yang hanya bisa dihubungkan secaraalternatif atau kumulatif tidak mungkin berada dalam hubungan subsidiaritas.Bahwa benar, didalam Pasal 12 huruf dan huruf b UU Tipikor, yang didalamnyamemiliki unsur dalam jabatan .

Meskipun pelimpahan perkaranya kePengadilan Tipikor tidak harus bersamasama. Jadi apabila Pemberi Suap belumditetapkan sebagai tersangka, maka Penerima Suap juga belum dapat ditetapkansebagai Tersangka.

Maka ketentuan Pasal 12 huruf e UU Tipikor tidak memenuhi unsurunsurnya untuk dapat didakwakan kepada Terdakwa.PertanyaanDengan cara apakah Terdakwa melakukan pemaksaan dengan Pemohonperijinan atau dengan saksi Fikri Salim?

Sehingga jikapelakunya tunggal (hanya Terdakwa saja maka penerapan Pasal 55 KUHPjustru membuat Pasal 11 UU Tipikor menjadi tidak terobukti. Di dalam kasusini yang ditetapbkan sebagai Terdakwa hanya si Penerima sedangkanPemberi tidak ditetapkan sebagai Tersangka. Hal ini selain melanggar kodratPasal 11 UU Tipikor juga membuat Pasal 55 ayat (1) tidak terbukti karenapertanggungjawaban pidananya bisa dimintai juga kepada orang lain.

Pasal 12 huruf b Undangundang Tipikor pemberian itu dilakukan setelah si pejabat melakukan sesuatu.Kalau Pasal 12 huruf a Undangundang Tipikor sebelum si pejabat melakukansesuatu. Di dalam beberapa kejadian itu dikualifikasi sebagai percobaanpenyuapan. Jadi kalau dalam percobaan penyuapan yang mencoba menyuapsaja yang bisa dipidana, yang menerima tidak bisa di pidana.

JAKFAR SIDDIK, SH.2 (dua) lembar surat pembuatan Instalasi baru pada UPTD Pasar PagarDewa Nomor : 005/481/X/D.Perindag/2016 tanggal 31102016.Halaman 10 dari 24 hal Put No 3 /Pid.SusTPK/2018/PT.BGL14.15.16.17.18.19.20.21:22.23.24.25.26.2/.28.29;30.31.1 (satu) bundle Surat penawaran kerjasama dengan Media PengawasKorupsi Detektif Tipikor Nomor : 01/MPK/DT/BKL/X1I/2016 tanggal 01Desember 2016.1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan dari koperasi Sukses BersamaMandiri Nomor : P.09/KSBM/VIII/2016 tanggal

JAKFAR SIDDIK, SH.2 (dua) lembar surat pembuatan Instalasi baru pada UPTD Pasar PagarDewa Nomor : 005/481/X/D.Perindag/2016 tanggal 31102016.1 (satu) bundle Surat penawaran kerjasama dengan Media PengawasKorupsi Detektif Tipikor Nomor : 01/MPK/DT/BKL/XI/2016 tanggal 01Desember 2016.1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan dari koperasi Sukses BersamaMandiri Nomor : P.09/KSBM/VIII/2016 tanggal 08 Agustus 2016.1 (satu) bundle Surat Pencabutan Edaran dari Dinas Koperasi dan UsahaKecil dan Menengah Kota Bengkulu

Madip;Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kelas A Bengkulu Nomor 19/PID.B/TIPIKOR/2014/PN.BKL tanggal 21 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :il.Menyatakan Terdakwa Masnidawati alias Ida binti Masrial tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan KesatuPrimair;Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp5000 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 15/Pid.SusTPK/2014/PT.BGLtanggal 9 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; Memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriBengkulu Nomor 19/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL. , tanggal 21 Juli2014 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenailamanya

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkansebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta.Pid/Tipikor/2014/PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 11 Nopember 2014 Jaksa/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu mengajukan permohonankasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana

