Pertamina (Persero) dan Ketua Umum JDW (Tergugat), (Kode T.20) ;Fotokopi Surat Komisi Informasi Pusat tanggal 26 Desember 2012, (KodeT.19);Surat Kuasa tanggal 11 Maret 2013 dari ahli waris almarhum Frits Laoh, (KodeT.20) ;Fotokopi Surat Kuasa tanggal 28 Juni 2013 dari ahli waris almarhum Frits Laoh,(Kode T.21) ;Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 1999 Tahun 1999 tentangPembubaran dan peberhentian Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris serta AnggotaPanitia Pemilihan Indonesia, (T.22) ;Fotokopi

yang Wanprestasi;Meluncurkan kertas kebijakan tentangTinjauan Singkat atas Kebijakan PidanaBagi Pengguna Narkotika;Dokumentasi riset tentang MenggugatTembak Mati Narkotika;Dokumentasi riset tentang Potret SituasiPerempuan yang Dipenjara Akibat TindakPidana Narkotika;Penanganan kasus perempuan penggunanarkotika di Pengadilan Negeri JakartaTimur dengan nomor perkara:740/PID.SUS/2019/PN.JKT.TIM;Mengajukan permohonan sengketainformasi terhadap Kepala KepolisianDaerah Metro Jaya (Kapolda Metro Jaya)di Komisi

Informasi Provinsi DKI Jakartadengan nomor perkara: 0023/XI/KIPDKIPS/2019;Dokumentasi riset tentang Jalan SetapakMenuju Tujuan PembangunanBerkelanjutan;Meluncurkan kertas kebijakan tentangTinjauan Singkat atas Praktik PendekatanKeamanan dalam PenanggulanganNarkotika;Memberikan amicus curiae atas kasusnarkotika an.

seorangpun Tim Anggota Seleksi, kemudian di DPR sayamenanyakan tapi dibantah oleh Anis; Bahwa alasan tidak lulus adalah berdasarkan hasil Voting untuk seleksi ; Bahwa Keputusan Mahkamah Konstitusi kembali ke Undang Undang Nomor22 Tahun 2007 harus mengundurkan diri minimal 5 Tahun sedangkan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 mengundurkan diri pada saat mendaftar sebagai calon,saya mengajukan Yudisial Review dan aturannya kembali ke UndangUndang Nomor22 Tahun 2007, bentuk informasi Publik, kami ke Komisi

Informasi Publik seluruhnyatidak mengetahui alasan ketidak lulusannya ; Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukankesimpulannya pada persidangan tanggal 9 April 2012 ; Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selamapemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada berita acarapemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, dianggap telah termuat danmerupakan satu kesatuan dalam putusan ini ; Menimbang, bahwa selanjutnya para

perkara atas nama SUWARNO, sedangkan terhadap barang bukti berupa :

• 1 (satu) unit handphone merk OPPO CPH 2015 warna biru putih, Nomor seri 800ff5f, IMEI SMI 1 862251053453014;
• 1 (satu) simcard provider Indosat Nomor 085232203066;

Dikembalikan kepada Terdakwa MULYADI, sedangkan terhadap bukti surat dari Penasihat Hukum Tedakwa berupa :

• Fotokopi putusan Komisi

Informasi Provinsi Jawa Timur No : 96/X/K1-Prov.Jatim-PS-A/2022, tanggal 27 Oktober 2022;

., atas nama Terdakwa Untung, sedangkan barang bukti berupa:

• 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan 2 (dua) rekaman video;

Dimusnahkan dan terhadap barang bukti berupa:

• 1 (satu) unit handphone merk OPPO Tipe CPH 1909 warna hitam, IMEI SMI 1 865096046972370;
• 1 (satu) simcard provider Telkomsel Nomor 081217098078;

Dikembalikan kepada Terdakwa Untung, serta terhadap barang bukti berupa:

• Fotokopi Putusan Komisi Informasi

., atas nama Untung, sedangkan terhadap barang bukti berupa:

• 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam, IMEI SMI 863416045483462;
• 1 (satu) simcard provider Indosat Nomor 085236858551;

Dikembalikan kepada Terdakwa Suwarno, dan terhadap bukti surat berupa:

