Eksepsi Tidak Berwenang Mengadili secara Absolut (Exceptie vanOnbeveogheid);Bahwa berdasarkan keseluruhan dalil para Penggugat dalam SuratGugatannya yang teregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjurpada tanggal 28 November 2018 teregisterasi dengan Nomor Perkara:50/PDT.G/2018/PN.CJR harus dinyatakan gugatan yangmempermasalahakan tindakan faktual yang dilakukan oleh pemerintah.Hal tersebut secara jelas dapat kita simak pada Posita angka 11sampai dengan angka 17 halaman 7 Penggugat secara jelasmendalilkan

LebihjJauh, simak artikel Seputar Gagasan Menghapus Putusan Serta Merta.Dalam buku "Hukum Acara Perdata" yang ditulis M. Yahya Harahap, S.H.disebutkan bahwa menurut Subekti, praktik penerapan putusan yang dapatdilaksanakan lebih dahulu (putusan serta merta, red.), telah mendatangkanbanyak kesulitan dan memusingkan para hakim. Satu segi undangundangtelah memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan yang sepertiitu meskipun dengan syaratsyarat yang sangat terbatas.

Bahwa apabila kita simak gugatan penggugat, dasar dari gugatan (obyekgugatan) adalah adanya wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat , yakniHalaman 67 Dari 78tercantum dalam surat No: 958/PAL WASKITA/MCFSPPiAii/2016,AKH/som/Ill/2016 proyel PLTU Malinau 2 x 3 MW, dimana dinyatakan bahwa :1. Tagihan tagihan CV. Putra Jaya Perkasa telah kami terima dan saat inisedang dilakukan proses pembayaran;2.

Bahwa tugas zidam jaya adalah menginventarisir aset tanah danbangunan TNI AD di wilayah Kodam Jaya, menertibkan administrasiKodam Jaya salah satunya mensertipikatkan; Bahwa rumah dinas tersebut tercatat dalam Simak BMN; Bahwa sepengetahuan saksi rumah dinas tersebut merupakan rumahdinas golongan II dan belum ditingkatkan dan merupakan rumah dinasbiasa; Bahwa sepengetahuan saksi Surat Izin Penempatan ada masaberlakunya;SUSILO., Warga Negara Indonesia, Tempat/Tanggal Lahir: Purworejo, 21Oktober 1967

(silahkan simak dan pelajari buku RuangLingkup permasalahan eksekusi bidang perdata karanganM.Yahya Harahap ,SH halaman 337340). Dan ditariknya Tergugat dalam perkara ini, karena Tergugat merupakan salah seorangyang sekarang ini sedang menguasai tanah yang merupakan obyeksengketa dalam perkara terdahulu antara Sumina Binti Ibrahimkainun (penggugat) melawan Fatimah binti Umar Bagaibak Boling(Tergugat).

Samuel De Meyer, terletak diKelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, KotaDepok (bukti sesuai dengan fotocopy) ;fotocopy Surat Ombusman Republik IndonesiaNomor : B/122/UM.29KU/0088.2017/III/2019, tanggal25 Maret 2019, tentang Penutupan Laporan (buktisesual denganfotocopy) ;fotocopy SIMAK BMN Tanah Obyek Perkara NomorKd. Barang 2.01.01.04.001.1, tanggal 06032020.

Copy Surat Keterangan dari Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Manado Nomor : PL.01.01 / VII.17 / 1096 / 2014 tanggal 6 September 2014 tentang keterangan bahwa Objek Pengadaan Tanah sebagaimana Sertifikat Hak Pakai Nomor 01 / 2011 dan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 04 / 2013 telah tercatat dalam SIMAK BMN Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Mando sebagai Aset Pemerintah RI cq. Kementerian Kesehatan ;22.

sampul untuk pemiluPresidan dan Wapres , belanja barang angkutan distribusi barang formulirmodel C dan D untuk logistik pemilu pilpres dan wapres tahun 2014;Bahwa benar pengadaan, belanja angkutan distribusi modul pendidikanpemilih pemula, pamflet dan poster informasi pemilu, belanja barang angkutandistribusi logistik barang sampul untuk pemilu Presidan dan Wapres , belanjabarang angkutan distribusi barang formulir model C dan D untuk logistik pemilupilores dan wapres tahun 2014 tidak dicatat dalam SIMAK

BMN;Bahwa benar berdasarkan prosedur setiap pengadaan dikaporkan dan dicatatdalam SIMAK BMN.Bahwa benar setiap pengadaan resmi di KPU propinsinJatim selalu dilaporkanke KPU Pusat;Bahwa benar pada bulan Oktober 2014 terjadi kekosongan jabatan KPA sebabketika itu pak Jonathan Judianto selaku sekretaris KPU pada tanggal 8Oktober 2014 dimutasi menjadi kepala badan koordinasi wilayah Pamekasandan pejabat pelaksana tugasnya adalah Drs,.

