2014, untuk Selanjutnya disebut sebagai --- PENGGUGAT ; M e l a w a n 1. YAYASAN JAKARTA INTERNASIONAL SCHOOL, yang beralamat di Jalan Terogong Raya No.33, Cilandak Raya, Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------------------------- TERGUGAT I ; 2. KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jalan Raya Jenderal Sudirman Pintu I, Gedung D, Depdiknas Senayan, Jakarta 10270, Selanjutnya disebut sebagai ------------ TERGUGAT II ; 3. PT. ISS INDONESIA, suatu Perseroan terbatas yangt beralamat di Graha ISS, Jalan Jenderal Sudirman Blok J No. 3 Bintaro Jaya 15229, sebagai -------------------------------------------------------------------------------------------------- TERGUGAT III ; 4. ISS A/S, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Denmark, beralamat di Buddingevej 197 DK-2860, Soborg, Denmark sebagai ------------------------------------------------------------------------------------ TERGUGAT IV ;
564 — 371
  • Sutan Remy Sjahdeini, S.H.dalam bukunya yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,Cetakan kedua, Penerbit PT Grafiti Pers, 2007, halaman 84, yangmenyatakan sebagai berikut:"Dalam perbuatanperbuatan perdata, seorang pemberi kerja(employer) bertanggung jawab atas kesalahankesalahan yangdilakukan oleh bawahannya sepanjang hal itu terjadi dalam rangkapekerjaannya.
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Khusus Pidsus Cukai
Register : 22-06-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 13-04-2021
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 125/Pid.Sus/2020/PN Tbk
Tanggal 17 September 2020 — Amalia Sari.,SH Ryan Rizal Bin Alm Abdul Rahman
192 — 154
  • Wirjono Prodjodikoro, S.H.dalam bukunya AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia (vide. Hlm. 59)mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindakpidana adalah seorang manusia sebagai oknum.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 27-01-2016 — Putus : 13-12-2016 — Upload : 02-05-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 42/PDT.G/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 13 Desember 2016 — PT. VERSACON MEDICAL Lawan 1.CARL ZEISS Pte Ltd 2.KEPALA PERWAKILAN dari KANTOR PERWAKILAN CARL ZEISS Pte Ltd 3.PT. ELO KARSA UTAMA
308 — 190
  • Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya yang berjudul "Permasalahan dan Penerapan SitaJaminan (Conservatoir Beslag)":"Sekalipun esensi atau inti alasan oermohonan sita jaminan terletakpada unsur terqugatakanmenggelapkan barangbarangnya'dengan tujuan untuk merugikan kepentingan pihak penggugat, unsurtersebut mesti didukung oleh unsur "adanyapersangkaan yangberalasan'", vide hal. 35 Suatu persangkaanHal 122 dari 140 Hal Putusan No. 42/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Selyang dapat mendukung alasan pengabulan sita jaminan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 12-06-2017 — Upload : 28-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 12 Juni 2017 — RITHA SAHARA, S.Sos, M.Si
109 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP:Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Perdata
Register : 30-10-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 12-04-2019
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Gns
Tanggal 9 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
166 — 442
  • Harifin A Tumpa, S.H.dalam bukunya yang berjudul Wenguak Roh Keadilan Dalam PutusanHakim Perdata, Penerbit CV Tanjung Agung, Jakarta, 2012, halaman98, menyatakan hal sebagai berikut:DISAYANGKAN DALAM PRAKTEKNYA SERING DITEMUKANPERMINTAAN UANG PAKSA TANPA MENGHIRAUKANPERATURAN TERKAIT PENGENAANNYA.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 09-02-2016 — Putus : 18-04-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 141 B/PK/PJK/2016
Tanggal 18 April 2016 — PT. TUNGGAL YUNUS ESTATE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
36 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Andi Hamzah, S.H.dalam artikelnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu, yangdimuat dalam Media Hukum, Vol. 2 Nomor 7 Tahun 2003, hal12, menyatakan bahwa meskipun dikatakan Hakim bebasdalam pengambilan keputusan, namun terikat pada apa yangdidakwakan oleh penuntut umum, hakim tidak bolehmenjatuhkan pidana di luar dakwaan penuntut umum, sistemHalaman 25 dari 134 halaman.