,M.H. sebagai Panitera Pengganti telah meninggal dunia pada hariRabu, tanggal 30 Desember 2015, maka putusan ini ditandatanganioleh Hakim Agung dan Panitera Mahkamah Agung RI.Jakarta, 2016Panitera Mahkamah Agung RITtd./ Made Rawa Aryawan, S.H., M.Hum.Oleh karena Hakim Adhoc Tipikor Dr. H. Surachmin, S.H., M.H.,sebagai Anggota/Pembaca II telah meninggal dunia pada hari Kamis,tanggal 30 Juli 2015, maka putusan ini ditandatangani oleh KetuaMajelis/Pembaca Ill Dr.

Sonta Wisesa bin Syahrul untuk membayar uangpengganti sebesar Rp212.000.000,00 (dua ratus dua belas jutarupiah),diperhitungkan dengan barang bukti berupa uang yang dititipkankepada Penuntut Umum dan telah dimasukkan dalam Rekening Bank BRINomor 065701000185302 atas nama Kejaksaan Negeri Kuala Simpangsejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai denganPenetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banda Aceh Nomor47/Pen.Pid.Sus/TPK/2015/PN Bna tanggal 16 November 2015 sebagaipengembalian

Banda Aceh Nomor 07/PID.TIPIKOR/2016/PTBNAtanggal 14 Juni2016yang menguatkanputusanPengadilanNegeri/Tipikor BandaAceh tanggal 18 April 2016 Nomor 47/Pid.Sus/TPK/201S/PNBna,tersebut" Tidakmenerapkanhukum sebagaimana mestinya"yaitu:1.

Bahwa PutusanPengadilanT inggi/Tipikor Banda Aceh tersebuttidakmencerminkan rasakeadilanyangberkembangdimasyarakat,khususnyaterhadappelakutindakpidana Korupsi. Bahwapidanayangdijatunkanharuslahmempunyaidampakyangmenjerakan (specialdeterent effect)sehinggapadaakhirnyadapatmenangkalpelakutindakpidanalainuntukberbuat,akantetapiputusanpidanayangtelahdijatuhkanolehMajelisHakimHal. 67 dari 84 hal.

Putusan Nomor 1899 K/PID.SUS/2016PengadilanNegeri/TipikorBandaAcehtidakmempunyaidampakyangmenjerakan Terdakwayangmerupakansalahsatudaritujuanhukumdanhailinijelastidakmencerminkan rasakeadilanyang berkembang di masyarakat dimanaperbuatan Terdakwatelahmerugikanmasyarakat, putusanmanatidaksesuaidenganapayangtelahkamikemukakandalamsurattuntutan(Requisitoir),menurutkamihukumanpidanayang dijatunkanoleh Majelis Hakim PengadilanNegeri/Tipikor Banda Acehbelumlahmemenuhi rasakeadilansertatidak akanmembuat

Putusan Nomor 1899 K/PID.SUS/2016hukum karena dalam pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakanperbuatan Terdakwa selaku Konsultan Perencanaan yang mengajukan tagihandan menerima pembayaran 100% untuk termin sampai dengan IV sebanyakRp797.600.000,00 sedang yang seharusnya hanya Rp435.600.000,00 adalahsebagai perbuatan penyalahgunaan wewenang atau kesempatan yang adapadanya, bukan sebagai perbuatan melawan hukum materiel sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Tipikor;Bahwa Judex Facti

MH dan Natalia Rumyaan, S.Hsebagai Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokad/PenasihatHukum Petrus Ohoitimur, SH, MH dan Rekan yang beralamat di Jalan RayaAbepura Kota Raja Kota Jayapura Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasatertanggal Jayapura 8 Maret 2017 yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Klas IA /Tipikor/PHI Jayapura tanggal 8 Maret 2017;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura ;Setelah membaca dan memeriksa :.

