Ditemukan 8665 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
penyelenggaraan
Putus : 15-10-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1964 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 15 Oktober 2015 — HERU SULAKSONO
405 — 392 — Berkekuatan Hukum Tetap
405 — 392 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bulan Januari sampai dengan September 2010 total sebesarRp116.914.666,50 (seratus enam belas juta sembilan ratusempat belas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah dan limapuluh sen);Terdakwa selain penghasilan resmi sebagaimana diuraikan diatastidak memiliki penghasilan dari sumber lain yang sah di luarpenghasilan tersebut;Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara(LHKPN) atas nama Terdakwa tanggal 3 Juni 2010 tercatat bahwarekening Terdakwa yang dilaporkan dalam LHKPN tersebut sebanyak
Putus : 26-07-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN SERANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Srg Tanggal 26 Juli 2019 — Drs. HERMAN HUSODO Bin HARTONO
644 — 441
644 — 441
YayasanBapelkes oleh PT Krakatau Steel Tok (BUMN) setiap bulan berdasarkanperjanjian tersebut di atas status keuangan Negara/ BUMN, karenaalasan uang tersebut berada dalam penguasaan, pengurusan danpertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara, serta diserahkan keYayasan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjiandengan Negara, yang dalam hal ini diwakili oleh PT Krakatau Steel yangmerupakan BUMN;Bahwa yayasan bukanlah BUMN, sehingga pengurus yayasan bukanlahtermasuk pengertian dalam penyelenggara
Negara.
Putus : 14-12-2016 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1981 K/PID.SUS/2016 Tanggal 14 Desember 2016 — SUMARGO
821 — 646 — Berkekuatan Hukum Tetap
821 — 646 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dengan alasan perbuatan Terdakwa lebih tepat ... [Selengkapnya]
Sebaliknyakata setiap orang sebagaimana dimaksud Pasal 3 adalah orang perorangan yangmempunyai kualitas sebagai pemangku jabatan negara/pemerintahan menjalankanjabatan publik;Bahwa uraian tersebut sejalan dengan maksud pembuat UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 membedakan subjek pelaku tindak pidana Pasal 2 Ayat (1) berlakuuntuk swasta sedangkan subjek tindak pidana Pasal 3 berlaku untuk pegawainegeri atau penyelenggara negara atau pemangku
Register : 27-02-2015 — Putus : 07-04-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 11/PID/TPK/2015/PT.DKI Tanggal 7 April 2015 — HERU SULAKSONO
465 — 1499
465 — 1499
Bulan Januari sampai dengan September 2010 total sebesarRp116.914.666,50 (seratus enam belas juta sembilan ratusempat belas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah dan limapuluh sen);Terdakwa selain penghasilan resmi sebagaimana diuraikan diatastidak memiliki penghasilan dari sumber lain yang sah di luarpenghasilan tersebut;Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)atas nama terdakwa tanggal 3 Juni 2010 tercatat bahwa rekeningterdakwa yang dilaporkan dalam LHKPN tersebut sebanyak
Register : 19-05-2022 — Putus : 06-10-2022 — Upload : 30-12-2022
Putusan PN KLATEN Nomor 83/Pid.B/2022/PN Kln Tanggal 6 Oktober 2022 — JPU :
1.ADI NUGRAHA, SH.
2.ANIK DWI HASTUTI, SH., MH
3.ABY MAULANA, SH.
Terdakwa :
AL FARIZI Alias KRISNA Bin SRI MURYANTO
327 — 23
327 — 23
Beberapa diantaranya adalah Kasus Jiwa Sraya, Asabri, Kasus Korupsi Jaksa Pinangki dan kasus TPPU yang melibatkan petinggi di lingkungan Garuda Indonesia serta penyelenggara negara lainnya;- Bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang yang disebut dengan TPPU adalah perbuatan dengan tujuan untuk menyamarkan atau menyembunyikan hasil kejahatan, ada dua kata menyamarkan dan menyembuyikan;- Bahwa untuk TPPU ada 2 (dua) syarat yaitu : satu adanya dugaan tindak pidana asal munculnya no Crime no money laundry