Ditemukan 9144 data
GREAFIK LOSERTE, TK, SH, MH
Terdakwa:
MUH. ALI KUMAINI MUSTAFA, S.T.
118 — 53
Jaya Kontruksi Utama tidaklah daluwarsa,karena masih berlaku waktu terdakwa memasukkan penawaran, tetapi terapload UJK yang lama;Bahwa penawaran saksi untuk paket 20 sebesar empat milyar rupiah lebih,sedang pagu anggaran sebesar lima milyar rupiah;Bahwa cara saksi melakukan analisis yaitu Terdakwa berpedoman kepadahargaharga bahan dan harga upah dari Peraturan PU;Bahwa yang saksi lakukan setelah tahu kalau perusahaan saksi yang keluarsebagai pemenang adalah saksi melaporkan ke pihak Dinas, lalu mengujikeabsahan
GREAFIK LOSERTE, TK, SH, MH
Terdakwa:
IR. SANNY PATANGGU
81 — 33
Jaya Kontruksi Utama tidaklah daluwarsa, karenamasih berlaku waktu terdakwa memasukkan penawaran, tetapi terapload UJKyang lama;Bahwa penawaran saksi untuk paket 20 sebesar empat milyar rupiah lebih, sedangpagu anggaran sebesar lima milyar rupiah;Bahwa cara Terdakwa melakukan analisis yaitu Terdakwa berpedoman kepadahargaharga bahan dan harga upah dari Peraturan PU;Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah tahu kalau perusahaan Terdakwa yangkeluar sebagai pemenang adalah Terdakwa melaporkan ke pihak Dinas
156 — 87
Tjien dengan nomor rekening 3809017557 periode 1Oktober 2008 sampai dengan 31 Oktober 2008Menetapkan agar terdakwa MUHAMMAD SYAKIR membayar biaya perkarasebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah);Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal30 Mei 2016 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim pemeriksaperkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:Dalam PERMOHONAN DALUWARSA1.Menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMAD SYAKIRtidak dapatdiajukan Pidana karena sudah DALUWARSA
313 — 227 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karena apa yang digugattelah tersingkir;Bentuk exceptio peremptoria (peremptoir exceptie), antara lain terdiridari (1) Exceptio temporis (eksepsi daluwarsa).(7) Exceptio litis pendentis;Sengketa yang digugat Penggugat, sama dengan perkara yangsedang diperiksa oleh pengadilan. Disebut juga eksepsi subjudiceyang berarti gugatan masih tergantung (aanhangig) atau masihberlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan(under judicial consideration).
Karena apa yang digugat telahtersingkir;Bentuk exceptio peremptoria (peremptoir exceptie), antara lain terdiridari:(1) Exceptio temporis (eksepsi daluwarsa);(7) Exceptio litis pendentis;Sengketa yang digugat Penggugat, sama dengan perkara yangsedang diperiksa oleh pengadilan. Disebut juga eksepsi subjudiceyang berarti gugatan masih tergantung (aanhangig) atau masihberlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan(under judicial consideration).
123 — 49
tanggal 13 Mei 1985 No.SK1180/Prona/DS/V/1985 ; 3.Bahwa, dari uraian tersebut diatas jelaslah bahwaSertifikat Hak Milik (SHM ) No.1241 tanggal 18 April 2005dengan Surat Ukur No. 473/Sei Mencirim/2005 tanggal 7April 2005 selaku objek gugatan ; tidak dapat dikwalifisirsebagai keputusan Tata Usaha Negara dan untuk itudimohon dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatanPenggugat.....Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard ) ; C.GUGATAN DALUWARSA
PT. Konawe Putra Propertindo yang diwakili oleh: Irjen.Pol (Purn) Drs. Johny M Samosir, M.Sc
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Intervensi:
PT. VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRIAL PARK
631 — 919
GUGATAN PENGGUGAT TELAH MELAMPAUI TENGGANG WAKTU(DALUWARSA);1.Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun1986 jo UndangUndang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan AtasUndangUndang No. 5 Tahun 1986 Jo.
259 — 72
Hakayo Kridanusa karena adabeberapa dokumen yang menurut saksi perlu dipertanyakan misalnya dariCV.Almas pada saat itu ada ijin tetapi ijin tersebut sudah daluwarsa;Bahwa berdasarkan hasil diskusi dengan PT. Hakayo Kridanusa bahwa yangdari CV. Almas itu tidak memerlukan ijin karena bukan alat kesehatan demikianpula dengan barang yang dari PT. Hofin;Bahwa memang pada saat itu dengan barang yang dari CV.
