Ditemukan 9444 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : surat syarat sahat sarah samat sadat
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 19-01-2021 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 27-05-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 27 Mei 2021 — Penggugat:
PT.TIRTA DHEA ADDONNICS PRATAMA DIWAKILI OLEH IR. R.A. SUTRISNO KGA
Tergugat:
Direktur Utama RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang
368 — 304
  • itu sendiri menjadiserveail dari hasil itulah intinya dari PCL bahan persentase beliau usulanperubahan, maka kita akan tindak lanjuti prosedur yang ada dalam kontrakHalaman 142 Putusan Perkara Nomor 6/G/2021/PTUN.PLGbagaimana mekanisme perubahan itu boleh terjadi, karena perubahan bolehterjadi melihat kondisi dilapangan, pada tanggal 7 Agustus, pada tanggal 5Agustus ada undangan dari yang bersangkutan untuk surve ke Pabrik diLampung dari Wika Beton, karena memang dari awal yang diperbolehkandalam sarat
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-08-2012 — Putus : 21-12-2012 — Upload : 05-02-2014
Putusan PN SAMARINDA Nomor 22/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda
Tanggal 21 Desember 2012 — H. MUGENI, ST BIN LISON
138 — 19
  • Nuansa primapersada telah mencapai prestasi 100 % sesuai bab V pada syarat sarat khususkontrak dari surat perjanjian kerja konstruksi harga satuan, tidak benar karenasebenarnya pekerjaan kegiatan irigasi kembang janggut tersebut belum selesai100 % atau belum mencukupi prestasi pekerjaan 100 %;Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi, tidak ada keberatan;19 HERU TRICAHYONO, ST Bin SLAMET RIYADI,e Bahwa kaitannya dengan Proyek irigasi kembang janggut dalam halpengerjaan proyek tersebut adalah Saksi
Pengadilan PN KASONGAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-06-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 28-01-2021
Putusan PN KASONGAN Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Ksn
Tanggal 12 Nopember 2020 — MURNEE, dkk melawan PT. NABATINDO KARYA UTAMA
218 — 569
  • PN.Ksn yang ditanda tangani kuasa Penggugat Ilwantodkk adalah cacat formal A qou Secara hukum terkait dengan suratkuasa adalah sebagaimana telah diaturdalam Pasal 123 HIR, Pasal1795 KUHPerdata ;Bahwa selanjutnya pada saat sidang dengan agenda pembacaansurat gugatan Penggugat mengajukan Revisi surat gugatannyayang pada pokok revisi tersebut adalah gagatan ditandatangani olehPrinsipal langsung, pertanyaannya apakah surat gugatan yangditandatangani oleh Kuasa IWANTO Dkk dapat dikatakan sah danmemenuhi sarat
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 26-10-2016 — Putus : 06-03-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 6 Maret 2017 — MISWAR CHANDRA
436 — 841
  • BPKP, dll dan juga orang memiliki keahlian/oengalaman untuk menghitungKerugian Negara seperti Akuntan Publik, dll.Bahwa Inspektorat/LKPP dapat juga melakukan audit terhadap suatu pekerjaanakan tetapi tidak berhak untuk menentukan suatu Kerugian Negara, dikarenakanhanya BPK dan BPKP yang dapat mendeklarasikan Kerugian Keuangan Negaraterhadap suatu pekerjaan didalam auditnya dan menurut hasil audit Inspektorattersebut tidak boleh mengesampingkan hasil audit BPKP.Bahwa dokumen administrasi sebagai sarat
    ;Menimbang bahwa dokumen administrasi sebagai sarat untuk perlengkapanuntuk pekerjaan tambahan yang telah di justifikasi oleh Dinas Perkebunan Prov Riauatas pekerjaan tambahan di luar kontrak di tuangkan dalam berita acara dan di akuioleh saksisaksi di dalam persidangan;Menimbang bahwa setelah saksi SUSILO, SE, MM tidak menjabat lagisebagai Pengguna Anggaran, Terdakwa Miswar Chandra Direktur PT.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Waris
