Ditemukan 9446 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : surat syarat sahat sarah samat sadat
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Perdata
Register : 18-01-2016 — Putus : 07-04-2016 — Upload : 14-06-2016
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 3/PDT.G/2016/PN Klk
Tanggal 7 April 2016 — SISWANDI,S.HUT., bertempat tinggal di Jalan Tajahan Antang RT 1 Kecamatan Lahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Naduh,SH. dan Guruh Eka Saputra,SH.,MH. Advokat dari kantor hukum NADUH,SH.& REKAN, beralamat jalan Sapan Raya Nomor 37 RT 09 RW IX Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya kota Palangkaraya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT. L A W A N 1. MAHKAMAH PARTAI DEMOKRAT, Dalam hal ini diwakili DR.Amir Syamsudin,SH.,MH. selaku Ketua Dewan Kehormatan/Mahkamah Partai Demokrat. Berkedudukan di jalan Kramat Raya nomor 146 Jakarta Pusat.Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marianus Rikhardus Djoka,SH.,MH. dan Makarius Nggiri,SH. Para Advokat dari DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT , beralamat jalan Kramat Raya nomor 146 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2016, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I; 2. DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN PULANG PISAU CQ. KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN PULANG PISAU, Dalam hal ini diwakili Agus Peternady Sahai selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Pulang Pisau, berkedudukan di jalan Abel Gawei Nomor 2 Desa Anjir Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Henry S. Dalim,SH.,MH. dan Kartika Candrasari,SH.,MH. Para Advokat HSD & ASSOCIATES, beralamat jalan Temanggung Tilung Raya Nomor 088 Palangkaraya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2016, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II; 3. AGUS PETERNADY SAHAI, bertempat tinggal di Jalan Abel Gawei Nomor 2 Desa Anjir Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Henry S. Dalim,SH.,MH. dan Kartika Candrasari,SH.,MH. Para Advokat HSD & ASSOCIATES, beralamat jalan Temanggung Tilung Raya Nomor 088 Palangkaraya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2016, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III.
102 — 26
  • sangatlah sarat akankejanggalankejanggalan hukum, yang patut untuk diduga olehPENGGUGAT, telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum dalamproses Persidangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum(PHPU) in casu;13. Bahwa kejanggalan hukum tersebut sebagaimana dalam uraianPosita angka 12 (dua belas) terlihat dalam argumenPertimbangan Hukum TERGUGAT I! sebagaimana dalamPutusan Nomor: 005/ DPPPHPU/ 2014, tanggal 16 September2015.
Pengadilan PN TOBELO Pidana Umum
Register : 12-06-2019 — Putus : 02-09-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PN TOBELO Nomor 57/Pid.B/2019/PN TOB
Tanggal 2 September 2019 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD DASIM BILO, SH
Terdakwa:
GRESIA DEDANA YAKOB Alias GREIS
228 — 133
  • laporan Anggota saksi yang saksi tempatkan di acara karnavalmerah putin bahwa kegiatan tersebut berlangsung dengan baik sampai selesaiacara tanpa ada sesuatu yang tidak baik atau yang mencurigakan ;> Bahwa kemudian dikeesokan harinya tanggal 22 Februari 2019 saksi mendapatlaporan dari Anggota Saksi ada masa yang berkumpul di pertigaan tugu yangakan melakukan demo terkait karnaval merah putih tersebut, dan demotersebut berlangsung dikarenakan masyarakat islam merasa dihina dengankegiatan tersebut sarat
Pengadilan PT BENGKULU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-11-2018 — Putus : 23-01-2019 — Upload : 25-01-2019
Putusan PT BENGKULU Nomor 31/PDT/2018/PT.BGL
Tanggal 23 Januari 2019 — H BUNDARA JAYA SH MH, DKK LAWAN PT PUGUK SAKTI PERMAI (PSP)
83 — 31