Penyesuaian Peristilahan DalamPenyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan ;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentangPedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan ;Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentangPedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan MasyarakatKelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga ;Keputusan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2003 tentangMekanisme Pemakaian dan Pelepasan Bekas Kekayaan Desa ;Setelah aturanaturan tersebut di atas kita simak

Untuk itudibuatkan Berita Acara Pembuktian Koreksi Aritmatik dan KertasKerja, serta membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran yangmengaju ke Daftar SIMAK yang ada di dokumen risalah Annwijzing.Adapun hasil dari koreksi Aritmatik tersebut adalah tidak adapeserta menawar diatas harga HPS;Selanjutnya Pokja melakukan evaluasi penawaran yang terdiri darievaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasidokumen kualifikasi secara bersamasama di Kantor ULP ProvinsiKepri dan/atau di Gudang

Dinas Pendidikan Provinsi Kepri yangterletak di Komplek Bintan Center Tanjungpinang, Pokja melakukanevaluasi administrasi;Evaluasi Administrasi dengan cara mengecek dokumen yangdilampirkan oleh penyedia, apabila lengkap maka akan kami chek listdalam data SIMAK. adapun dokumen yang dicek pada saat itumeliputi :a.

Untuk itudibuatkan Berita Acara Pembuktian Koreksi Aritmatik dan KertasKerja, serta membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran yangmengaju ke Daftar SIMAK yang ada di dokumen risalah Annwijzing.Adapun hasil dari koreksi Aritmatik tersebut adalah tidak adapeserta menawar diatas harga HPS;Halaman 95 dari Putusan Nomor. 6/Pid.Sus /TPK/2018/PN Tpg Selanjutnya Pokja melakukan evaluasi penawaran yang terdiri darievaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasidokumen kualifikasi secara

bersamasama di Kantor ULP ProvinsiKepri dan/atau di Gudang Dinas Pendidikan Provinsi Kepri yangterletak di Komplek Bintan Center Tanjungpinang, Pokja melakukanevaluasi administrasi;Evaluasi Administrasi dengan cara mengecek dokumen yangdilampirkan oleh penyedia, apabila lengkap maka akan kami chek listdalam data SIMAK. adapun dokumen yang dicek pada saat itu meliputia.

PP nomor 38 tahun 2008 pasal 32ayat 2 Pengamanan barang milik Negara/ Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pengamananadministrasi, pengaman fisik dan pengamanan hukum.Bahwa objek sengketa merupakan barang milik Negara yang telahterdaftar dalam Registrasi SIMAK BMN nomor 31604040, sehinggaaset Negara tersebut wajib dipertahankan, sebagaimana diamanatkandalam peraturan tersebut diatas.3)Bahwa dan Kementerian Keuangan harus dijadikan pihak dalamgugatan agar memperjelas permasalahan sebagaimanaYurisprudensi

sampul untuk pemiluPresidan dan Wapres , belanja barang angkutan distribusi barang formulirmodel C dan D untuk logistik pemilu pilpres dan wapres tahun 2014;Bahwa benar pengadaan, belanja angkutan distribusi modul pendidikanpemilih pemula, pamflet dan poster informasi pemilu, belanja barang angkutandistribusi logistik barang sampul untuk pemilu Presidan dan Wapres , belanjabarang angkutan distribusi barang formulir model C dan D untuk logistik pemilupilores dan wapres tahun 2014 tidak dicatat dalam SIMAK

BMN;Bahwa benar berdasarkan prosedur setiap pengadaan dikaporkan dan dicatatdalam SIMAK BMN.Bahwa benar setiap pengadaan resmi di KPU propinsinJatim selalu dilaporkanke KPU Pusat;Bahwa benar pada bulan Oktober 2014 terjadi kekosongan jabatan KPA sebabketika itu pak Jonathan Judianto selaku sekretaris KPU pada tanggal 8Oktober 2014 dimutasi menjadi kepala badan koordinasi wilayah Pamekasandan pejabat pelaksana tugasnya adalah Drs,.

keterangan saksisaksi yang diajukan dalam persidangan ini ,dihubungkan dengan bukti surat yang berupa visum at rapertum dan barangbarangbukti yang diajukan dimuka persidangan ini kita akan mendapatkan suatu petunjukyang jelas bahwa para terdakwalah yang telah melakukan suatu perbuatanpembunuhan terhadap korban Paulus Sah sebagai mana telah dipertimbangkan olehMajelis Hakim sewaktu mempertimbangkan unsur unsur dari dakwaan penuntutumum seperti telah diuraikan diatas ; Menimbang, bahwa apabila kita simak

