Ditemukan 1098 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : resort resor refra rekor refri refort reforma refor refoza ref.rm report
Penelusuran terkait : Tanah sengketa a quo Penerbitan sertifikat hak pakai Tanah objek land reform
Pengadilan PN TEBO Perdata
Register : 18-02-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN TEBO Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Mrt
Tanggal 29 Juni 2021 — Penggugat:
1.Mujabir
2.Siti Rohayati
3.Misbakhul Bisri
Tergugat:
Pengurus Koperasi Neo Mitra Usaha
306 — 213
  • secara drastis bahkan beberapa terhenti, sehinggatidak ada keuntungan yang dapat dibagi;Menimbang bahwa kegagalan investasi akibat dari bencana nonalam,yang disebakan Pandemi Covid19 merupakan peristiwa yang tidak bisa diprediksioleh siapapun, termasuk tergugat, maka Hakim berpendapat bahwa ketentuanperjanjian tidak dapat dilaksanakan oleh Tergugat disebabkan adanya keadaanmemaksa (Force Majueur);Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Hukum tentang KeadaanMemaksa yang diterbitkan National Legal Reform
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 30-05-2017 — Upload : 27-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 184 PK/Pdt/2017
Tanggal 30 Mei 2017 — FERY TANAYA VS RAMLI ADE KARI BUTON
76 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • selatan berbatas dengan tanah petuanan Lilialy; Sebelah timur berbatas dengan tanah Zadrack Wacanno/FeryTanaya; Sebelah barat berbatas dengan tanah lapangan udara/lapanganterbang;dalil gugatan tersebut sangat tidak jelas oleh karena penguasaan tanahseluas 745.650 m* oleh Penggugat sangat bertentangan dengansemangat UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokokAgraria yang secara tegas telah mengatur batasbatas maksimumpenguasan terhadap tanah sebagaimana diwujutkan dalam ketentuanmengenai Land Reform
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 15-09-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 748 K/Pdt.Sus-Pailit/2016
Tanggal 15 September 2016 — 1. PT PELAYARAN NASIONAL SARANA BAHARI PRIMA, , DK VS PT TIFA FINANCE, Tbk,
212 — 132 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Soemadipraja, terbitan Nasional Legal Reform Program,Jakarta Tahun 2010 Dari ketentuanketentuan atau dasar hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa unsurunsur keadaan memaksa antara lain:. peristiwa yang tak terduga;. tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur;. tidak ada iktikad buruk dari debitur;. adanya keadaan yang tidak disengaja oleh debitur;. keadaan itu menghalangi debitur berprestasi; 0 a2 90 0 jika prestasi tersebut dilaksanakan maka akan terkena larangan;. keadaan diluar kesalahan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 11-08-2017 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1263 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 11 Agustus 2017 — FAISAL ROHMAN bin SUMARMAN dan ALI LUKMAN bin MUCH AMIN
165 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Direktur Eksekutif Institute ForCriminal Justice Reform (ICJR): Mengatakan bahwa isu ini bukanlah halHal. 22 dari 32 hal. Put.
Pengadilan PA JOMBANG Perdata Agama
Register : 06-06-2017 — Putus : 21-12-2017 — Upload : 29-12-2017
Putusan PA JOMBANG Nomor 1237/Pdt.G/2017/PA.Jbg
Tanggal 21 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 0
  • Jaffer Husssain (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act,1976 And In Islam: A Comparative View, IIU Law Journal, Vol. I, No. 1, 1989,halaman 126):If on the object of the marriage being defeated, separation has not beenallowed to the parties, this would has been a cruel limitation of the right ofHal.27 dari 40 hal.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 01-09-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 445 PK/Pdt/2016
Tanggal 1 September 2016 — H. AEP ZAINUDIN VS NY. ODAH DAN 1. OLIH, DKK.