Register : 09-01-2013 — Putus : 28-01-2014 — Upload : 02-05-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 28/Pdt.G/2013/PN.JKT SEL
Tanggal 28 Januari 2014 — EVITA SARASVATI M E L A W A N S. P. HENNY SINGGIH, SH DOTTY SURAIDA RASYID, SE., MM ARWIN RASYID LIES HERMININGSIH, SH CHAIRINA INDIRAWATY KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA SELATAN
1597 — 589
  • Begitupula terhadap pihakpihak yang menghadap kepada Tergugat I baiktentang diri maupun identitasnya adalah benarbenar orang yang berhakdan beritikat baik untuk melakukan suatu bentuk perbuatan hukum.Maka atas dasar halhal tersebut telah cukup dan memenuhi sarat sertajelas terdapat kebenaran hukum untuk dapat dilaksanakan penandatangan suatu akta.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Putus : 16-04-2014 — Upload : 04-06-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1279/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel
Tanggal 16 April 2014 —
141 — 480
  • Pajak danDiklat Pajak dan IKPI; Bahwa jumlah uang yang masuk ke rekening IKPI dengan jumlah peserta 145 kaliRp.300.000,, kurang lebih setiap tahunnya IKPI menerima Rp. 800 juta pertahun; Bahwa BPUSKP setiap periodik dilakukan audit, dan ada laporan audit; Bahwa mengenai akte No.100 tersebut pada bulan Juli tahun 2008 Para Terdajkwamenghadap Notaris , dan pada bulan Desember telah di Deklarasikan oleh IKPIdan kami selaku ketua umum telah menidak lanjuti maka kami ke kantor notariskarena ada suatu sarat
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata Tanah
Putus : 13-04-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PT SAMARINDA Nomor 12/PDT/2017/PT.SMR
Tanggal 13 April 2017 — 1. Ahli Waris almarhum H. NAPIAH bin SYAMSURI, yaitu : a. Ahli Waris almarhum SYAHRUDIN bin NAPIAH; - YENY (isteri almarhum Syahrudin bin H. NAPIAH) ; - Nurlenawati binti Syahudin (anak) ; - Agus Hidayat bin Syahrudin (anak) ; Kesemuanya beralamat di Jalan Juanda Gg. Tridaya Rt.07 No.20 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samrinda; b. H. SYARIFFUDIN bin H. NAPIAH, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Gg. Tridaya Rt. 07 No. 30 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda; c. Ahli Waris almarhumah HJ. FATIMAH binti H. NAPIAH , yaitu : - HAPIANI binti H. JAHRANI, - ANA binti H. JAHRANI, Kesemuanya beralamat di Jalan H. Juanda Gg. Tridaya Rt.07 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda; d. H. JUMANI bin H. NAPIAH, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan P. Antasari Rt. 06 No. 46 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda; e. HJ. NORHASANA binti H. NAPIAH, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan P. Antasari Rt.06 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda; f. FADLI bin H. NAPIAH, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan P. Antasari Rt.06 No. 47 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda; g. M. MUCHTAR bin H. NAPIAH, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan P. Antasari Rt.06 No. 48 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu : 1. DR TUMBUR OMPU SUNGGU, SH.M.HUM, 2. MOSES ANDIL OMPU SUNGGU, SH, 3. BENY P. LUMBANTORUAN, SH, 4. AGUSTINUS ARIF JUONO, SH, Para Advokat/Pengacara pada kantor Pembela dan Bantuan Hukum “ TUMBUR OMPU SUNGGU, SH.M.Hum & ASSOCIATES “, beralamat di Jalan P. Antasari RT.2 No. 34 Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2016, Selanjutnya disebut PARAPEMBANDING semula PARATERGUGAT I ; M E L A W A N : 1. AZHAR KADRI, pekerjaan Wiswasta, beralamat di Jalan Cendana No.60 Rt/Rw. 010, Desa Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda; 2. H. HAMDANI HAMID, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Bulan No. Kab.IV Rt. 021, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUFIAN, SH dan SAKIR, SH Advokat dan Pengacara pada kantor Advokat dan Pengacara “ SUFIAN, SH dan Rekan “ beralamat di Jalan KH Agus Salim No. 54 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Nopember 2015, Selanjutnya disebut sebagai ParaTERBANDING semula PARA PENGGUGAT ; 3. N G A D I, pekerjan TNI, beralamat di Jalan Sentosa Gg. Kenaga II Rt. 51 No. 16 Sungai Pinang Dalam, Kota Samarinda, Selanjutnya disebut TURUT TERBANDING I semula TERGUGAT II; 4. a. Ahli Waris H. ILHAM bin H. NAPIAH, yaitu : - Hj. NURUNG (isteri almarhum H. ILHAM bin NAPIAH); - EWIN bin H. ILHAM ( anak ); - PANI binti H. ILHAM ( anak ); - DEDY bin H. ILHAM ( anak ); Beralamat di Gg. Tridaya Rt. 07 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda; b. Ahli Waris Hj. FATIMAH binti H. ILHAM, yaitu : - H. JAHRANI ( suami ), beralamat di Jalan Juanda Gg. Tridaya Rt.07 Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda; c.Ahli Waris H. IRWANSYAH bin H. NAPIAH, yaitu : - I P I T bin H. IRWANSYAH ( isteri ); - W I T A binti H. IRWANSYAH ( anak ); - RUKMANA binti H. IRWANSYAH ( anak ); - MAULANA bin H. IRWANSYAH ( anak ); Beralamat di Jalan Pangeran Antasari Rt.06 Kelurahan Air Putih, Kecamatam Samarinda Ulu, Kota Samarinda; Kesemuanya selanjutnya disebut TURUT TERBANDING IIsemula TERGUGAT I;
306 — 193
  • Sehingga apabila keempat sarat tersebut dipenuhi dantidak dilanggar maka suatu perjanjian haruslah dianggap sah;( Bahwa keberadaan surat bukti yang dipermasalahkan penggunaanmaterainya oleh PARA PEMBANDING dahulu TERGUGAT tidak diingkarioleh orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut, buktinya adalahsalah seorang yang menandatangani suratsurat tersebut (P6 s/d P8)yaitu ACHMID SODO mengakui dengan tegas dipersidangan kalau iabenar menandatangani suratsurat tersebut dan pengakuan ini diperkuatoleh
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 24-03-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 03-09-2020
Putusan PN JAMBI Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb
Tanggal 12 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
RUDI FIRMANSYAH,SH
Terdakwa:
FATHURI RAHMAN Als FATUR Bin MUQODIM
171 — 54
  • sebagaicalon penerima bibit karet, pertama Terdakwa memberikan nama namakelompok Tani Mergi makmur sebanyak 51 orang;Bahwa Terdakwa pada awal tahun 2007 pernah diberitahukan olehsdr.Hadi bahwa ada bantuan dana perkuatan Koperasi, kemudianTerdakwa ditanyakan tentang Koperasi Terdakwa dan pada saat ituKoperasi yang ada di Sungai Gelam adalah Koperasi Perkebunan UsahaSejahtera yang mana Terdakwa selaku ketua Koperasinya, kemudiansdr.Hadi pernah mengecek Koperasi Perkebunan Usaha Sejahtera apakahmemenuhi sarat
Pengadilan PN SLEMAN Perdata
Register : 24-08-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 09-05-2019
Putusan PN SLEMAN Nomor 228/Pdt.G/2018/PN Smn
Tanggal 4 April 2019 — Penggugat:
1.PAIMIN,
2.Ny. SUMARSIH
Tergugat:
1.DARU PURWANINGSIH, SH
2.MONICA SETIAHARTA
280 — 130

  • Tanpa sarat dan tanpa adanya pembebaban dalam bentuk apapun.