• Fotokopi Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Nomor: 96/X/KI-Prov.Jatim-PS-A/2022, tanggal 27 Oktober 2022;
• Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor

dengan aslinya); Fotocopy lampiran Asli Model DC1 Calon DPRD propinsi Tahun 2009 (fotocopy dari:Fotocopy Surat Keputusan KPU Propinsi Sumatera Barat Nomor: 85/KPTS/KPUProv/tertanggal 26 Oktober 2013 (fotocopy dari fotocopy); Fotocopy Tanda Terima Laporan Para Penggugat kepada KPU Republik Indonesia (fotc:sesuai dengan aslinya); Fotocopy Surat Daftar Pemilih tetap (DPT) Kelurahan Flamboyan Baru Kecamatan PaBarat (fotocopy dari fotocopy); Fotocopy tanda peserta Pemeriksaan Tes Rohani Peserta Seleksi Komisi

Informasi P(fotocopy sesuai dengan aslinya); 12.13.14.

ini;(2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakatberdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketasebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50dinyatakan sebagai Informasi Publik yang dapat diakses olehPengguna Informasi Publik;Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban badan publikmenyediakan informasi publik yang dapat diakses oleh penggunainformasi publik sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebihlanjut dengan petunjuk teknis Komisi

Informasi;Berdasarkan ketentuan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publiksebagaimana telah dikutip oleh Pemohon Kasasi di atas, maka secarahukum terbukti bahwa Perjanjian Produksi Tender EKTP antaraKonsorsium PNRI dan Pemerintah Republik Indonesia (in casuKementerian Dalam Negeri RI) yang diberikan oleh Termohon KasasiPemohon Kasasi bukanlah merupakan suatu dokumen rahasia yang tidakboleh dibuka/diketahui publik;Hal tersebut di atas juga ditegaskan dalam Putusan Nomor 340/IX/KIPPSAM/2013., tertanggal

11 November 2014, dari Komisi Informasi PusatRepublik Indonesia yang memiliki kKewenangan untuk memeriksa danmemutus sengketa informasi berdasarkan UndangUndang KeterbukaanInformasi Publik, dimana berdasarkan putusan tersebut, dinyatakanbahwa Perjanjian Produksi Tender EKTP antara Konsorsium PNRI danPemerintah Republik Indonesia (in casu Kementerian Dalam Negeri Rl)adalah suatu informasi publik, dan karenanya Kementrian Dalam Negeri(Termohon) menyerahkan salinan kontrak tersebut kepada SekretariatNasional

/2019 tertanggal 17September 2019, Perihal: Tanggapan AtasKeberatan Informasi PPID Nomor PendaftaranKEB006/PPID.PP/2019 kepada Penggugat(Aditya Nugraha) (Fotokopi sesuai denganAslinya)Surat Ombudsman Republik Indonesia Nomor:B/730/LM.21K7/0256.2019/VIII/2019, tertanggal14 Agustus 2019, Perihal: PemberitahuanPerkembangan Penyelesaian laporan (Fotokopisesuai dengan Aslinya)Akta Regristasi Sengketa Nomor: 032/REGPSI/VII/2019 tertanggal 17 Juli 2019 (Fotokopisesuai dengan Aslinya)Tanda Terima Surat Komisi

Informasi PusatRepublik Indonesia tanggal 17 Juli 2019 Perihal:Permohonan Penyelesaian Sengketa InformasiHalaman 67 dari 127.

Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN.SRG67.68.69.70.71.72.73.74.75:Bukti P17CBukti P17DBukti P18ABukti P18BBukti P18CBukti P18DBukti P19ABukti P19BBukti P20(Fotokopi sesuai dengan Aslinya)Formulir Permohonan Penyelesaian SengketaInformasi Nomor: 033 (Fotokopi sesuai denganAslinya)Surat Penggugat Kepada Komisi Informasi PusatTertanggal 16 Juli 2019 (Fotokopi dari fotokopi)Surat dari PARA PENGGUGAT No:48/SCOSrt/VII/2019 tertanggal 15 Juli 2019Perihal Somasi Kepada TergugaT dan IchsanNafarin S.ST., Ak (Fotokopi

(Fotocopy dari fotocopy) ;par 15.tab Bukti P15tab :tab Surat Ketua Komisi Informasi Pusat R.I. kepada SaidSalahudin (Formasi KPUBawaslu) Nomor : 43/KIP/III/2012 tanggal 12 Maret 2012 perihal Permohonan Pendapat Hukum.