1.RADEN LAURENCIUS JOHNY WIDYOTOMO
2.HIAN TIAN
3.JAUW HARIFIN
4.KUSNADI HALIM, SH
5.LIE HON FAN
6.LIE SOEN AIJ
7.LIE SOEN NIO
8.MARGUNANTO
9.MIMIN KARDIANAN
10.HERRI YANTO
11.RATMAN SUYANTO
12.REKA OKTOLIBRANI
13.SOEN DJONG
14.SUEDI
15.SUPAWI
16.SUSI HERWANTI
17.TJEN EN SE
18.WANTY SUSANTO
19.YANNI
20.RADEN LAURENCIUS JOHNY WIDYOTOMO, dkk
Tergugat:
BUPATI BANGKA
Intervensi:
PT. SINAR AGRO MAKMUR LESTARI diwakili oleh David Effendi
359 — 182
Menyatakan Gugatan para Penggugattelah lewat waktu (daluwarsa);2. Menyatakan para Penggugat Tidak memiliki dasar Hak untuk mengajukanGugatan;3. Menyatakan para Penggugat tidak memiliki kepentingan dan tidak dirugikanatas diterbitkan Keputusan Tergugat yaitu Surat Keputusan Bupati BangkaNomor : 188.45/1285/DINPERKKP/2018 tentang Izin Lokasi PerkebunanKepada PT. Sinar Argo Makmur Lestari tanggal 17 September 2018 ;4.
110 — 71
Bank Maluku.e Bahwa terkait dari segi kepatuhan yang dilanggar dalam permohonan kredit KMKPoka terlihat dari banyak Persyaratan yang tidak dipenuhi seperti :dokumen perusahaan yang daluwarsa;jaminan yang belum diikat secara APHT / SHT;sertifikat jaminan yang belum dikuasai Bank;Sertifikat Hak Pakai tanah Negara dijadikan jaminan utang ;perpanjangan waktu kredit dengan tanpa alasan patut ;pencairan kredit tidak sesuai dengan progress fisik lapangan ;e Bahwa seharusnya Bank lebih teliti dan patuh terhadap
339 — 242 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pitlo dalam bukunya yang berjudul BukuPembuktian dan Daluwarsa, Menurut Kitab Undang Undang HukumPerdata Belanda, Alih bahasa M. Isa Arief, SH., Penerbit PT IntermasaJakarta, pada halaman 141 sampai dengan 148 (vide bukti T47/oukti asli),yang terkutip sebagai berikut:soal yang sama dan alasan yang sama bukanlah merupakan dua syaratyang berlainan dan berdiri sendirisendiri, namun kedua syarat tersebutpada hakekatnya merupakan satu syarat yang sama;.
Pitlo dalam bukunya yang berjudul BukuPembuktian dan Daluwarsa, Menurut Kitab UndangUndang HukumPerdata Belanda, Alihbahasa M. Isa Arief, SH., Penerbit PT IntermasaJakarta, pada halaman 141 sampai dengan 143 (vide bukti T510/bukti asli),yang terkutip sebagai berikut:soal yang sama dan alasan yang sama bukanlah merupakan dua syaratyang berlainan dan berdiri sendirisendiri, namun kedua syarat tersebutpada hakekatnya merupakan satu syarat yang sama;.
313 — 89
telah kadaluarsa, karena telahmembiarkan tanah objek perkara selama 30 tahun dikuasai olehmasyarakat penggarap yang dalam perkara ini adalah dikuasai olehTurut Tergugat Il1 s/d Turut Tergugat Il294 secara turun temurun,hal ini sesuai dengan pasal 1967 KUHPerdata yang redaksinya kamikutip sebagai berikut :Segala tuntutan hukum, baik yang bersifatperbendaan maupun yang bersifatperseorangan, hapus karena daluwarsadengan lewatnya waktu tiga puluh tahun,sedangkan siapa, yang menunjukkan = akanadanya daluwarsa
89 — 596
kasus;Bahwa Saksi tahu saat di lakukan PHO untuk pengadaan obat tahun 2014dan saat PPK menyerahkan obat ke gudang;Bahwa pada saat PPK menyerahkan obat ke gudang Saksi ada;Bahwa untuk waktunya Saksi tidak ingat;Halaman 206 dari 312 Putusan Nomor : 54/Pid.SusTPK/2016/PN.KPGBahwa Saksi pindah ke Badan Pemberdayaan Perempuan pada tanggal 24Desember 2014, sebelumnya Saksi cuti;Bahwa peristiwa setelah Saksi pindah ke Badan Pemberdayaan PerempuanSaksi tidak tahu;Bahwa pada tahun 2014 tidak ada obat yang daluwarsa
115 — 40
Bank Maluku.Bahwa terkait dari segi kepatuhan yang dilanggar dalam permohonan kredit KMKPoka terlihat dari banyak Persyaratan yang tidak dipenuhi seperti :dokumen perusahaan yang daluwarsa;jaminan yang belum diikat secara APHT / SHT;sertifikat jaminan yang belum dikuasai Bank;Sertifikat Hak Pakai tanah Negara dijadikan jaminan utang;perpanjangan waktu kredit dengan tanpa alasan patut;pencairan kredit tidak sesuai dengan progress fisik lapangan;Bahwa seharusnya Bank lebih teliti dan patuh terhadap
- Tentang : Cipta Kerja
sehingga berbunyi sebagaiberikut:Pasal8&...(1)(2)(2a)(2b)SK No 052151 A PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 648 Pasal 8Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapatmembetulkan Surat Pemberitahuan yang telahdisampaikan dengan menyampaikan pernyataantertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajakbelum melakukan tindakan pemeriksaan.Dalam hal pembetulan Surat Pemberitahuansebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakanrugi atau lebih bayar, pembetulan SuratPemberitahuan harus disampaikan paling lama 2(dua) tahun sebelum daluwarsa
