PMJ maka hak atas tanah dalam SK Bupatiakan di coret dan diganti oleh orang lain ;Menimbang, bahwa Penghulu (dalam bahasa Minang disebut Pangulu) danMinik mamak di Minang Kabau mempunyai peranan yang sangat penting danmenentukan dalam kekuatan kekerabatan adat Minang itu sendiri, tanpa penghulu danninik mamak suatu nagari di Minang Kabau diibaratkan seperti kampung atau negeriyang tidak bertuan karena tidak akan jalan tatanan adat yang dibuat, Elok nagari dekPangulu sumarak nagari dek nan mudoMenimbang

Bahwa benar Pencairannya melalui permintaan lewat KPA (Sekretaris KPU) keKeuangan Pemda Kota Ambn, disana mereka akan melihat permintaan itu, biladisetujui maka dikeluarkan, kadang kalau tidak sesuai maka akan di coret. Bahwa benar Ketika terjadi pencairan pertaman kali sa sudah lupa jumlahnya danpencairan itu pada awal tahun 2010.

sebagai Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo, maka dicarilah segalacara atau upaya apapun agar Saudara ADHAN DAMBEA di coret daripencalonannya sebagai Calon Wakil Gubernur Gorontalo olehKPU/KPUD dengan alasan Ijasah tidak sah, sehingga tidak memenuhisyarat untuk ikut kontestasi Pilgub Gorontalo; Penggugat pada angka 3 garis datar 9 halaman 3 gugatannyamendalilkan tanggal 8 Januari 2016 meminjam uang sebesar Rp. 50.000. 000, (Terbilang: Lima Puluh Juta Rupiah); Tergugat menolak dengan tegas dalil itu

Khaidir 25.000.000. dengan nominal ada tanda coretdan Nomor 17 & 18 nama dan nominal di coret ;1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan462014 dan Nomor Urut 1. Taufan 50 jt s/d Nomor Urut 3. EdiRp 50 jt, dengan nominal yang ada tanda coret ;1 (satu) lembar kertas putih yang di dalamnya terdapat tulisan3614 dan Nomor Urut 1. Fadly 200 jt s/d Nomor Urut 4.

putusandapat dilaksanakan terlebin dahulu, karena tidak berdasarkan hukumsebagaimana telah dibantah pada pointpoint diatas, sehingga Tuntutantersebut haruslah ditolak/ diabaikan.Bahwa tidak berdasarkan hukum alasan PENGGUGAT yang minta AktaPendirian Nomor: 05 tanggal 13 Oktober 2015, tentang BerdirinyaOrganisasi Perkumpulan Bikers Brotherhood MC Indonesi (BBMC)milik TERGUGAT XXXIV, untuk dihapus atau dicoret hapus, justru AktaPendirian No. 41 Tertanggal 30 April 2018 milik PENGGUGAT lah yangharus di

coret / di hapus karena telah memakai nama, Atribut serta logomilik TERGUGAT XXXIV, dan Pendirian Perkumpulan milik TERGUGATXXXIV jauh telah ada sebelum adanya Perkumpulan Milik PENGGUGAT,atau Dengan kata lain seolah olah yang punya rumah mau di usiroleh penghuni baru yang masuk rumah, atau anak yang maumengusir bapaknyaDALAM REKONVENSIHalaman 48 dari 150 Putusan Nomor 432 Pat.G/2018/PN Bdg.

terdakwa sebagai bendaharajuga saat itu telah memerintahkan stafnya untuk membuat kwitansi dengan nilai sebesarRp.320.000.000, (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan ketika membayar dana yang adapada bendahara Sekda saat itu tidak cukup dan yang ada hanya lah sebesar Rp.120.000.000, (seratus dua puluh juta rupiah) sehingga hanya dibayar sebesar Rp.120.000.000, (seratusdua puluh juta rupiah) dan kwitansi yang telah ditulis sebesar Rp.320.000.000, (tiga ratusdua puluh juta rupiah) tersebut kemudian di

coret dan diparaf oleh Bendahara Sekda dandiganti dengan nilai Rp.120.000.000, (seratus dua puluh juta rupiah) jadi yang saksi terimapada saat itu. hanyalah sebesar Rp.120.000.000, (seratus dua puluh juta rupiah) dankemudian dana tersebut oleh saksi diserahkan kepada Kepala Bappeda Bapak Dr.