Juli 2018.Bahwa terhadap Penggusuran yang dilakukan Pemerintah Kota BandarLampung, Penggugat pada tanggal 21 Juli 2018 menyelenggarakan DiskusiPublik tentang Persoalan Pasar Griya Sukarame dengan mengundangpihakpihak terkait sebagai narasumber seperti: Pemerintah Kota BandarLampung, DPRD Kota Bandar Lampung, BPN Kota Bandar Lampung, DinasPekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, Dinas, Badan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung, Dinas PasarKota Bandar Lampung, Polda Lampung, Komisi

Informasi ProvinsiLampung, dan Ombudsman RI Perwakilan Lampung.Bahwa terhadap Diskusi Publik tersebut dalam Poin 21 di atas, para pihakyang menjadi narasumber hanya Ombudsman RI Perwakilan Lampung danPolda Lampung, sedangkan narasumber lain tidak hadir tanpa adakonfirmasi yang jelas.Halaman 8 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 168/Pdt.G/2018/PN Tjk27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.Bahwa terhadap permasalahan yang ada, Penggugat memberikan suratpermohonan bantuan kepada Dinas Sosial Provinsi Lampung

Kemudian diantara Beschikking dan Vonnis juga terdapat suatu keputusan sepertiyang dikeluarkan oleh Komisi Informasi, dan belum ada forum untukmengujinya karena tidak diuji melalui judicial review atau melalui PTUN;Izin itu bermula dari sesuatu yang dilarang kemudian menjadidiperbolehkan karena persyaratan tertentu;satuan pendidikan yang belum memperoleh izin tertulis namunpenyelenggaraannya diketahui oleh Pemberi izin, tidak memenuhi 3(tiga) hal tersebut (darurat, tidak mengakibatkan hal yang serius

Hal ini pun sejalan dengan UndangUndang Nomor14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik junctoPeraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentangStandar Layanan Informasi Publik;5.4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka ObjekGugatan TUN adalah batal atau tidak sah;D.

diseluruh Indonesia (foto copy tanpa asli) ; : Foto copy Surat dari Kepala Biro Hukum dan Humas BadanUrusan Administrasi Mahkamah Agung RI selaku PejabatPengelola Informasi dan Dokumentasi Mahkamah Agung RINomor : 12/S.Kel/Bua.6/Hs/II/2011, tanggal 21 Februari 2011,perihal Penjelassan tentang Surat Ketua Mahkamah Agung RItanggal 25 Juni 2010 Nomor : 089/KMA/VI/2010, yang ditujukankepada Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Persatuan AdvokatIndonesia (Peradi) Jalan Daat Mogot No.19AGrogol di Jakartamelalui Komisi

Informasi Pudat RI Jalan Meruya Selatan No.1Kembangan di Karta Barat (foto copy dari foto copy) ;: Foto copy Surat dari Walikota Palopo Nomor: 821/131/BKD/II/2013, tanggal 13 Februari 2013, perihal Konsultasi PengangkatanPejabat Struktural Eselon Il Pemerintah Kota Palopo yangditujukan ...27ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan (sesuai denganaslinya) ; 14.

Komisi Informasi Pusat (KI Pusat);15. Lembaga Sensor Film (LSF); dan16. Perum LKBN AntaraKetentuan Pasal 64 ayat (3) UU 33/2009 dan Pasal 15 ayat (2)PP 18/2014 mengatur anggota LSF yang diangkat oleh Presidensetelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

dalam makalahBeliau yang berjudul Pengadilan Khusus yang dimuat diwebsite. www.jimly.com, menyatakan : ....perkembangankekuasaan kehakiman di Indonesia di era reformasi disampingtumbuh dan berkembangnya pengadilan khusus jugaberkembang lembagalembaga quasi peradilan. stilahLembaga Quasi Peradilan menunjuk kepada lembagalembaga yang memiliki Kewenangan mengadili dan memutussebuah perkara seperti : Komisi Pengawas Persaingan Usaha(KKPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi InformasiPusat (KIP), Komisi

Informasi Daerah (KID) dan BadanPengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);Bahwa landasan konstitusional Lembaga Quasi Peradilanadalah Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 perubahan yang keempatyang menentukan bahwa : badanbadan lain yang fungsinyaHalaman 39 dari 126 halaman Putusan Nomor 190/G/2020/PTUN.