  • Peraturan DaerahKabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2013 tanggal 19 Maret 2013 pentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma TahunAnggaran 2013, dan telah melanggar Peraturan Bupati Seluma Nomor 6Tahun 2013 tanggal 19 Maret 2013 tentang penjabaran AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2013 karena didalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dimaksud tidakdialokasikan dana untuk kegiatan yang dikontrakkan ;Bahwa berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 13838 KUHPerdata sarat
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 02-02-2015 — Putus : 02-07-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 24-K/PM II-08/AD/II/2015
Tanggal 2 Juli 2015 — ADETYAWARMAN,
94 — 55
  • disidang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yangdidakwakan kepadanya tidak terbuki' secara sah dan meyakinkan, Terdakwa diputus bebas darisegala dakwaan".Bagi Hukum Pidana juga dikenal suatu azas "IN DUBIO PRO REO" yang .menyatakan bahwa"apabila terdapat cukup alasan untuk meragukan kesalahan Terdakwa, maka Hakim harusmemberikan keputusan yang menguntungkan Terdakwa (Reus = antara lain Terdakwa)" Prinsip inidilaksanakan untuk menghindan penanganan perkara yang subyektif dimana kebanyakan perkarapidana sarat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Upload : 13-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 949 K/PID/2010
Terdakwa; I Wayan Suanda
288 — 244 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perlakuan Tidak Adil dan Pelanggaran Hak Membela Diri Dikurangi.Bahwa mengingat proses perkara ini mulai dan tingkat penyidikan hinggaputusan Hakim Judex Facti sarat dengan intervensi dan kepentingan, makatidak dapat menyembunyikan kekhawatiran atas nasib Terdakwa.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 29-08-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1008 K/PID.SUS/2012
Tanggal 29 Agustus 2012 — ROBINSON;
50 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TERJADINYA PELANGGARAN HAKHAK TERDAKWA DALAM PERKARAINI (MISCARRIAGE OF JUSTICE)Bahwa didalam tingkat penyidikan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sejak awalperkara ini dipaksakan dan sarat dengan rekayasa serta adanyapenyalahgunaan kekuasaaan oleh penyidik. Tindakan sewenangwenang, menyesatkan, merekayasa berkas dan barang bukti dalam perkara ini akankami uraikan satupersatu agar dapat dilihat secara gamblang bagaimanaHal. 80 dari 89 hal. Put.
Pengadilan PA BONTANG Perdata Agama
Register : 14-02-2019 — Putus : 03-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PA BONTANG Nomor 105/Pdt.G/2019/PA.Botg
Tanggal 3 Desember 2019 — Penggugat:
AMRIZAL BIN BAHRUDDIN
Tergugat:
NURHAYATI BINTI IMAM SABRI
65 — 50
  • Bahwa kami selaku Penggugat, menyangkal dengan tegas semuaketerangan saksisaksi dan juga buktibukti surat yang diajukan Tergugat dimuka persidangan oleh karena smuanya tidak benar dan sarat akanrekayasa, kecuali yang diakui kebenarannya oleh kami selaku Penggugat dipersidangan serta tidak bertentangan dengan surat gugatan dan replikserta jawaban atas gugatan rekonvensi Tergugat yang telah kamisampaikan;5.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 25-06-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 231/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 2 Agustus 2021 — Pembanding/Tergugat XVII : Parningotan Samosir Diwakili Oleh : Bahren Samosir
Terbanding/Penggugat I : Syarifuddin Sirait, SP
Terbanding/Penggugat II : Nur Asli Pujiono
Terbanding/Penggugat III : M. Nur Hasyim Manurung
Terbanding/Penggugat IV : Karinam
Terbanding/Penggugat V : Payan Sinurat
Terbanding/Penggugat VI : Muhammad Masrob
Terbanding/Penggugat VII : Parlin Manik
Terbanding/Penggugat VIII : Japenri Silalahi
Terbanding/Turut Tergugat XVII : Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Sumatera Utara Cq Bupati Kabupaten Asahan Cq Camat Bandar Pasir Mandoge Cq Kepala Desa Gotting Sidodadi
Terbanding/Turut Tergugat XVIII : Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Sumatera Utara Cq Bupati Kabupaten Asahan Cq Camat Bandar Pasir Mandoge
