Ditemukan 9446 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : surat syarat sahat sarah samat sadat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-05-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 12 Mei 2016 — MATHEUS REMANG, S.E
67 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • berkaitan dengan penghitungan dan penentuan nilai kerugian Negara,sangat penting dilakukan sesuai rumusan pemeriksaan dalam Pasal 1 ayat(1) UndangUndang No. 15/2004, yang substansinya adalah melalui prosesidentifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen,obyektif, dan profesional untuk menilai kebenaran, kecermatan mengenaipengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang menjadi pertanyaanapakah mungkin hasil audit yang sumber informasinya hanya dari satu pihakyang sangat sarat
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 29-06-2015 — Putus : 03-08-2015 — Upload : 22-12-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 1/Pid.Prap/2015/PN Plk
Tanggal 3 Agustus 2015 — YUNIARTI alias DEWI binti H. SOPIANNOOR
175 — 56
  • trafficking);Bahwa KUHAP tidak mengatur mengenai teknik penyidikan undercover buy;Bahwa apabila dilihat dari peraturan perundangundangan, dalam Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikaundercover buy diperbolehkan untuk perkara narkotika, hanya undangundang tersebut yang mengatur hal tersebut, selebihnya tidak ada;Bahwa para pembuat undangundang telah memikirkan alasan mengapaundercover tidak diperboleh dalam dalam human trafficking, tentunyakarena menyangkut manusia yang sarat
Pengadilan PN DEMAK Pidana Umum Pembunuhan
Register : 26-01-2016 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 20-12-2016
Putusan PN DEMAK Nomor 44/Pid.B/2016/PN Dmk
Tanggal 11 Agustus 2016 — Soleman bin (alm) Munadi
134 — 23
  • keterangan di persidangan terhadap BeritaAcara Pememeriksaan dan Berita Acara Rekonstruksi Penyidik yangdilakukan Terdakwa adalah tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karenapencabutan keterangan oleh Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa tanpadisertai adanya alat bukti yang kuat hanya didasarkan keterangan saksiHalaman 63 dari 79 Putusan Nomor 44/Pid.B/2016/PN.DmkSaimun yang merupakan terdakwa dalam kasus yang sama dalam berkasyang terpisah, sehingga keterangan yang diberikan sangat subjektif sekalidan sarat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 10-04-2017 — Upload : 09-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 K/Pdt/2017
Tanggal 10 April 2017 — NURHIDAYAH, DKK VS PT AETRA AIR JAKARTA, DKK
1291 — 938 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (sumber Statistik Indonesia 2009);Bahwa Para Tergugat selama ini menjalankan kebijakan tata kelola airsecara tidak jujur, tidak akuntabel dan sarat dengan dugaan tindak pidanakorupsi.
    ParaTergugat selama ini menjalankan kebijakan tata kelola air secaratertutup, tidak jujur, tidak akuntabel dan sarat dengan dugaan tindakpidana korupsi. Hal ini sesuai dengan temuan audit BPKP tertanggal 23Januari 2009 dan laporan masyarakat tertanggal 31 Januari 2012 keKomisi Pemberantasan Korupsi;Asas ProporsionalitasHalaman 56 dari 16 hal. Put. Nomor 31 K/Pdt/20176)7)Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbanganantara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
Pengadilan PN JENEPONTO Perdata
Putus : 21-03-2013 — Upload : 19-11-2015
Putusan PN JENEPONTO Nomor 21/Pdt.G/2012/PN JO
Tanggal 21 Maret 2013 — Risma Dg Kebo Lawan 1. Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat, Cq. Pemimpin Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Makassar, Cq. Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 06 Kabupaten Jeneponto;
30 — 3
  • masihmenguasai dan tidak bersedia menyerahkan sebagian obyek terlelang kepada Tergugat IIKonvensi / Penggugat Rekonvensi, maka patut bila kepada Penggugat KonvensiTergugat Rekonvensi dihukum membayar ganti rugi hasil penjualan yang seharusnyaditerima Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi per hari sebesar Rp. 300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) terhitung setelah pengumuman pemenang hasil Lelang terhadapobyek terlelang sampai putusan ini dijalankan;Bahwa karena gugatan Rekonvensi ini diajukan dengan sarat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 09-11-2017 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 163 PK/Pid.Sus/2017