50 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jabar Nomor 135/A/VIII/59/1964, tanggal 16 Desember 1964 dan Surat Keputusan dari PanitiaLand Reform DT. Il Kabupaten Garut Nomor SK.II/A/VIII/59/13833/1964, tanggal 19 September 1964;Bahwa pada saat pelaksanaan pengukuran tidak hanya dihadiri olehpanitia sebanyak 35 orang melainkan Turut pula hadir yaitu PUS KadesJaya Mekar, BPD Desa Jaya Mekar, LP Desa Jaya Mekar dan perangkatDesa Jaya Mekar, namun sangat disesalkan bahwa Sdr.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Upload : 05-09-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 159/PDT/2016/PT-MDN
ELDIMAN SARAGIH X HUGER SARAGIH
29 — 20
  • Menyatakan Surat Penyerahan Hak yang dilakukan oleh JatinggiSaragih pada Indam Saragih sesuai dengan Peraturan yang berlakuwaktu Land Reform, tetapi bukan menjadi miliknya tanggal 4 Juli 1962Sah dan berharga.3. Menyatakan Surat Pernyataan yang diperbuat oleh St. Wilsan Saragihtanggal 26 Mei 1993 sah dan berharga.4. Menyatakan surat surat yang timbul atas tanah terperkara dari pihakTergugat Tergugat maupun pihak lain adalah batal dan cacat hukum.5.
Pengadilan PA RANTAU Perdata Agama Perceraian
Register : 08-08-2017 — Putus : 24-10-2017 — Upload : 25-10-2017
Putusan PA RANTAU Nomor 0278/Pdt.G/2017/PA.Rtu
Tanggal 24 Oktober 2017 — Pemohon vs Termohon
13 — 2
  • Jaffer Hussain MarriageBreakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam: AComparative View, IIU law Journal, Vol 1, No 1, 1989, halaman 126 :If on the object of the marriage being defeated, separation has notbeen allowed to the parties, this would has been a cruel limitation ofthe right of free choice and society would have been deprived ofhappy married state of life (Apabila tujuan perkawinan gagaldicapai, perceraian tidak dijadikan jalan keluar bagi para pihak, halini merupakan ketentuan yang
Pengadilan PA PANGKAJENE Perdata Agama Perceraian
Register : 02-08-2017 — Putus : 30-10-2017 — Upload : 16-11-2017
Putusan PA PANGKAJENE Nomor 0316/Pdt.G/2017/PA.Pkj
Tanggal 30 Oktober 2017 — -pemohon -termohon
11 — 9
  • Jaffer Husssain (Marriage BreakdownUnder The Law Reform Act, 1976 And In Islam: A Comparative View, IIU LawJournal, Vol. , No. 1, 1989, halaman 126;If on the object of the marnage being defeated, separation has not beenallowed to the parties, this would has been a cruel limitation of the right offree choice and society would have been deprived o f a happy married stateof life(Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai, perceraian tidak diijinkan bagi parapihak, hal ini bisa merupakan ketentuan yang
Pengadilan PA Soreang Perdata Agama
Register : 19-08-2020 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 24-09-2020
Putusan PA Soreang Nomor 5159/Pdt.G/2020/PA.Sor
Tanggal 23 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
24 — 11
  • Jaffer Husssain (Marriage BreakdownUnder The Law Reform Act, 1976 And In Islam: A Comparative View, IIU LawJournal, Vol. , No. 1, 1989, halaman 126;If on the object of the marriage being defeated, separation has not beenallowed to the parties, this would has been a cruel limitation of the right offree choice and society would have been deprived o f a happy married stateof life(Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai, perceraian tidak diljinkan bagi parapihak, hal ini bisa merupakan ketentuan yang
Pengadilan PA CIAMIS Perdata Agama
Register : 07-01-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PA CIAMIS Nomor 153/Pdt.G/2019/PA.Cms
Tanggal 25 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 4
  • JAFFERHUSSAIN Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And In Islam: A Comparative View, IID Law Journal, Vol.
Pengadilan PA BANYUMAS Perdata Agama
Register : 27-05-2015 — Putus : 04-01-2016 — Upload : 12-07-2019
Putusan PA BANYUMAS Nomor 0816/Pdt.G/2015/PA.Bms
Tanggal 4 Januari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 3
  • JAFFERHUSSAIN (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And InIslam : A Comparative View, IU Law Journal, Vol.
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata
Register : 24-03-2021 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 08-04-2021
Putusan PT PONTIANAK Nomor 24/PDT/2021/PT PTK
Tanggal 8 April 2021 — Pembanding/Penggugat : Sofian Diwakili Oleh : Jamaan Elvi Eluwis,SH.MH
Terbanding/Tergugat I : MARTABUN Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI KRISTIANTO, SH., IRMA SURYANINGSIH, SH., MH.
Terbanding/Tergugat II : IYAM Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI KRISTIANTO, SH., IRMA SURYANINGSIH, SH., MH.