Dr.Zudan Arif Fakrullah, SH., MH menyampaikan bahwa contoh keputusantersebut antara lain dikeluarkan oleh DKPP, Bawaslu, BAPEK dan lainlain.Perlu. disampaikan bahwa secara normatif tidak ada peraturan yangmenegaskan keputusankeputusan hasil dari quasi peradilan bukankewenangan PTUN, semisal putusan Komisi Informasi Publik (KIP) dankeputusan BAPEK meskipun melalui proses penilaian dan/atau penyelesaianperkara tetapi merupakan wilayah kewenangan peradilan tata usaha negarauntuk menyelesaikannya.

Surat Nomor B1658/P.3.20/Fu.1/09/2015 tertanggal 14 September 2015(Bukti P3) yang dibuat / ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan NegeriWaikabubak, ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Pusat RI c.q. KetuaMajelis Hakim Sidang Sengketa Informasi Publik Register Nomor 037/VII/KIPPS/2015 dan ditembuskan kepada Kuasa Hukum Pemohon PeninjauanKembali, menyatakan sebagai berikut :a.

kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bankseseorang;4. hasilhasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas,intelektualitas, dan rekomendasi kKemampuan seseorang;dan/atau;5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitandengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuanpendidikan nonformal,Halaman 62 dari 101 halaman Putusan Nomor: 152/G/2019/PTUNJKT.huruf i"memorandum atau suratsurat antar Badan Publik atau intraBadan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atasputusan Komisi

Informasi atau pengadilan;huruf jinformasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UndangUndang;Bahwa objek sengketa mengandung informasi berupahasilSeleksi Pansel Calon Anggota KPI Pusat 20192022 yangmengandung evaluasi sehubungan dengan kapabilitas danintelektualitas peserta seleksi sehingga Sesuai dengan Pasal 17huruf h angka 4 UU No. 14 Tahun 2008 sudah tepat tindakanTergugat yang mengkategorikan objek sengketa dan dokumenpendukungnya sebagai informasi yang dikecualikan;Bahwa objek sengketa

Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :a. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktupenyelesaiannya meliputi antara lain :1. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;2. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan HubunganIndustrial;. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;. permohonan pembatalan putusan arbitrase;Oo oa f W. keberatan atas putusan Komisi

Informasi;Halaman 14 dari 69 halaman Putusan Nomor.3/Pdt.SusParpol/2018/PN Ran7. penyelesaian perselisihan partai politik;8. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan9. sengketa lain yang pemeriksaannya dipersidangan ditentukan tenggangwaktu. penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatanPenggugattersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa Tergugat telah memajukan sebagai

Nomor 528 PK/Pdt/201547.48.49.50.51.namun tidak mendapat tanggapan dari Tergugat dan Tergugat II;Bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II tidak memberikanpenjelasan mengenai alasan tidak diberikannya hak atas uang pensiunkepada Para Penggugat setelah Para Penggugat memasuki usiapensiun, maka Para Penggugat mengadukan permasalahan ini kepadainstansiinstansi terkait diantaranya: Kementerian BUMN (Tergugat V); Komisi Informasi Pusat RI;Bahwa atas pengaduan Para Penggugat mengenai hak atas uangpensiun

TergugatIl melalui Surat Nomor S434/S.MBU.1.1/2010 tanggal 31 Agustus2010, yang isinya meminta kembali agar Tergugat dan Tergugat Ildapat menjelaskan dan segera menyelesaikan permasalahan mengenaiuang pensiun tersebut kepada Para Penggugat, namun surat keduaTergugat V tersebut tetap tidak mendapat tanggapan dari Tergugat dan Tergugat (bukti P 171);Bahwa karena tetap tidak mendapat penjelasan dari Tergugat danTergugat Il, Para Penggugat kembali mengadukan permasalahanmengenai uang pensiun ini kepada Komisi

Informasi Pusat RI sebagaiLembaga Independent yang mandiri yang berfungsi menjalankanamanah dari Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik;Bahwa atas pengaduan Para Penggugat tersebut, pada tanggal 13Desember 2010 Komisi Informasi Pusat mengeluarkan Surat Nomor019/XII/KIPRLS/2010, Perihal: Panggilan Mediasi, yang isinyamemberitahukan kepada Para Penggugat dan Tergugat untuk dapathadir dalam pertemuan mediasi pada tanggal 23 Desember 2010bertempat di Ruang Mediasi Komisi

Informasi Pusat sehubunganHalaman 35 dari 456 hal.