Pasomba Palembangan ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa kepersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA/Tipikor/PHI Jayapura dengan surat dakwaan pada pokoknya sebagai berikut :KESATUPRIMERBahwa Terdakwa dr.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp.5.000, (lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Klas A Jayapura telahmemberitahukan Permintaan Bading tersebut kepada Terdakwa pada tanggal21 Pebruari 2017 sesuai Akt Pemberitahuan No.5/Akta/Pid.SusTPK/2017/PNJal tanggal 21 Pebruari 2017 yang terlampir dalam berkan perkara .60Menimbang, bahwa Penuntut mengajukan Memori Banding tertanggal 23Pebruari 2017 yang diterima oleh Pan MUD tipikor Pengadilan Negeri Klas AJayapura

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp.5.000, (lima ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Jayapura pada hari Senin tanggal 11 September 2017 oleh kamiPahatar Simarmata, S.H., M.Hum, sebagai Ketua Majelis, Houtman L.Tobing, S.H., Hakim Tinggi Tipikor dan Dr.

., Hakim Ad Hoc Tipikor masingmasing sebagai anggota, putusanmana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hariSelasa tanggal 19 September 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut71didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Jalaludin Bugis,sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum danTerdakwa:;HakimHakim Anggota , Hakim Ketua ,1.Houtman L. Tobing, S.H. Pahatar Simarmata, S.H. M.Hum. 2.Dr.

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 Februari 2015 No.53/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI, sejak tanggal 12 Maret 2015 s/d tanggal10 April 2015;10. Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 13 Maret 2015No. 69/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI, sejak tanggal 13 Maret 2015 s/dtanggal 11 April 2015;11.

padaPengadilan Tinggi Jakarta tanggal 22 Januari 2015 # No.27/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI, sejak tanggal 10 Februari 2015 s/dtanggal 11 Maret 2015;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 Februari 2015 No.53/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI, sejak tanggal 12 Maret 2015 s/d tanggal10 April 2015;Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 13 Maret 2015No. 69/Pen.Pid/TPK/2015/PT.DKI, sejak tanggal

Majelis Hakim Tipikor yang terhormat di Jakarta dan pada lembarketiga ditandatangani oleh Drs.

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbanganMajelis Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Palu mengenai unsurmelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi, faktanya harta kekayaan terdakwa tidak adabertambah pada saat terjadinya penyimpangan pada proyekpenggantian jembatan Torate cs.

memandang perbuatan terdakwa memenuhi dan terbuktidakwaan pasal 3 UU TPK disatu pihak, dengan Majelis Hakim Tingkat Pertamadalam putusannya dilain pihak yang berpendapat bahwa dakwaan yangterbukti adalah pasal 2 ayat (1) UU TPK, maupun pendapat Terdakwa yangmengharapkan diberikan putusan oleh Majelis Hakim tingkat banding yangpaling menguntungkan dirinya ; Oleh Karena itu akan dikaji dan ditelaah secaraseksama baik dari Sudut pandang teori/doktrin maupun praktek peradilanTindak pidana korupsi (Tipikor

Ngo Jony, Konsultan Pengawas, teregister dengan perkara Nomor 19/Pid.Sus.TPK/2020/PT.PAL yo Nomor 50/Pid.Sus.TPK/2019/ PN.PAL, dituntutPenuntut umum terbukti dakwaan subsidair pasal 3 UU TPK dan memintaagar dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, denda 100 juta rupiahsubsidair 3 bulan kurungan.Bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum untuk masingmasingterdakwa tersebut Majelis Hakim tipikor tingkat pertama menilai keempatempatnya dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi vide pasal

seperti pada pasal 3 UU TPK.Bahwa atas dasar uraian pendapat tersebut Majelis Hakim TingkatBanding berpendapat bahwa adalah tidak keliru dan dapat saja sebagianterdakwa lebih tepat dikenakan pasal 2 ayat (1) UU TPK dari pada pasal 3 UUTPK, tetapi sebagian terdakwa lainnya seperti PPK atau KPA atau PA lebihtepat dikenakan pasal 3 UU TPK dari pada pasal 2 ayat (1) UU TPK, sekiranyaHalaman 44 dari 50 Halaman, Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2020/PT PALmereka masingmasing dinyatakan terbukti melakukan Tipikor

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas 1 AYogyakarta, sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal7 September 2016 ;3. Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Yogyakarta, sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengantanggal 6 November 2016 ;4. Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tingkat banding padaPengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 7 November 2016 sampaidengan tanggal 6 Desember 2016 ;5.