    1. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa( dwangsom ) sebesar Rp.1.000.000,- per hari, bilamana Tergugat I dan Tergugat II tidak menjalankan isi putusan dalam perkara ini sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 03-11-2021 — Putus : 10-12-2021 — Upload : 23-01-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 13/Pid.Pra/2021/PN Kdi
Tanggal 10 Desember 2021 — Pemohon:
YUSRAN Bin NASIR M
Termohon:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
174 — 126
  • bukti yang sah yaitu keterangan saksiterdakwa dan lainlainjadi dalam konteks ini harus secara hati hati dalam hal penempatanbukti karena itu adalah sebagai dalil utama untuk orang itu dapatproses lebih lanjut baik itu proses penyidikan ataupun penetapanBahwa penegakan hukum biasanya ada upaya upaya yang dilakukanoleh penyidik dalam hal ini kita katakan sebagai upaya paksa, kitadapat linat di kententuan pasal 17 ayat (1) KUHAP terkait penangkapankemudian ada pasal 21 KUHAP terkait penahanan ada sarat
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 09-03-2018 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 05-03-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 229/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 26 Maret 2019 — PT. Bank Maybank Indonesia Tbk Lawan 1.PERKUMPULAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA 2.Erry Firmansyah, S.E., 3.Arno Gautama Harjono, S.H., 4.Tri Legono Yanuarachmadi, S.H 5.Dr. Ir. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, S.H. M.H., FCArb., Arbiter 6.Bacelius Ruru, S.H., LL.M 7.Titi Nurmala Siagian.,S.H., M.H., Arbiter 8.PT RELIANCE CAPITAL MANAGEMENT 9.Anton Budidjaja 10.Tony Budidjaja, S.H., LL.M., MCIArb
498 — 729
  • Dengan demikian pada dasarnyapenerbitan surat tersebut sangat sarat akan kepentingan Penggugat.Oleh karenanya, dalil Penggugattersebut haruslah ditolak;Bahwa Kamar Dagang Dan Industri berawal dari organisasi KadinIndonesia pertama kali dibentuk tanggal 24 September 1968 oleh KadinDaerah Tingkat atau Kadinda Tingkat (sebutan untuk Kadin Provinsipada waktu itu) yang ada di seluruh Indonesia atas prakarsa Kadin DKIJakarta, dan diakui pemerintah dengan Keputusan Presiden RepublikIndonesia Nomor 49 Tahun
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-10-2017 — Putus : 25-01-2018 — Upload : 26-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 654/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 25 Januari 2018 — IKATAN WANITA KRISTEN INDONESIA (IWKI) >< PERSEKUTUAN GEREJA - GEREJA INDONESIA (PGI) CS
132 — 205
  • Bahwa atas uraian tersebut diatas maka sudah sepatutnya MajelisHakim pemeriksa perkara a quo menyatakan Dokumen Jual BeliPenggugat adalah perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad)yang merugikan kepentingan Penggugat Konpensi / Tergugat Konpensi sebab sarat dengan itikad buruk Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi;Kerugian Materiil Dan Immateriil Srang Diderita Penggugat Rekonpensi/Tergugat VIl Konpensi akibat Perouatan Melawan Hukum TergugatRekonpensi / Penggugat Konpensi.3.1 Bahwa berdasarkan
Pengadilan PT MATARAM Perdata
Register : 15-11-2022 — Putus : 20-12-2022 — Upload : 20-12-2022
Putusan PT MATARAM Nomor 199/PDT/2022/PT MTR
Tanggal 20 Desember 2022 — Pembanding/Penggugat I : Sangka Suci Diwakili Oleh : DR. UMAIYAH SH. MH.
Pembanding/Penggugat II : Hj. Siti Maryam Diwakili Oleh : DR. UMAIYAH SH. MH.
Pembanding/Penggugat III : Putu Candrawaty Diwakili Oleh : DR. UMAIYAH SH. MH.
Terbanding/Tergugat I : DR. H. MOCH. ALI. B. DACHLAN, SH. MM
Terbanding/Tergugat II : Drs. JOKO DERPO YUWONO, SH
Terbanding/Turut Tergugat I : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBAWA / BUPATI SUMBAWA
Terbanding/Turut Tergugat II : Katherine
Terbanding/Turut Tergugat III : Dewi Katalina
Terbanding/Turut Tergugat IV : Maria Theresia
Terbanding/Turut Tergugat V : Peter Chandra
Terbanding/Turut Tergugat VI : Hana Suryaningsih
198 — 16
  • Menyatakan perbuatan Tergugat I, yang melakukan jual beli kepada dirinya sendiri melalui Tergugat II terhadap tanah obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad);
  • Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I yang menguasai sertifikat tanah-tanah obyek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
  • Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, serta pihak lainnya untuk menyerahkan kepada Para Penggugat obyek sengketa yang merupakan hak Para Penggugat tanpa sarat
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-04-2017 — Upload : 05-05-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 658/Pdt.G/2016/PN.Sby
Tanggal 20 April 2017 — JESSISCA HOKKY HANDOJO Cs melawan HOKKY HANDOJO Dkk
