sudutdoktrin.Menimbang,bahwa doktrin menafsirkan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukandengan sengaja dan tanpa hak untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.Menimbang, bahwa dengan demikian unsur penganiayaan tersebut dapat diuraikan lagi mejadiunsurunsur yaitu : dengan sengaja dan tanpa hak, menimbulkan rasa sakit atau luka, pada tubuh orang lain.Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan primer dari Surat Dakwaan Oditur Militer tersebutap abila diuraikan unsurunsumya maka terdin

Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorangmelakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendakitindakannya.Ditinjau dari gradasinya maka kesengajaan terdin dari tiga gradasi yaitu :1. Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentuadalah betulbetul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku.2.

denganpengurus baru yang semuanya merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS).Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum.Faktanya Tergugat Il tidak pernah membentuk sebuah Yayasan barupengganti Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya yang memiliki visi misilayaknya Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya.Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 16Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana dirubah dengan UndangUndangNomor 28 Tahun 2004, Yayasan adalah :badan hukum yang terdin

Bahwa Federasiharus terdin dari 5 (lima) unit serikat pekerja sebagaimana diaturdalam Undangundang nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat buruhpasal 6 ayat 2 dan Federasi harus tercatat pada instansi pemerintah yangbertan ggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat dimana Federasi GSP MIItidak memiliki 5 (lima) unit anggota serikat pekerja tingkat perusahaan dengandemikian gugatan penggugat haruslah dikembalikan atau setidaktidaknya gugatanditolak;4.

atau Upah danmantaat tambahan lainnya yang sesuai dengan wewenang dan/atautanggung jawabnya dalam menjalankan tugas di dalam BPJS.Pasal 3 ayat (1) Perpres 110/2013Halaman 41 dari 83 halaman Putusan Nomor 241/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel14.15.anggota Dewan Pengawas dan anggota Dirreksi memperoleh penghasilansesual dengan tanggung jawab serta tuntutan profesionalisme yangdiperlukan dalam menjalankan tugas di dalam BPJS.Pasal 4 ayat (1) Perpres 110/2013Penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi terdin

secara hukum adalah kewenanganBadan Kepegawaian Negara (BKN) sebagaimana Pasal 4 ayat (2) PP Nomor56 tahun 2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS yangmenyatakan Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Validasi yang dibentuk olehBADAN KEPEGAWAIAN NEGARA dan Peraturan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor 20 tahun 2010 huruf Rumawi Ill Tim Verifikasi dan Validasi poin (2)yang menyebutkan: Anggota Tim Verifikasi dan Validasi terdin

Soesilo dalam bukunyatersebut, pada halaman 146, memberikan pengertian terhadap ketentuan Pasal170 KUHP antara lain sebagai berikut: Yang dilarang dalam pasal ini adalah melakukan kekerasan; Kekerasan yang dilakukan ini biasanya terdin dan merusak barang ataupenganiayaan, akan tetapi dapat pula kurang danpada itu, sudah cukupbila orangorang melemparkan batu pada orang lain atau rumah, ataumembuangbuang barangbarang dagangan, sehingga berserakan,meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti

Pengganti Pengadilan Negen Parepare kepadapara Pembanding semula para Penggugat pada tanggal 15 Juli 2019, kontra memonbanding dari Terbanding IV semula Tergugat Vdan tanggal 7 Agustus 2019, kontramemon banding dari Terbanding semula Tergugat sebagaimana temyata dalam RelasPemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memon Banding kepada para Pembandingsemula para Penggugat Nomor 1/PdtG/ 2019/ PN Pre;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajan,meneliti dan mencermat berkas perkara yang terdin

langsung menarnk sound system yang ada dilokasi kejadian dansambil mengatakan akan saya proses ini .Bahwa Terdakwa tidak melempar batu kearah kaca mobil dari Saksi JohanAtang (Kapolsek Beo);Bahwa Saksi tidak mengetahui Petrus Sasumbala ada melarang Terdakwamenantang Saksi Johan Atang (Kapolsek Beo);Bahwa setahu Saksi, kejadian ada suara tembakan pada pukul 21.00 WITA;Bahwa saat kejadian, Saksi melihat ada banyak orang dilokasi kejadian yangmana ada sekitar 30 (tiga puluh) orang lebih yang diantaranya terdin

Untuk lebih jelasnya dikutip sebagaiberikut :(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdin atasa. keberatan; danb. bandingb.

FPBA.36.2/E/X/2005tanggal 16 September 2005 yang ditandatangani oleh Inspektur PengawasPT Angkasa Pura Il yang terdin dan : terdakwa ENDAR MUDANASUTIONSUSIANTO, NOVARO MARTODIHARDJO, dan UNTUNGWIDODO (almarhum) yang menyatakan bahwa telah dilaksanakan siteacceptance test and comissioning dengan hasil baik adalah untukkepentingan serah terima pekerjaan dari kontraktor kepada PT AngkasaPura ;Bahwa dalam pemeriksaan ATC Simulator sebagaimana Site AcceptanceHalaman 14 dari 169 hal Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK

FPBA.36.2/E/X/2005tanggal 16 September 2005 yang ditandatangani oleh Inspektur PengawasPT Angkasa Pura Il yang terdin dan : terdakwa ENDAR MUDANASUTIONSUSIANTO, NOVARO MARTODIHARDJO, dan UNTUNGWIDODO (almarhum) yang menyatakan bahwa telah dilaksanakan siteacceptance test and comissioning dengan hasil baik adalah untukkepentingan serah tera pekerjaan dari kontraktor kepada PT AngkasaPura ;Bahwa dalam pemeriksaan ATC Simulator sebagaimana Site AcceptanceTest procedure tersebut masih ditemukan kekurangan