Bahwa dalam putusan a quo, MajelisHakim menyatakan Menimbang, bahwa meskipun surat dakwaan PenuntutUmum disusun secara sistematika subsidiaritas namun denganmemperhatikan fakta hukum maupun unsur utama dalam surat dakwaanprimair dan subsidair, maka dalam hal ini Majelis Hakim membaca suratdakwaan tersebut secara sistematika alternatif , sehingga majelis telah kelirudalam menerapkan pembuktian dakwaan yang berbentuk subsidiaritas.(2) Mohon kepada Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding untuk memutusperkara

ini Sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan pada persidanganpada Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 24 Oktober2016;Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan olehPenuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontramemori banding tertanggal 9 Desember 2016, yang pada pokoknyamenyatakan : (1) Pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalampertimbangannya sudah tepat dan benar, yang memakai dakwaan subsidair;(2) Bahwa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan

MH. masingmasing HakimTinggi dan Hakim Tinggi Ad Hoc Tipikor, selaku Hakim Anggota yang ditunjukuntuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat bandingberdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 21 Desember 2016, Nomor15/Pen.Pid.SusTPK/2016/PT.YYK dan putusan tersebut diucapkan pada hariRABU tanggal 25 Januari 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadirioleh para Hakim Anggota, serta HERU PRAYITNO,SH.

2015 sampai dengan tanggal 29 Mei 2015;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal30 Mei 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015;Penuntut Umum Kejari Probolinggo sejak tanggal 28 Juli 2015sampai dengan tanggal 16 Agustus 2015;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal17 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2015;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSurabaya sejak tanggal 19 September 2015 sampai dengan tanggal17 Nopember 2015;9. Perpanjangan Ke1 Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Surabaya sejak tanggal 18 Nopember 2015 sampai dengantanggal 17 Desember 2015;10. Perpanjangan Penahanan Ke2 Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 18 Desember 2015sampai dengan tanggal 16 Januari 2015;11.

PUTUSANNo. 386 K/Pid.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : TENGKU HARUN MALIKA, BA ;Tempat lahir : Selat Panjang ;Umur/tanggal lahir : 56 tahun / 08 Januari 1955 ;Jenis kelamin : LakiLaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jalan Letnan Boyak, Gang Antara, RT 005,RW 004, Bangkinang ;Agama : Islam ;Pekerjaan : Pensiunan PNS pada DisdikporaKabupaten

Bahwa Pengadilan Tinggi Tipikor Pekanbaru telah salah menerapkan Pasal18 ayat (1) huruf b dalam hal ini mengenai hukuman uang pengganti ;Pasal 18 ayat 1 huruf b Undangundang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsimenjelaskan Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsiBahwa berdasarkan Putusan Majelis Hakim

mempertimbangkan alasanalasannya sehinggaputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridismaupun dalam menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat, sesuaidengan penerapan Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHAP, maka putusanpemidanaan haruslah memuat, yaitu:Pasal peraturan perundangundangan yang menjadi dasar pemidanaanatau tindakan dan Pasal peraturan perundangundangan yang menjadi dasarhukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankanTerdakwa ;Bahwa dari putusan Pengadilan Tinggi Tipikor

