Ditemukan 1136 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 01-11-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PT MANADO Nomor 140/PDT/2019/PT MND
Tanggal 17 Desember 2019 — Pembanding/Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Perhubungan, Cq Gubernur Sulawesi Utara Cq Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Provinsi Sulawesi Utara, Dkk
Terbanding/Penggugat : MARIA NELLIE AWUY SUMAKUL
162853
  • Tidak diperkenankan misalnya,apabila atas tuntutan yang pertama ia memberi keputusan meluluskan,sedangkan tuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung sama sekali karenapersoalannya sulit umpamanya. Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya dan pula tidak diputuskan ataudinyatakan apakah eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat II diterimaatau ditolak, maka selayaknya Putusan Nomor : 465/Pdt.G/2016/Pn.Mnddalam perkara a quo kurang cukup Pertimbangan Hukumnya (OnvoldoendeGemetiverrd).
    Tidak diperkenankan misalnya, apabila atastuntutan yang pertama ia memberi keputusan meluluskan, sedangkan tuntutankedua dan ketiga tidak ia singgung sama sekali karena persoalannya sulitumpamanyaBahwa dengan tidak dipertimbangkannya dan pula tidak diputuskan ataudinyatakan apakah eksepsi yang diajukan oleh Pembanding/Turut Tergugat IIditerima atau ditolak, maka selayaknya Putusan Nomor465/Pdt.G/2016/PN.Mnd dalam perkara a quo kurang cukup PertimbanganHukumnya (Onvoldoende Gemetiverrd).
Register : 13-09-2012 — Putus : 03-04-2013 — Upload : 23-09-2013
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 83/G/2012/PTUN-BDG
Tanggal 3 April 2013 — HENDRAWAN SUBIANA VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, ARIK WAHYU PRABANDARI
70114
  • SPPT. 32.03.121.005.0100507.0, atas namaHendrawan Subiana sebesar Rp.12.289.782 (fotocopy sesuaidengan aslinya) ; = 2202 no nnn ne nanoBukti P15 : Buku Il Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan TataUsaha Negara Edisi 2007, terbitan Mahkamah Agung R.I, Sub Babtentang titik Singgung antara Pengadilan TUN dengan PengadilanNegeri, knususnya halaman 79 (fotocopy sesuai dengan Foto copy ) ;Bukti P16 : Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun 1991, tentangPetunjuk Pelaksanaan beberapa Ketentuan
Register : 13-08-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PA Martapura Sumsel Nomor 541/Pdt.G/2020/PA.Mpr
Tanggal 9 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
176141
  • Bahwa Gugatan Penggugat Abscuur Libel (Kabur) salingbertentangan satu dengan yang lain khususnya mengenaimasalah antara posita dengan petitum dimana dalam petitumpara penggugat memohon dinyatakan agar jika para tergugatmenyerahkan bagian harta kepada para penggugat namun haltersebut adalah kabur karena didalam posita gugatan parapenggugat sama sekali tidak di singgung atau tidak kemukakanoleh para penggugat, oleh karena itu adalah wajar jika dalilgugatan ini untuk dinyatakan di tolak oleh Pengadilan
Register : 10-04-2018 — Putus : 18-09-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan PTUN SERANG Nomor 10/G/2018/PTUN.SRG
Tanggal 18 September 2018 — Penggugat:
ROSELANY
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
Intervensi:
PT. LIPPO KARAWACI, TBK.