Tanggal 9 Nopember 2017 — KASMAN alias KASMAN SANGAJI
343 — 826 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hukumuntuk manusia sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan manusia,bukan hukum; untuk hukum itu sendiri.Bahwa Pemohon menganggap tidak adil dan sarat dengan nuansakoruptif dan kolutif yang dilakukan oleh lembaga Komisi PemberantasanHal. 45 dari 88 hal. Put.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-10-2012 — Putus : 03-04-2014 — Upload : 03-10-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 346/PDT.G/2012/PN.Jkt.Tim
Tanggal 3 April 2014 — ARI PRIHARDIYANTO, SH VS PT TIGABERLIAN AUTO FINANCE Cs
171 — 53
  • hukum karena petitum bertentangandengan posita gugatan, sehingga gugatan tidak dapat diterimaBerdasarkan yurispudensi di atas, terbukti bahwa Mahkamah AgungRepublik Indonesia juga telah memiliki sikap yang tegas untuk gugatanperdata yang tidak memiliki kesesuaian antara posita dan petitumgugatan sebagaimana gugatan yang diajukan Penggugat dalamperkara ini.Para Tergugat dan Para Turut Tergugat percaya bahwa Majelis Hakim yangTerhormat adalah hakimhakim yang memiliki pengetahuan hukum yang luasdan sarat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 27-08-2018 — Putus : 24-09-2018 — Upload : 25-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 131/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 24 September 2018 — Pemohon:
MOLUCCA HOLDING S.a.r.l.
Termohon:
PT. PELITA CENGKARENG PAPER
716 — 454
  • TBL/2287/IV/2018/PMJ/Dit.Reskrimumtanggal 25 April 2018 (Bukti T7) dengan dugaan adanya tindakpidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam aktaotentik dan/atau pemalsuan sesuai dengan Pasal 266 KUHPdan/atau Pasal 263 KUHP.Pemohonan PKPUini sarat dengan rekayasa / permainan /penyelundupan pajak / pelanggaran UU Pajak dan pelanggaranTax Treaty, sehingga terdapat dugaan tidak memenuhi ketentuandalam hukum pidana.Hal. 27 dari 91 halaman, Pts.Perk.No. 131/PDT.SUSPKPU/2018/PN.NIAGA.JKT.PST.2.5SEJALAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-01-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2900 K/Pdt/2016
Tanggal 25 Januari 2017 — MINTARDI HALIM lawan PT WAY HALIM PERMAI, DKK dan KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA BANDAR LAMPUNG, DK
165 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ./201617.18.dipenuhi, harus ditetapbkan menurut hukum Penggugat Pemilik yang sahmenurut hukum;Bahwa Penggugat telah memenuhi sarat sebagaimana menurut ketentuanPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 9 Tahun 1999 tentang Tata cara pemberian dan pembatalan hakatas tanah Negara dan Hak Pengelolaan bagian keempat pemberian HakGuna Bangunan Paragraf 1: Syaratsyarat Permohonan Hak Guna BangunanPasal 32, Pasal 33, Pasal 34 menyebutkan, dalam Pasal 32: menentukanHak Guna Bangunan
Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-05-2017 — Putus : 15-06-2017 — Upload : 06-11-2018
Putusan PT PALEMBANG Nomor 4/PID.TPK/2017/PT.PLG
Tanggal 15 Juni 2017 — HAZAIRIN, S.H., Bin H. ZAIDAN HASAN
87 — 31
  • Desa Lubuk Pauh yang mendapatkan sertifikat hanya 24 orangyang terdaftar pada dinas kependudukan dan catatan sipil KabupatenMusi Rawas dan itupun bukan penduduk Desa Lubuk Pauh, pesertalainnya tidak terdaftar dan menggunakan KTP dan Kartu Keluarga(KK) palsu yang dibuktikan oleh Laboratorium Forensik ; Bahwa 118 sertifikat hak milik yang belum selesai digantikan dengancover note yang dikeluarkan terdakwa dan di jadikanangunan/jaminan ke PT BRI (persero) Tbk Cabang Lubuk Linggausebagai salah satu sarat
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 20-10-2016 — Putus : 06-09-2017 — Upload : 30-10-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 740/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 6 September 2017 — Penggugat:
PT Pertamina Patra Niaga
Tergugat:
PT BUMI ASRI PRIMA PRATAMA
Turut Tergugat:
ANDI BASTA SETYAWAN LAREKENG, SE
389 — 157
  • Oleh karena itu menjadi terang dan jelas adanya dugaan niat burukdan perkara ini sarat bermuatan mencelakai keberlangsungan usahaTERGUGATdalam Konpensi/PENGGUGAT dalam Rekonpensi,sehingga secara umum adalah tidak berlebihan jika mampudipandang sebagai agenda yang tidak baik terhadapTERGUGATdalam Konpensi/PENGGUGAT dalam Rekonpensi.f.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 17-07-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 23-11-2020
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tjk
Tanggal 5 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
ACHMAD RISMADHANI K SH
Terdakwa:
SUPRATIKNO BIN M. JOYO GIMUN
161 — 64
  • SUPRIYONO Bin SUMARJO, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa Saksi diangkat sebagai Security gudang Bulog di Pisang Barudan saksi diangkat sebagai honorer tetap oleh Bulog; Bahwa tugas Saksi berdasarkan surat penunjukan dari Saudara YudhaTrianda secara kedinasan untuk membantu dalam penyaluran rastra,saksi dipekerjakan untuk menertibkan administrasi gudang; Bahwa sarat dokumen yang dibawa adalah Surat Pengantar Camatsama bukti Slip setor, setalah itu pihak bulog menyiapkan
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 07-10-2013 — Putus : 22-04-2014 — Upload : 20-09-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 573/Pdt.G/2013/PN Mdn.
Tanggal 22 April 2014 — Nyonya Telor Dami, dkk LAWAN Kurnia Kartadinata, dkk
117 — 18
  • Sarat. haan hanavaitu Akta SURAT KUASA Nomor 09 fanggal 16 Januari 2008dihadapan Gongega Marpaung, SH, Notaris di Medan antaraPenggugat , 11,10, IV, V dengan Turut Tergugat ;haPada tanggal 21 Januari 2008, telah ditandatangani Surat Perjanjianbaru yaitu SURAT PERJANIJTAN No. 04/1/2008 tertanggal 21Januari 2008 yang dilegalisasi Gongga Marpaung, SH, Notaris diMedan dengan LEGALISAS!
Pengadilan PA KISARAN Perdata Agama
Register : 26-03-2015 — Putus : 14-09-2015 — Upload : 09-07-2019
Putusan PA KISARAN Nomor 0241/Pdt.G/2015/PA.Kis
Tanggal 14 September 2015 — Penggugat melawan Tergugat
69 — 20
  • ., 5.4, dan 5.5. di atas tersebut sampaiGugatan ini diajukan masih tetap dikuasai dan diusahai olehTergugat tanpa itikad baik dari Tergugat untuk memberikan danatau menyerahkannya kepada penggugat secara baik dansempurna yang merupakan bahagian Penggugat dan atasperbuatan Tergugat yang menguasai seluruh Harta Bersamatersebut adalah perbuatan melawan hukum (Onrecht Matigedaad)adalah dalil yang sarat dengan kebohongan dan/atau kepalsuan; Bahwa hal ini Tergugat katakan sesuai dengan fakta empirissebagaimana
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 10-01-2022 — Putus : 26-01-2022 — Upload : 27-01-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 22/PDT/2022/PT BDG
Tanggal 26 Januari 2022 — Pembanding/Penggugat I : Juandi Sakaro Situmorang Diwakili Oleh : Juandi Sakaro Situmorang
Terbanding/Tergugat I : Presiden RI
Terbanding/Tergugat II : Menteri Agraria Dan Tataruang Badan Pertanahan Nasional RI
Terbanding/Tergugat III : Menteri Perhubungan RI
Terbanding/Tergugat IV : Ir. Areyanti MAPPI
Terbanding/Tergugat V : PT ADHI Karya Persero Tbk
Terbanding/Tergugat VI : Sondi Irwanto Silalahi
Terbanding/Tergugat VII : Hemat Nahampun
Turut Terbanding/Penggugat II : Rospita Siburian
Turut Terbanding/Penggugat III : LISBET JENNI Br. Nababan
Turut Terbanding/Penggugat IV : R. LUMBAN GAOL
134 — 112
  • Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Sarat, bertindak selakuPenasehat Forum Komunikasi KP Jati Terbit, Balwa kesemua nama tersebutdiatas (1,2,3 &4) diatas, bertindak untuk dan atas nama Forum Komunikasi KPJati Terbit , untuk selanjutriya disebut sebagai Pengjjugat. 2) Sebagai suatu organisasi masyarakat maka Forum KomunikasiKP Jati Terbit harus:a) mendapatkan legitimasi dari pemerintah dibuktikan denganterdaftarnya Forum Komunikasi KP Jati Terbit dalam SuratKeterangan Terdaftar yang diterbitkan
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 27-06-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 20 /Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.Bjm.