Khaidir Ro25.000.000,00 (dua puluh limajuta rupiah) dengan nominal ada tanda coret dan nomor17 & 18 nama dan nominal di coret:76.70 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapattulisan 462014 dan nomor urut 1. # TaufanHalaman 37 dari 203 halaman Putusan Nomor 645 K/Pid. Sus/202016.7176.7216.7316.7476.7576.76Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai denganNomor urut 3. Edi R.

sertifikatinduk 1655 atas nama Lie Kie Kam keduaduanya sudah dibatalkankarena memasukkan di dalamnya tanah adat keluarga Basirun, makastatus tanah objek sengketa sudah ditetapkan adalah milik keluargaBasirun (Tanah adat diluar SHM 2655 atau juga SHM 4405).Bahwa surat perjanjian 9.2.2009/12.1.2000 Ahli Waris Basirun bin Jawaspengikatan objek sengketa kepada Haryanto/ Tergugat I dengan APJB dankuasa tapi karena sertifikat masih atas nama Penggugat/ NoviantyChandra juga pada buku tanah di BPN belum di

coret maka BPNmengumumkan lebih dulu tentang rencana pencoretan tersebut agar bisadibalik nama kepada Haryanto/ Tergugat I pemberi dari kepada pihakyang menang atas adanya pengumuman itulah muncul perkara Aquo yangdikabulkan Pengadilan Negeri dikuatkan Pengadilan Tinggi.Bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut Judex Facti telah salahmenerapkan hukum, yaitu tidak mempertimbangkan putusanputusansebelumnya yang sudah berkekuatan hukum tetap status tanah dalamSHM induk (1655) bukan milik Lie Kie Kam

satusatunya yang masih ada yaitu di Jogjakartatidak ada tanah Negara yang ada hanya tanah adat, Indonesia itu berdiri diataskumpulan hukum adat yang mana dijadikan ruh dalam UUPA, didalam UUPAhak atas tanah itu terdiri dari Hak milik, HGU, HGB, HPL, Hak untuk membukalahan, dan Hak untuk memungut hasil lahan itu bermaksud untuk menghormatihukum adat tidak dijelaskan dalam UUPA hak Negara;Bahwa ahli, menjelaskan hukum adat setelah berlakunya UUPA itu didasarkanpada hukum adat, semua ketentuan hukum barat di

coret, hukum adatdijadikan run UUPA sehingga tanah itu harus berfungsi sosial sesuai denganpasal 1 sampai dengan pasal 15 UUPA;Bahwa ahli menjelaskan berbeda antara tanah adat dan tanah ulayat karenatanah ulayat adalah hak masyarakat adat terhadap suatu tanah bukan hakatas orang perorangan;Bahwa ahli menjelaskan terhadap tanah ulayat tersebut tidak masalah jikatidak disertifikat karena sertifikat tanah itu adalah untuk 1) fungsi administrasi,bertujuan untuk mendapatkan surat kepemilikan tanah, 2

(2)(3)(4)Pasal 69(1) Untuk hakhak atas tanah, Hak Pengelolaan dan tanah wakaf yang sudahdidaftar dalam buku tanah dan memenuhi syarat untuk diberikan tanda buktihaknya menurut ketentuan dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 diterbitkan sertipikat.(2) Data yuridis yang dicantumkan dalam sertipikat meliputi juga pambatasanpembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2).(3) Dokumen alat bukti hak lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat(2) yang menjadi dasar pembukuan di

coret silang dengan tinta dengan tidakmenyebabkan tidak terbacanya tulisan/tanda yang ada atau diberi teraanberupa cap atau tulisan yang menyatakan bahwa dokumen itu sudahdipergunakan untuk pembukuan hak, sebelum disimpan sebagai werkah.Bahwa TERGUGAT Ill merupakan Pemerintah Kabupaten Tabalong (PemerintahDaerah) dan oleh karenanya Hak Pengelolaan dapat diberikan kepadaTERGUGAT Ill sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 67 ayat (1)PERMENAGRARIA NO. 9 TH 1999.Bahwa TERGUGAT Ill telah mengajukan permohonan