310187
  • Eksepsi Kewenangan AbsolutAlasan Hukumnya yaitu :Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwahukum yang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat halaman 5point (2.1) s/d point (2.3) dalam gugatannya secara subtansial materipermasalahannya sangat menitik beratkan pada titik singgung mengenaiyang berhak atas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang dirasamilik Penggugat yang berasal dari Tanah Milik Adat C Nomor 797 P. 58 S.IIIseluas 2.500 m2, akan tetapi secara yuridis telah
Register : 17-04-2014 — Putus : 21-07-2014 — Upload : 21-07-2014
Putusan PN TERNATE Nomor 13/Pid.Tipikor/2014/PN Tte
Tanggal 21 Juli 2014 — SOFYAN MAHADIN, ST
6760
  • Dakwaan subsiderdiajukan apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat, danakibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuanpasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut,akan tetapi dengan memperhatikan unsur pokok dari pasal 2 dan pasal 3 yaitumelawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan, dan juga bahwa pelaku delik/ subjek hukum dalam pasal 3 juga setiap orang yang harus memangku suatujabatan atau kedudukan
Putus : 29-09-2017 — Upload : 02-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2005 K/PDT/2017
Tanggal 29 September 2017 — NY. KHEMLANI RANI HASSARAM VS P. RAJKUMAR SINGH
9562 Berkekuatan Hukum Tetap
  • kepada pihak lawan dengan saksama, diajukandalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi juga Termohon Kasasi I/Penggugat/Terbanding dan Termohon Kasasi jugaPemohon Kasasi II dahulu Tergugat/Terbanding dalam memori kasasinyatersebut pada pokoknya sebagai berikut:Memori Kasasi Pemohon Kasasi I:Pendahuluan;Sebagaimana yang Pemohon Kasasi singgung
Register : 14-04-2016 — Putus : 08-11-2016 — Upload : 13-01-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 211/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel
Tanggal 8 Nopember 2016 — ADI PURNAWARMAN. Lawan 1. Ir. SAPTO BUDI MULYONO, 2. MAHENDRA ASOKA BRATANATA, 3. AURILYA S. BONO WIDYAWATI,
434797
  • yangdulu diamanatkan di Pasal 6 yang ada kaitannya dengan pembayarnaPajak nanti di Laporan Keuangan ;Bahwa senyatanya dalam Direksi pengurusan perusahaan itu tidak adadiurusnya seperti perusahaan tidur ;Bahwa akibat hukum dari suatu escrow yang timbul, bisa sajaPenyalahgunaan perusahaan untuk menjual ke pihak lain akibat hukumdari pemerintah tidak dilihat pajak nihil, perusahaan sudah 5 (lima) tahunnihil dibubarkan ada tidak akibat hukum dari sudah disahkan, Undangundang PT sendiri sedikit ahli singgung
Register : 23-07-2020 — Putus : 31-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 110/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 31 Agustus 2020 — Pembanding/Tergugat : TANTY KUSUMAWATI
Terbanding/Penggugat : SALEH ALATAS mewakili PT. MULIA ALAM RAYA
Terbanding/Turut Tergugat I : LINA SAGITA
Terbanding/Turut Tergugat II : AMBAROEKMI SOELASTRI POERWANTO,SH
Terbanding/Turut Tergugat III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
Terbanding/Turut Tergugat IV : ABDUL HAMID RAHMAN
12560
  • Penggugat mendalilkan bahwa Yusuf Rahman telah beriktikat burukkarena telah mensertifikatkan bidang tanah bukan miliknya maka sesuaidengan tertio hukum acara, ahli waris Yusuf Rahman ( Lina Sagita sebagaiistri alm Yusuf Rahman), haruslah juga sebagai Tergugat dan bukansebagai turut Tergugat I, sebagaimana dalam urutan pihak daam perkaraNO 184/Pdt.G/2018/PN.BPP namun penempatan Lina Sagita sebagaiturut Tergugat pun tidak disinggung singgung didalam posita hubunganhukumnya sementara dipetitum agar
Putus : 24-06-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 PK/TUN/2015
Tanggal 24 Juni 2015 — TN. HASAN BASRI TUKIMAN, DKK VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. SERANG., II. PT. PILAR PAPAN NUSANTARA
12877 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Petunjuk,Sebagai Berikut :Dalam hal diajukan gugatan terhadap sertipikat aspal atausertipikat ganda ke Peratun, maka hakim TUN tidak harusmenunggu penyelesaian perkara pidana atau perdatanya,melainkan dapat langsung memberikan putusan tentang sahtidaknya atau batalnya penerbitan sertipikat tersebut, kecualijika ada satu atau dua perkara yang benarbenar didalampenyelesaiannya harus menunggu perkara perdata ataupidana.Buku Il Podoman Tehnis Administrasi dan Tehnis PeradilanTata Usaha Negara (A.Titik Singgung
Register : 02-01-2019 — Putus : 22-03-2019 — Upload : 27-03-2019
Putusan PN CILACAP Nomor 3/Pid.B/2019/PN Clp
Tanggal 22 Maret 2019 — Penuntut Umum:
Herianto YWSPB, S.H.