357 Ayat (1)Terhadap kekeliruan dalam pengisian SuratPemberitahuan yang dibuat oleh Wajib Pajak, WajibPajak masih berhak untuk melakukan pembetulanatas kemauan sendiri, dengan syarat Direktur JenderalPajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan.Yang dimaksud dengan mulai melakukan tindakanpemeriksaan adalah pada saat Surat PemberitahuanPemeriksaan Pajak disampaikan kepada Wajib Pajak,wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yangtelah dewasa dari Wajib Pajak.Ayat (la)Yang dimaksud dengan daluwarsa
146 — 38
Kegunaan sesuatu benda dengan bebas;Merupakan hak menguasai secara terkuat;Tidak melanggar undangundang atau peraturan umum;Tidak mengganggu hak orang lain;ae eB feJika perlu dapat dicabut untuk kepentingan umum dengan memberi gantirugi, Tidak menyalahgunakan hak dalam pelaksanaannya.Menimbang bahwa cara memperoleh hak milik diatur dalam Pasal 584KUHPerdata yang menyebutkan "Hak milik atas sesuatu kebendaan tak dapatdiperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan,karena daluwarsa
405 — 205
Apabila wajib pajak setelah jangka waktu tersebutdipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, gunamemberikan suatu kepastian hukum bagi Wajib Pajak, Penuntut Umum, danHakim maka sesuai Pasal 40 UU KUP, tindak pidana di bidang perpajakanmenjadi daluwarsa 10 tahun dari sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnyamasa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan.Bahwa menurut ahli Pasal 9 ayat (2b) UU PPN mengatur bahwa pajak masukanyang dikreditkan harus menggunakan
MUSTOFA
Terdakwa:
FANNY ANDRIAN
267 — 377
penuntutanoleh Jaksa Penuntut Umum dilakukan pada bulan September2019 maka kerugian pada pendapatan negara akibat penerbitanFaktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya olehtersangka adalah sebesar jumlah nilai Pajak Pertambahan Nilai(PPN) yang tercantum didalam Faktur Pajak yang diterbitkanoleh CV HERLINDA dimana Tersangka bertindak sebagai pihakyang turut serta menerbitkan faktur pajak dan telah dikreditkanoleh para penggunanya dikurangi nilai Pajak Pertambahan Nilai(PPN) yang telah daluwarsa
Desember 2009 17.867.197.128() DALUWARSA Januari s.d. Agustus2009 (9.695.959.116)b) (+) Masa Januari s.d. Desember 2010 2.164.764.787() Masa Juni sd. Desember 2010 (622.236.830)Total Masa Sept 2009 s.d.
Ny Hanny Johanes
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
Intervensi:
PT MITRA BUMI ASRI PERKASA
129 — 97
GUGATAN LEWAT WAKTU (DALUWARSA)Bahwa Penggugat sudah mengetahui adanya sertipikat SHGB No.2343/ Desa Jejalenjaya atas nama PT.
1.I Made Widana, S.Sos
2.I Nengah Sirde
3.I Nengah Sirnayasa
Tergugat:
1.Kornelius I Wayan Mega
2.Thomas I Nengah Suprapta
3.I Wayan Emilius
4.I Nyoman Bernadus
254 — 128
bahwa atas eksepsi pihak Tergugat tersebut telahditanggapi oleh pihak Penggugat dalam repliknya pada pokoknya sebagaiberikut :Halaman 292 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Padt.G/2019/PN DpsMenimbang, bahwa menurut pihak Penggugat setelah dicermati pointpoint eksepsi pihak Tergugat baik yang menyangkut eksepsi tenang LegalStanding keabsahan surat kuasa maupun legal standing sebagai pihak yangberwenang mengajukan suatu gugatan dalam perkara aquo, eksepsi tentanggugatan waris gugur atau daluwarsa
YAYASAN WAHANA SINERGI NUSANTARA
Tergugat:
1.Koperasi Air Kehidupan,
2.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
3.Bupati Siak
4.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
148 — 300
1963 KUH Perdataadalah berbunyi yang dikutip sebagai berikut :Pasal 1955 KUH PerdataUntuk memperoleh hak milik atas sesuatu diperlukan bahwa seorangmenguasainya teruS menerus tak terputusputus, tak terganggu, dimuka umum dan secara tegas sebagai pemilik.Pasal 1963 KUH PerdataSiapa yang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yangsah memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatupiutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milikatasnya, dengan jalan daluwarsa