Terbanding/Tergugat III : ZURIATI Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI KRISTIANTO, SH., IRMA SURYANINGSIH, SH., MH.
Terbanding/Tergugat IV : SIHAL Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI KRISTIANTO, SH., IRMA SURYANINGSIH, SH., MH.
Terbanding/Tergugat V : MAHNE Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI KRISTIANTO, SH., IRMA SURYANINGSIH, SH., MH.
Terbanding/Tergugat VI : RUSTAM Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI KRISTIANTO, SH., IRMA SURYANINGSIH, SH., MH.
Terbanding/Tergugat VII : NIGA Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI KRISTIANTO, SH., IRMA SURYANINGSIH, SH., MH.
Terbanding/Tergugat VIII : RAPUAH Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI
112 — 37
  • Bahwa dalam rangka peningkatan hak, maka pada tahun 1986 PenggugatSofian bin Muhamad bin Satto mengajukan permohonan penerbitan sertifikatterhadap tanah tersebut melalui proyek Land Reform Kabupaten Sambas(sekarang Kota Singkawang) untuk wilayah Desa Setapuk Kecil KecamatanTujuh Belas Kabupaten Sambas sekarang bernama Kelurahan Setapuk KecilKecamatan singkawang Utara Kota Singkawang.
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 30-11-2020 — Putus : 04-01-2021 — Upload : 05-01-2021
Putusan PTUN PADANG Nomor 6/P/FP/2020/PTUN.PDG
Tanggal 4 Januari 2021 — Pemohon:
Drs. Herman Harun, B.Sc., M.M.
Termohon:
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG
279 — 194
  • bahwa oleh karena pada sumber hukum yang terdapatdalam peraturan perundangundangan tidak terdapat criteriamengenai permohonan fiktif positif, maka Majelis Hakim telahmencari pada sumber hukum lain, salah satunya melaluipendapat/doktrin hukum yang sampaikan oleh Dr.Santer SitorusPutusan Nomor: 6/P/FP/2020/PTUN.PDGHalaman 25dalam buku Anotasi Undangundang Nomor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan yang diterbitkan olehUniversitas Indonesia Center for Study of Governance andAdministrative Reform
Pengadilan PA PANGKAJENE Perdata Perceraian
Register : 03-03-2015 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 15-10-2015
Putusan PA PANGKAJENE Nomor 86/Pdt.G/2015/PA.Pkj.
Tanggal 12 Mei 2015 — Pemohon & Termohon
13 — 9
  • Jaffer Husssain (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act, 1976 And InIslam: A Comparative View, IIU Law Journal, Vol. 1, No. 1, 1989, halaman 126;If on the object of the marriage being defeated, separation has notbeen allowed to the parties, this would has been a cruel limitation of the right offree choice and society would have been deprived o f a happy married state oflife(Apabila tujuan perkawinan gagal dicapai, perceraian tidak diijinkan bagipara pihak, hal ini bisa merupakan ketentuan yang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 22-03-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1159 K/PDT/2010
ANDI HARTAWAN SARDJITO, DK.; JOHANES WIDJAYA, DKK.
276 — 1094 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • beralasan hukum untuk dibatalkan dan dinyatakantidak berkekuatan hukum berikut segala turutannya ;Bahwa keadaankeadaan yang tidak benar yang terdapat dalam Akte No.2 tanggal 22 Juni 2007 tersebut, yang berhasil dimuat atas dasar penyalahgunaan keadaan ekonomi dan kedudukan yang lebih kuat dari Tergugat dan IIRekonvensi adalah sebagai berikut : Penilaian Asset milik para Penggugat Rekonvensi dilakukan tidak sesualdengan keadaan yang sebenarnya, karena berdasarkan LaporanPenilaian Asset (Shot Form Reform
Pengadilan PT BANTEN Perdata
Register : 08-10-2021 — Putus : 03-11-2021 — Upload : 25-01-2022
Putusan PT BANTEN Nomor 205/PDT/2021/PT BTN
Tanggal 3 Nopember 2021 — Pembanding/Tergugat II : SRI ELLYANA TAUFIK Diwakili Oleh : SUHERU PRAYITNO, SH.
Terbanding/Penggugat : TAN MAN HUA Diwakili Oleh : ERICK FILEMON SIBUEA, SH., MH.