Terbanding/Turut Tergugat XIX : Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Sumatera Utara Cq Bupati Kabupaten Asahan
Terbanding/Turut Tergugat XX : Suyanti
Terbanding/Turut Tergugat XXI : Pemerintah RI Cq Badan Pertanahan Nasional Cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Tingkat I Sumatera Utara Cq Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Marisi Butar Butar
Turut Terbanding/Tergugat IX : Jaunur Butar Butar
Turut Terbanding/Tergugat X : Jahisar Butar Butar
Turut Terbanding/Tergugat XI : Hotler Butar Butar
Turut Terbanding/Tergugat XII : Tiarma Samosir
Turut Terbanding/Tergugat XIII : Jemi Butar Butar
Turut Terbanding/Tergugat XIV : Mariana Butar Butar
Turut Terbanding/Tergugat XV : Jesron Butar Butar
Turut Terbanding/Tergugat XVI : Jerri Butar Butar
84 — 41
  • JULIANUS BUTAR BUTAR sebagaimana sarat Nomor 1 yang tercantum dalam Surat Keterangan Tanah tanggal20 Februari 1979 tersebut, yang mengakibatkan menjadi persengketaan keduabelah pihak antara Penggugat dan Tergugat, maka perbuatan Turut TergugatIll dan Turut Tergugat IV dapat diKualifisir melakukan perbuatan melawanhukum ;Bahwa apabila timbul suratsurat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat III danIV untuk kepentingan Tergugat s/d X ataupun orang lain selain Penggugat ,II, Hl, IV, V, VI, Vil dan VIII
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 13-01-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 12-08-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 5/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penggugat:
TOLAP RACHMAD GIRSANG
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
182 — 99
  • Biaya ATK Perkara.......cccccccccececceeeeeeeeeneeeeeseeeeeeeeeeee caaeeeeeeeneees Rp. 200.000.2 Bigya Sarat PUUQQ IAN ss wc: c sass saa a5 85 acon vee 6 x8 ancien eww eon os Rp. 395.800,3. Biaya Hakhak Kepaniteraan......... 2.2.02. cce cee cee ceeeeeeententeeeeees Rp. 30.000,4. Biaya Materal ..........2. cc cee cee cee cee cee eee cee cee cee eee ceessseeeeeeeeeeees Rp. 12.000,5. Biaya RedakSl........... 6. cece ee cee cce cee cee eee cee ceecsseneee ceeeeeeeeeeeeees Rp. 10.000,6.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 28-04-2020 — Putus : 26-05-2020 — Upload : 26-05-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 60/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 26 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat : Hj. Indrawati Diwakili Oleh : Natalis Lapang Wada, SH.
Terbanding/Tergugat I : Titin Sumarni
Terbanding/Tergugat II : Irmanita, SE.AK.
Terbanding/Tergugat III : Nina Damayanti
Terbanding/Tergugat IV : Armanoto Madjid
Terbanding/Tergugat V : H. Muhammad Al Hamid
Terbanding/Tergugat VI : Mananrang
Terbanding/Turut Tergugat : Camat Sambaliung
37 — 33
  • dibuat dan ditanda tangani dihadapan TURUTTERLAWAN (Camat Sambaling Pemerintah Kabupaten Berau) sesuaidengan hukum yang berlaku, dengan demikian suratsurat tersebutmempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan sempurna;Bahwa, Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama telah salah merapkanhukum dan telah melanggar hukum acara dalam memeriksa dan memutusperkara a quo, oleh karena penilaian pembuktian oleh Judex Facti dalamperkara a quo baik bukti surat maupun keterangan saksi dari Pembanding/Pelawan terkesan sarat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 02-05-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 321 K/PID/2017
Tanggal 2 Mei 2017 — Marsudi bin Ngatemo (alm
154 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 321 K/PID /2017Artinya Polisi yang melakukan penangkapan, penyelidikan danpenyidikan dalam memberikan keterangan sebagai saksi karena posisinyayang sarat akan kepentingan;Bahwa dalam perkara ini, ketika Jaksa peneliti mendapatkan berkas daripihak Penyidik, seharusnya tidak segera menyatakan berkas perkara inisudah lengkap karena dari saksi yang diajukan pihak Penyidik tidakmempunyai kekuatan sebagai alat bukti.