PDT/2019/PT DPSBahwa berdasarkan uraian diatas, syarat untuk dapat menyatakankebatalan suatu Akta Notaris dengan Putusan hakim, tidaklahdiperlukan menempatkan Notaris yang bersangkutan sebagaiTurut Tergugat tetapi cukup dengan adanya permintaan yangdituangkan dalam petitum gugatan, dalam perkara aquo; Penggugatsekarang Pembanding telah mengajukan permintaan kepada Hakimuntuk menyatakan batal Aktaakta Notaris berkenaan denganPerikatan Jual Beli atas Tanah sesuai dengan SHM No. 4471 tersebut(Mohon simak

BARLIAN SIMAK UK danSUTIKNO SOEDIPRAWOTO selaku Ketua IKA SKMA Propinsi Kalimantan Tengah20032008 untuk mengrus dan menyelasaikan sertifikat tanah tertanggal 23 Desember2004, diberi tanda P.I.II.7 ;Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Polres Palangka RayaNo.227/III/2001/PAMAPTA tentang Laporan Kebakaran Mess IKA SKMA danterbakarnya Surat Segel Kepemilikan Tanah, tertanggal 13 Maret 2001, diberi tandaP.I.I1.8;Fotocopy Surat Keterangan Ketua RT.04 Ketua RT.04 Kelurahan Menteng

minggusetelah PON XVIII Pekanbaru berakhir, dan berjanji tidak akan melakukanpemagaran sebelum selesai pembangunan Road Race, sebagaimanaHalaman 102 dari 145 Putusan Nomor 2983/Pid.B/2014/PN.Mdndimaksud pada butir 2 diatas, disini ditentukan jelas masalah waktu yangmenjadi hak dan apa yang menjadi kewajiban, yaitu satu minggu setelahPON XVII Pekanbaru berakhir, namun kata itu ditujukan kepada (IMI,sementara awal buah kesepakatan, tidak ada antara IMI dengan Direktur PT.Mutiara Development, tetapi bisa kita simak

memanfaatkan Sirkuit Multi Fungsi tersebut, hingga satuminggu setelah PON XVIIl Pekanbaru berakhir, dan berjanji tidak akanmelakukan pemagaran sebelum selesai pembangunan Road Racesebagaimana dimaksud pada butir 2 diatas, disini ditentukan jelas masalahwaktu yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajiban, yaitu satu minggusetelah PON XVII Pekanbaru berakhir, namun kata itu ditujukan kepada IMI,sementara awal buah kesepakatan tidak ada antara IMI dengan Direktur PT.Mutiara Development, tetapi bisa kita simak

Pernyataan posisi dimana Termohonsebagai korban, yang justeru tidak menggunakan haknya, dalam konteksmemenuhi alasan perceraian, tetapi pengacara melakukan logical fallacy.Astaghfirullahal adzim.15.Dan Kita simak kembali Paragraph 2 halaman 5, Putusan MA PerkaraNomor xxxxxx tanggal 30 September 2019, Relaas PemberitahuanPutusan tanggal 5 Mei 2020, dan Salinan Putusan Termohon terima tanggal4 Agustus 2020 : Bahwa dalam perkara in casu Pemohon selaku suami yang menyatakanbahwa Termohon yang tidak taat

Pemohon sebagai tersangka pelaku pasal 338 KUHP, makaadalah patut dan wajar apabila dinyatakan bahwa:"Penetapan Pemohon sebagai tersangka pelaku 338 KUHP adalah tidakberdasarkan hukum, melanggar perintah peraturan perUndangundangandan atau melawan hukum sehingga harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUMatau setidaktidaknya DIBATALKAN"Bahwa berdasarkan berita yang juga telah viral di massmedia, terjadi Suatu peristiwayang serupa dan atau identik dengan peristiwa yang dialami oleh Pemohon, yaknidapat kita simak

RuddyTjahjono, maka jelas kalau kita simak kalimat tersebut makagugatan wanprestasi terhadap harta bersama tersebut dilakukanoleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, karenamempergunakan kata dengan artinya bersama sama jadi karenajudul perihal gugatan Penggugat Konvensi ini dilakukan bersamasama dengan Tergugat Konvensi maka buat apa PenggugatKonvensi menggugat Tergugat Konvensi, oleh sebab itu dalilyang demikian tidak jelas dan kabur (obscuur lible) maka sudahsepatutnya gugatan Penggugat Konvensi

tersebut menjadi atas namaTergugat V(Nyonya Emi Sukiati Lasimon ) dalam batas waktupaling lambat 4 (empat ) bulan sejak tanggal 28 Maret 2011, sehinggapada tanggal 28 Juli 2011 tanah tanah tersebut semestinya sudahdibalik nama kepada Tergugat I'V ;e Tergugat I dan I Nyoman Sujastra bersedia membayar denda sebesarRp. 25.000 per hari per are, bila mana mereka tidak mampumenunaikan kewajibannya. dengan menyelesaikan sertipikat setipikattersebut menjadi atas nama Tergugat IV NYONYA EMI SUKIATILASIMON ( Simak