Terdakwa:
1.DEDI EFENDI Bin AHMAD ROJAK
2.BINTANG PERWIRA Bin DEDI EFENDI
3.DIKI FERDANA WIBOWO Als. ZAENAL Bin HARI TRI WIBOWO
4.WARSO Als. DATIM Bin NAWIREJA
5.JUMADI Bin MUHEDI
6.SIBUK SUGIARTO Bin Alm. TARJAN
9516
  • Terhadap faktademikian, sebagaimana yang telah Majelis Hakim singgung di atas, salah satu alatbukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah keterangan terdakwa.Seseorang memiliki status sebagai seorang terdakwa, setelah perkaranyadilimpahkan ke pengadilan.
Register : 04-02-2014 — Putus : 05-01-2015 — Upload : 03-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 52/Pdt. G/2014/PN Bdg
Tanggal 5 Januari 2015 — PT. SADANG SARI LAWAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. PEMERINTAH PROPINS1 JAWA BARAT,DKK
22784
  • Titik singgung yang paling mungkin terjadi dalamkasus yang seperti itu adalah gugatan perdata TUN dengan gugatanperdata hak milik atau PMH.
    R dan anakanaknya, hak paraPenggugat untuk menuntut tanah sengketa telah lewat waktu(rechtsverwerking.3.1.2 Exceptio doli mail (exceptio doli presentis)Bahwa sebagaimana telah Tergugat singgung dan uraikan pada bagianEksepsi Error in Persona Surat Jawaban Tergugat tertanggal 5 Mei 2014ini, dengan merujuk apa yang menjadi ketentuan dari isi Pasal 1 danPasal 2 Surat Perjanjian Kerja Sama Pembangunan dan PengelolaanHotel di Jalan ir. H.
Register : 21-01-2021 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 46/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 23 Februari 2021 — Pembanding/Tergugat II : H DADANG SUPRIATNA
Terbanding/Penggugat I : MUHAMAD RIZA
Terbanding/Penggugat II : HJ ERLY MARLYA
Terbanding/Penggugat III : HANIBALDY SUKARNA
Terbanding/Penggugat IV : HJ SHINTA MUTIARA
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA DESA SUKAMANAH
Terbanding/Turut Tergugat II : BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG
Terbanding/Turut Tergugat III : IDA DAHLIA TEDDY SH
Terbanding/Turut Tergugat IV : TINTIN HERTIWI
Terbanding/Turut Tergugat V : HJ YAYA SUKARNA
Turut Terbanding/Tergugat I : BATH AHMAD ALIAS AHMAD SLAMET
20179
  • Titik singgung yang palingmungkin terjadi dalam kasus yang seperti itu adalah gugatan perdata TUNdengan gugatan perdata hak milik atau PMH.