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-04-2013 — Putus : 04-07-2013 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN MAMUJU Nomor 09/Pid.Sus/2013/PN.MU
Tanggal 4 Juli 2013 — ILHAM Bin H.GUNTUR
170 — 34
  • Hari raya;e Bahwa saksi tahu sumber dana berasal dari APBD Kabupaten MamujuUtara tahun anggaran 2011;e Bahwa saksi tahu untuk mencairkan dana Honororium sebagai buktipendukung diperlukan SPM, SPPLS, SK Bupati dan daftar namanamaSatuan Polisi Pamong Praja;e Bahwa saksi tahu terdakwa bertugas selaku PPK Pejabat Penatausahaankeuangan yang bertugas melakukan verifikasi atas permintaan danadalam SPPLS dan setelah itu membuat Disposisi untuk penerbitanSPM;e Bahwa saksi jugat tahu untuk Menerbitkan SPM sarat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 18-12-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 685 PK/Pdt/2017
Tanggal 18 Desember 2017 — PT WAY HALIM PERMAI, DKK VS MINTARDI HALIM, DKK
127 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 685 PK/Pdt/2017menurut hukum;17.Bahwa Penggugat telah memenuhi sarat sebagaimana menurut ketentuanPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 9 Tahun 1999 tentang Tata cara pemberian dan pembatalan hak atastanah Negara dan Hak Pengelolaan bagian keempat pemberian Hak GunaBangunan Paragraf 1: Syaratsyarat Permohonan Hak Guna BangunanPasal 32, Pasal 33, Pasal 34 menyebutkan, dalam Pasal 32: menentukanHak Guna Bangunan dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia atauBadan
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Khusus Pidsus Cukai
Register : 22-06-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 13-04-2021
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 128/Pid.Sus/2020/PN Tbk
Tanggal 12 Agustus 2020 — Amalia Sari.,SH Sarifudin Bin Alisyah.Dkk
101 — 34
  • Februari 2020 sekitar pukul 21.00 WIB Kapal Patroli BC15041 melakukan patroli laut diseputaran perairan Selat Singapurakemudian Tim Patroli BC 15041 dihubungi oleh Tim Patroli BC 20009bahwa mereka sedang melakukan pengejaran terhadap sebuah kapal yangdicurigai akan melakukan kegiatan ship to ship (STS) dengan muatanMMEA di Perairan Utara Berakit Kemudian Tim Patroli BC 15041 langsungmenuju ke lokasi yang dimaksud;Bahwa setelah dekat, kapal patroli BC 15041 melihat adanya saranapengangkut dengan sarat
Pengadilan PTUN GORONTALO TUN
Register : 14-10-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 24/G/2021/PTUN.GTO
Tanggal 19 Januari 2022 — Penggugat:
RIDWAN YASIN, S.H., M.H.
Tergugat:
BUPATI GORONTALO UTARA
323 — 525
  • ., Tanggal 28 Juni 2021 selama proses persidanganberlangsung sampai putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatanhukum tetap.Penetapan Pengadilan ini sangat beralasan hukum karena substansi yangmenjadi objek gugatan merupakan rangkaian dari proses pemeriksaan dugaanpelanggaran disiplin terhadap Penggugat yang tidak sesuai KetentuanPeraturan PerundangUndangan berlaku serta sarat politik sehingga apabilatidak dilakukan penundaan pemberlakuan keputusan dimaksud maka akanmenimbulkan akibat hukum yang
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus Perbankan
Register : 15-04-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 97/Pid.B/2020/PN Skt
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penuntut Umum: Rr. RAHAYU NUR RAHARSI, S.H. Terdakwa: VINCENSIUS HENDRY WIRJOPRASETYO Anak Dari TAN KIAN HIAN
604 — 427
  • hukum pidana khususeksternan bersifat sebagai pengganti yang mengandung maknaapabila dalam tindak pidana yang berkaitan dengan sektorkeuangan atau perbankan atau perekonomian apabila sangsiadministrasi atau sangsi perdata telah ditegakan dengan sendirinyamenutup peluang pidana dalam menyelesaikan ya;Bahwa terkait dengan Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan, jika kita kKembali kepada asas legalitas asas yangsangat fundamental dalam hukum pidana, asas legalitas inimewajibkan 4 (empat) sarat
Pengadilan PN NGANJUK Pidana Umum
Register : 23-04-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN NGANJUK Nomor 97/Pid.B/2021/PN Njk
Tanggal 13 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.ENDANG DWI RAHAYU,SH
2.Kristhina Setyowatie, SH, MHum.