Terbanding/Turut Tergugat I : BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA DESA MEKARSARI
Terbanding/Turut Tergugat III : PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH PPAT THOMAS WIO, SH
Turut Terbanding/Tergugat I : BAN AN TONG
148 — 81
  • TELAH DIKELUARKAN DARIOBYEK LAND REFORM. 21.Bahwa setelah mengadakan pertemuan dengan para terkait dalam rapatrapat sebagaimana dimaksud pada poin 16, 17 dan 18 Turut Tergugat mengeluarkan surat Nomor:37/KEP36.16/X/2013 tertanggal 1 Oktober2013 tentang Pengeluaran Tanah Obyek Landreform seluas 13.457 m2 (tigabelas ribu empat ratus lima puluh tujuh meter persegi) di Desa Mekarsari,Kecamatan Rajeg, Tangerang;Halaman 6 dari 29 hal Perkara Nomor 205/PDT/2021/PT.BTN22.23.Bahwa surat Turut Tergugat sebagaimana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-03-2015 — Upload : 16-02-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2211 K/PID.SUS/2014
Tanggal 9 Maret 2015 — TRIMAN ADY, ST;
65 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kesehatan Kabupaten Bulukumba pada sub proyekInstalasi Air Bersih dengan Sistem Pengeboran dan Pembangkit ListrikTenaga Bayu tersebut, jelas terlihat adanya penggelolaan danpenggunaan dana yang tidak berdasarkan Peraturan Direktur JenderalPerbendaharaan Nomor: PER45/PB/2009 tanggal 20 Oktober 2009Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dan Pencairan DanaLOAN/CREDIT IBRD/IDA No. 4790IND/4078IND dan GRANT TF055913 Program Prakarsa Pembaruan Tata PemerintahanDaerah/P2TPD (Initiaves For Local Governance Reform
    Kesehatan Kabupaten Bulukumba pada sub proyekInstalasi Air Bersin dengan Sistem Pengeboran dan Pembangkit ListrikTenaga Bayu tersebut, jelas terlihat adanya penggelolaan danpenggunaan dana yang tidak berdasarkan Peraturan Direktur JenderalPerbendaharaan Nomor: PER45/PB/2009 tanggal 20 Oktober 2009Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dan Pencairan DanaLOAN/CREDIT IBRD/IDA No. 4790IND/4078IND dan GRANT TF055913 Program Prakarsa Pembaruan Tata Pemerintahan Daerah/P2TPD(Initiaves For Local Governance Reform
Pengadilan PT BANTEN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-02-2014 — Upload : 01-04-2014
Putusan PT BANTEN Nomor 4/PID.SUS/2014/PT.BTN
Tanggal 26 Februari 2014 — TB. ENOH JUHAENI Bin TB. CHATAB .
108 — 68
  • Putusan No. 4/PID.SUS/2014/PT.BTN.e Tanah bekas hak adat/ulayat.4) Butir Vil tahapan kegiatan Landreform (asset reform) :1. Untuk tanah objek landreform yang belum pernahdiredistribusSi.a. Tanah kelebihan Maksimum, Absentee dan bekasSWa)laja. $222 $$ 22222 ne ===1. Penyuluhan.2. Inventarisasi dan Identifikasi penerima manfaat (petanipenggarap) dan bidang tanah yang digarap (subjek danobjek).3. Pengukuran dan pemetaan bidangbidang tanah, sesuaidengan penguasaannya.4.
    tentang PedomanPelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negaramenjadi Objek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform : 2222 2e Tanah negara Erfpach.e Tanah bekas HGU yang telah berakhir jangkawaktunya dan tidak diperpanjang = olehpemegang hak atau telah dicabut/dibatalkanoleh pemerintah.23is Tanah kehutanan yang telah digarap/dikerjakan oleh rakyat dan telah dilepaskanhaknya oleh instansi yang berangkutan.e Tanah bekas gogolan.e Tanah bekas hak adat/ulayat.4) Butir Vil tahapan kegiatan Landreform (asset reform
Pengadilan PA JEMBER Perdata Agama Perceraian
Register : 20-02-2012 — Putus : 28-11-2012 — Upload : 14-01-2013
Putusan PA JEMBER Nomor 985/Pdt.G/2012/PA.Jr
Tanggal 28 Nopember 2012 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
11 — 2
  • Jaffer Husssain (Marriage Breakdown Under The Law Reform Act,1976 And In Islam: A Comparative View, ITU Law Journal, Vol.