Bahwa dalam ketentuan UU P3 di atas, pada Pasal 7 ayat (1) secarajelas dan mendetail telah diatur perihal jenis dan hirarki peraturanperundangundangan yang moeliputi: Jenis dan hierarki PeraturanPerundangundangan terdin atas:a) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;b) Ketetapan Mayjelis Permusyawaratan Rakyat;c) UndangUndang/Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang;d) Peraturan Pemerintah;e) Peraturan Presiden;f) Peraturan Daerah Provinsi; dang) Peraturan Daerah Kabupaten/kota

Uang tunai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) terdin dan : Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 323 (tiga ratus dua puluhtiga) lembar. Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 94 (Sembilan puluhempat) lembar. Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 49 (empat puluhsembilan) lembar. Pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 107 (seratus tujuh) lembar.

FPBA.36.2/E/X/2005tanggal 16 September 2005 yang ditandatangani oleh Inspektur PengawasPT Angkasa Pura Il yang terdin dan : terdakwa ENDAR MUDANASUTIONSUSIANTO, NOVARO MARTODIHARDJO, dan UNTUNGWIDODO (almarhum) yang menyatakan bahwa telah dilaksanakan siteacceptance test and comissioning dengan hasil baik adalah untukkepentingan serah terima pekerjaan dari kontraktor kepada PT AngkasaPura ;Bahwa dalam pemeriksaan ATC Simulator sebagaimana Site AcceptanceHalaman 14 dari 169 hal Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK

FPBA.36.2/E/X/2005tanggal 16 September 2005 yang ditandatangani oleh Inspektur PengawasPT Angkasa Pura Il yang terdin dan : terdakwa ENDAR MUDANASUTIONSUSIANTO, NOVARO MARTODIHARDJO, dan UNTUNGWIDODO (almarhum) yang menyatakan bahwa telah dilaksanakan siteacceptance test and comissioning dengan hasil baik adalah untukkepentingan serah tera pekerjaan dari kontraktor kepada PT AngkasaPura ;Bahwa dalam pemeriksaan ATC Simulator sebagaimana Site AcceptanceTest procedure tersebut masih ditemukan kekurangan

SALEHUDDIN sebesar Rp. 375.000.000,00. yang terdin : Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 14 Januari 2008 sebesar Rp. 15.000.000, Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 9 Nopember 2007 sebesar Rp. 115.000.000, Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 14 Nopember 2008 sebesar Rp. 50.000.000, Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 6 Desember 2008 sebesar Rp. 10.000.000, Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 12 Februari 2008 sebesar Rp. 20.000.000, Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 11 Maret 2008 sebesar Rp. 10.000.000, Surat

Adapun harta warisantersebut berupa tanah darat/ kebun yang terdin dari luas + 1,2 Ha., dan luas +0,5Ha., sebagaimana para tergugat telah uraikan dengan jelas dan lengkap letakdan batas batasnya dalam jawaban para tergugat.Hal 23 dari 84 Hal. Putusan Nomor 302/Pat. G/2015/PA.Pkj.Hal ini tidak dapat dipungkiri dan tidak dapat disangkali olen para penggugat,sebab merupakan fakta dan kenyataan adanya kedua obyek yang merupakanwarisan dari Kaware bin Bena dan lyapung binti Pagga tersebut.

Propinsi ;(2) paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal berlakunya Upah minimum ;(3) Permohonan Penangguhan sebagaimana dimaksuddalam Ayat (1) didasarkan atas Kesepakatan tertulisantara Pengusaha dengan Serikat Pekerja/serikat Buruh yang tercatat ;Halaman 90Putusan No.14/G/2016/PTUNTPIPasal 4: (1) Permohonan Penangguhan Pelaksanaan UpahMinimum Harus disertai dengan :a.Naskah Asli Kespakatan tertlis serikatPekerja/serikat buruh perusahaan yangbersangkutan ; Laporan Keungan Perusahaan yang terdin

upahjaring pengaman sosial, upah paling rendah, untuk melindungi ratusan ribu buruh/pekerja di Kota Batam;14.Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo sangatlah jelas dantegas disebutkan merupakan UPAH MINIMUM, yang dalam prosespenentuan nilai upah minimum tersebut sudah seturut mekanismeyang ditentukan oleh UndangUndang Republik Indonesia Nomor 13tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan padaPasal 89 ayat (1) sampai(4) yang berbunyi: 1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3)huruf a dapat terdin

gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat IV Rekonpensi /Tergugat I sampaidengan Tergugat IV Konpensi untuk seluruhya ;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ; Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat IV Konpensi/Penggugat I sampai denganPenggugat IV Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.844.000, (Empatjuta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanNegeri Mempawah, pada hari : Senin, tanggal 7 Maret 2016, yang terdin

JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyebutkanJenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdin atas:a. Jabatan administrator ;b. Jabatan pengawas ; danc. Jabatan pelaksana.

PN.GTLOMenimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara syah menurut hukumsehingga dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keterangan Terdakwa danbukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, makadiperoleh fakta hukum sebagai berikut:1.Bahwa benar dikecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo pada Tahun2009 sampai dengan Tahun 2010 terdapat kegiatan Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang terdin

Cipa seluasa + 23 are yang diperoleh melalui jualbeli dengan Amaq Seriadi. oleh karena itu dalil eksepsi Tergugat , Il, Iltersebut haruslah ditolak;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa maksud dan tuuan gugatan Para Penggugat padapokoknya adalah mengenai perbouatan melawan hukum yang dilakukan ParaTergugat yakni menguasai 4 (empat) bidang tanah yang terdin dani:1.