Terdakwa:
1.SULISTYANI Binti Alm. SOEBIJANTO
2.WARSIATI Binti SUPAR
3.TITIK SUKARTININGDYAH Binti SUTIAH
69 — 23
  • Diponegoro.No.50 B Kota Kediri dan saksi bekerja dari tahun 2014 sampai sekarangdengan tugas untuk mengusulkan data dari penyelia data (analis);Bahwa pengajuan pinjaman yang pernah diajukan Kopkar Langgeng Jayamakmur sejumlah Rp1000.000.000, (Satu milyard rupiah);Bahwa sarat yang dipenuhi untuk mendapatkan pinjaman saat itu berupa suratpermohonan pembiayaan, legalitas koperasi, identitas selurun pengurusKoperasi, RAT 2 tahun terakir;Bahwa pengurus Kopkar Langgeng Jaya makmur yang mengajukan pinjamanSaat
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus
Register : 12-01-2022 — Putus : 17-02-2022 — Upload : 22-02-2022
Putusan PT AMBON Nomor 4/PID.SUS-TPK/2022/PT AMB
Tanggal 17 Februari 2022 — Pembanding/Penuntut Umum III : AGUSJAYANTO, SH., MH
Terbanding/Terdakwa I : ABDUL ALAM HITIMALA
Terbanding/Terdakwa II : USMAN TUHUITU
183 — 92
  • dinyatakanterbukti bersalah dalam dakwaan primer Pasal 2 UndangUndang Tipikor,sebab fakta hukum Terdakwa telah melawan hukum dalam artimenyalahgunakan wewenangnya (species) dalam Pasal 3 UndangUndang Tipikor, yang bukan melawan hukum secara umum (genus)sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 2 UndangUndang Tipikor;Bahwa terlepas dari bentuk dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umumdi depan persidangan, patutlah dicermati kebiasaankebiasaan yang tidakprofessional dari para penegak hukum yang sangat sarat
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-07-2015 — Upload : 24-07-2015
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr
Tanggal 24 Juli 2015 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR), baik yang dihasilkan oleh Musyawarah Nasional (Munas) VIII Partai Golkar di Pekanbaru tanggal 5 s.d. 8 Oktober 2009, maupun yang dihasilkan oleh Munas IX Partai Golkar di Bali tanggal 30 November s.d. 4 Desember 2014; Dalam hal ini diwakili oleh: 1. Ir. ABURIZAL BAKRIE selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; 2. IDRUS MARHAM selaku Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; Beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.; 2. Zulkarnain Yunus, S.H., M.H.; 3. Agus Dwiwarsono, S.H., M.H.; 4. Gamal Resmanto, S.H.; 5. Widodo Iswantoro, S.H.; 6. Samsudin, S.H.; 7. Kristian Masiku, S.H.; 8. Justinus Tampubolon, S.H.; 9. Janter Manurung, S.H.; 10. Eggar Duara Prabhowo, S.H.; 11. Yudha Rangga, S.H.; 12. Mansur Munir, S.H.; 13. Arfa Gunawan, S.H.; 14. Gousta Feriza, S.H.; 15. Sururudin, S.H.; 16. Rozy Fahmi, S.H.; 17. Nur Syamsiati Duha, S.H.; 18. Eddi Mulyono, S.H.; 19. Deni Aulia Ahmad, S.H.; 20. Adria Indra Cahyadi, S.H.; 21. Bayu Nugroho, S.H.; 22. Yuri Kemal Fadlullah, S.H., M.H.; 23. Gugum Ridho Putra, S.H.; 24. Rubhen Emerson Alfredho, S.H.; Masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam TIM KUASA HUKUM PARTAI GOLKAR dari Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di 88 Kasablanka Office Tower, Tower A, Lantai 19, Kota Kasablanka, Jl. Casablanca Kav. 88, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2015; L A W A N 1. H.R. AGUNG LAKSONO dan ZAINUDDIN AMALI, masing-masing selaku Panitia MUNAS ANCOL tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, dan masing-masing serta berturut-turut selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Hasil MUNAS Ancol tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; 34. Fahmi Hanafiah, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 2. MUHAMMAD BANDU dan PRIYONO JOKO ALAM, masing-masing selaku Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Jakarta Utara, yang mengatasnamakan dirinya selaku Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Jakarta Utara, yang turut serta menghadiri dan berpartisipasi dalam MUNAS IX Partai GOLKAR tanggal 6 Desember 2014 s.d. tanggal 8 Desember 2014 di Ancol, beralamat di Kantor DPD Partai Golkar, Jalan Walang Baru No. 12 Jakarta Utara, secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II; MUHAMMAD BANDU dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. J.S. Simatupang, S.H.; 4. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 5. Taufik Irawan, S.H.; 6. Horas M.T. Siagian, S.H.; 7. Saut Lumbanraja, S.H.; 8. M. Jaya Butar-Butar, S.H., M.H.; 9. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 10. Alexander Laka Duma, S.H.; 11. Irwan, S.H.; 12. Ichwan Setiawan, S.H.; 13. Linda Sugianto, S.H.; 14. Pither Singkali, S.H., M.H.; 15. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 16. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 17. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 18. Jannes L. Toruan, S.H.; 19. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 20. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 21. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 22. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 23. Simon Manurung, S.H.; 24. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 25. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 26. Iskandar, S.H., S.E., M.H.; 27. Nana Sumarna, S.H.; 28. Adi Satria Nofi, S.H.; 29. Daniel Tonapu Masileu, S.H.; 30. Vincen Rautealo, S.H.; 31. Duma Barrung, S.H., M.H.; 32. Elyas M. Situmorang, S.H.; 33. Muhammad Yusuf Sahide, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2015; PRIYONO JOKO ALAM dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-Butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 3. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini YASONNA H. LAOLY, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta 12940, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selaku PLT. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2015; DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada: 1. Tehna Bana Sitepu, S.H., M.Hum.; Direktur Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 2. Baroto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Hukum Tata Negara Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 3. Nur Yanto, S.H., M.H.; Kepala Seksi Pendaftaran Partai Politik Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 4. Ani Turbiana, S.H.; Kepala Seksi Analisa dan Pertimbangan Hukum Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 5. Josi Besar Sugiarto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Pewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 6. Agus Riyanto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Kewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 7. A. Ahsin Thohari, S.H., M.H.; Kepala Seksi Penyelesaian Pewarganegaraan Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 8. Tjasdirin, S.H., M.H.; Kasubbag Tata Usaha Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 9. Oryza, S.H.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 10. Ahmad Gelora Mahardika, S.I.P.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 11. Imam Choirul Muttaqin, S.H., M.H.; Analis Pertimbangan Hukum pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 12. Dharmawan Hendarto, S.H.; Dokumentasi Hukum pada Subdit Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 30 Maret 2015;
506 — 1559
  • Saksi ABDUL KADIR:Bahwa saksi sebagai Wakil Sekretaris DPD Propinsi Kalimantan Timur;Bahwa saksi hadir pada Munas Partai Golkar di Ancol dan saksi mendapatundangan dari teman di Kalimantan Timur melalui teloon yang mengajak untukhadir pada Munas Partai Golkar di Ancol dengan sarat cukup menunjukan SKDPD Kalimantan Timur dan saksi sebagai wakil Sekretaris DPD KalimantanTimur;Bahwa setelah sampai di Hotel Mercure di Ancol, saksi mendaftar sebagaipeserta Munas kepada panitia dengan menunjukan SK DPD
    Jakarta Timur, saksi hadir diMunas Partai Golkar di Bali dan saksi tidak hadir pada Partai Golkar di MunasAncol.Bahwa setahu saksi proses pelaksanaan munas partai Golkar di Bali denganKetua pelaksannya Nurdin Halid telah sesuai dengan Peraturan Internal PartaiGolkar;Bahwa saksi mendengar ada beberapa orang yang akan mencalonkan dirisebagai ketua umum Partai Golkar pada Munas Partai Golkar di Bali, akantetapi ternyata setelah masuk pada tahap pencalonan Ketua Umum PartaiGolkar ternyata yang memenuhi sarat
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN
Register : 11-08-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 12-01-2021
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 1/P/FP/2020/PTUN.YK
Tanggal 10 September 2020 — Pemohon:
dr. ARUM WERDI RATRI
Termohon:
1.Ketua Departemen Obsterti dan Ginekologi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gajah Mada
2.Plt. Ketua Program Studi Spesialis Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gajah Mada
680 — 857
  • kalau dikembangkandalam protektif pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 dan UU No. 1 tahun 2009pasal 1 angka 9 harus dikaitkan dengan KTUN itu yaitu Kongkrit, Individual danVinal ;Bahwa menurut pendapat Ahli mengenai keputusan yang masih berlanjut,keputusan tersebut belum selesai tetapi masih ada tahapan berikutnya yangnantinya akan mengeluarkan produk yang lainya lagi, Putusan tersebutsebenarnya belum bisa dikatakan sebagai sebuah keputusan yang final,keputusan tersebut hanya sebagai pra kondisi pra sarat