Putus : 27-06-2012 — Upload : 27-02-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 02/Pdt.G/2012/PN.DUM
Tanggal 27 Juni 2012 — PENGGUGAT : Sulimin VS TERGUGAT I : 1. Rosta Tarigan; TERGUGAT II : 2. Drs. M. Rambe; TERGUGAT III : 3. Alm. Ir. Bulan Sitepu; TERGUGAT IV : 4. Johanes Ginting; TERGUGAT V : 5. Ir. Masta Tarigan; TERGUGAT VI : 6. Iwan Chk; TERGUGAT VII : 7. Handoko Nusantara; TERGUGAT VIII : 8. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kepala Badan Pertanahan Nasional Di Jakarta c.q. Kanwil Pertanahan Propinsi Riau c.q. Kepala Kantor Pertanahan Kota Dumai; TERGUGAT XI : 9. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Dalam Negeri R I Di Jakarta c.q. Gubernur Riau c.q. Walikota Dumai c.q. Camat Dumai Barat; TERGUGAT X : 10. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Dalam Negeri R I Di Jakarta c.q. Gubernur Riau c.q. Walikota Dumai c.q. Camat Dumai Barat c.q. Kepala Kelurahan Ratu Sima; TERGUGAT XI : 11.Notaris / Ppat Fhifi Alfian Ronie, S.H; TERGUGAT XII : 12. Notaris / Ppat Berlin Nadeak, S.H.
16616
  • pihak serta suami atau isteri dari salah satu pihak meskipun sudahbercerai; Menimbang, bahwa dari kerangka konsepsual dan normanorma yang terkait denganpembuktian sebagaimana telah diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan segala sesuatu yang terkait dengan pembuktian sengketa dalam pokokperkara untuk menentukan sikap dapat atau tidaknya dikabulkan gugatan Penggugattersebut; Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya telah dijelaskan dimana yangmenjadi sentral dan titik singgung
Putus : 26-01-2011 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1448 K/Pdt/2010
Tanggal 26 Januari 2011 — K U S N O VS RUDI TASLIM DKK
3626 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa gugatan terhadap Tergugat XXXIX sehubungan dengan adanyasengketa dalam perjanjian kerjasama pembangunan Komplek perumahanPermata Griya antara Penggugat dengan Rudi Taslim yang diposisikannyasebagai Tergugat ;Bahwa sedangkan pembangunan Komplek perumahan Permata Griyadibangun oleh pihak pengembang (developer) berbadan hukum, PT.MagnaIndo Prima cabang Pontianak, akan tetapi pihak pengembang aquo samasekali tidak disinggung singgung oleh Penggugat yang mestinya ditempatkanHal 50 dari 61 hal.
Register : 11-05-2021 — Putus : 14-10-2021 — Upload : 05-11-2021
Putusan PTUN MATARAM Nomor 16/G/2021/PTUN.MTR
Tanggal 14 Oktober 2021 — Penggugat:
PT HONEYMOON PROPERTIES
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Intervensi:
Ir. I GUSTI NGURAH OKTAVIANUS ARIF SUBAGIO
20382
  • ., tgl. 19Pebruari 2020, No. 21/2020 (berkesesuaian dengan Bukti T4 ; Bukti T14),oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat permasalahan hukum Gugatandalam perkara perdata yang diajukan oleh Syaifudin, SH (vide Bukti P25, BuktiP29, dan Bukti P30) tidak memiliki keterkaitan dan/atau titik singgung denganesensi pokok sengketa yang timbul dalam sengketa in casu;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas,maka sengketa in casu memenuhi unsur Sengketa Tata Usaha Negara sesuaiketentuan
Putus : 14-03-2013 — Upload : 10-03-2014
Putusan PN DUMAI Nomor 27/Pdt.G/2012/PN.DUM
Tanggal 14 Maret 2013 — PENGGUGAT I : 1. Surya Darma, S.Ag; PENGGUGAT II : 2. Tommy Freddy Manungkalit, S.Kom VS TERGUGAT I : 1. PT. Chevron Pacific Indonesia; TERGUGAT II : 2. Kementerian Kehutanan RI Cq Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Cq Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau; TERGUGAT III : 3. Kementerian Kehutanan RI Cq Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Dirjen PHKA).