Mohammad Askin,SH., HakimHakim Ad Hoc Tipikor sebagai Anggota, dan diucapkan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis besertaHakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin, SH., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum danTerdakwa.AnggotaAnggota : Ketua,ttd./M.S. Lumme, SH., tid./ Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.,ttd./Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.,Panitera Pengganti,ttd./Dulhusin, SH.,Untuk SalinanMahkamah Agung RI.a.n.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Yogyakarta Nomor 23/TIPIKOR/ 2013/PTY tanggal 3 Oktober 2013 yangamar lengkapnya sebagai berikut:1. Menerima permintaan banding dari Penasehat hukum Terdakwa dan JaksaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosari;2.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkaradalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesarRp.2500,00(duaribu lima ratus rupiah) ;Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 29KS/Akta.Pid.Sus/2013/P.tpkor.Yk. juncto Nomor 0/7/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.YkjJuncto Nomor 23/TIPIKOR/2013/PTY yang dibuat oleh Wakil Panitera padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 29 Oktober 2013 Jaksa/Penuntut Umumpada Kejaksaan

Negeri Wonosari mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakartatersebut;Mengingat pula akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 29 AKS/Akta.Pid.Sus/2013/P.tpkor.Yk. juncto Nomor 07/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.YkjJuncto Nomor 23/TIPIKOR/2013/PTY. yang dibuat oleh Wakil Panitera padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yokyakarta yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 11 November 2013 Penasihat HukumTerdakwa yang bertindak untuk

sedang berjalan di dalam yuridiksinya masingmasing;Alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :1.Judex Facti (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding)menggunakan cara mengadili tidak sesuai dengan hukum atau ketentuanperaturan perundangundangan, karena pertimbanganpertimbanganhukumnya yang saling bertentangan dan tidak bersesuaian sehinggamelanggar asaz konsistensi dan asaz kepastian hukum.Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam TingkatBanding) dalam Putusannya Nomor : 23/TIPIKOR

(Bandingkan antara pertimbangan hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi Tingkat Banding dalam pembuktian unsur melawan hukumdalam pasal dakwaan Primair dengan pertimbangan hukum PengadilanTindak Tidana Korupsi Tingkat Banding yang mengambil alih secarakeseluruhan pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTingkat Pertama mengenai pasal dakwaan subsidair dalam huruf c di atas).Bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding Nomor : 23/TIPIKOR/2013/PTY dan Putusan

Juni 2021 sampai dengan 22 Juni 2021;Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan 13Juli 2021;Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni2021 sampai dengan 22Juli 2021;Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2021sampai dengan 21 Agustus 2021Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriTanjungkarang Kelas 1 A sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengantanggal 10 September 2021;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan NegeriTanjungkarang Kelas 1 A sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengantanggal 9 Nopember 2021;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiTanjungkarang sejak tanggal 10 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 9Desember 2021;Hal 1 of 84 Halaman Putusan No 17/Pid.Sus/TPK/2021/PT.TJK8.

Permintaanbanding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Tanjungkarang telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Rabutanggal 24 November 2021;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telahmengajukan permohonan banding pada tanggal 23 November 2021dengan AktaNomor:: 17/Pid.SusTpk/2021/PN.Tjk.Juncto Nomor 32/Pid.SusTPK/2021/PN.

Tjk.Permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Tanjungkarang telah diberitahukan kepada Penasihat HukumTerdakwa pada hari Kamis,tanggal 25 November 2021;Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dan PenuntutUmum dalam perkara ini tidak mengajukan Memori Banding;Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Terdakwa dan Penuntut Umumtelah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkasperkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, masingmasing

ZAINAL EFENDItersebut;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajaridengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangansaksisaksi, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, turunan resmi putusan Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor :Nomor32/Pid.SusTPK/2021/PN.Tjk.tanggal 17 November 2021, pertimbangan hukumyang menjadi dasar putusan Pengadilan Tipikor tingkat pertama tersebut diatas,Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan

Selainitu dalam amar putusan selanya Majelis Hakim Pengadilan Militer Ill14 Denpasar sudah memutuskan dengan menyatakan bahwaPengadilan Militer Ill14 Denpasar berwenang mengadili perkaraTerdakwa Lettu Caj Nyoman Sudiartha.Tetapi pada sisi lain MajelisHakim dalam pertimbangan putusan selanya menilai penerapanhukum / ketentuan pidana, Oditur menggabungkan tindak pidanaHal 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 32K/PMT.III/PL/AD/III/2017yang di atur dalam UndangUdang Tipikor yang merupakan tindakpidana khusus

Majelis Hakimdalam pertimbangan putusan selanya menilai penerapanhukum / ketentuan pidana, Oditur Militer menggabungkan tindakpidana yang di atur dalam UndangUdang Tipikor yangmerupakan tindak pidana khusus dengan tindak pidana yang diatur dalam KUHP yang merupakan tindak pidana umummenjadi satu perkara atau satu surat dakwaan dinilai olehMajelis Hakim hal itu secara praktis membingungkan danmenyulitkan serta secara teoritis menyimpangi asas lexspecialis derogate legi generali, walaupun surat dakwaantersebut

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri sejaktanggal 25 Mei 2011 sampai dengan tanggal 23 Juni 2011 ;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor sejak tanggal 09 Juni 2011 sampai dengantanggal 08 Juli 2011;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal 09 Juli 2011sampai dengan tanggal 06 September 2011;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Kupang sejak tanggal07 September 2011 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2011;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor sejak tanggal 13Nopember 2011 sampai dengan tanggal 11 Januari 2012;9. Berdasarkan Penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesiau.b. Ketua Muda Pidana Khusus, Nomor : 207 / 2012 / S.098.TAH.SUS / PP/ 2012 / MA tanggal 16 Januari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahanselama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Januari 2012 ;10.Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia u.b.

Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 10 tahun 2004menentukan jenis dan hirarki peraturan perundangundangan adalah sebagaiberikut;Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;Undangundang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang;Peraturan Pemerintah;Peraturan Presiden;Peraturan Daerah;Bahwa berdasar ketentuan Undangundang dan doktrin hukum pidana diatas, maka tampak Majelis Pengadilan Tipikor telah keliru dalam menerapkanhukum.

No. 571 K/Pid.Sus/201 2Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengembangan Keperintisan LLASDPDepartemen Perhubungan untuk memperoleh subsidi pengoperasian KMPPulau Sabu bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang ditafsirkanMajelis Tipikor juga dalam hal melanggar Surat Direktur Jenderal PerhubunganDarat kepada Pengelolah Satuan Kerja Pengembangan Keperintisan LLASDPNomor: KU.10/1/19/DJPD/2004 tanggal 24 Desember 2004, butir 1 (b) yangmenyatakan bahwa pembayaran besaran subsidi dilaksanakan sesuai denganpencapaian

Lumme, S.H., HakimHakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung R.. sebagai Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis dengan dihadiri olen HakimHakim Anggota tersebut serta LindawatySimanihuruk, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh ParaPemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota, Ketua,Tid /H. Surachmin, S.H., M.H. Ttd / Timur P. Manurung, S.H., M.M.,Tid / M. S.

Diperpanjang penahanannya oleh Majelis Hakim Tipikor pada PengadilanNegeri Manokwari, sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan 15 Januari2019;4.

SusTPK/ 2020/PN Mnk tanggal17 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Panitera Muda Tipikor, menerangkanbahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor13/Pid.SusTPK/2019/PN Mnk tanggal 12 Februari 2020 dan permintaan bandingtersebut telah diberitahukan kepada terdakwa, pada hari Kamis tanggal 20 Februari2020 berdasarkan Akta Pemberitahuan Banding Nomor 1/Akta.Pid.