Pengadilan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Perdata
Register : 10-05-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Slw
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat:
1.LINDAYANI
2.LISWAHYUNIASIH
3.RUSTININGSIH
4.KURNIATI
5.DEWI HANDOKO
Tergugat:
1.OEY MAY LIE
2.OEY MAY YAN alias MEYAN
3.ROESWINI isteri Alm. TAN TJIN KWIE
4.PURNAWAN alias PO SYU
5.HERIYANTI
6.TJOA ENG HWA alias EDI HIMAWAN
7.TJOA MAY FANG alias FANY FAJARWATI
8.SUKRISNO alias KWEE KWAN HENG alias AHENG
122 — 67
  • Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafikahalaman 153;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa danmempertimbangkan pokok perkara gugatan a quo maka terlebih dahulu akanditeliti apakah dalam gugatan a quo ada permasalahan terkait dengankewenangan (kompetensi) mengadili baik secara Absolut sebagaimanaketentuan Pasal 134 Herziene Indonesische Reglement (H./.R.)/ Pasal 160Rechtsreglement
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 26-10-2020 — Putus : 13-04-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 168/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 13 April 2021 — Penggugat:
HENDRAWAN WISNU PURNAMA, dkk (34 orang)
Tergugat:
2. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN JEMBER
Intervensi:
PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
342 — 240
  • Pengadilan yang berwenangberisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itudinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugidan/atau rehabilitasi, hal ini sesuai dengan adagium dalam Peradilan TataUsaha Negara yang dikenal dengan adigium point d interest point d actionatau no interest no action yang berarti tanpa ada kepentingan maka tidakdiperbolehkan mengajukan gugatan ke pengadilan;Menimbang, bahwa pengertian kepentingan menurut Indroharto, S.H.dalam
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 17-12-2014 — Putus : 01-10-2015 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN DEPOK Nomor 200/PDT.G/2014/PN DPK
Tanggal 1 Oktober 2015 — NY. RATNA PARAPAT Melawan 1. BETTY SUPARTINI,SH 2. SREVANUS SUNARYO dalam perkara ini digantikan oleh ahli warisnya SRI WAHYUNINGSIN, DORA KUSUMA ASTUTI, CHRISTIANTO CHANDRA KUSAUMA., Dkk
176 — 474
  • Yahya Harahap, S.H.dalam buku "Hukum Acara Perdata, penerbit Sinar Grafika tahun 2005, halaman320, bahwa:Pengadilan atau hakim dilarang mengabulkan dan meletakkan sitajaminan terhadap barang yang diagunkan dan dijaminkan pada waktuyang bersamaan;Permohonan sita terhadap barang yang sedang diagunkan harus ditolak,demi melindungi kepentingan pihak pemegang agunan; Yang dapat diberikan pengadilan atas permintaan sita tersebut, hanyasebatas sita penyesuaian (vergelijkende beslag).Pendapat M.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 08-08-2018 — Putus : 13-05-2019 — Upload : 30-01-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 445/Pdt.G/2018/PN .Jkt Utr
Tanggal 13 Mei 2019 — Penggugat:
1.H. ZAINAL ARIFIN
2.IRWANSYAH
3.TUTI AMINAH
4.ENDEH SUKARSIH
Tergugat:
1.PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA
2.PT. INDOFICA HOUSING
3.PEMERINTAH RI Cq. MENTERI AGRARIA Cq KEPALA BPN Cq KAKANWIL BPN JAKARTA
4.PEMERINTAH DKI JAKARTA Cq DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Cq SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA JAKARTA UTARA
5.PEMERINTAH DKI JAKARTA Cq KOPERASI PEMBINA PROFESI DAN OLAHRAGA PERAIRAN DANAU SUNTER JAKARTA SUNTER
6.PEMERINTAH DKI JAKARTA Cq BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
7.PEMERINTAH DKI JAKARTA Cq BADAN PENGELOLA ASET DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
98 — 151
  • Sudikno Mertokusumo S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Kelima, penerbit LibertyYogyakarta, tahun 1993, halaman 42, yang menyatakan bahwa:... adapun yang dimaksud dengan gugatan obscuur libel adalah gugatan yagberisi. pernyataanpernyataan yang bertentangan satu sama yang lain.
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 03-11-2010 — Putus : 19-01-2011 — Upload : 11-10-2011
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 112
Tanggal 19 Januari 2011 — Lettu Inf Sukimin
57 — 25
  • Sianturi, S.H.dalam bukunya Asas Hukum Pidana di Indonesiadan Penerapannya Penerbit Storia GrafikaJakarta 2002, pada halaman 143 menjelaskanyang dimaksud dengan "*melawan hukum berartiMenimbangMenimbangMenimbangMenimbang114bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuaidengan larangan atau keharusan hukum, ataumenyerang suatu) kepentingan yang dilindungioleh hukum (dalam hal ini hukum positif yangberlaku di Indonesia).Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelisberpendapat bahwa tanpa hak atau = melawanhukum