8332
  • MIGAS, hubungan hukum antara Tergugat I dengan objek perkara sebagai sebuah korelasi terhadap eksistensi hubungan hukum yang secara eksplisit terkait dengan dalil gugatan:Menimbang, bahwa memperhatikan substansi eksepsi yang demikian tentunyasecara yuridis memiliki korelasi (connexiteit) atau titik singgung yang linier dantersistematis dengan sebagian faktafakta yang mengemuka dan nyata dalam persidanganpembuktian pokok perkara, namun faktafakta tersebut tidaklah serta merta secarasubstansif memasuki
Register : 17-02-2021 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PTUN MATARAM Nomor 8/G/2021/PTUN.MTR
Tanggal 14 Juli 2021 — Penggugat:
AMAQ MUHAIDI
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR
3.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Intervensi:
1.. MASHUN
2.Lientje Patipeylohy
172102
  • Peraturan inisamasama MEMILIKI TITIK SINGGUNG terkait denganpermasalahan PENANGANAN DAN PENYELESAIANSENGKETA DAN KONFLIK.Pasal 5 Kasus yang merupakan sengketa dan Konftlikdigolongkan menjadi 3 (tiga) klasifikasi. Pada huruh (b) dan (c)berbunyi;b. Kasus Sedang merupakan Kasus antar pihak yang dimensihukum dan/atau administrasinya cukup jelas yang jikaditetapbkan penyelesaiannya melalui pendekatan hukum danadministrasi tidak menimbulkan gejolaksosial, ekonomi, politik dan keamanan;c.
Register : 04-05-2020 — Putus : 17-02-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 122/Pdt.G/2020/PN Cbi
Tanggal 17 Februari 2021 — Penggugat:
Gunawan Karta
Tergugat:
1.Jansen Situngkir
2.P Nainggolan
3.Kaloamsyah Simanjorang
4.Robinhort Silaban
5.Rosmaida Situngkir
6.Fransiskus Ganda
Turut Tergugat:
Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
16479
  • Titik Singgung WewenangPeradilan Angka 2. Copy dari aslinya:Bukti Pokok;1. P1 : Photocopy Legalisir Notaris, Surat KeteranganNomor :HAMA/XI/SN/408/1X/1989, yang diterbitkan P.T. PERKEBUNANXI;2. P2 : Photocopy Legalisir Notaris, Surat KeteranganNomor : 539.2/01pem, tanggal 16 Februari 2015, yang diterbitkankepala Desa Cileungsi Kidul;3. P3. :Photocopy Legalisir Notaris, Akta Pelepasan HakAtas Tanah Nomor : 43, Tanggal 28 Mei 2015, yang dibuatdihadapan Notaris & PPAT Dedy Suwandy, SH., MH.4.
Register : 08-03-2018 — Putus : 28-11-2018 — Upload : 28-11-2018
Putusan PA SURABAYA Nomor 1298/Pdt.G/2018/PA.Sby
Tanggal 28 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
8821
  • Bahwa, dalil dalil Gugatan PENGGUGATyang Tidak di Sangkal oleh : TERGUGAT 1: Dan atau :TERGUGAT 2Di anggap Telah di Akui Kebenarannya dan Merupakan Bukti yangSempurna bagi PENGGUGATDAN :Dalil dalil JAWABAN : TERGUGAT 1: Dan atau : TERGUGATYang Tidak di Singgung oleh : PENGGUGATDi anggap Telah di Bantah oleh PENGGUGAT3. Bahwa, PENGGUGAT : Menolak dengan Tegas !!!
Register : 21-05-2018 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PTUN SERANG Nomor 16/G/2018/PTUN.SRG
Tanggal 7 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
14141
  • dan diputus oleh pengadilan yangberwenang untuk mengujinya, hal mana sejalan dengan kaidahhukum dalam Yurisprudensi Makamah Agung Nomor : 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, yang pokoknya Bahve KeputusanTata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikantidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untukmemeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang PeradilanUmum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan ;Bahwa karena dalil surat gugatan Penggugat menitik beratkandalam titik singgung