Khaidir 25.000.000. dengan nominal adatanda coret dan nomor 17 & 18 nama dan nominal di coret. 76.70 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapattulisan 462014 dan nomor urut 1. Taufan 50 Jt s/d. nomorurut 3. Edi R. 50 Jt, dengan nominal yang ada tanda coret. 76.71 1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapattulisan 3614 dan nomor urut 1. Fadly 200 Jt s/d. nomorurut 4.

supaya tidak telah, selanjutnya pada jam. 19.00 WIB saksi sudahberada di stasiun KA Sidoarjo kemudian ada Guide / Ketua rombonganmemberikan penjelasan kepada para petani / peserta study banding yangkemudian saksi masuk ke Bus 2 dan bertemu dnegan IRID MAWARINkemudian saksi diberi 1 (Satu) bendel amplop uang harian untuk peserta; Pada tanggal 28 April 2014 sekira jam. 20.00 WIB, saksi membagikanamplop yang berisi uang tersebut kepada para peserta, dan bagi pesertayang sudah menerima maka namanya di

coret atau di centang; Pada tanggal 29 April 2014 sekira jam. 03.00 WIB rombongan tiba di rumahmakan daerah Situbondo, setelah itu sekira jam. 06.00 WIB rombonganmelanjutkan perjalanan kembali dan baru tiba di tambak yang ada diBanyuwangi pada jam. 09.00 WIB kemudian langsung melakukankunjungan dan selesai kegiatan pada jam. 12.00 WIB, setelah iturombongan berangkat menuju ke Jembrana Bali dan sampai sekira jam.Hal. 58 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby.15.00 WIB dan kegiatan kunjungan selesai

, menurut aturan hukum bahwasetiap Surat yang di Tipx atau di coret apabila ada pergantian harusada Parafnya.g). Bahwa dalam tahap pembuktian Perlawanan itulah dan atas anjuranKetua Majelis Hakim Bapak Sugeng Hiyanto, SH., MH. untukmemarafnya, H. Syarifuddin Bin H.

Khaidir25.000.000. dengan nominal ada tanda coret dan nomor 17 & 18 namadan nominal di coret.76.7076.7116.7276.7376.7476.7576.7616.7776.7876.7976.801 (satu) lembar kertas putin yang didalamnya terdapat tulisan 462014dan nomor urut 1. Taufan 50 Jt s/d. nomor urut 3. Edi R. 50 Jt, dengannominal yang ada tanda coret.1 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 3614dan nomor urut 1. Fadly 200 Jt s/d. nomor urut 4.

Khaidir25.000.000. dengan nominal ada tanda coret dan nomor 17 & 18 namadan nominal di coret.1 (satu) lembar kertas putin yang didalamnya terdapat tulisan 462014dan nomor urut 1. Taufan 50 Jt s/d. nomor urut 3. Edi R. 50 Jt, dengannominal yang ada tanda coret.76.7116.7276.7376.7476.7576.7616.7776.7876.7976.8076.811 (satu) lembar kertas putih yang didalamnya terdapat tulisan 3614dan nomor urut 1. Fadly 200 Jt s/d. nomor urut 4.

Bgl.minuta akta tersebut ada beberapa hal yang di coret untuk diperbaiki setelah itu kKemudian saksi ke kantor dan memperbaikiMinuta akta tersebut, kemudian setelah selesai saksi kembali kerumah Sdr. RIFAl UMAR dan menyerahkan kembali Minuta aktatersebut kemudian di baca oleh Sdr. RIFAI di hadapan anaknyadan saat itu Sdr. RIFAl UMAR menyetujui kKemudian setiaphalamanya di paraf dan saat itu Sdr. RIFAl UMAR berkatakepada saksi bahwa Sdr. RIFAl UMAR~ menyerahkansepenuhnya kepada Sdr.