Tanggal 27 Juni 2013 —
83 — 65
  • RYAN PUTRA UTAMA yang tidak memasang kayu pancang berdasarkanklasifikasi di RAB dan CCO antara lain:e Apabila pemasangan kayu pancang tersebut dihentikan maka akanmenghentikan semua pekerjaan kontruksi yang lainnya karena diataspancang tersebut akan dipasang pasangan batu pondasi penahan urukanjalan.e Pancangan kayu tersebut mempunyai ukuran yang masuk dalamminimum spesifikasi yaitu 10 cm artinya tidak keluar dari sarat specminimum yang diinginkan dalam RAB.e Apabila pemancangan dihentikan maka dikhawatirkan
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 12-05-2022 — Putus : 10-11-2022 — Upload : 14-11-2022
Putusan PN MATARAM Nomor 116/Pdt.G/2022/PN Mtr
Tanggal 10 Nopember 2022 — Penggugat:
Puspa Dewi
Tergugat:
dr. Ida Bagus Oka Suteja
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kota Mataram
2.Kepala Kantor Pertanahan Lombok Barat
3.Ahmad Tohir
4.I Made Suarjana
5.Thomas Arnold Ferdinandus
6.Miftahuddin
81 — 43
  • Ida Bagus Oka Suteja kecuali tempat Merajan yang menjadi milik Penggugat dan Tergugat bersama ;

    4. Menghukum Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI agar setelah habis kontrak untuk menyerahkan tanah obyek sengketa -3 dan Tanah Obyek Sengketa -4 kepada Penggugat dan Tergugat tanpa sarat apapun ;

    6.

Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 26-10-2018 — Putus : 13-12-2018 — Upload : 15-11-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 130/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 13 Desember 2018 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
95 — 61
  • Sintiawati Haryono lah yang sebenarnyamemiliki peran besar dalam perkara Aqua, karena selama hubungandagang sangat berperan dengan Para Tergugat secara aktif, baik dalamadministrasi, pembayaran, penerimaan pembayaran dan negosiasi,sementara Penggugat atau Tan Sjie Sen hanya aktif dalam menentukanharga saja dan kebanyakan meluangkan waktunya di Gudang yangkesehariaannya sibuk mengurus atau mengerjakan barangbarangmasuk dan keluar dengan mengendarai sendiri Forklifnya, dengandemikian gugatan Aqua sarat
Pengadilan PA MOJOKERTO Perdata Agama Waris Islam
Register : 17-04-2015 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 08-04-2017
Putusan PA MOJOKERTO Nomor 912/Pdt.G/2015/PA.Mr
Tanggal 30 Maret 2017 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT I S/D VI
80 — 10
  • Pengadilandapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dulu, biarpun ada perlawananatau banding, jika ada surat yang sah, suatu surat atau tulisan yang menurut aturan yangberlaku dapat diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahuludengan keputusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, demikian jugajika dikabulkan tuntutan dahulu, pula dalam hal perselisihan tentang hak kepunyaan,yang dijabarkan dengan Surat Edaran Mahakamah Agung RI Nomor 3 tahun 2000bahwa sarat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 10-11-2014 — Upload : 11-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1300 K/PDT/2014
Tanggal 10 Nopember 2014 — I. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI), I. M HUSSEYN UMAR, S.H., FCBArb; 2. Dr. FRANS HENDRA WINARTA, S.H., M.H., FCBrb, ; 3. Dr DANRIVANTO BUDHIJANTO, S.E., LLM, in IT LAW, vs. LEKOM MARAS PANGABUAN Inc,
162 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jika dipaksakan pun makaputusan arbitrase tersebut tentunya akan menjadi putusan yang diputussecara tergesagesa, sarat akan kekeliruan, dan jauh dari rasa keadilanyang dicari oleh para pencari keadilan. Kembali, hal seperti demikiantentunya bukan tujuan dari pembuat undangundang dalam menyusunketentuan Pasal 44 ayat (2) UndangUndang Arbitrase;Hal. 47 dari 79 hal. Put. Nomor 1300 K/Padt/201412.