90 — 23
  • DstBahwa dalih penemuan alat bukti baru oleh Tergugat Il vide Bukti PK1 dan Bukti PK2,senyatanya sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Peninjauan KembaliReg 563 PK/Pdt/2015 oleh karena pembuatan oleh Surat Pernyataan dilakukan olehTergugat Il sendiri yang sarat dengan dalih tipu muslihat.Bahwa berdasarkan tanggapan yang terurai pada angka 1 s/d 6 di atas beralasan kiranyabilamana Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima.DALAM POKOK PERKARA :Bahwa Tergugat memohon agar semua
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 04-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 377 B/PK/PJK/2015
Tanggal 4 Agustus 2015 — PT. YASULOR INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
135 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Pernyataan Perubahan Pemberian KeteranganWajib Pajak (Pemohon Peninjauan Kembali dahuluPemohon Banding) Nomor 035/YASFA/Banding/V1I/2012tanggal 21 Juni 2012 (Bukti PK5) sebagaimanadisebutkan pada alinea 7 halaman 66 PutusanPengadilan Pajak;Bahwa sengketa perpajakan terkait masalah transfer pricingadalah sangat sarat fakta dan membutuhkan analisismendalam untuk menerapkan pembuktian penerapanprinsip kewajaran dan kelaziman usaha.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 10-10-2017 — Putus : 10-11-2017 — Upload : 22-11-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 10 Nopember 2017 —
510 — 369
  • Namun ternyataarahan Presiden tersebut tidak dilaksanakan karena faktanya pengadaanhelikopter tetap dilanjutkan oleh TNI AU yaitu dengan mengganti spesifikasiteknik di berkas pengadaan yang semula pengadaan helikopter VVIP AW101 menjadi pengadaan helikopter angkut AW101.Bahwa dalam penyelidikan ditemukan fakta bahwa helikopter angkut AW101 ternyata adalah helikopter VVIP AW101 yang hanya diubah(dimodifikasi) interiornya, dengan demikian pengadaan helikopter angkutAW101 sarat dengan rekayasa lelang
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-05-2013 — Upload : 26-06-2013
Putusan PN PONTIANAK Nomor 37/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN.PTK
Tanggal 2 Mei 2013 — HASDIAN BUDI TAVIANTO, SE.MH Alias BUDI Bin MUHAMMAD HASAN SULAIMAN
507 — 642
  • Ptsn Pkr No. 37/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN.Ptk.Afrita Suin,Syamsurizal, SE,MM selaku TimPHO;e) Teguh BudiRahardjo, STdan FebbryCheviaoka FA,A.Md selakuKonsultanPengawas;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwamenanggapi sebagai berikut :e Bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi karena sarat dengankepentingan dan tidak fair, Laporan Polisi yang dibuat anggota Polri yang tidakmengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi dalamperkara ini adalah tidak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 04-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 376/B/PK/PJK/2015
Tanggal 4 Agustus 2015 —
157 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 376/B/PK/PJK/2015Il.1.1.1.17 Bahwa sengketa perpajakan terkait masalah transfer pricing adalahsangat sarat fakta dan membutuhkan analisis mendalam untukmenerapkan pembuktian penerapan prinsip kewajaran dan kelazimanusaha.
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Umum Pembunuhan
Register : 22-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 14-03-2017
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 159-K/PM.II-09/AD/VIII/201
Tanggal 16 Desember 2016 — SERTU ERISKA YUDHA ADITAMA
213 — 93
  • disidangkesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan, Terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan.Bagi Hukum Pidana juga dikenal suatu azas In Dubio Pro Reo yangmenyatakan bahwa apabila terdapat cukup alasan untuk meragukan kesalahanTerdakwa, maka Hakim harus memberikan keputusan yang menguntungkanTerdakwa (Reus = antara lain Terdakwa) Prinsip ini dilaksanakan untukmenghindari penanganan perkara yang subyektif dimana kebanyakan perkarapidana sarat
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG
Register : 22-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 30-01-2017
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 159-K/PM.II-09/AD/VIII/2016
Tanggal 16 Desember 2016 —
74 — 48
  • disidangkesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan, Terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan.Bagi Hukum Pidana juga dikenal suatu azas In Dubio Pro Reo yangmenyatakan bahwa apabila terdapat cukup alasan untuk meragukan kesalahanTerdakwa, maka Hakim harus memberikan keputusan yang menguntungkanTerdakwa (Reus = antara lain Terdakwa) Prinsip ini dilaksanakan untukmenghindari penanganan perkara yang subyektif dimana kebanyakan perkarapidana sarat