IlJOQ SOEMARJOdidalam buku pendaftaran tanah yang disebut Buku Leter C bernomor :1840 tetapi sudah di coret menjadi C 1238 Atas Nama SYAMSUDINENCE dan menjadi C 2712 Atas Nama M. ALI HUSEN namun didalamBuku C Desa Tiitali tidak tertulis Nomor C 1238 Atas NamaSYAMSUDIN ENCE dan NO. 2712 Atas Nama M ALI HUSEN sebelumHalaman 11 dari 210 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Padt.G/2014.

Humala, oleh pak Maruli,Pak Johny, Pak Bambang Heru dan Pak DarminNasution, memang barang itu ada ;Bahwa kalau saksi sudah sampaikan ke Humala,misalnya Humala tidak ada koreksi, Humala yangmenyampaikan ke Pak Maruli, kalau Pak Marulisudah koreksi tidak ada masalah, Pak Maruli yangmenyampaikan ke Kasubdit, Kasubdit tidak adamasalah, Kasubdit yang menyampaikan kepadaDirektur ;Bahwa kalau masih dalam bentuk Konsep jika terjaditambahan atau koreksi atau perbaikan katakatamisalnya Error Word/huruf salah di

coret langsung dikonsep itu. dikembalikan ke Pihak yangmenyampaikan sebelumnya dan ujungnya adalah kesaksi untuk saksi revisi ;Bahwa ada koreksi dari Pak Maruli dan BambangHeru, seingat saksi Pak Maruli juga pernah koreksitapi saksi lupa, yang saksi ingat persis Pak BambangHeru dengan dicoretcoret konsep, misalnya untuk diteliti lebih mendetail masalah apakah tahun 1994 itusudah diperiksa atau belum kita pastikan waktu itusaksi baru bahas masalah dari Aktenya, dari LaporanKeuangannya kita minta

PelalawanUntuk penyelesaian sengketa yang di ajukan PDIP dilakukanpenyelesaian dengan membuka C1 Plano.Model DAA1 dan DA1 yang sudah diperbaiki dan disetujui olehsaksi peserta Pemilu dan Bawaslu di Coret pada angka yangdiperbaiki kemudian dituliskan angka yang sebenarnya, diparaf olehSaksi Peserta Pemilu dan KPU di saksikan Oleh BawasluKabupaten PelalawanBahwa dalam pelaksanaan Rapat Pleno tingkat KabupatenPelalawan oleh KPUD Kab.

kemudian KUBBintang Barat diundangkembali oleh saksi Heca Janatra dikantornya yang dihadiri olehantara lain Saksi Heca Janatra dan saksi Tedjo Sukmono, dalampertemuan tersebut terjadi kesepaktan untuk pembuatan rumponakan dibuat oleh saksi Heca Janatra dan saksi Heri Benway, danpada saat itu saksi sendiri selaku ketua Kelompok Usaha Bersama(KUB) Bintang Barat tidak setuju pembuatan rumpon dibuat oleh saksiHeca Janatra, namun saat itu saksi Heca Janatra mengatakan kalautidak setuju nama saksi akan di

coret dari penerima bantuan dan olehkarena itu mau tidak mau saksi terpaksa ikut dari pada tidakmendapat bantuan.e Bahwa KUBBintang Barat tidak pernah menyusun RencanaAnggaran Biaya (RAB) dan mengajukannya ke Dinas Kelautan danPerikanan Kab.

JOHN TUHUTERU, ia adalah salahsatu WP yang dimintakan pemeriksaan khusus dari DJP Pusat (13WP), tetapi rupanya sebelum itu Kanwil DJP telah duluanmemberikan instruksi pemeriksaan sehingga di coret dari instruksiDJP Pusat. Yang ditunjuk dalam SP2 WP tersebut adalah sayaselaku supervisor (saat itu masih satu supervisor), sdr. TEMMIselaku Katim dan anggota tim sdr. DODENG ARIYANTO.