SusTPK/ 2020/PN Mnk tanggal19 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Panitera Muda Tipikor, menerangkanbahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadapPutusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri ManokwariNomor 13/Pid.SusTPK/2019/PN Mnk tanggal 12 Februari 2020 dan permintaanbanding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, pada hari Rabutanggal 19 Februari 2020 berdasarkan Akta Pemberitahuan Banding Nomor1A/Akta.Pid.

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiJayapura pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 oleh kami Jhon Pantas L.Tobing,S.H., M.Hum., Hakim Tinggi Tipikor sebagai Ketua Majelis, Dr. Petrus Maturbongs,S.H, M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor dan Dr.

Josner Simanjuntak, SH, MH, Hakim AdHoc Tipikor masingmasing sebagai anggota, putusan mana diucapkan dalampersidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 oleh HakimKetua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu olehTommy .K. Medellu, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri PenuntutUmum dan Terdakwa;Halaman 69 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2020/PT JAPHakimHakim Anggota, Hakim Ketua,Ttd. Ttd.Dr. PETRUS MATURBONGS, S.H.,M.H. JOHN PANTAS L.

PUTUSANNOMOR : 16/PID.SUS.K/2012/P'TMDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkaraTindak Pidana Korupsi(Tipikor) dalam peradilan tingkat banding telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama LengkapTempat lahirUmur / tanggal lahirJenis KelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikan: Drs.

Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 30September 2011 s/d tanggal 29 Oktober 2011 ;7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 30 Oktober 2011 s/d tanggal28 Desember 2011;8. Pengalihan Penahanan menjadi Tahanan Kota oleh Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 28Oktober 2011 s/d tanggal 28 Deember 2011 ;9.

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 23 Januari 2017 s/d tanggal 21 Februari2017;9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 22 Februari 2017 s/d tanggal 21 Maret2017;10. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru sejak tanggal22 Maret 2017 s/d tanggal 20 April 2017 ;11.

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 21 April 2017 s/dtanggal 19 Juni 2015 ;12.

Nomor 28/Pid.SusTPK/2016/PN.Tpg tanggal 23 Maret 2017 masingmasing tanggal 11 April 2017dan 9 Mei 2017 ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya padapokoknya tidak sependapat dengan hukuman (strafmaat)/pemidanaan yangdijatunkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Pada PengadilanNegeri Tanjungpinang terhadap terdakwa JUNAIDI, S.Sos yang dirasakansangatlah ringan dan tidaklah mencerminkan rasa keadilan ;Menimbang, bahwa sampai perkara ini diperiksa oleh majelis hakimtingkat banding

Februari 2016, maka permintaan banding tersebut diajukandalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981yakni 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan ;Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding PenuntutUmum dan Terdakwa memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;Menimbang bahwa alasanalasan banding yang dikemukakan JaksaPenuntut Umum dalam Memori Bandingnya adalah penjatuhan hukuman(strafmaat)/pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim PengadilanNegeri Tipikor

No. 1380 K/Pid.Sus/2013Bahwa oleh karena Judex facti tidak mempertimbangkan seluruhfaktafakta persidangan, maka menurut hukum Judex facti telah lalaidalam mengambil keputusan yang mengakibatkan putusan Judexfacti cacat hukum dan karenanya batal demi hukum;Keberatan Kedua :Tentang Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau PerekonomianNegara.Bahwa pertibangan Judex facti Pengadilan Tipikor Medanpada halaman75 (tujuh puluh lima) s/d halaman 78 (tujuh puluh delapan) yang diambil alihpertimbangannya

oleh Judex facti Pengadilan Tinggi Tipikor yang mengambilalin seluruh pertimbangan hukum hakim Tipikor Pengadilan Negri Medanmenyimpulkan bahwa unsur ini terpenuhi adalah suatu pertimbangan yangkeliru alasan sebagai berikut:leBahwa Judex facti dalam perimbangannya masih mengacu kepadapenjelasan Pasal 2 dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 yangmenyebutkan bahwa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangannegara " menunjukkan bahwa

Mohammad Askin, S.H., dan MS.Lumme,S.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung masingmasing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri olehHakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Arman Surya Putra,Hal. 62 dari 63 hal. Put. No. 1380 K/Pid.Sus/2013S.H.

., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh PemohonKasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.HakimHakim Ad Hoc Tipikor : Ketua Majelis :ttd./ Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.ttd./ MS. Lumme,S.H.Panitera Pengganti :ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.Untuk SalinanMahkamah Agung RIa.n. PaniteraPanitera Muda Pidana KhususROKI PANJAITAN, S.H.Nip. 19590430 198512 1 001Hal. 63 dari 63 hal. Put. No. 1380 K/Pid.Sus/2013

Bahwa menurut Penuntut UmumPutusan yang dikeluarkan oleh MajelisHakim sudah sesuai dengan ketentuan pasal 197 (1) KUHAP dan dirasatelah memenuhi rasa keadilan masyarakat;Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsitingkat Banding membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkaraHalaman 74 dari 77 hal Put No.11/PID.SUSTPK/2016/PT.PLK.serta Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka RayaNomor 27/PID.SusTPK/2016/PN.

Plk tanggal 07 Nopember 2016 danmemperhatikan Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Kontramemori banding dari Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim Tipikortingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sependapat denganPutusan Majelis Hakim Tipikor tingkat pertama yang menyatakan perbuatanterdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukantindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Subsidair Jaksa PenuntutUmum.Menimbang bahwa Majelis Hakim Tipikor tingkat banding

,MH Hakim Tinggi TIPIKOR dan GATUT SULISTYO, SH.

,MH Hakim AdHoc TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi masingmasing selaku HakimHakimAnggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan TindakPidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Rayatanggal 2 Desember 2016 Nomor: 11/Pid.SusTPK/2016/PT.PLK dan putusantersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasatanggal 31 Januari 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi olehkedua Hakim Anggota majelis tersebut, dibantu oleh HARLY M.SIMANJUNTAK, SH Panitera

Bukti P.8Bukti P.9Bukti P. 10:Bukti P. 11Bukti P. 12:Bukti P. 13:Bukti P. 14:: Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor: 005/Pid.Sus/2011/PN.LT,tertanggal 21 Nopember 2011 (fotokopi dari fotokopi denganlegalisasi); : Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 07/TIPIKOR/2012/PT.PLG, tertanggal 13 Maret 2012 (fotokopi dari fotokopi denganlegalisasi); : Putusan Mahkamah Agung Nomor: 571 K/Pid.Sus/2013, tertanggal14 Mei 2013 (fotokopi dari fotokopi dengan legalisasi); : Keputusan Menteri Hukum dan Hak

,NIP. 19740606 200003 1 008 (fotokopi sesuai dengan aslinya);: Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 07/TIPIKOR/2012/PT.PLG, tertanggal 13 Maret 2012 (fotokopi dari fotokopi denganlegalisasi); : Surat Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang Nomor:044.c/KR.

melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan / atau pidana umum"adalah dengan merujuk pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 517K/Pid.Sus/2013 tertanggal 14 Mei 2013;Menimbang, bahwa dalam Perkara Pidana pada Putusan Kasasi MahkamahAgung RI Nomor: 517 K/Pid.Sus/2013 tertanggal 14 Mei 2013 tersebut, makaPenggugat telah ditetapkan sebagai Terdakwa ... dan seterusnya; Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor:07/TIPIKOR

Hal ini sebagaimana uraian baik dalam Putusan Pengadilan Negeri LahatNomor: 005/Pid.Sus/2011/PN.LT, Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor:07/TIPIKOR/2012/PT.PLG dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 517K/Pid.Sus/2013, yang menyebutkan bahwa pekerjaan Penggugat adalah PegawaiNegeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagaralam (vide bukti P. 6, bukti P. 7= bukti T. 4, dan bukti P. 8 = bukti T. 2);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkantindakan Tergugat dalam menerbitkan